Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2017... Retro foto sesuai dialog dengan anchor berita siang TVRI aku dan Dirjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) KLHK (ketika itu) Ny. Maspriatin ... Hmmm
Ketika itu aku tekankan kecenderungan akan turunnya permukaan tanah di Jakarta; juga mulai naiknya muka air laut di nusantara ini.
o0o
IMO sudah tetapkan tak ada buangan #sampah dari #kapal ke laut global pada 2030, Indonesia akan prioritaskan #pengelolaansampahpelabuhan Tanjung Periuk Jakarta, tetapi #TKNPenangananSampahLaut malah aktif survei dan bagi-bagi sembako di darat yaitu di TPST Bantargebang Bekasi
Pemerintah saat ini berfokus tangani persoalan sampah di 71 kota yang tersebar dalam 22 kawasan aglomerasi; dan ditargetkan selesai pada 2028
Selengkapnya ada di
https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-bulan-mei-2026-pdf/287891495
Di sini saya hanya tampilkan bagian penutup saja
Penutup
1. Komite Perlindungan Maritim makin jelas rencana aksinya
Komite Perlindungan Lingkungan Laut Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengakhiri sesi ke-84 dengan komitmen untuk membangun kembali konsensus tentang emisi pelayaran global, sekaligus membunyikan alarm tentang risiko lingkungan di Selat Hormuz dan mengadopsi langkah-langkah baru untuk mengekang polusi udara di Atlantik Timur Laut.
Dalam penutupan pertemuan yang diadakan dari tanggal 27 April hingga 1 Mei 2026 di London, Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan: “Kita kembali ke jalur yang benar, tetapi kita harus membangun kembali kepercayaan. Saya mendorong Anda untuk mempertahankan momentum ini melalui kerja antar sesi Anda dan untuk mempersiapkan pengajuan yang dapat menyatukan para anggota.”
Strategi dan Rencana Aksi 2026 tentang Sampah Plastik Laut
Komite mengadopsi Strategi 2026 dan Rencana Aksi untuk Mengatasi Sampah Plastik Laut dari Kapal, menegaskan kembali tujuan IMO untuk nol pembuangan limbah plastik ke laut dari kapal pada tahun 2030.
Strategi dan Rencana Aksi ini berupaya meningkatkan fasilitas penerimaan pelabuhan dan pengolahan limbah, memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, dan memperluas kesadaran publik, pelatihan pelaut, dan kerja sama internasional, termasuk bantuan teknis yang ditargetkan dan peningkatan kapasitas. Strategi dan Rencana Aksi ini memperbarui dan menggantikan Strategi 2021 dan Rencana Aksi 2025 untuk mengatasi sampah laut.
Mengembangkan Kode untuk Pengangkutan Pelet Plastik
Komite sepakat untuk mengembangkan kode wajib yang mengatur pengangkutan maritim pelet plastik dalam kontainer kargo, berdasarkan Lampiran III MARPOL dan/atau Konvensi SOLAS. Sub-Komite Pencegahan dan Penanggulangan Polusi (PPR 14) ditugaskan untuk menyusun kode tersebut dan melaporkannya kembali kepada MEPC, the Marine Environment Protection Committee.
Bagaimana Indonesia?
Indonesia Maju dalam Rencana untuk Mengatasi Polusi Plastik di Laut
Indonesia telah mengambil langkah penting dalam mengatasi sampah plastik di laut (SBMPL) dengan mengadakan lokakarya nasional yang berfokus pada pengembangan Rencana Pengelolaan Sampah Pelabuhan (PWMP).
Lebih dari tiga puluh perwakilan nasional dari otoritas maritim, pelabuhan, lingkungan, dan otoritas terkait lainnya berkumpul di Jakarta untuk lokakarya dua hari (4-6 Mei). Mereka berkolaborasi untuk menghasilkan draf PWMP untuk pelabuhan tersibuk di Indonesia - Pelabuhan Tanjung Priok. Versi final akan diadopsi kemudian oleh komite antar kementerian ad hoc.
Rencana ini menguraikan bagaimana limbah yang dihasilkan kapal harus dikelola dengan aman, efisien, dan sepenuhnya sesuai dengan Lampiran V Konvensi Internasional tentang Pencegahan Polusi dari Kapal (MARPOL), serta panduan IMO yang relevan. PWMP bertujuan untuk memperkuat prosedur pelabuhan, meningkatkan sistem penanganan limbah, dan mengurangi pembuangan plastik dan sampah lainnya ke lingkungan laut.
Lokakarya ini diselenggarakan sebagai bagian dari proyek Kemitraan GloLitter di bawah Program OceanLitter, yang dilaksanakan bersama oleh IMO dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dengan pendanaan dari Norwegia.
2. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik laut terbesar ketiga
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam sorotannya terhadap Proyek Kredit Plastik menyatakan Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik laut terbesar ketiga dengan sekitar 3,2 juta metrik ton karena kelebihan produksi, sementara daur ulang kurang dari 10%. Di Indonesia belum banyak perusahaan daur ulang, sedangkan sekitar 57% rumah tangga masih membakar sampah.
Koalisi tegaskan, perlu perubahan pendekatan dalam penanganan krisis plastik di Indonesia. Antara lain, fokus penyelesaian sejak dari sumber, dengan membatasi produksi plastik, meninjau ulang proyek kredit plastik dan beralih ke kebijakan solusi hulu, seperti membatasi plastik sekali pakai serta melarang jenis plastik bermasalah.
Koalisi juga mendesak produsen menanggung seluruh biaya sampah yang diproduksi sebagai bagian dari prinsip polluter pays (pencemar harus membayar). Hal lain tak kalah penting adalah transparansi data, aliran dana, dan dampak, serta perlindungan pekerja pengolah sampah.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Ketika itu, Hanif Faisol Nurofiq, pada 5 April lalu mengakui penanganan sampah laut bisa mahal biayanya. Hal ini karena sampah laut sulit ditangani, terutama di area laut Indonesia yang luas dan banyak kepulauan.
"Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator enggak bisa, di ini enggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," ujar Hanif di Makassar pada Minggu (5/4), dilansir Antara.
Hanif menjelaskan, pertambahan sampah di laut merupakan akibat dari tidak maksimalnya pengolahan sampah di daratan.
Ia mengatakan, di tingkat nasional, sampah yang diolah baru sekitar 25 persen. Adapun sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) mencapai 60 persen… Jadi, ada 40 persen sampah yang masih terbuang di daratan. Sampah-sampah ini kemudian lari ke laut melalui muara sungai.
3. TKN Penanganan Sampah Laut mainnya di darat?
Waaah... lucu, aneh, atau aman dan nyaman saja? Serius dan kerja fikus pada wilayah laut dong
Bagong Suyoto menyampaikan statusnya di Facebook: Saya mendampingi Tim Koordinasi Nasional Penangan Sampah Laut (TKN-PSL) didukung United Nations Development Programme (UNDP) melakukan survey pemulung dan aktivitasnya di TPS3R Sumurbatu, 9 Mei 2026. Tim tersebut terdiri dari 10 orang.
Mereka melihat langsung aktivitas pemulung yang sedang mensortir sampah di TPS3R Sumurbatu dan tempat pengepul sampah. Sortir sampah merupakan fase penting dalam siklus daur ulang sampah. Skill sortir itu butuh ketekunan dan jam terbang tersendiri. Kehebatan skill sortir pemulung, tukang sortir di pengepul merupakan level pertama untuk berbagai jenis sampah plastik, pada level menengah di pencacahan plastik, dan level mahir pada pabrikan biji plastik atau daur ulang.
Selain interview dengan beberapa pemulung, juga mengunjungi dan mengajukan pertanyaan terstruktur pada beberapa pelapak dan pelaku pencacahan plastik di sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu.*
Lihat: Suyoto Notonegoro, akun Facebook 9 Mei 2026
4. TPIA Cabut Force Majeure, Harga Plastik Bersiap Turun?
Kini, dengan berakhirnya status force majeure, struktur operasional mulai kembali ke jalur normal. Artinya, fleksibilitas dalam pengadaan bahan baku meningkat, tekanan biaya logistik berpotensi berkurang, dan utilisasi fasilitas produksi dapat dioptimalkan kembali.
Harga Plastik Turun?
Perubahan ini berimplikasi langsung pada pasar plastik. Selama periode gangguan pasokan, keterbatasan produksi dan tingginya biaya bahan baku menekan harga polymer di pasar.
Karenanya, Ketika pasokan mulai pulih, ada potensi perubahan keseimbangan antara supply dan demand. Dengan meningkatnya kapasitas produksi dan lebih lancarnya distribusi bahan baku, tekanan dari sisi pasokan dapat mulai berkurang.
Namun, tidak pada stabilisasi harga. Sebab, penurunan harga plastik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan barang, tetapi juga dipengaruhi oleh harga energi global, terutama naphta. Apalagi diketahui naphta merupakan bahan baku utama, dengan permintaan dari sektor industri pengguna.
Namun, normalisasi operasional ini dapat dilihat sebagai faktor yang membuka ruang penyesuaian harga. Jika pasokan meningkat sementara permintaan tidak mengalami lonjakan yang sepadan, tekanan
Sebagai informasi
TPIA adalah kode saham untuk PT Chandra Asri Pacific Tbk (sebelumnya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk). Perusahaan ini merupakan perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia, yang beroperasi di bawah naungan Barito Group.
Lihat
5. 71 Kota Masuk Penanganan Prioritas
Pemerintah saat ini fokus menangani persoalan sampah di 71 kota yang tersebar dalam 22 kawasan aglomerasi. Sejumlah daerah bahkan sudah masuk kategori darurat sampah karena kapasitas tempat pembuangan akhir yang semakin kritis.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian utama antara lain kawasan Bantargebang, Tangerang Selatan, Bandung, hingga kota-kota padat penduduk lainnya yang mengalami lonjakan volume sampah setiap hari.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau yang popular dipanggil Zulhas, memastikan pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di daerah prioritas tersebut dapat dilakukan secara bertahap hingga 2028.
Selain pembangunan teknologi pengolahan, pemerintah juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan memilah sampah dari rumah. Edukasi publik dianggap menjadi fondasi utama agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat ditekan.
Pemerintah berharap kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta mampu mempercepat terciptanya sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.
Kesadaran memilah sampah sejak dini dinilai bukan hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi baru melalui daur ulang dan pengolahan limbah.
Sebagai informasi tambahan pada pantauan saya (RVT) pada bulan April silam terpantau bahwa hingga akhir 2025, sekitar 30 persen dari total 485 TPA telah menghentikan praktik open dumping. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi, termasuk di wilayah Provinsi Bali.
Selain itu tersiar daftar 10 aglomerasi dengan sampah potensial untuk pengembangan olah sampah melalui teknologi PLTSa
1. Denpasar Raya
Kota Denpasar, Kabupaten Badung
2. Yogyakarta Raya
Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul
3. Bogor Raya
Kota Bogor, Kabupaten Bogor
4. Bekasi Raya
Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
5. Tangerang Raya
Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
6. Medan Raya
Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang
7. Semarang Raya
Kota Semarang, Kabupaten Kendal
8. Lampung Raya
Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan
9. Surabaya Raya
Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo
10. Serang Raya
Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon
Masih pada bulan April Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mencari mitra untuk 20 lokasi proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik (PSEL). Sementara itu, 11 lokasi lainnya masih akan diverifikasi dan penyempurnaan regulasi.
6. Saat plastik menyumbat Danau-Danau Besar, industri terus meningkatkan produksi dan meremehkan bahayanya, demikian temuan analisis Tribune, Oleh Michael Hawthorne, hawthorne@chicagotribune.com, Chicago Tribune
Butiran plastik (plastic pellets), juga dikenal sebagai nurdles, diproduksi oleh pabrik petrokimia khusus untuk tujuan pembuatan produk baru. Setidaknya 15 pabrik di sini melelehkan dan membentuk bahan mentah tersebut menjadi botol air, wadah yogurt, kemasan makanan cepat saji, dan puluhan barang lainnya.
Tampak tidak tersentuh oleh orang awam, maka butiran plastik kecil (nurdles) yang dianggap tidak berdampak digunakan dalam proses manufaktur, baik karena pemborosan transportasi atau praktik produksi, menjadi aset yang dapat dihapus oleh konglomerat minyak dan kimia global yang berencana untuk secara dramatis memperluas penggunaan plastik dalam setiap aspek kehidupan.
Ketika dihadapkan dengan masalah polusi yang mereka timbulkan, para eksekutif industri sering menyalahkan konsumen, menggunakan taktik yang dipinjam dari dan digunakan bersama oleh perusahaan tembakau besar, menurut tinjauan Chicago Tribune terhadap ribuan dokumen pemerintah, ilmiah, dan internal industri.
Beberapa perusahaan paling berpengaruh di dunia meremehkan bahaya yang ditimbulkan oleh plastik dan melebih-lebihkan kemampuan untuk mendaur ulangnya, menurut Tribune.
Nurdles ditemukan di garis pantai yang paling terpencil dan tampak masih alami, termasuk pantai-pantai Taman Nasional di sekitar Danau-Danau Besar. Di Danau Michigan, sumber utama air minum untuk Chicago dan pinggiran kotanya, butiran-butiran tersebut menyebar dari anak sungai dan keluar dari puluhan instalasi pengolahan limbah yang mengelilingi danau.
Menurut salah satu perkiraan, setidaknya 22 juta pon sampah plastik berakhir di Danau-Danau Besar setiap tahunnya. Danau Michigan hanya disaingi oleh Danau Erie dalam konsentrasi nurdles dan potongan-potongan kecil lainnya yang secara kolektif dikenal sebagai mikroplastik. Hal itu masuk akal, kata para ilmuwan, karena kedua danau tersebut merupakan danau yang paling terurbanisasi.
Butiran plastik cukup ringan untuk menempuh jarak jauh di udara. Ikan salah mengira butiran plastik tersebut sebagai makanan.
Studi akademis semakin menunjukkan bahwa konsumsi dan penghirupan plastik, yang hampir semuanya terbuat dari bahan bakar fosil penyebab perubahan iklim, berkontribusi atau secara langsung memicu penyakit jantung, demensia, penyakit Parkinson, gangguan kesuburan, dan kelahiran prematur, di antara masalah kesehatan lainnya.
“Jangan pernah beranggapan bahwa industri plastik menanggung biaya-biaya ini,” kata Philip Landrigan, seorang dokter anak dan direktur program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, yang selama kariernya yang panjang telah mendokumentasikan bahaya timbal, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya yang merusak otak.
“Jangan pernah beranggapan bahwa industri plastik menanggung biaya-biaya ini,” kata Philip Landrigan, seorang dokter anak dan direktur program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, yang selama kariernya yang panjang telah mendokumentasikan bahaya timbal, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya yang merusak otak.
“Jangan pernah beranggapan bahwa industri plastik menanggung biaya-biaya ini,” kata Philip Landrigan, seorang dokter anak dan direktur program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, yang selama kariernya yang panjang telah mendokumentasikan bahaya timbal, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya yang merusak otak.
Beberapa negara bagian berupaya untuk mengurangi polusi plastik karena kurangnya tindakan federal.
Sebuah undang-undang di California menuntut pembatasan mikroplastik dalam air minum. Beberapa negara bagian telah melarang plastik sekali pakai tertentu. Ontario dan tujuh negara bagian AS telah mengadopsi undang-undang "tanggung jawab produsen yang diperluas" yang mengharuskan produsen untuk membiayai program yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan efektivitas daur ulang.
Undang-undang lain yang baru-baru ini diberlakukan di Illinois mewajibkan stasiun pengisian botol di forum acara besar, melarang distribusi botol perlengkapan mandi mini di hotel, dan memperbolehkan penggunaan wadah yang dibawa dari rumah untuk makanan dibawa pulang. Pada hari Kamis, Majelis Umum mengirimkan rancangan undang-undang kepada Gubernur JB Pritzker yang akan mewajibkan perusahaan-perusahaan di Illinois yang menggunakan butiran plastik kecil (nurdles) untuk membatasi apa yang mereka buang ke perairan.
Pada sisi lain, perusahaan minyak dan kimia raksasa telah menghalangi atau menunda beberapa upaya lain untuk mengatasi krisis limbah plastik, termasuk undang-undang yang akan melarang wadah makanan polistirena di seluruh negara bagian, mendefinisikan mikroplastik sebagai polutan berdasarkan hukum negara bagian, dan mewajibkan filter mikrofiber pada mesin cuci.
Sherri Mason, peneliti dari Universitas Gannon, mempeoleh pengalaman bagaimana belajar dengan cara yang sulit tentang bagaimana industri dapat menghambat inisiatif lingkungan dan orang-orang di baliknya.
Jika anda berminat maka simak terus informasi peristiwa ini dari harian Chicago Tribune.
Tabik lestari,
Tangerang, 3 Mei 2026
#plastictreaty #sampahplastik #sampahlaut
o0o
dari Darurat Ekologis menuju Keadilan Lingkungan
Walhi Jakarta dan teman juangnya dalan rangkaian diskusi publik dan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) X di hari pertama 23 Mei 2026 di Jakarta.
Partisipasi kehadiran luar biasa; dari jumlah anggota 27 lembaga pada PDLH Walhi.
Beberapa foto adalah ilustrasi sekilas dari kegiatan acara laporan Dewan Daerah (DD) dan Eksektuif Daerah (ED) Walhi Jakarta.
PDLH Walhi Jakarta pada hari kedua merosot partisipasi kehadiran anggota, yaitu 15 lembaga anggota dari total 27 lembaga. Tetapi Dewan Daerah (DD) mengalami penambahan dari 3 menjadi 5 orang karena cakupan kerja bertambah luas dan juga perlunya pendalaman kinerja DD.
Gegara Undangan Webinar Climate Change, kuingat sekilas ICAN, CANSEA
[7/5, 16.20] +62 858-8130-5213: Selamat sore.
Dengan hormat,
Kami dari Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) ingin mengundang Bapak/Ibu dalam webinar kami berjudul *“Enabling Just Energy Transition in Asia”*, yang akan diselenggarakan pada:
🗓️ Jum'at, 8 Mei 2026
🕑 14.00-16.00 WIB
📍 Zoom Meeting
Link registrasi:
🔗 bit.ly/EnablingJETinAsia
Webinar ini akan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Interpretasi tersedia untuk Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia (dan sebaliknya) serta Bahasa Korea-Bahasa Inggris (dan sebaliknya).
Kami harap, Bapak/Ibu dapat berkenan menghadiri webinar ini. Untuk konfirmasi registrasi, dapat menghubungi sdri. Hardhana (hardhana@irid.or.id) atau dengan membalas pesan ini. Terima kasih🙏🏻
Undangan di atas diteruskan oleh Direktur Eksekutif Infid Siti Khoirun Ni'mah di bawah ini
[7/5, 16.21] +62 858-8130-5213: Silahkan hadir jika ada yang tertarik dg isu transisi energi
Saya (RVT) tertarik kepada nama lembaga dari moderator Webinar ini, yaitu CANSA, Climate Action Network South Asia... Karenanya saya saya memberikan tanggapan:
[7/5, 19.32] RizaVTjahjadi: Hmmmm... CANSEA, CANSoutheast Asia sudah tidak aktif-kah?
Tks undangannya, ya
[7/5, 19.38] +62 858-8130-5213: Sepertinya masih ada Bung Reza. Di Indonesia ada beberapa lembaga yg jadi anggotanya seperti Yayasan Humanis, IESR
[7/5, 20.02] RizaVTjahjadi: Baguslah... Dulu tahun dua ribuan ada CAN Indonesia anggotanya CANSEA. CAN Indonesia terdiri dari Walhi, PAN Indonesia, Geni Salatiga dan Gugus Analisis Jkt... kegiatan CANSEA yg terakhir saya ikuti itu ketika COP berapa gitu soal Climate Change negotiation di Denhaag tahun 2000.
CANSEA anggotanya waktu itu Indonesia, Filipina, Malaysia dan observer Thailand. Sekretariat di Filipina... Sekadar kenangan
[7/5, 20.03] RizaVTjahjadi: Mustinya CANSEA vokalnya spt jamanku dulu ya termasuk CAN International
[7/5, 20.07] +62 858-8130-5213: Yg saya tau CAN International masih aktif Mas Riza, terutama dg kampanye non fossil fuel. Cuman di Indonesia memang kurang terdengar
[7/5, 20.15] RizaVTjahjadi: Febby Tumiwa, dari Geni suaminya Nadya Haddad (eks staf Infid) sudah asyik sendiri. Pelangi tak terpantau, Surya Mulandar, dari Gugus Analisis tinggal di Bekasi pernah aktif di salah satu tv swasta; anaknya meninggal beberapa bulan lalu... Semua lost contact
[7/5, 20.16] RizaVTjahjadi: Yang sekarang? Mana ketehe akunya ini 😄😁😂
[8/5, 13.57] RizaVTjahjadi: Met siang,
Semoga para penerus ICAN, IndonesiaCAN banyak yg ikutan dalam Webinar siang ini... Saya, eks member ICAN tidak dapat ikut observasi/ update karena jaringan provider hp saya tidak stabil.
Tks ya 🙏
Tambahan latar belakang
CANSEA, COP 6 di Denhaag Belanda tahun 2000, ICAN yang kusebutkan di atas
2000: COP 6, The Hague, NetherlandsIn the final hours of COP 6, despite some compromises agreed between the United States and some EU countries, notably the United Kingdom, the EU countries as a whole, led by Denmark and Germany, rejected the compromise positions, and the talks in The Hague collapsed.
https://www.nations-united.org
un - climate change cop 6 2000 - United Nations
UNFCCC
WAG Pokja PSDA INFID
WAG ini dibentuk atas kesepakatan untuk melaksanakan *mandat SUA* dan *rekomendasi hasil survei anggota 2024*, dimana INFID akan membentuk Kelompok Kerja Tematik. Berdasarkan hasil survei yang mengidentifikasi isu-isu anggota INFID, dapat diklasifikasikan dalam 4 tema besar, sebagai berikut:
1. ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AND CLIMATE
2. ECONOMY AND INEQUALITY
3. GENDER AND SOCIAL JUSTICE
4. POLITICS, DEMOCRACY AND GOVERNANCE REFORM
*Tentang INFID:*
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.
*Media Sosial:*
Instagram infid_id
Twitter infid_id
o0o
Saat ini momentum 'tuk membuat regulasi agar muncul kemasan maupun produk yang #produkmudahterurai, #returntoearth yang berbasis #bukanimpor #bahanbakunya bukan pula yang bermodel #ekonomisirkular yang idem dito bahan bakunya.
Tiga tahun (2026-2029) itu pe-er berat, ya? Capaian #sampahnasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini," ujar Hanif, #MenteriLingkunganHidup April lalu.
#Kucingbakau sudah terpapar #plastikmikro
Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan April 2026
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Hanya bagian penutup saja
Penutup
1. Menteri Lingkungan Hidup resufle pada hari Senin 27 April 2026, Jumhur Hidat masih belum tampak jelas targetnya; yang sudah jelas adalah pe-er yang dibuat oleh Menteri sebelumnya, karena normatif legatiltas penganggaran dalam APBN: sudah tidak ada lagi yang namanya sistem APBN Perubahan.
Pemerintah menargetkan seluruh praktik open dumping di Indonesia dihentikan paling lambat tahun dengan percepatan penyelesaian pada Agustus 2026 tanpa pengecualian.
Sebagai catatan, hingga 2025, baru mencapai 30 persen dari total 485 TPA telah hentikan praktik open dumping; masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi, termasuk di wilayah Provinsi Bali.
Yang jelas arah kinerja kementerian Lingkungan hidup mustilah mengacu kepada Indonesia Bersih dalam Tiga Tahun melalui Proyek PSEL merupakan respons cepat terhadap visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penuntasan masalah sampah di seluruh penjuru tanah air secara kilat.
Selain itu saat ini pada suasana perang di Timur Tengah adalah momentum untuk membuat regulasi munculnya kemasan maupun produk yang mudah terurai (return to earth) yang berbasis bukan impor bahan bakunya bukan pula yang bermodel ekonomi sirkular yang idem dito bahan bakunya.
2. "Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini," ujar Hanif. dalam berita penanganan Sampah Laut mahal 5 April 2026.
Tiga tahun itu pe-er berat, ya?
3. Penanganan sampah laut
Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme (UNEP), mengutip perntaan Ketua DPR RI Puan Maharani (Harga Plastik Meroket, Ketua DPR: Pakai Daun), besaran sampah plastik itu setara dengan 2.000 truk sampah yang dibuang ke laut, sungai, dan danau setiap hari. Bahkan secara global, sekitar 19 hingga 23 juta ton limbah plastik disebut mencemari ekosistem perairan setiap tahunnya.
"Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi, memang sangat luasnya laut kita, sehingga memang perlu dukungan serius dari para gubernur," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Ketika itu.
Sebelumnya, "Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada bapak gubernur maupun bupati/wali kota. Jadi, kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang paling krusial, contohnya di Bali," kata Hanif.
Untuk sampah di Bali, Hanif mengatakan pihak kementerian sudah melakukan penanganan bersama sejumlah jajaran. TNI dan Polri sudah dikerahkan untuk menangani sampah di laut Bali setiap September hingga Februari.
Tanbahan pula menurut Menteri Lingkungan Hidup "Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan, diinsenerator enggak bisa, di ini enggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," ujar Hanif di Makassar pada Minggu (5/4), dilansir Antara.
4. Dampak Perang Israel Amrik vs Iran yang pecah sejak hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 telah cepat sekali memaksa penjual produk plastik menaikkan Harga jual produknya. Dasar peraup laba... Stok lama diberi Harga baru meski, tampaknya, rantai produksi petrokimia dan plastik belum tampak nyata terganggu; tetapi pada sisi lokasi sumber-sumber bahan bakunya mulai seret pengangkutannya dari zona perang di Timur Tengah.
Dalam bulan April kantor pewarta BBC telah lengkap cakupan dan pembahasannya untuk memahami situasi kenaikan Harga produk plastik juga pupuk seperti fosfat dan potas, cakup lokasi peliputan BBC yang relatif luas. Pengungkapan analisis harga produk kemasan plastik dan potensi inflasi diungkapkan BBC dengan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami. Adapun perkiraan dampak jangka pendek diungkap oleh analis ekonomi dengan konsep sinkflation.
Shrinkflation terjadi ketika ukuran sejumlah produk yang beredar di pasaran kian menyusut, sementara harga jualnya sama.
Menurut Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Naiful Huda, langkah ini biasanya diambil saat biaya bahan baku meningkat tajam. Pengusaha biasanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menaikkan harga atau mengurangi ukuran.
5. Terhambatnya distribusi bahan baku pembuatan plastik di Selat Hormuz justru berpotensi meninggalkan dampak positif bagi lingkungan
Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Rizkiy Amaliyah Barakwan ST, melihat peluang untuk beralih ke bungkus makanan yang ramah lingkungan.
Menurutnya wadah ramah lingkungan punya biodegradabilitas tinggi, bisa terdekomposisi dalam hitungan minggu. Oleh sebab itu penggunaannya mengurangi pencemaran lingkungan.
"Penggunaan ini lebih baik karena meninggalkan jejak karbon lebih rendah dan mendukung ekonomi sirkular, seperti petani daun pisang serta produsen kertas daur ulang," ujar Rizkiy dikutip dari laman resmi Unair, Jumat (10/4/2026).
Semoga akan tampak nyata munculnya kemasan maupun produk yang mudah terurai (return to earth) yang berbasis bukan impor bahan bakunya bukan pula yang bermodel ekonomi sirkular yang idem dito bahan bakunya.
6. PSEL baru capai tahap tender
Perwartaan tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) cukup banyak pada bukan April lalu. Penandatangan kerjasama di beberapa kota kabupaten, Pelatihan Olah Sampah Jadi Energi di China, hingga munculnya anak perusahaan Danantara juga Para Pihak Ingatkan Risiko Proyek Energi Sampah Pemerintah
Berikut ini daftar berita PSEL Pemerintah dalam pantauanku selama bulan April 2026:
■ Olah Sampah Jadi Energi Listrik, Pemerintah Siapkan Rp 3 Triliun untuk PSEL di Makassar
■ Danantara Bentuk PT Denera, Khusus Kelola Sampah hingga PLTSa
■ IKN dan Pemindahan Ibu Kota Baru IKN Dinamika dan Progres Pembangunannya Demi IKN Bebas Kumuh dan Bau, PSEL Regional Dibangun
■ 65 Warga Sumsel Ikuti Pelatihan Olah Sampah Jadi Energi di China, PSEL Palembang Siap Beroperasi
■ Proyek Sampah Jadi Listrik Dikebut, Target Konstruksi Mulai 7 Minggu Lagi
■ Danantara Buka Tender PSEL Tahap II Bulan Ini, 100 Perusahaan Minat Ikut
■ Pelindo Dukung Percepatan PSEL untuk Solusi Sampah Berkelanjutan
■ Para Pihak Ingatkan Risiko Proyek Energi Sampah Pemerintah
BPI Danantara membentuk anak usaha Danantara Investment Manager (DIM), yakni PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera). Anak usaha tersebut dibentuk pada 1 April 2026, serta memiliki fokus untuk menjalankan program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa.
"Daya Energi Bersih Nusantara ini adalah perusahaan yang baru dibentuk oleh Danantara Investasi Manajemen di 1 April 2020 kemarin yang memiliki fokus untuk menjalankan program PSEL," kata Fadli dalam taklimat media di Wisma Danantara, Kamis (9/4/2026).
Fadli mengungkapkan Daya Energi Bersih Nusantara bakal menjadi pemegang saham dan menjadi pengelola seluruh aset proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).
7. IKN yang akan tertib Kelola sampah juga bebas kumuh dan bau, PSEL Regional Dibangun
Pemerintah resmi memulai langkah radikal untuk menghapus stigma kumuh dan bau sampah di gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama penyelenggaraan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) wilayah Samarinda Raya dan Balikpapan Raya, Jumat (10/04/2026), kolaborasi lintas daerah ini diproyeksikan menjadi solusi permanen krisis limbah perkotaan di Kalimantan Timur.
Indonesia Bersih dalam Tiga Tahun melalui Proyek PSEL merupakan respons cepat terhadap visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penuntasan masalah sampah di seluruh penjuru tanah air secara kilat
Dengan teknologi ramah lingkungan, timbulan sampah yang selama ini menumpuk di TPA akan dikonversi menjadi energi listrik yang dapat menyuplai kebutuhan masyarakat sekitar.
Jika proyek ini berjalan sesuai jadwal, Kalimantan Timur akan memiliki sistem pengelolaan sampah regional paling modern di Indonesia.
8. MBG terkait sampah
Ada satu SPPF yang ditolak oleh MBG lantaran lokasi pengolahan makanan bagi anak sekolah amat dekat dengan lokasi pembuangan sampah.
Badan Gizi Nasional (BGN) membatalkan izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cakung Timur, Jakarta Timur. “Kami sudah reject (batalkan) izinnya,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (5/4/2026).
Dalam petunjuk teknis BGN, di antaranya, lokasi SPPG harus memenuhi syarat lingkungan yang higienis. SPPG tidak boleh berada dekat tempat pembuangan sampah, kandang hewan, atau lokasi kotor lainnya
9.Kucing bakau sudah terpapar plastik mikro
Penelitian terbaru di Thailand mengungkap adanya mikroplastik di kotoran kucing bakau (Prionailurus viverrinus), spesies kucing liar yang juga hidup di Indonesia dan berstatus Rentan (Vulnerable/VU).
Mikroplastik diduga berasal dari mangsa yang dimakan oleh kucing bakau. Sebagian besar partikel plastik terkait dengan aktivitas budidaya perikanan, seperti alat tangkap hingga terpal yang digunakan sebagai lapisan kolam ikan.
Sejumlah penelitian juga menemukan adanya kontaminasi mikroplastik pada kucing bakau di Sri Lanka dan kucing liar lainnya, termasuk kucing kuwuk atau kucing hutan (Prionailurus bengalensis) di Taiwan.
Temuan mikroplastik pada predator mengindikasikan ancaman serius mikroplastik di seluruh jaring makanan lahan basah, serta kesehatan bagi manusia dan satwa liar.
Tangerang, 5 Mei 2026
Tambahan informasi:
Jumhur Hidayat kini Menteri Lingkungan Hidup sempat bersama saya dan Sugeng Bahagijo dalam Kongres Partai Demokrat Liberal Asia di Manila Filipina 4-6 November 1994. Jumhur hadir atas nama ICMI sedangkan saya dan Sugeng Bahagijo atas nama embrio satu partai politik yang difasilitasi oleh MS Zulkarnain, Direktur Eksekutif Walhi ketika itu
Naskah lengkapnya ada di:
https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-bulan-april-2026-pdf/287347249
Lihat juga
#sampahnasional #biodegradable
o0o
Mendengarkan presentasi Soe Kirman di AOI, Aliansi Organik Indonesia di kota Bogor. Bagiku ini kesempatan baik yaitu kupertanyakan beberapa pokok kepedulianku terhadap gerakan pertanian organis di Nusantara dan jajaki ide terhadap penajaman kerjasama di regional Asia. Itu acara pokokku hari Rabu, sekaligus peringatan Hari Bumi 22 April 2026.
Soe Kirman presentasi tentang uji demplot padi sawah plus asupan POC Benteng Tani, bio-repelent dan refugia terhadap produksi di beberapa oetak sawah di Perbaungan Sumut; ini salah satu tanggungjawabnya sebagai duta tani organis di Indonesia. Ia juga urai ringkas soal kemajuan dalam menggalang kerjasama OMS, organisasi masyarakat sipil dengan pemda (pemkab/ pemkot) dalam aturan dan praktek tani organik.
Oh ya, bagiku, kunjunganku ini adalah pertama kalinya sejak dua puluh enam tahun lalu, tahun 2000 kudorong ide kepada Sabastian Saragih, staf Oxfam GB kantor Indonesia yang ingin menajamkan tani organis sebagai gerakan petani, agar pertanian organis di Indonesia naik kelas, di antaranya dengan mengintroduksi standar, sertifikasi dan akreditasi tani organis di nusantara... Aku dan Soe Kirman berkunjung ke AOI ditemani tokoh/ promotor pertanian alternatif pengendalian hama pada medio 1980an Widjanarko ES dan MG Alif, keduanya adalah bagian Kelompok 10 yaitu para pendiri Walhi di medio tahun 1980an
Oh ya... Catatan: ada beberapa foto ganda ya
@sorotan
Bitra Ind
Elias Tana Moning
Engkan Karsono
Jim Matuli
Laba Lycosa
Maria Loretha
Risma Sitorus Sitorus
Yoga Purwanto Organis
Naskah di atas adalah Salinan dari statusku di Facebook tertanggal 22 April 2026
Tambahan penting
Dalam perjalanan meninggalkan kantor AOI aku menyatakan sedikit kekecewaan lantaran aku tidak mendengar adanya ucapan yang lantang tentang suatu mimpi besar dari para pegiat di kantor AOI. Semuanya terasa mengungkapkan suasana teknis belaka.
Kuingatkan soal keinginanku Ketika itu kepada Sabastian Saragih agar Indonesia memiliki kualitas dan keandalan yang memadai di level Asia. Contohnya kusebutkan, ketika itu, keinginanku agar kelembagaan pertanian organik di Indonesia mampu memindahkan Sekretaroat OFOAM Asia ke Jakarta dari Seoul Korea Selatan; kini malah China yang sudah memindahkan Sekretariat itu ke daratan Cina. Juga kupahami tiadanya adanya Kerjasama regional yang andal dan teratur.
Beberapa contoh pengalamanku mengemukakan mimpi besar
Lihat juga mimpi besar Kementerian Pertanian, bisa anda simak pada analisis saya terhadap program Go Organic 2010
Bacalah jargonnya:
Go Organic 2010
"... mewujudkan Indonesia sebagai salah satu [rpdusen pangan organic Utama di dunia mulai tahun 2010..."
Simak analisisku di blogspot ini tanggal:
Jumat, 01 Oktober 2010
GO Organic 2010 failed, GO Organic 2010 Gagal
Usulan mimpiku ke badan PBB:
Saya melalui surat kepada Indonesian Permanent Mission to the United Nations and International Organizations, Geneva Ambassador tertanggal 7 Februari 2011 saya menghimbau agar pemerintah RI menyampaikan model itu dalam 6th session of the Human Right Council in 8 March 2011 (lihat poster).
Himbauan saya ini adalah sebagai tindak lanjut dari komentar saya terhadap pernyataan Oliver De Schutter pada akhir Januari silam (lihat posting terdahulu di blogspot ini). Lampiran surat saya
Can organic fertiliser subsidy be a model to UN, G20?
Dapatkah Subsidi Pupuk Organik menjadi Model di PBB, G20?
Lihat di blogspot ini tertanggal:
28/02/2011
Can organic fertilisers subsidy be a model to UN, G20?
Baca juga komentar pembaca
comments
A proposal to Indonesian Government As Indonesian citizen I think it is the right time for Indonesian Government to propose proactively “an organic fertilizer subsidy scheme” during this coming forum (Human Rights Council on 8th March) as a model within the United Nations. This initiative should be undertaken as one of the best solution to sustain the food security in Indonesia, but on the other hand we could also save our earth and nature. However, the elimination of fertilizer subsidy for farmers (Indonesian farmers) should be considered as a primary agenda for Indonesian decision makers to allocate sufficient and fair budgeting for overcoming the transition phases until a stable condition comes. As remarks, a continuous campaign on organic fertilizer should be implemented locally, regionally and nationally to reach the final goal. Anyway, the success of Indonesian government to execute campaigns on organic fertilizer, as a proof the seriousness of Indonesian government to create healthier Indonesians, not only physically, psychologically, socially but economically as well. Therefore, a global claim on Indonesia as a major emitter in the world (one of the three largest emitters), is not a barrier for farmers to continue the current organic agriculture, since agriculture activities only contribute very small impacts on the increased emissions.
By yuanita on Can organic fertiliser subsidy be a model to UN, G... on 05/03/11
A proposal to United Nations and G20 I strongly feel global donors shall evaluate and re-consider the possibility to apply 'organic fertilizer subsidy' as model to UN and G20. Most of Asian farmers live in rural areas whose economical condition is still very low on the average. They still lean on external assistance, like requiring good seeds and fertilizers. The elimination of subsidy will break down their main income, especially the farmers who live within vulnerably islands/country such as Indonesia. The double impacts of climate change/global climate/natural disaster has already threatened their livelihoods. Most people in the world still consume rice as their main food, while most rice farmers still live on poverty. How can we get the better quality of food while we ignore the best fertilizer ?.
By yuanita on Can organic fertiliser subsidy be a model to UN, G... on 05/03/11
Penting kutambahkan, bahwa Usulan saya kepada kepala Perwakilan RI di PBB dan lembaga ineternasional lainnya, yang berkantor di Jenewa Swiss, agar usilanku dipromosikan ke dalam 6th session of the Human Right Council in 8 March 2011 dan forum pertemuan inerternasional G20... Beberapa Waktu kemudian saya perkuat argumen dengan hasil pantauan di lapang dengan tajuk: Hasil Pantauan terhadap Bansos pertanian APBN, fokusnya: APPO & Rumah Kompos di 14 Provinsi: 25 Kabupaten/Kota pada periode Maret hingga medio Mei 2012. Biodinamika Peranian Bahari Indonesia. Jakarta 5 Juni 2012
oh, ya... Sekadar rujukan lainnya:
Tjahjadi, R.V. (2003) Organic Agriculture mushrooming, but climate change serious affecting. A skecth of from Indonesia. An article in IFOAM’ magazine. 2003.
Tjahjadi, R.V. (2004) Organic Farming in Indonesia, Retro and Reflection of Current Situations, Report prepared by Riza V. Tjahjadi, BioTani Indonesia Foundation. Report prepared to UN-IFAD, through IFOAM. Jakarta 10 December 2004. Indo-OrganicsFarm-10Dec2004.pdf; expanded version.
Tjahjadi, R.V. (2005) in IFAD (2005) Organic Agriculture and Poverty Reduction in Asia: China and India Focus (2005). The reports on Asian countries other than China and India provided useful further insight into the current situation of organics in the region. These were provided by: Thailand - Gajendra Singh, Dean, Asian Institute of Technology - Extension, Philippines - Magsasaka at Siyentipiko Para sa Pag-unlad Ng Agrikultura consortium, Japan - Kenji Matsumoto, Director, Japan and Organic and Natural Foods Association. Indonesia – Riza V. Tjahjadi, Executive Director, BioTani Indonesia Foundation. The United Nations International Fund for Agriculture Development (IFAD). New York, July 2005; see, also: IndoOrganic-SituationerJan_2005shortVer.Pdf
OK balik lagi ke kunjungan dan diskusi di kantor AOI:
Aku juga melihat adanya kurangnya motivasi dari kalangan peserta diskusi untuk memperjuangkan sesuatu dalam dunia tani organik.
Widjanarka ES pun mengomentari para pelaku di kantor AOI lebih menyerupai orang yang bekerja untuk program, tidak tampak geliat kerja yang berjuang untuk meraih sesuatu yang besar.
Itu saja dulu
salam,
RVT
o0o
