Hari Kartini, ikut merayakannya dengan pertanyaan

Hari Kartini 21 April 2013, saya ikut merayakannya dengan bertanya, 
melalui poster:

Tanggapan Maria Dyah (Do Re Mi) di ef-be:
"Ur very welcome Riza. But actually ingit ganarsih is the right person to take the granted. She reminds us about independentcy. Salut for Inggit"
 








---o0---

Sekadar nampang, RVT

Sekadar numpang lewat, RVT

---o0---

SBY diguncang GONAS, harga BBM bersubsidi Naik Mei 2013

SBY diguncang GONAS, harga BBM bersubsidi Naik Mei 2013


Kompilasi dari Dinding ef-be Riza V. Tjahjadi





 

Kamis, 18 *pril: GONAS n Kalkulasi SUbsid BBM







Konggres Rakyat Nusantara: Ganti Rezim, Ganti Parlemen...

Ini gerpol anyar/gressss, gerakan politik yang kulihat selewat magrib.

Selewat magrib saya lewat depan pagar gedung MPR/DPR/DPD Senayan. Dua papan lampu/ lightboard/ blackboard yang biasa menyala promo: 4 Pilar & foto2 ketua MPR padam. Tak tahulah kenapa? Tetapi di sisi kiri pintu keluar ke arah Manggala Wanabhakti terpasang beberapa spanduk plastik: Rezim Gagal, ReZim... (lupa tak saya catat). Lalu ada pula tulisan: Ganti Parlemen (intinya itu).. Ada beberapa tulisan tapi tak ingat... Lalu paling bawah: Konggres Rakyat Nusantara.


Ardi wrote: "Lho Bro..Kapan Kamu ke sana ? Aku sempat bermalam di situ Bro sebelum itu ngobrol ngobrol dg Bung Pong Harjatmo..Itu bawah spanduk depan pintu gerbang tepat pinggir jalan sebelah kiri tenda Kami di situ. GONAS Gerakan Oposisi Nasional, Aku kalau ke Jakarta suka nginep di GONAS. Sayang Kamu tidak ketemu Aku yo Broooo.."
(Ardi Rumekso (friends with Bernas Jogja Full) commented on your photo. April 18, 2013; 13:14).



Carla Nathan Jun:
Sudah cukup spanduknya berdemO:)
19 *pril 2013, 14:27

RVT: Iya nggak perlu makan makan, sarapan n snack n minus pula ongkos pergi-balik, zonder persiapan biaya kalau disemprot kimia
19 *pril 2013, 14:53

 
Solar langka. pertanian semakin tidak berkelanjutan

Berita Malam TVRI. 19 April 2013
Solar tak ada, mesin mati, tanah tak terbajak, anakan padi tak tepat waktu dipindahkan... Hasilnya?

Ini dapat indikasikan, bahwa: Solar langka, semakin tunjukkan pertanian apapun sistem yang pakai alsintan (alat, mesin pertanian) ber-BBM-fosil tidak masuk ke dalam kerangka kerja pembangunan yang berkelanjutan.

 

lihat juga: Bukan pertanian organik, posting pada
Kamis, 09 Agustus 2012
[bukan] Pertanian Organik; Rumah Kompos berbasis BBM fosil = B i a y a M a h a l?
http://biotaniindonesia.blogspot.com/2012/08/bukan-pertanian-organik-rumah-kompos.html



BBM bersubsidi, wacana Kamis (18 *pril) pagi

Wamen ESD berusaha meluruskan persepsi masyarakat, bahwa bukan kenaikan harga, melainkan mengurangi beban subsidi pada BBM (itu pernyataan ketika diwawancarai salah satu stasiun Tv swasta pagi tadi).

Nah, ini analis pro-penghapusan subsidi (kenali seterumu terus-menerus, karena mereka terus-menerus berupaya selalu unggul, mininal dalam kompetensi, kejelian, dan ketepatan) :

Kamis, 18 April: Hari ini adalah hari ke 108, sdh sktr Rp 88 trilyun dana sbsd BBM/energi habis di 2013. Fakta bhw mslh subsid BBM bkn lagi masalah fiskal semata tapi sdh mengganggu keseluruhan aktivitas ekonomi, termasuk kelangkaan. Rencana kbjkn sistem 2 harga utk BBM subsidi adlh kebijakan realisitis tapi blm ideal. Kbjkn tsb hanya kurangi sedikit beban fiskal dari penghematan yg hanya sktr Rp 21 t dan sedikit perbaiki keadilan. Hrs ada kebijakan komprehensif ttg BBM dg gunakan system approach.

Jummat, 12 April silam ia menulis: Ide pembatasan semata demi APBN akan timbulkan implikasi sangat besar di daerah. Kbjkn hrs kombinasi ; 1) kurangi disparitas, 2) pembatasan ketat di kota besar, 3) tambah kuota ke daerah, tmsk BBM non subsidi, 4) alihkan dana subsidi ke kebutuhan rakyat miskin.

                            Erlin mhs tidak setuju harga BBM naik


Anti kenaikan harga BBM bersubsidi:

12 *pril 2013, 08:08
PERS RELEASE

INI PENYEBAB KENAIKAN HARGA BBM

Pemerintah katakan bhw kenaikan harga BBM disebabkan pengurangan subsidi, tp disisi lain pemerintah tdk jujur dan terbuka memaparkan brp sesungguhnya total biaya produksi per liter BBM. Dari paparan itu Rakyat akan tahu apa benar ada subsidi BBM atau tidak.

Kwik Kian Gie pernah memaparkan bahwa biaya produksi BBM jenis Premium tidak lebih dari Rp 500,-/liter. Dgn demikian, sesungguhnya subsidi BBM tidak ada, yg terjadi justeru negara dpt untung besar.

Paparan Kwik diperkuat fakta bhw di negara lain, harga jual jenis Premium ternyata lebih murah dari di Indonesia, antara lain, Venezuela Rp 585,-/liter. Nigeria Rp 1.170,- /liter. Iran Rp 1.287,-/liter. Saudi Arabia Rp 1.404,/liter. Mesir Rp 2.300,-/liter.

Lalu apa sebabnya BBM di Indonesia sangat mahal walau Indonesia adlh negara penghasil minyak.

Penyebab pertama adlh penguasaan 70% sumber Migas dikuasai negara asing, seperti, Total, Conoco, Chevron, Exxonmobil, Total, British Petrolium dll

Kedua, Indonesia tdk mengelola pemurnian minyak namun menjual minyak mentah dan membeli kembali minyak jadi dgn harga jauh lebih mahal.

Ketiga, maraknya korupsi di Pertamina yg tdk pernah diusut. Disinyalir Pertamina jadi ATM parpol, khususnya parpol penguasa.

Ke empat, adanya mafia minyak yg memainkan harga BBM utk perbesar keuntungan para mafia itu.

Dgn demikian naiknya harga BBM sama sekali tak terkait dgn subsidi tapi 100% dikrnkan kegagalan pemerintah dlm menasionalisasi sumber2 minyak dan penguasaan teknologi perminyakan serta kegagalan pemerintah memberantas korupsi di Pertamina dan memberantas Mafia Minyak.

Menyetujui atau membiarkan kenaikan BBM sama artinya dgn menyetujui penguasaan sumber minyak oleh negara Asing, melanggengkan kegagalan managerial pemerintah serta melindungi koruptor di Pertamina dan mafia minyak yg pd akhirnya akan menambah penderitaan Rakyat dan menghancurkan Indonesia.

Adian Napitupulu, SH

(Mohon sebarkan utk melawan pembodohan)




Tanggapan lainnya:

BBM NAIK, SBY PENGHIANAT BANGSA !

Ini tulisannya Salamuddin Daeng (IGJ).

Dalam G20 research Group, 2011, lanjut Daeng. Indonesia termasuk negara yang menurunkan subsidi BBM dengan skor +1 (skor tertinggi) dan dinilai lebih tinggi dibandingkan Jerman, China dan Turki, serta berbagai negara lainya seperti Saudi Arabia (0) Amerika Serikat (0). Skor ini menunjukkan bahwa pemerintah SBY hebat dalam menindas rakyatnya. Dalam berbagai kesempatan SBY bangga Indonesia menjadi anggota G20.

Indonesia adalah negara Non OECD  dengan subsidi  teredah dalam energi (oil, gas, coal, electrity). Iran mensubsidi energi mencapai (US$786 bn), Rusia (US $ 359 bn), Saudi Arabia (US$ 1.036 bn), venezuela (US$ 647 bn), Mesir (US$ 214), Argentina (US$ 240), sedangkan Indonesia (US $ 77bn) (sumber : International Eenergy Agency ; IMF, 2007). Dengan demikian Indonesia adalah negara yang paling pelit dengan rakyatnya.

Indonesia merupakan negara dimana sebagian besar kekayaan minyaknya dikuasai asing. Perusahaan AS Chevron menguasai (47 %), Perusahaan swasta& asing lainnya (37%), Pertamina hanya (16%). Ditengah pertarungan dunia dalam merebut sumber daya minyak, justru pemerintah mengobral kekayaan minyak pada asing. Pemerintah Indonesia adalah yang paling lemah dan bodoh dalam politik minyak.

Namun pemerintah setiap hari mengeluhkan besarnya subsidi BBM, dengan alasan APBN jebol. Pemerintah tidak mengeluh oleh kewajiban  utang luar negeri yang terus bertambah, Tahun 2012 bunga utang dan cicilan utang pokok sebesar (Rp. 169,5 triliun), sementara subsidi BBM hanya sebesar (Rp 123,6 triliun). Ini menunjukkan Rezim SBY lebih murah hati pada asing.

Faktanya APBN telah meningkat pesat selama 9 tahun SBY berkuasa. Tahun 2005 APBN sebesar (Rp 509 triliun), 2012 sebesar (Rp 1.435 trilun), tahun 2013 sebesar (Rp 1,683 triliun), peningkatan APBN hanya diikuti peningkatan gaji pejabat dan korupsi, sementara subsidi untuk rakyat menurun. Ini menunjukkan Rezim SBY adalah penghianat konstitusi dan amanat penderitaan rakyat.
(19*pril 2013).


Lagi, tanggapan lainnya:

Pesimisme rekan thd kekinian Indonesia, khususnya. Ketatanegaraannya...

Inggris & beberapa negara lain yg Monarki absolut bahkan lbh sejahtera dari bangsa manapun yg Demokratis didunia ini termasuk Indonesia, China maju dgn komunisme nya, Amerika pun maju dgn Kapitalisme nya. Ini bukti sejahtera bukan persoalan bagaimana mewujudkannya (ideologi), tp soal konsistensi kita sbg sebuah bangsa yg dgn sadar menjadikan PANCASILA sbg Ideologinya.

Selamat malam,

Semoga kita berkenan menjadi bagian dari tranformasi bangsa. Lebih baik Monarki, daripada kita diperintah segelintir org secara Oligarki (seandainya hanya opsi ini yg bisa dipilih)

Salam hormat sy, MBP

Ayo bangkit, kawan, tatap n jelajah dengan optimis... Banyak masih kawan lain yang akan menggandeng dikau... Maju, lawan... Dan mudah-mudahan me... (Itu tanggapan saya).











 

                                                      Repro

"PEMILU 2014: ?! Buat siapa ?

"Pemilihan umum adalah sebuah kompetisi. berkompetisilah secara sehat, ksatria dan penuh upaya, semoga sukses," kata Presiden dalam akun twitternya, @SBYudhoyono di Jakarta, Kamis pagi.

Bung, kurang bukti apa lagi ?

Adalah sebuah realitas bahwa begitu para PARTAI POLITIK itu menang PEMILU, sama sama kita alami hingga hari ini, kecuali malah menggulirkan PEMERINTAHAN yang optimal bagi para KORUPTOR, tapi juga banyak menerbitkan KEBIJAKAN yang sama sekali tak mengindahkan semangat PREAMBULE UUD 1945, yang nota bene adalah merupakan rumusan CITA CITA perlunya kita semua MENJADI INDONESIA.

Coba perhatikan dengan seksama, pada dasarnya, para PARTAI POLITIK pemenang PEMILU itu, semangatnya bukannya memantapkan NEGARA senantiasa mampu dan kuat menuntaskan KEWAJIBANNYA yang MENJAMIN tetap terjaganya KEBERDAYAAN segenap RAKYAT, tapi justru melepaskan urusan NASIB RAKYAT dari KEWAJIBAN NEGARA dan kemudian malah menyerahkan NASIB RAKYAT kepada kepentingan PASAR FINANSIAL GLOBAL.

Lalu, PEMILU lagi, untuk apa ?

Memangnya, masih PANTAS kita percaya menaruhkan NASIB Bangsa ini ke tangan para PARTAI POLITIK itu.

Stop bayar Pajak & Bubarkan KPU
TOLAK PEMILU 2014


fwd oleh: AHD, 18 *pril 2013, 17:40

Powered by Telkomsel BlackBerry®








---o0o---

Subsidi BBM hari 95

Rel KA 8.000 Km, sawah 3.000.000 Hektar jika Subsidi BBM dihapus, hari 95

Hari ini Jummat Wage tanggal 5 April adalah hari ke 95, dan menurut perhitungan M.S. Didu, sudah sekitar Rp 80 triliun dana subsidi BBM/listrik habis di 2013. Perkiraan distribusi yang tidak adil, ialah terjadinya kebocoran/ maupun dinikmati yg tidak berhak: 1) bocor/penyelundupan nilainya ditaksir sebanyak Rp 12 triliun, 2) dikonsumsi oleh orang mampu sebanyak Rp 52 triliun, 3) dinikmati oleh orang kota sekitar Rp 61 triliun, dan konsumen BBM di sekitar Jakarta senilai Rp 34 triliun, dan 4) kendaraan umum hanya senilai Rp, 3 triliun.

Jika dikonversi, maka dana subsidi tsb cukup untuk membiayai pembangunan 8.000 km rel kereta api atau jalan beraspal, atau jika digunakan untuk cetak sawah, maka diperoleh sawah seluas 3.000.000 ha dan dapat dimanfaatkan untuk menanam padi/ tebu/kedele/ bawang/ jagung dan lain-lain.

Mau lanjut? Bayangkan, ribuan tenaga kerja akan dapat ditampung untuk kerja pengoperasian jalan KA tersebut. Atau, jutaan petani baru akan menggarap lahan seluas 3.000.000 hektar yang tercetak tersebut.

Cuma bagaimanakah biaya operasionalnya untuk rel KA yang terbangun, atau biaya hidup dan modal kerja petani/ penanam? Itu urusan nanti, tetapi... bagaimana #ketidakadilan dan #pemborosan ini dapat segera berakhir?

Jangan korbankan potensi ekonomi bangsa demi hasrat dan syahwat politik semata.

Riza V. Tjahjadi

biotani@gmail.com

---o0o---

Besaran Subsidi Naik, tapi krisis BBM: Nelayan Tak Melaut, Petani terlambat Tanam

Besaran Subsidi Naik, tapi krisis BBM: Nelayan Tak Melaut, Petani terlambat Tanam


Riza V. Tjahjadi
biotani@gmail.com

Subsidi secara keseluruhan dalam APBN 2013-04-02 jumlahnya naik dibandingkan tahun sebelumnya, 2012. Tetapi jelang 1 April 2013, ketika ditetapkannya harga/ tarif baru bagi tarif dasar listrik (TDL) terlihat beberapa masalah penting yang terdapat pada dua kelompok rentan/ konsumtif BBM bersubsidi: yaitu nelayan dan petani.

Berdasarkan warta berita di Jawa Tengah menunjukkan betapa besarnya ketergantungan mereka terhadap BBM, khususnya solar. Nelayan tidak dapat pergi melaut, untuk menangkap ikan. Petani di Magelang  terpaksa terlambat melakukan penanaman benih padi. Nelayan membutuhkan solar sebagai bahan bakar mesin perahunya, dan petani amat bergantung kepada BBM solar agar traktor tangan dan berbagai mesin pada alat kerja pertanian (asintal) dapat mengolah tanah, maupun untuk memisah gabah dan tangkainya.

Pemberian subsidi, menurut Nota keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (NK APBN) 2013 ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang mencukupi, dengan harga yang stabil, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.



Sisipan dari pernyataan saya di Facebook 1 April 2013

Hari ini bukan April mop, tapi naiknya harga listrik, gas, BBM, tol, parkir dan sembako nyaris serentak... Anda yang di Kalsel masih antri beli BBM?

Nah... Untuk BBM, m*ka Akar masalahnya ialah karena keputusan hal efisiensi dalam pengalokasian subsidi BBM bersubsidi... Celakanya, kok, ya, Kalimantan... Coba lah check, apakah angka pertumbuhan Kalsel rendah, karena (yang saya lihat sejak medio April 2012 yl) terhambat olah alokasi alias sulitnya BBM?

Inilah ujar rekanku: Hari-91, sdh sktr Rp 75 trilyun dana sbsd BBM/listrik habis di 2013. Masalah utamanya adalah bukan fiskal/APBN, tetapi #ketidakadilan. Selain itu telah sebabkan pemborosan, penyelundupan, naikkan defisit perdagangan, pelemahan nilai tukar, ketegangan sosial, bahkan sdh jadi penghambat pertumbuhan ekonomi krn kelangkaan.





-

Dalam pengalokasian belanja subsidi tahun 2013, kebijakan belanja subsidi akan diarahkan untuk: (1) pengendalian subsidi untuk meningkatkan belanja modal secara signifikan dalam jangka menengah dan meningkatkan daya saing; (2) penurunan pemakaian BBM pada pembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara, gas, panas bumi, air, dan biodiesel termasuk energi tata surya; (3) peningkatan ketahanan pangan; dan (4) peningkatan daya saing usaha dan akses permodalan UMKM melalui bantuan subsidi bunga kredit program, antara lain seperti KKPE, KPEN-R, dan KUPS.

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN 2013 direncanakan mencapai Rp316,1 triliun (3,4 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut meningkat Rp71,0 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP sebesar Rp245,1 triliun. Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2013 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun. Sementara itu, untuk subsidi non-energi Rp41,4 triliun, yang meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp17,2 triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp15,9 triliun; (3) subsidi benih sebesar Rp137,9 miliar (4) subsidi PSO sebesar Rp2,0 triliun; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp1,2 triliun; dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4,8 triliun.

Dalam NK APBN 2013 dicantumkan dari sisi Kewajiban pemerintah (Mandatory Spending) untuk pembiayaan pembangunan, maka subsidi BBM dan listrik yang masuk ke dalam kategori tidak mengikat (non-diskresi), ternyata dapat mengurangi ruang gerak fiskal (financial space). Di antaranya semakin terbatas untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran prioritas pembangunan, seperti belanja untuk infrastruktur, program peningkatan kesejahteraan masyarakat, program pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial (termasuk bansos pertanian untuk rumah kompos terkait dalam upaya pemulihan kesuburan tanah kritis), dan lain-lain.

NK APBN 2013 mencantumkan bahwa belanja subsidi merupakan faktor pengurang terbesar terhadap fiscal space sehingga diupayakan dikurangi secara bertahap agar ketahanan fiscal space, bisa tetap terjaga, di antaranya dengan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan listrik bersubsidi. Selain belanja subsidi, faktor pengurang lainnya adalah belanja pegawai, pembayaran bunga utang luar negeri, dan alokasi transfer ke daerah. Selain itu, perlu pembaharuan kebijakan belanja dengan mempercepat penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang lebih berorientasi kepada output dan outcome.

Mandatory spending, diantaranya adalah: (1) kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat Amandemen ke empat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD; (2) kewajian penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3) penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (4) penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Dalam NK APBN 2013 tercantum pula: Ketentuan peraturan perundangan yang akan diterbitkan diupayakan menghindari terciptanya mandatory spending baru, dan lebih berpihak pada ruang gerak Pemerintah yang longgar dalam meningkatkan multiplier effect perekonomian, misalnya dalam bidang infrastruktur.


Subsidi Energi
Dalam RAPBN 2013, pemerintah masih mengalokasikan anggaran subsidi BBM
untuk beberapa jenis BBM tertentu, terdiri dari : (1) minyak tanah; (2) premium dan bio premium; dan (3) minyak solar dan biosolar. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg dan LGV. Dengan subsidi BBM jenis tertentu, LPG Tabung 3 kg dan LGV tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Besaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dalam RAPBN tahun 2013 sangat tergantung pada parameter yang digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi, sebagai berikut: (1) ICP sebesar US$100,0 per barel; (2) volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 46,0 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,9 metrik ton; (3) alpha bbm sebesar Rp642,6/ liter; dan (4) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300,0/US$. Berdasarkan berbagai parameter
tersebut, maka anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG Tabung 3 kilogram dan LGV dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp193,8 triliun (2,1 persen terhadap PDB), meningkat Rp56,4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi BBM, tabung LPG 3 kilogram dan LGV dalam APBNP 2012 sebesar Rp137,4 triliun (1,6 persen terhadap PDB). Dalam perkiraan realisasi 2012, realisasi subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV diperkirakan mencapai Rp216,8 triliun. Sejak APBNP 2012, besaran subsidi BBM sudah termasuk PPN atas BBM bersubsidi jenis tertentu, dan LPG tabung 3 kilogram. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK, sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan APBN makin transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, dengan kecenderungan tingginya harga ICP akhir-akhir ini dan semakin meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi, maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan untuk mengendalikan peningkatan beban subsidi BBM. Untuk itu, dalam tahun 2013, pemerintah akan menempuh berbagai kebijakan antara lain : (1) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM; (2) mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi; (3) meningkatkan program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar; (4) melanjutkan program konversi mitan ke LPG tabung 3 kg.


Subsidi Non-energi
Belanja subsidi non-energi dalam APBN menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam RAPBN tahun 2013, subsidi non-energi direncanakan sebesar Rp41,4 triliun (0,4 persen terhadap PDB), lebih rendah Rp1,4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi non-energi dalam APBNP 2012 sebesar Rp42,7 triliun. Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp17,2 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut lebih rendah Rp3,7 triliun bila dibandingkan pagu belanja subsidi pangan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp20,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pangan, baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada rumah tangga sasaran. Dalam tahun 2013, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog sebanyak 2,8 juta ton. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk 12 kali penyaluran, dengan alokasi sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga jual raskin sebesar Rp1.600 per kg. Jumlah RTS sebanyak 15,5 juta merupakan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan berkurang bila dibandingkan tahun 2012 sebanyak 17,5 juta RTS.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan untuk mencapai target beras 10 juta ton per tahun dalam waktu 5-10 tahun ke depan, maka fasilitasi sarana produksi pertanian melalui penyaluran benih dan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan. Sesuai dengan RKP tahun 2013 dalam, sasaran peningkatan ketahanan pangan tahun 2013, adalah: (1) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,9 persen, (2) meningkatnya produksi padi sebesar 6,25 persen, jagung 8,3 persen, kedelai 18,4 persen, gula 9,2 persen, daging sapi/kerbau 9,5 persen, dan ikan 24,43 persen;
(3) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah menjadi minimal 1 juta ton beras, serta berkembangnya cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat; (4) Membaiknya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 91,5; (5) Meningkatnya kualitas hasil pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai mutu dan standar yang ditetapkan; (6) meningkatnya cakupan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta (7) Meningkatnya pertumbuhan kelembagaan pelaku pertanian, perikanan dan kehutanan.

Untuk itu, dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan tersebut, maka alokasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2013 irencanakan sebesar Rp15,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB), meningkat Rp2,0 triliun bila dibandingkan dengan pagu subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp13,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2013 sudah menampung anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun  2010 sebesar Rp84,2 miliar. (lihat Tabel 4.18).

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut, ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh petani. Alokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp137,9 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp8,4 miliar bila dibandingkan pagu subsidi benih yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp129,5 miliar.







---o0o---