Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan Mei  2026
Oleh: Riza V. Tjahjadi

IMO sudah tetapkan tak ada buangan #sampah dari #kapal ke laut global pada 2030, Indonesia akan prioritaskan #pengelolaansampahpelabuhan Tanjung Periuk Jakarta, tetapi #TKNPenangananSampahLaut malah aktif survei dan bagi-bagi sembako di darat yaitu di TPST Bantargebang Bekasi

Pemerintah saat ini berfokus tangani persoalan sampah di 71 kota yang tersebar dalam 22 kawasan aglomerasi; dan ditargetkan selesai pada 2028

Selengkapnya ada di

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-bulan-mei-2026-pdf/287891495

Di sini saya hanya tampilkan bagian penutup saja

Penutup

1. Komite Perlindungan Maritim makin jelas rencana aksinya

Komite Perlindungan Lingkungan Laut Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengakhiri sesi ke-84 dengan komitmen untuk membangun kembali konsensus tentang emisi pelayaran global, sekaligus membunyikan alarm tentang risiko lingkungan di Selat Hormuz dan mengadopsi langkah-langkah baru untuk mengekang polusi udara di Atlantik Timur Laut.

Dalam penutupan pertemuan yang diadakan dari tanggal 27 April hingga 1 Mei 2026 di London, Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan: “Kita kembali ke jalur yang benar, tetapi kita harus membangun kembali kepercayaan. Saya mendorong Anda untuk mempertahankan momentum ini melalui kerja antar sesi Anda dan untuk mempersiapkan pengajuan yang dapat menyatukan para anggota.”

Strategi dan Rencana Aksi 2026 tentang Sampah Plastik Laut

Komite mengadopsi Strategi 2026 dan Rencana Aksi untuk Mengatasi Sampah Plastik Laut dari Kapal, menegaskan kembali tujuan IMO untuk nol pembuangan limbah plastik ke laut dari kapal pada tahun 2030.

Strategi dan Rencana Aksi ini berupaya meningkatkan fasilitas penerimaan pelabuhan dan pengolahan limbah, memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, dan memperluas kesadaran publik, pelatihan pelaut, dan kerja sama internasional, termasuk bantuan teknis yang ditargetkan dan peningkatan kapasitas. Strategi dan Rencana Aksi ini memperbarui dan menggantikan Strategi 2021 dan Rencana Aksi 2025 untuk mengatasi sampah laut.

Mengembangkan Kode untuk Pengangkutan Pelet Plastik

Komite sepakat untuk mengembangkan kode wajib yang mengatur pengangkutan maritim pelet plastik dalam kontainer kargo, berdasarkan Lampiran III MARPOL dan/atau Konvensi SOLAS. Sub-Komite Pencegahan dan Penanggulangan Polusi (PPR 14) ditugaskan untuk menyusun kode tersebut dan melaporkannya kembali kepada MEPC,  the Marine Environment Protection Committee.

Bagaimana Indonesia?

Indonesia Maju dalam Rencana untuk Mengatasi Polusi Plastik di Laut

Indonesia telah mengambil langkah penting dalam mengatasi sampah plastik di laut (SBMPL) dengan mengadakan lokakarya nasional yang berfokus pada pengembangan Rencana Pengelolaan Sampah Pelabuhan (PWMP).

Lebih dari tiga puluh perwakilan nasional dari otoritas maritim, pelabuhan, lingkungan, dan otoritas terkait lainnya berkumpul di Jakarta untuk lokakarya dua hari (4-6 Mei). Mereka berkolaborasi untuk menghasilkan draf PWMP untuk pelabuhan tersibuk di Indonesia - Pelabuhan Tanjung Priok. Versi final akan diadopsi kemudian oleh komite antar kementerian ad hoc.

Rencana ini menguraikan bagaimana limbah yang dihasilkan kapal harus dikelola dengan aman, efisien, dan sepenuhnya sesuai dengan Lampiran V Konvensi Internasional tentang Pencegahan Polusi dari Kapal (MARPOL), serta panduan IMO yang relevan. PWMP bertujuan untuk memperkuat prosedur pelabuhan, meningkatkan sistem penanganan limbah, dan mengurangi pembuangan plastik dan sampah lainnya ke lingkungan laut.

Lokakarya ini diselenggarakan sebagai bagian dari proyek Kemitraan GloLitter di bawah Program OceanLitter, yang dilaksanakan bersama oleh IMO dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dengan pendanaan dari Norwegia.

2. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik laut terbesar ketiga 

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam sorotannya terhadap Proyek Kredit Plastik menyatakan Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik laut terbesar ketiga dengan sekitar 3,2 juta metrik ton karena kelebihan produksi, sementara daur ulang kurang dari 10%. Di Indonesia belum banyak perusahaan daur ulang, sedangkan sekitar 57% rumah tangga masih membakar sampah.

Koalisi tegaskan, perlu perubahan pendekatan dalam penanganan krisis plastik di Indonesia. Antara lain,  fokus penyelesaian sejak dari sumber, dengan membatasi produksi plastik, meninjau ulang proyek kredit plastik dan beralih ke kebijakan solusi hulu, seperti membatasi plastik sekali pakai serta melarang jenis plastik bermasalah.

Koalisi juga mendesak produsen menanggung seluruh biaya sampah yang diproduksi sebagai bagian dari prinsip polluter pays (pencemar harus membayar). Hal lain tak kalah penting adalah transparansi data, aliran dana, dan dampak, serta perlindungan pekerja pengolah sampah.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Ketika itu, Hanif Faisol Nurofiq, pada 5 April lalu mengakui penanganan sampah laut bisa mahal biayanya. Hal ini karena sampah laut sulit ditangani, terutama di area laut Indonesia yang luas dan banyak kepulauan.

"Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator enggak bisa, di ini enggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," ujar Hanif di Makassar pada Minggu (5/4), dilansir Antara.

Hanif menjelaskan, pertambahan sampah di laut merupakan akibat dari tidak maksimalnya pengolahan sampah di daratan.

Ia mengatakan, di tingkat nasional, sampah yang diolah baru sekitar 25 persen. Adapun sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) mencapai 60 persen… Jadi, ada 40 persen sampah yang masih terbuang di daratan. Sampah-sampah ini kemudian lari ke laut melalui muara sungai.

3. TKN Penanganan Sampah Laut mainnya di darat?

Waaah... lucu, aneh, atau aman dan nyaman saja? Serius dan kerja fikus pada wilayah laut dong

Bagong Suyoto menyampaikan statusnya di Facebook: Saya mendampingi Tim Koordinasi Nasional Penangan Sampah Laut (TKN-PSL) didukung United Nations Development Programme (UNDP) melakukan survey pemulung dan aktivitasnya di TPS3R Sumurbatu, 9 Mei 2026. Tim tersebut terdiri dari 10 orang. 

Mereka melihat langsung aktivitas pemulung yang sedang mensortir sampah di TPS3R Sumurbatu dan tempat pengepul sampah. Sortir sampah merupakan fase penting dalam siklus daur ulang sampah. Skill sortir itu butuh ketekunan dan jam terbang tersendiri. Kehebatan skill sortir pemulung, tukang sortir di pengepul merupakan level pertama untuk berbagai jenis sampah plastik, pada level menengah di pencacahan plastik, dan level mahir pada pabrikan biji plastik atau daur ulang. 

Selain interview dengan beberapa pemulung, juga mengunjungi dan mengajukan pertanyaan terstruktur pada beberapa pelapak dan pelaku pencacahan plastik di sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu.* 

Lihat: Suyoto Notonegoro, akun Facebook 9 Mei 2026

4. TPIA Cabut Force Majeure, Harga Plastik Bersiap Turun?

Kini, dengan berakhirnya status force majeure, struktur operasional mulai kembali ke jalur normal. Artinya, fleksibilitas dalam pengadaan bahan baku meningkat, tekanan biaya logistik berpotensi berkurang, dan utilisasi fasilitas produksi dapat dioptimalkan kembali.

Harga Plastik Turun?

Perubahan ini berimplikasi langsung pada pasar plastik. Selama periode gangguan pasokan, keterbatasan produksi dan tingginya biaya bahan baku menekan harga polymer di pasar.

Karenanya, Ketika pasokan mulai pulih, ada potensi perubahan keseimbangan antara supply dan demand. Dengan meningkatnya kapasitas produksi dan lebih lancarnya distribusi bahan baku, tekanan dari sisi pasokan dapat mulai berkurang.

Namun, tidak pada stabilisasi harga. Sebab, penurunan harga plastik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan barang, tetapi juga dipengaruhi oleh harga energi global, terutama naphta. Apalagi diketahui naphta merupakan bahan baku utama, dengan permintaan dari sektor industri pengguna.

Namun, normalisasi operasional ini dapat dilihat sebagai faktor yang membuka ruang penyesuaian harga. Jika pasokan meningkat sementara permintaan tidak mengalami lonjakan yang sepadan, tekanan 

Sebagai informasi

TPIA adalah kode saham untuk PT Chandra Asri Pacific Tbk (sebelumnya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk). Perusahaan ini merupakan perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia, yang beroperasi di bawah naungan Barito Group.

Lihat

https://www.google.com/search?q=tpia%2C+Chandra+Asri&sca_esv=b94a19475bd036fd&sxsrf=ANbL-n4UQ9-nvFzixtRT16nO3AajfHCuxA%3A1780372920581&source=hp&ei=uFUeauLeH7jg4-EPtOPgmAg&iflsig=AFdpzrgAAAAAah5jyMGaq-JaODlU2AMpPumFNj5an99l&ved=0ahUKEwjimvv71eeUAxU48DgGHbQxGIMQ4dUDCBY&uact=5&oq=tpia%2C+Chandra+Asri&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhJ0cGlhLCBDaGFuZHJhIEFzcmkyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCdIiRxQzRRYzRRwAXgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIBoAINqAIKmAMN8QWjo-vF2TYMrJIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMzLTHIBwqACAE&sclient=gws-wiz

5. 71 Kota Masuk Penanganan Prioritas

Pemerintah saat ini fokus menangani persoalan sampah di 71 kota yang tersebar dalam 22 kawasan aglomerasi. Sejumlah daerah bahkan sudah masuk kategori darurat sampah karena kapasitas tempat pembuangan akhir yang semakin kritis.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian utama antara lain kawasan Bantargebang, Tangerang Selatan, Bandung, hingga kota-kota padat penduduk lainnya yang mengalami lonjakan volume sampah setiap hari.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau yang popular dipanggil Zulhas, memastikan pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di daerah prioritas tersebut dapat dilakukan secara bertahap hingga 2028.

Selain pembangunan teknologi pengolahan, pemerintah juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan memilah sampah dari rumah. Edukasi publik dianggap menjadi fondasi utama agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat ditekan.

Pemerintah berharap kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta mampu mempercepat terciptanya sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.

Kesadaran memilah sampah sejak dini dinilai bukan hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi baru melalui daur ulang dan pengolahan limbah.

Sebagai informasi tambahan pada pantauan saya (RVT) pada bulan April silam terpantau bahwa hingga akhir 2025, sekitar 30 persen dari total 485 TPA telah menghentikan praktik open dumping. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi, termasuk di wilayah Provinsi Bali.

Selain itu tersiar daftar 10 aglomerasi dengan sampah potensial untuk pengembangan olah sampah  melalui teknologi PLTSa

1. Denpasar Raya

Kota Denpasar, Kabupaten Badung

2. Yogyakarta Raya

Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul

3. Bogor Raya

Kota Bogor, Kabupaten Bogor

4. Bekasi Raya

Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi

5. Tangerang Raya

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan

6. Medan Raya

Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang

7. Semarang Raya

Kota Semarang, Kabupaten Kendal

8. Lampung Raya

Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan

9. Surabaya Raya

Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo

10. Serang Raya

Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon

Masih pada bulan April Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mencari mitra untuk 20 lokasi proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik (PSEL). Sementara itu, 11 lokasi lainnya masih akan diverifikasi dan penyempurnaan regulasi.

6. Saat plastik menyumbat Danau-Danau Besar, industri terus meningkatkan produksi dan meremehkan bahayanya, demikian temuan analisis Tribune, Oleh Michael Hawthorne, hawthorne@chicagotribune.com, Chicago Tribune

Butiran plastik (plastic pellets), juga dikenal sebagai nurdles, diproduksi oleh pabrik petrokimia khusus untuk tujuan pembuatan produk baru. Setidaknya 15 pabrik di sini melelehkan dan membentuk bahan mentah tersebut menjadi botol air, wadah yogurt, kemasan makanan cepat saji, dan puluhan barang lainnya.

Tampak tidak tersentuh oleh orang awam, maka butiran plastik kecil (nurdles) yang dianggap tidak berdampak digunakan dalam proses manufaktur, baik karena pemborosan transportasi atau praktik produksi, menjadi aset yang dapat dihapus oleh konglomerat minyak dan kimia global yang berencana untuk secara dramatis memperluas penggunaan plastik dalam setiap aspek kehidupan.

Ketika dihadapkan dengan masalah polusi yang mereka timbulkan, para eksekutif industri sering menyalahkan konsumen, menggunakan taktik yang dipinjam dari dan digunakan bersama oleh perusahaan tembakau besar, menurut tinjauan Chicago Tribune terhadap ribuan dokumen pemerintah, ilmiah, dan internal industri.

Beberapa perusahaan paling berpengaruh di dunia meremehkan bahaya yang ditimbulkan oleh plastik dan melebih-lebihkan kemampuan untuk mendaur ulangnya, menurut Tribune.

Nurdles ditemukan di garis pantai yang paling terpencil dan tampak masih alami, termasuk pantai-pantai Taman Nasional di sekitar Danau-Danau Besar. Di Danau Michigan, sumber utama air minum untuk Chicago dan pinggiran kotanya, butiran-butiran tersebut menyebar dari anak sungai dan  keluar dari puluhan instalasi pengolahan limbah yang mengelilingi danau.

Menurut salah satu perkiraan, setidaknya 22 juta pon sampah plastik berakhir di Danau-Danau Besar setiap tahunnya. Danau Michigan hanya disaingi oleh Danau Erie dalam konsentrasi nurdles dan potongan-potongan kecil lainnya yang secara kolektif dikenal sebagai mikroplastik. Hal itu masuk akal, kata para ilmuwan, karena kedua danau tersebut merupakan danau yang paling terurbanisasi.

Butiran plastik cukup ringan untuk menempuh jarak jauh di udara. Ikan salah mengira butiran plastik tersebut sebagai makanan.

Studi akademis semakin menunjukkan bahwa konsumsi dan penghirupan plastik, yang hampir semuanya terbuat dari bahan bakar fosil penyebab perubahan iklim, berkontribusi atau secara langsung memicu penyakit jantung, demensia, penyakit Parkinson, gangguan kesuburan, dan kelahiran prematur, di antara masalah kesehatan lainnya.

“Jangan pernah beranggapan bahwa industri plastik menanggung biaya-biaya ini,” kata Philip Landrigan, seorang dokter anak dan direktur program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, yang selama kariernya yang panjang telah mendokumentasikan bahaya timbal, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya yang merusak otak.

“Jangan pernah beranggapan bahwa industri plastik menanggung biaya-biaya ini,” kata Philip Landrigan, seorang dokter anak dan direktur program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, yang selama kariernya yang panjang telah mendokumentasikan bahaya timbal, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya yang merusak otak.

“Jangan pernah beranggapan bahwa industri plastik menanggung biaya-biaya ini,” kata Philip Landrigan, seorang dokter anak dan direktur program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, yang selama kariernya yang panjang telah mendokumentasikan bahaya timbal, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya yang merusak otak.

Beberapa negara bagian berupaya untuk mengurangi polusi plastik karena kurangnya tindakan federal.

Sebuah undang-undang di California menuntut pembatasan mikroplastik dalam air minum. Beberapa negara bagian telah melarang plastik sekali pakai tertentu. Ontario dan tujuh negara bagian AS telah mengadopsi undang-undang "tanggung jawab produsen yang diperluas" yang mengharuskan produsen untuk membiayai program yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan efektivitas daur ulang.

Undang-undang lain yang baru-baru ini diberlakukan di Illinois mewajibkan stasiun pengisian botol di forum acara besar, melarang distribusi botol perlengkapan mandi mini di hotel, dan memperbolehkan penggunaan wadah yang dibawa dari rumah untuk makanan dibawa pulang. Pada hari Kamis, Majelis Umum mengirimkan rancangan undang-undang kepada Gubernur JB Pritzker yang akan mewajibkan perusahaan-perusahaan di Illinois yang menggunakan butiran plastik kecil (nurdles) untuk membatasi apa yang mereka buang ke perairan.

Pada sisi lain, perusahaan minyak dan kimia raksasa telah menghalangi atau menunda beberapa upaya lain untuk mengatasi krisis limbah plastik, termasuk undang-undang yang akan melarang wadah makanan polistirena di seluruh negara bagian, mendefinisikan mikroplastik sebagai polutan berdasarkan hukum negara bagian, dan mewajibkan filter mikrofiber pada mesin cuci.

Sherri Mason, peneliti dari Universitas Gannon, mempeoleh pengalaman bagaimana belajar dengan cara yang sulit tentang bagaimana industri dapat menghambat inisiatif lingkungan dan orang-orang di baliknya.

Jika anda berminat maka simak terus informasi peristiwa ini dari harian Chicago Tribune.

Tabik lestari,

Tangerang, 3 Mei 2026

#plastictreaty #sampahplastik  #sampahlaut

o0o

Walhi Jakarta, 
Pengurus Baru 2026-2030

dari Darurat Ekologis menuju Keadilan Lingkungan

Walhi Jakarta dan teman juangnya dalan rangkaian diskusi publik dan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) X di hari pertama 23 Mei 2026 di Jakarta.

Partisipasi kehadiran luar biasa; dari jumlah anggota 27 lembaga pada PDLH Walhi.

Beberapa foto adalah ilustrasi sekilas dari kegiatan acara laporan Dewan Daerah (DD) dan Eksektuif Daerah (ED) Walhi Jakarta.

PDLH Walhi Jakarta pada hari kedua merosot partisipasi kehadiran anggota, yaitu 15 lembaga anggota dari total 27 lembaga. Tetapi Dewan Daerah (DD) mengalami penambahan dari 3 menjadi 5 orang karena cakupan kerja bertambah luas dan juga perlunya pendalaman kinerja DD.

#PulihkanJakarta   #PulihkanUdaraJakartaSekarang

dari #DaruratEkologis menuju #KeadilanLingkungan

 

o0o

Gegara Undangan Webinar Climate Change, kuingat sekilas ICAN, CANSEA

[7/5, 16.20] +62 858-8130-5213: Selamat sore.

Dengan hormat,

Kami dari Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) ingin mengundang Bapak/Ibu dalam webinar kami berjudul *“Enabling Just Energy Transition in Asia”*, yang akan diselenggarakan pada:

🗓️ Jum'at, 8 Mei 2026

🕑 14.00-16.00 WIB

📍 Zoom Meeting

Link registrasi:

🔗 bit.ly/EnablingJETinAsia

Webinar ini akan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Interpretasi tersedia untuk Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia (dan sebaliknya) serta Bahasa Korea-Bahasa Inggris (dan sebaliknya).

Kami harap, Bapak/Ibu dapat berkenan menghadiri webinar ini. Untuk konfirmasi registrasi, dapat menghubungi sdri. Hardhana (hardhana@irid.or.id) atau dengan membalas pesan ini. Terima kasih🙏🏻

Undangan di atas diteruskan oleh Direktur Eksekutif Infid Siti Khoirun Ni'mah di bawah ini

[7/5, 16.21] +62 858-8130-5213: Silahkan hadir jika ada yang tertarik dg isu transisi energi

Saya (RVT) tertarik kepada nama lembaga dari moderator Webinar ini, yaitu CANSA, Climate Action Network South Asia... Karenanya saya saya memberikan tanggapan:

[7/5, 19.32] RizaVTjahjadi: Hmmmm... CANSEA, CANSoutheast Asia sudah tidak aktif-kah?

Tks undangannya, ya

[7/5, 19.38] +62 858-8130-5213: Sepertinya masih ada Bung Reza. Di Indonesia ada beberapa lembaga yg jadi anggotanya seperti Yayasan Humanis, IESR

[7/5, 20.02] RizaVTjahjadi: Baguslah... Dulu tahun dua ribuan ada CAN Indonesia anggotanya CANSEA. CAN Indonesia terdiri dari Walhi, PAN Indonesia, Geni Salatiga dan Gugus Analisis Jkt... kegiatan CANSEA yg terakhir saya ikuti itu ketika COP berapa gitu soal Climate Change negotiation di Denhaag tahun 2000.

CANSEA anggotanya waktu itu Indonesia, Filipina, Malaysia dan observer Thailand. Sekretariat di Filipina... Sekadar kenangan

[7/5, 20.03] RizaVTjahjadi: Mustinya CANSEA vokalnya spt jamanku dulu ya termasuk CAN International

[7/5, 20.07] +62 858-8130-5213: Yg saya tau CAN International masih aktif Mas Riza, terutama dg kampanye non fossil fuel. Cuman di Indonesia memang kurang terdengar

[7/5, 20.15] RizaVTjahjadi: Febby Tumiwa, dari Geni suaminya Nadya Haddad (eks staf Infid) sudah asyik sendiri. Pelangi tak terpantau, Surya Mulandar, dari Gugus Analisis tinggal di Bekasi pernah aktif di salah satu tv swasta; anaknya meninggal beberapa bulan lalu... Semua lost contact

[7/5, 20.16] RizaVTjahjadi: Yang sekarang? Mana ketehe akunya ini 😄😁😂

[8/5, 13.57] RizaVTjahjadi: Met siang,

Semoga para penerus ICAN, IndonesiaCAN banyak yg ikutan dalam Webinar siang ini... Saya, eks member ICAN tidak dapat ikut observasi/ update karena jaringan provider hp saya tidak stabil.

Tks ya 🙏

Tambahan latar belakang

CANSEA, COP 6 di Denhaag Belanda tahun 2000, ICAN yang kusebutkan di atas

2000: COP 6, The Hague, NetherlandsIn the final hours of COP 6, despite some compromises agreed between the United States and some EU countries, notably the United Kingdom, the EU countries as a whole, led by Denmark and Germany, rejected the compromise positions, and the talks in The Hague collapsed.

https://www.nations-united.org

un - climate change cop 6 2000 - United Nations

UNFCCC

https://unfccc.int

WAG Pokja PSDA INFID

WAG ini dibentuk atas kesepakatan untuk melaksanakan *mandat SUA* dan *rekomendasi hasil survei anggota 2024*, dimana INFID akan membentuk Kelompok Kerja Tematik. Berdasarkan hasil survei yang mengidentifikasi isu-isu anggota INFID, dapat diklasifikasikan dalam 4 tema besar, sebagai berikut:

1. ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AND CLIMATE

2. ⁠ECONOMY AND INEQUALITY

3. ⁠GENDER AND SOCIAL JUSTICE

4. ⁠POLITICS, DEMOCRACY AND GOVERNANCE REFORM

*Tentang INFID:*

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.

*Media Sosial:*

Instagram infid_id

Twitter infid_id

o0o

Saat ini momentum 'tuk membuat regulasi agar muncul kemasan maupun produk yang #produkmudahterurai, #returntoearth yang berbasis #bukanimpor #bahanbakunya bukan pula yang bermodel #ekonomisirkular yang idem dito bahan bakunya.

Tiga tahun (2026-2029) itu pe-er berat, ya? Capaian #sampahnasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini," ujar Hanif, #MenteriLingkunganHidup April lalu.

#Kucingbakau sudah terpapar #plastikmikro

Plastik dan Sampah:

Pantauan bulan April  2026

Oleh: Riza V. Tjahjadi

Hanya bagian penutup saja

Penutup

1. Menteri Lingkungan Hidup resufle pada hari Senin 27 April 2026, Jumhur Hidat masih belum tampak jelas targetnya; yang sudah jelas adalah pe-er yang dibuat oleh Menteri sebelumnya, karena normatif legatiltas penganggaran dalam APBN: sudah tidak ada lagi yang namanya sistem APBN Perubahan. 

Pemerintah menargetkan seluruh praktik open dumping di Indonesia dihentikan paling lambat tahun dengan percepatan penyelesaian pada Agustus 2026 tanpa pengecualian.

Sebagai catatan, hingga 2025, baru mencapai 30 persen dari total 485 TPA telah hentikan praktik open dumping; masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi, termasuk di wilayah Provinsi Bali.

Yang jelas arah kinerja kementerian Lingkungan hidup mustilah mengacu kepada Indonesia Bersih dalam Tiga Tahun melalui Proyek PSEL merupakan respons cepat terhadap visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penuntasan masalah sampah di seluruh penjuru tanah air secara kilat.

Selain itu saat ini pada suasana perang di Timur Tengah adalah momentum untuk membuat regulasi munculnya kemasan maupun produk yang mudah terurai (return to earth) yang berbasis bukan impor bahan bakunya bukan pula yang bermodel ekonomi sirkular yang idem dito bahan bakunya.

2. "Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini," ujar Hanif. dalam berita penanganan Sampah Laut mahal 5 April 2026.

Tiga tahun itu pe-er berat, ya?

3. Penanganan sampah laut

Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme (UNEP), mengutip perntaan Ketua DPR RI Puan Maharani (Harga Plastik Meroket, Ketua DPR: Pakai Daun), besaran sampah plastik itu setara dengan 2.000 truk sampah yang dibuang ke laut, sungai, dan danau setiap hari. Bahkan secara global, sekitar 19 hingga 23 juta ton limbah plastik disebut mencemari ekosistem perairan setiap tahunnya. 

"Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi, memang sangat luasnya laut kita, sehingga memang perlu dukungan serius dari para gubernur," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Ketika itu.

Sebelumnya, "Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada bapak gubernur maupun bupati/wali kota. Jadi, kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang paling krusial, contohnya di Bali," kata Hanif.

Untuk sampah di Bali, Hanif mengatakan pihak kementerian sudah melakukan penanganan bersama sejumlah jajaran. TNI dan Polri sudah dikerahkan untuk menangani sampah di laut Bali setiap September hingga Februari.

Tanbahan pula menurut Menteri Lingkungan Hidup "Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan, diinsenerator enggak bisa, di ini enggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," ujar Hanif di Makassar pada Minggu (5/4), dilansir Antara.

4. Dampak Perang Israel Amrik vs Iran yang pecah sejak hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 telah cepat sekali memaksa penjual produk plastik menaikkan Harga jual produknya. Dasar peraup laba... Stok lama diberi Harga baru meski, tampaknya, rantai produksi petrokimia dan plastik belum tampak nyata terganggu; tetapi pada sisi lokasi sumber-sumber bahan bakunya mulai seret pengangkutannya dari zona perang di Timur Tengah. 

Dalam bulan April kantor pewarta BBC telah lengkap cakupan dan pembahasannya untuk memahami situasi kenaikan Harga produk plastik juga pupuk seperti fosfat dan potas, cakup lokasi peliputan BBC yang relatif luas. Pengungkapan analisis harga produk kemasan plastik dan potensi inflasi diungkapkan BBC dengan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami. Adapun perkiraan dampak jangka pendek diungkap oleh analis ekonomi dengan konsep sinkflation.

Shrinkflation terjadi ketika ukuran sejumlah produk yang beredar di pasaran kian menyusut, sementara harga jualnya sama.

Menurut Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS)  Naiful Huda, langkah ini biasanya diambil saat biaya bahan baku meningkat tajam. Pengusaha biasanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menaikkan harga atau mengurangi ukuran.

5. Terhambatnya distribusi bahan baku pembuatan plastik di Selat Hormuz justru berpotensi meninggalkan dampak positif bagi lingkungan

Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Rizkiy Amaliyah Barakwan ST, melihat peluang untuk beralih ke bungkus makanan yang ramah lingkungan.

Menurutnya wadah ramah lingkungan punya biodegradabilitas tinggi, bisa terdekomposisi dalam hitungan minggu. Oleh sebab itu penggunaannya mengurangi pencemaran lingkungan.

"Penggunaan ini lebih baik karena meninggalkan jejak karbon lebih rendah dan mendukung ekonomi sirkular, seperti petani daun pisang serta produsen kertas daur ulang," ujar Rizkiy dikutip dari laman resmi Unair, Jumat (10/4/2026).

Semoga akan tampak nyata munculnya kemasan maupun produk yang mudah terurai (return to earth) yang berbasis bukan impor bahan bakunya bukan pula yang bermodel ekonomi sirkular yang idem dito bahan bakunya.

6. PSEL baru capai tahap tender

Perwartaan tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) cukup banyak pada bukan April lalu. Penandatangan kerjasama di beberapa kota kabupaten,  Pelatihan Olah Sampah Jadi Energi di China, hingga munculnya anak perusahaan Danantara juga Para Pihak Ingatkan Risiko Proyek Energi Sampah Pemerintah

Berikut ini daftar berita PSEL Pemerintah dalam pantauanku selama bulan April 2026:

■ Olah Sampah Jadi Energi Listrik, Pemerintah Siapkan Rp 3 Triliun untuk PSEL di Makassar

■ Danantara Bentuk PT Denera, Khusus Kelola Sampah hingga PLTSa

■ IKN dan Pemindahan Ibu Kota Baru IKN Dinamika dan Progres Pembangunannya Demi IKN Bebas Kumuh dan Bau, PSEL Regional Dibangun 

■ 65 Warga Sumsel Ikuti Pelatihan Olah Sampah Jadi Energi di China, PSEL Palembang Siap Beroperasi

■ Proyek Sampah Jadi Listrik Dikebut, Target Konstruksi Mulai 7 Minggu Lagi

■ Danantara Buka Tender PSEL Tahap II Bulan Ini, 100 Perusahaan Minat Ikut

■ Pelindo Dukung Percepatan PSEL untuk Solusi Sampah Berkelanjutan

■ Para Pihak Ingatkan Risiko Proyek Energi Sampah Pemerintah

BPI Danantara membentuk anak usaha Danantara Investment Manager (DIM), yakni PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera). Anak usaha tersebut dibentuk pada 1 April 2026, serta memiliki fokus untuk menjalankan program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa.

"Daya Energi Bersih Nusantara ini adalah perusahaan yang baru dibentuk oleh Danantara Investasi Manajemen di 1 April 2020 kemarin yang memiliki fokus untuk menjalankan program PSEL," kata Fadli dalam taklimat media di Wisma Danantara, Kamis (9/4/2026).

Fadli mengungkapkan Daya Energi Bersih Nusantara bakal menjadi pemegang saham dan menjadi pengelola seluruh aset proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

7. IKN yang akan tertib Kelola sampah juga bebas kumuh dan bau, PSEL Regional Dibangun 

Pemerintah resmi memulai langkah radikal untuk menghapus stigma kumuh dan bau sampah di gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama penyelenggaraan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) wilayah Samarinda Raya dan Balikpapan Raya, Jumat (10/04/2026), kolaborasi lintas daerah ini diproyeksikan menjadi solusi permanen krisis limbah perkotaan di Kalimantan Timur. 

Indonesia Bersih dalam Tiga Tahun melalui Proyek PSEL merupakan respons cepat terhadap visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penuntasan masalah sampah di seluruh penjuru tanah air secara kilat

Dengan teknologi ramah lingkungan, timbulan sampah yang selama ini menumpuk di TPA akan dikonversi menjadi energi listrik yang dapat menyuplai kebutuhan masyarakat sekitar. 

Jika proyek ini berjalan sesuai jadwal, Kalimantan Timur akan memiliki sistem pengelolaan sampah regional paling modern di Indonesia. 

8. MBG terkait sampah

Ada satu SPPF yang ditolak oleh MBG lantaran lokasi pengolahan makanan bagi anak sekolah amat dekat dengan lokasi pembuangan sampah.

Badan Gizi Nasional (BGN) membatalkan izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cakung Timur, Jakarta Timur. “Kami sudah reject (batalkan) izinnya,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (5/4/2026).

Dalam petunjuk teknis BGN, di antaranya, lokasi SPPG harus memenuhi syarat lingkungan yang higienis. SPPG tidak boleh berada dekat tempat pembuangan sampah, kandang hewan, atau lokasi kotor lainnya

9.Kucing bakau sudah terpapar plastik mikro

Penelitian terbaru di Thailand mengungkap adanya mikroplastik di kotoran kucing bakau (Prionailurus viverrinus), spesies kucing liar yang juga hidup di Indonesia dan berstatus Rentan (Vulnerable/VU).

Mikroplastik diduga berasal dari mangsa yang dimakan oleh kucing bakau. Sebagian besar partikel plastik terkait dengan aktivitas budidaya perikanan, seperti alat tangkap hingga terpal yang digunakan sebagai lapisan kolam ikan.

Sejumlah penelitian juga menemukan adanya kontaminasi mikroplastik pada kucing bakau di Sri Lanka dan kucing liar lainnya, termasuk kucing kuwuk atau kucing hutan (Prionailurus bengalensis) di Taiwan.

Temuan mikroplastik pada predator mengindikasikan ancaman serius mikroplastik di seluruh jaring makanan lahan basah, serta kesehatan bagi manusia dan satwa liar.

Tangerang, 5 Mei 2026

Tambahan informasi:

Jumhur Hidayat kini Menteri Lingkungan Hidup sempat bersama saya dan Sugeng Bahagijo dalam Kongres Partai Demokrat Liberal Asia di Manila Filipina 4-6 November 1994. Jumhur hadir atas nama ICMI sedangkan saya dan Sugeng Bahagijo atas nama embrio satu partai politik yang difasilitasi oleh MS Zulkarnain, Direktur Eksekutif Walhi ketika itu

Naskah lengkapnya ada di:

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-bulan-april-2026-pdf/287347249

Lihat juga

https://www.linkedin.com/feed/?shareActive=true&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fslideshow%2Fplastik-dan-sampah-pantauan-bulan-april-2026-pdf%2F287347249&shareUrl=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fslideshow%2Fplastik-dan-sampah-pantauan-bulan-april-2026-pdf%2F287347249&linkOrigin=LI_BADGE

 #sampahnasional  #biodegradable

o0o

 

Menengok AOI, 

Melacak mimpi besar-tidaknya Gerakan Pertanian Organis

Mendengarkan presentasi Soe Kirman di AOI, Aliansi Organik Indonesia di kota Bogor. Bagiku ini kesempatan baik yaitu kupertanyakan beberapa pokok kepedulianku terhadap gerakan pertanian organis di Nusantara dan jajaki ide terhadap penajaman kerjasama di regional Asia. Itu acara pokokku hari Rabu, sekaligus peringatan Hari Bumi 22 April 2026. 

Soe Kirman presentasi tentang  uji demplot padi sawah plus asupan POC Benteng Tani, bio-repelent dan refugia terhadap produksi di beberapa oetak sawah di Perbaungan Sumut; ini salah satu tanggungjawabnya sebagai duta tani organis di Indonesia. Ia juga urai ringkas soal kemajuan dalam menggalang kerjasama OMS, organisasi masyarakat sipil dengan pemda (pemkab/ pemkot) dalam aturan dan praktek tani organik. 

Oh  ya, bagiku, kunjunganku ini adalah pertama kalinya sejak dua puluh enam tahun lalu, tahun 2000 kudorong ide kepada Sabastian Saragih, staf Oxfam GB kantor Indonesia yang ingin menajamkan tani organis sebagai gerakan petani, agar pertanian organis di Indonesia naik kelas, di antaranya dengan mengintroduksi standar,  sertifikasi dan akreditasi tani organis di nusantara... Aku dan Soe Kirman berkunjung ke AOI ditemani tokoh/ promotor pertanian alternatif pengendalian hama pada medio 1980an Widjanarko ES dan MG Alif, keduanya adalah bagian Kelompok 10 yaitu para pendiri Walhi di medio tahun 1980an

Oh ya... Catatan: ada beberapa foto ganda ya

@sorotan 

Bitra Ind 

Elias Tana Moning 

Engkan Karsono

Jim Matuli 

Laba Lycosa 

Maria Loretha 

Risma Sitorus Sitorus 

Yoga Purwanto Organis

Naskah di atas adalah Salinan dari statusku di Facebook tertanggal 22 April 2026

Tambahan penting

Dalam perjalanan meninggalkan kantor AOI aku menyatakan sedikit kekecewaan lantaran aku tidak mendengar adanya ucapan yang lantang tentang suatu mimpi besar dari para pegiat di kantor AOI. Semuanya terasa mengungkapkan suasana teknis belaka.

Kuingatkan soal keinginanku Ketika itu kepada Sabastian Saragih agar Indonesia memiliki kualitas dan keandalan yang memadai di level Asia. Contohnya kusebutkan, ketika itu, keinginanku agar kelembagaan pertanian organik di Indonesia mampu memindahkan Sekretaroat OFOAM Asia ke Jakarta dari Seoul Korea Selatan; kini malah China yang sudah memindahkan Sekretariat itu ke daratan Cina. Juga kupahami tiadanya adanya Kerjasama regional yang andal dan teratur.

Beberapa contoh pengalamanku mengemukakan mimpi besar

Lihat juga mimpi besar Kementerian Pertanian, bisa anda simak pada analisis saya terhadap program Go Organic 2010

Bacalah jargonnya:

Go Organic 2010

"... mewujudkan Indonesia sebagai salah satu [rpdusen pangan organic Utama di dunia mulai tahun 2010..."

Simak analisisku di blogspot ini tanggal:

Jumat, 01 Oktober 2010

GO Organic 2010 failed, GO Organic 2010 Gagal 

Usulan mimpiku ke badan PBB:

Saya melalui surat kepada Indonesian Permanent Mission to the United Nations and International Organizations, Geneva Ambassador tertanggal 7 Februari 2011 saya menghimbau agar pemerintah RI menyampaikan model itu dalam 6th session of the Human Right Council in 8 March 2011 (lihat poster). 

Himbauan saya ini adalah sebagai tindak lanjut dari komentar saya terhadap pernyataan Oliver De Schutter pada akhir Januari silam (lihat posting terdahulu di blogspot ini). Lampiran surat saya

Can organic fertiliser subsidy be a model to UN, G20?

Dapatkah Subsidi Pupuk Organik menjadi Model di PBB, G20?

Lihat di blogspot ini tertanggal:

28/02/2011

Can organic fertilisers subsidy be a model to UN, G20? 

Baca juga komentar pembaca

comments

A proposal to Indonesian Government As Indonesian citizen I think it is the right time for Indonesian Government to propose proactively “an organic fertilizer subsidy scheme” during this coming forum (Human Rights Council on 8th March) as a model within the United Nations. This initiative should be undertaken as one of the best solution to sustain the food security in Indonesia, but on the other hand we could also save our earth and nature. However, the elimination of fertilizer subsidy for farmers (Indonesian farmers) should be considered as a primary agenda for Indonesian decision makers to allocate sufficient and fair budgeting for overcoming the transition phases until a stable condition comes. As remarks, a continuous campaign on organic fertilizer should be implemented locally, regionally and nationally to reach the final goal. Anyway, the success of Indonesian government to execute campaigns on organic fertilizer, as a proof the seriousness of Indonesian government to create healthier Indonesians, not only physically, psychologically, socially but economically as well. Therefore, a global claim on Indonesia as a major emitter in the world (one of the three largest emitters), is not a barrier for farmers to continue the current organic agriculture, since agriculture activities only contribute very small impacts on the increased emissions. 

By yuanita on Can organic fertiliser subsidy be a model to UN, G... on 05/03/11

A proposal to United Nations and G20 I strongly feel global donors shall evaluate and re-consider the possibility to apply 'organic fertilizer subsidy' as model to UN and G20. Most of Asian farmers live in rural areas whose economical condition is still very low on the average. They still lean on external assistance, like requiring good seeds and fertilizers. The elimination of subsidy will break down their main income, especially the farmers who live within vulnerably islands/country such as Indonesia. The double impacts of climate change/global climate/natural disaster has already threatened their livelihoods. Most people in the world still consume rice as their main food, while most rice farmers still live on poverty. How can we get the better quality of food while we ignore the best fertilizer ?. 

By yuanita on Can organic fertiliser subsidy be a model to UN, G... on 05/03/11

Penting kutambahkan, bahwa Usulan saya kepada kepala Perwakilan RI di PBB dan lembaga ineternasional lainnya,  yang berkantor di Jenewa Swiss, agar usilanku dipromosikan ke dalam 6th session of the Human Right Council in 8 March 2011 dan forum pertemuan inerternasional G20... Beberapa Waktu kemudian saya perkuat argumen dengan hasil pantauan di lapang dengan tajuk: Hasil Pantauan terhadap Bansos pertanian APBN, fokusnya: APPO & Rumah Kompos di 14 Provinsi: 25 Kabupaten/Kota pada periode Maret hingga medio Mei 2012. Biodinamika Peranian Bahari Indonesia. Jakarta 5 Juni 2012

oh, ya... Sekadar rujukan lainnya:

Tjahjadi, R.V. (2003) Organic Agriculture mushrooming, but climate change serious affecting. A skecth of from Indonesia. An article in IFOAM’ magazine. 2003. 

Tjahjadi, R.V. (2004) Organic Farming in Indonesia, Retro and Reflection of Current Situations, Report prepared by Riza V. Tjahjadi, BioTani Indonesia Foundation. Report prepared to UN-IFAD, through IFOAM. Jakarta 10 December 2004. Indo-OrganicsFarm-10Dec2004.pdf; expanded version. 

Tjahjadi, R.V. (2005) in IFAD (2005) Organic Agriculture and Poverty Reduction in Asia: China and India Focus (2005). The reports on Asian countries other than China and India provided useful further insight into the current situation of organics in the region. These were provided by: Thailand - Gajendra Singh, Dean, Asian Institute of Technology - Extension, Philippines - Magsasaka at Siyentipiko Para sa Pag-unlad Ng Agrikultura consortium, Japan - Kenji Matsumoto, Director, Japan and Organic and Natural Foods Association. Indonesia – Riza V. Tjahjadi, Executive Director, BioTani Indonesia Foundation. The United Nations International Fund for Agriculture Development (IFAD). New York, July 2005; see, also: IndoOrganic-SituationerJan_2005shortVer.Pdf

OK balik lagi ke kunjungan dan diskusi di kantor AOI:

Aku juga melihat adanya kurangnya motivasi dari kalangan peserta diskusi untuk memperjuangkan sesuatu dalam dunia tani organik.

Widjanarka ES pun mengomentari para pelaku di kantor AOI lebih menyerupai orang yang bekerja untuk program, tidak tampak geliat kerja yang berjuang untuk meraih sesuatu yang besar.

Itu saja dulu

salam,

RVT

o0o

Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan Maret 2026

Oleh: Riza V. Tjahjadi

Sepakat bertemu kembali bulan #Mei di Dakar Senegal; itu keputusan dari pertemuan informal di Jepang oleh para juru runding yang menyusun #plastictreaty, Traktat PBB tentang plastik 

Para kepala daerah tampak #ambisius mengejar #target untuk menerapkan pembangunan pembangunan fasilitas #PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (#PSEL) atau (#WTE) di wilayahnya

#Mikroplastik dapat ditangkap dengan pemakaian #airpurifier pembersih Udara ruangan; ini issue penting tentang plastik mikro pada bulan Maret

Tag: #plastictreaty #Wastetoenergy #mikroplastik 

Infografis oleh AntaraNews.com

Hanya bagian

Penutup

1. Sepakat bertemu kembali bulan Mei di Dakar Senegal; itu keputusan dari pertemuan informal di Jepang oleh para juru runding yang menyusun Traktat PBB tentang plastik

The negotiators will meet in Dakar for another meeting in May, the source said. As reported Japan's lead negotiator Satoshi Yoshida also told AFP the negotiators "had good discussions" and more meetings would be held in the coming months.

Pada awal bulan, 7 Februari, anggota UNEP di Jenewa Swis telah memilih ketua baru untuk memperlancar proses negosiasi dalam finalisasi Traktat PBB tentang Plastik pada INC-5.3 

2. Sampah sama dengan Bantargebang.. Itu layak diungkap lantaran cukup bamyak berita/ informasi tentang terjadinya tragedi Bantargebang pada wilayah pengelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Maret 2026 yang memakan korban sebanyak 13 orang dengan catatan 7 nyawa melayang dan 6 orang lainnya selamat.

 

Salah satu pihak yang mengungkap tragedi Bantargebang adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Tempat pembuangan akhir itu sebenarnya karena kondisi darurat saja. Hal itu terjadi karena kita belum mampu mengolah sampah secara mandiri berbasis keluarga dan komunitas,” ujar Ketua LPLH-SDA MUI, Suhardin, seusai Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Aksi Iklim Berbasis Iman, Budaya, dan Komunitas yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI di Aula Buya Hamka, Gedung MUI, Menteng, Jakarta, Senin (16/3/2026) malam. 

Dia menilai, pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dari hulu atau sumbernya, yaitu rumah tangga. Dengan pengolahan sampah sejak awal, volume sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang secara signifikan

3. Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. sebagai mitra pengelola lokasi pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE) di Bogor Raya

“Mitra yang terpilih diharapkan dapat menjaga kinerja operasional yang konsisten, memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, dan mendukung keterlibatan komunitas sekitar,” ujarChief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dalam keterangan resmi di Jakarta medio Maret 2026.

Selaras dengan Peraturan Presiden No. 109/2025, penetapan mitra pengelola untuk fasilitas Bogor Raya merupakan tonggak penting dalam program WtE (Waste-to-Energy) Danantara.

Dalam skala nasional para kepala daerah tampak ambisius mengejar target untuk menerapkan PSEL di wilayahnya. Sebut saja gubernur Jawa Timur dan gubernur Banten. Adapun lokasinya ialah:  Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Semarang Raya, dan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya. Rinciannya: dua fasilitas PSEL di Banten akan dibangun di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, dan Cilowong, Kota Serang, Jawa Tengah untuk kawasan Semarang Raya, dan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.

Pengembangan PSEL ialah dengan menggunakan pendekatan aglomerasi turut diterapkan di Surabaya Raya dan Malang Raya, Jawa Timur.

Dengan pendekatan hilirisasi yang terintegrasi, program Waste to Energy diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kota-kota di Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan

4. Sampah plastik saset kemasan menghantui Indonesia sebab jumlahnya paling banyak, demikian pernyataan Ketua Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah, Rahmawati Husein.

Latar belakang banyaknya sampah plastik saset menurutnya, disebabkan promosi besar-besaran oleh produsen tentang kemudahan dan harga murah yang mereka tawarkan untuk produk-produk yang dikemas dalam bentuk saset.

“Belum ada kesadaran beli curahan. Dengan alasan murah cuma deterjen 2.000 an sudah jadi. Iklannya di TV kan gencar semua saset 2.000,” kata Rahmawati Husein pada (12/3) dalam Kajian Itikaf yang diadakan AMM Piyungan, Bantul.

Di sisi lain, fakta itu menunjukkan perilaku boros yang dijalani oleh masyarakat di Indonesia. Perilaku boros ini padahal menjadi perbuatan yang paling dikecam oleh Allah Swt seperti dalam Surat Isra ayat 27.

Perilaku boros masyarakat Indonesia juga tercermin dari jumlah angka sampah makanan (food loss and food waste). Tercatat setidaknya ada sampah makanan 60.000 sampai 130.000 ton per hari di Indonesia.

“Kebanyakan itu nanti dari rumah tangga 47 persen itu sampah rumah tangga paling tinggi. Jadi kita berharap ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak itu saling mengingatkan di keluarga,” katanya.

Perempuan yang akrab disapa Bu Ammah ini berharap, jumlah produksi sampah plastik saset dan sampah makanan, termasuk sampah-sampah lain di Indonesia terus berkurang sehingga lingkungan menjadi aman dan nyaman.

Selain itu, peran rumah tangga terhadap pengurangan sampah plastik juga dapat dilakukan dengan cara belanja menggunakan kantong sendiri yang bisa dipakai berulang-ulang. Sebab sampah kantong plastik belanjaan di Indonesia juga paling banyak kedua setelah sampah plastik saset.

5. Plastik mikro dapat dikendalikan dengan pemakaian pembersih Udara ruangan; ini issue penting tentang plastik mikro pada beluan Maret.

Air purifier, atau pembersih udara, yang dilengkapi High-Efficiency Particulate Air (HEPA atau HyperHEPA) disebut bisa menangkap mikroplastik di dalam ruangan. Mikroplastik adalah potongan-potongan kecil plastik yang biasanya berukuran kurang dari lima milimeter. 

Air purifier bisa menangkap mikroplastik dalam ruangan Penyaringan bisa lebih baik ketika dioperasikan konsisten  

Filter HEPA atau HyperHEPA dirancang menangkap partikel halus. Maka dari itu, mikroplastik di udara yang sering kali berupa serat dan fragmen dapat ditangkap oleh filter dengan efisiensi tinggi. 

IQAir menyebut, mikroplastik dapat terus terlepas di dalam ruangan sehingga penyaringan bekerja paling baik ketika pembersih beroperasi secara konsisten, terutama di kamar tidur dan ruang keluarga. 

"Penyaringan udara dapat mengurangi apa yang mengambang di udara, tapi mikroplastik juga dapat mengendap di permukaan atau masuk ke dalam tubuh melalui jalur paparan lain seperti makanan dan air," ucap IQAir.  

Pada sisi lain plastik mikro dan plastik nano ditemukan di wilayah hutan.

Untuk lebih memahami bagaimana mikroplastik terakumulasi, tim peneliti mengumpulkan sampel dari empat lokasi hutan di sebelah timur Darmstadt di Jerman. 

Para peneliti kemudian meneliti tanah, dedaunan yang gugur, dan endapan atmosfer menggunakan metode baru yang dikombinasikan dengan teknik pemindaian cahaya (spektroskopi). 

Selain itu, mereka membuat sebuah model untuk memperkirakan seberapa banyak mikroplastik yang masuk ke hutan dari udara sejak tahun 1950-an. Hal ini membantu mereka menilai seberapa besar total polusi di dalam tanah hutan yang sebenarnya berasal dari sumber-sumber di atmosfer. 

Polusi plastik bisa menumpuk di hutan Plastik bisa ditemukan di tumpukan daun dan dalam tanah. 

Sebagian besar mikroplastik datang melalui udara dan secara bertahap menumpuk di tanah di hutan. Menurut para peneliti, partikel plastik kecil ini pertama-tama hinggap di dedaunan di tajuk pohon bagian atas. 

Ketika partikel mikroplastik dan nanoplastik sampai di dasar hutan, proses alami pun dimulai. Pembusukan daun-daun yang gugur berperan penting dalam menjebak dan menyimpan mikroplastik di dalam tanah. Para peneliti menemukan penumpukan plastik tertinggi ada di lapisan atas serasah atau tumpukan daun, tempat proses pembusukan baru saja dimulai. 

Namun, plastik dalam jumlah banyak juga ditemukan jauh di dalam tanah. Pergerakan plastik ke lapisan tanah yang lebih dalam ini tidak hanya disebabkan oleh pembusukan daun, tapi juga oleh aktivitas makhluk hidup, seperti organisme tanah yang membantu mengurai daun dan memindahkan partikel-partikel tersebut. 

Tangerang 5 April 2026

Selengkapnya ada di:

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-bulan-maret-2026-pdf/286839402

o0o

 Plastik dan Sampah, 

Pantauan bulan Januari 2026 dan bulan Februari 2026

Bagian awal dan penutupnya aja

Pantauan bulan Februari 2026

Akhir Februari tersiar kabar adanya pertemuan informal dari sebagian kecil anggota #UNEP di Tokyo Jepang pada awal Maret. Semoga ada langkah maju yang lebih jelas untuk finalisasi Traktat PBB tentang Plastik, #plastictreaty

Alkisah seorang Jenderal Korsel menyindir Presiden Prabowo soal kotornya pemandangan #sampahdiBali, maka terbitlah #Inprespengelolaansampah nusantara 

Target #JaktranasPengelolaanSampah tahun 2018 ternyata #meleset bahkan target 2025-2026 lebih parah lagi, semakin menjauh dari target

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-februari-2026-pdf/286316698

Penutup

1. Di akhir Februari tersiar kabar adanya pertemuan informal dari sebagian kecil anggota UNEP di Tokyo Jepang pada awal Maret; diperkirakan akan hadir para juru runding dari 30 negara saja. Pada awal bulan, 7 Februari, anggota UNEP di Jenewa Swis telah memilih ketua baru untuk memperlancar proses negosiasi dalam finalisasi Traktat PBB tentang Plastik pada INC-5.3 ... Semoga ada langkah maju yang lebih jelas untuk finalisasi Traktat PBB tentang Plastik

 

2. Alkisah seorang Jenderal Korsel menyindir Presiden Prabowo soal kotornya pemandangan sampah di Bali, maka terbitlah Inpres pengelolaan sampah nusantara

Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), mulai dilakukan secara serentak oleh TNI dan Polri. Implementasi di berbagai wilayah Indonesia, menyasar pembersihan sampah di kawasan permukiman, sungai, hingga lokasi wisata, dikutip dari Antara, Kamis, 5 Februari 2026.

Menurut laporan Tim Media Presiden diterima di Jakarta, Kamis, bersih sampah dilakukan di wilayah Kodam Jaya/Jayakarta dengan kegiatan dilakukan di Tangerang Selatan, termasuk oleh Koramil 01/Pasar Kemis dan Koramil 12/Rajeg.

Sementara itu di wilayah Kodam 0502/Jakarta Utara, pembersihan difokuskan di Kali Angke dan Kanal Ciliwung, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Personel TNI membersihkan tumpukan sampah di aliran sungai dengan menggunakan perahu karet, lalu mengumpulkannya ke dalam karung sebelum diangkut ke truk pengangkut.

Sementara itu Polri menggelar Gerakan Indonesia ASRI secara masif di berbagai daerah, terutama di Bali dan Jawa Barat. Di Polda Bali, ratusan personel dikerahkan untuk melakukan bakti sosial bersih-bersih di sejumlah pantai. Personel Sat Brimobda Bali bersama Polsek Denpasar Timur dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Denpasar membersihkan Pantai Padanggalak... dan seterusnya.

 

Dalam perspektif yang lebih luas RRI menuliskan editorial:

PERMASALAHAN sampah di berbagai daerah kini semakin mengganggu aktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Tumpukan sampah di permukiman, fasilitas umum, hingga bantaran sungai menimbulkan bau menyengat, mengundang hama, serta meningkatkan risiko penyakit.

Instruksi Presiden untuk membereskan persoalan ini patut diapresiasi sebagai sinyal kuat bahwa masalah lingkungan tidak lagi ditempatkan di pinggir agenda pembangunan nasional. Sampah telah menjelma menjadi persoalan serius: mencemari sungai, laut, dan ruang hidup masyarakat, mengancam kesehatan publik, serta mengganggu keberlanjutan ekosistem. Karena itu, perintah Kepala Negara harus dimaknai sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan... dan seterusnya.

3. Target Pengelolaan Sampah dalam Jaktranas (Kebijakan dan Strategi Nasional) tahun 2017 dalam realisasinya ternyata meleset bahkan target 2025-2026 lebih parah lagi, semakin menjauh dari target.

Jaktranas Pengelolaan Sampah diatur dalam Perpres No. 97/2017, menetapkan target pengelolaan sampah 100% pada 2025: pengurangan 30% dan penanganan 70%. Kebijakan ini menjadi acuan bagi daerah (Jakstrada) untuk mengurangi sampah dari sumbernya dan meningkatkan penanganan sampah rumah tangga/sejenisnya secara terpadu. 

Target 2025 dalam Jaktranas: Pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% dari timbulan sampah.

Kenyataannya?

3.1. Capaian dan Target Pengelolaan Sampah (2025-2026)

Target 100% Pengelolaan (2029): Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan langkah percepatan untuk mencapai target 100% sampah terkelola pada tahun 2029.

Target Jangka Pendek (2025-2026): Pemerintah mengejar target pengelolaan 50% sampah nasional pada 2025 dan menargetkan peningkatan pengelolaan sampah nasional mencapai 63% pada 2026.

Realisasi Capaian: Pada awal 2026, tingkat pengelolaan sampah dilaporkan mencapai 24,95 persen, namun beberapa laporan menunjukkan kinerja nasional baru mencapai sekitar 25% dari total timbulan sampah yang terus meningkat.

Kedaruratan Sampah: Pemerintah mengakui adanya kondisi "Darurat Sampah" dan menargetkan penghapusan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) sepenuhnya pada tahun 2026.

3.2. Kebijakan dan Strategi Pemerintah

Perpres No. 109 Tahun 2025: Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan, yang berfokus pada teknologi ramah lingkungan dan pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy).

Peningkatan Anggaran 2026: Anggaran KLH/BPLH naik 29 persen pada 2026, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan pengendalian dampak lingkungan.

Pengurangan Sampah Laut: Melalui Perpres 83/2018, target ambisius pengurangan sampah plastik laut sebesar 70% di tahun 2025 masih terus diupayakan meskipun sulit tercapai. 

Sekadar catatan: Yang kulihat adalah acara Kegiatan Pelatihan K3 ini diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penangan Sampah Laut (TKN PSL) bersama Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) di halaman Sekolah Pelangi Semesta Alam Bantargebang, Kota Bekasi, Jumat, 27 Februari 2026. Beberapa tahun silam pernah kutanyakan soal ada tidaknya fasilitas/ jasa hot line untuk sampah laut kepada direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 KLHK. Direktur hanya meneruskan pertanyaanku kepada Sekretariat yang bersangkutan.

3.3. Kendala dalam Pengelolaan Sampah

Timbulan Sampah Tinggi: Timbulan sampah Indonesia pada 2025 mencapai 20,25 juta ton, dengan 17% di antaranya adalah plastik.

Kurangnya Fasilitas: Kurangnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang layak dan minimnya fasilitas daur ulang, terutama di luar kota besar.

Kesadaran Masyarakat: Rendahnya tingkat pemilahan sampah organik dan anorganik oleh rumah tangga masih menjadi masalah utama... Begitu kecenderungannya, begitu pulakah kecenderungan promosi dan edukasi oleh pemeritah kepada rakyat?

3.4. Inovasi yang Didorong Pemerintah

TPS 3R: Penguatan Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.

Bank Sampah: Pengembangan bank sampah sebagai salah satu inovasi untuk mendaur ulang sampah dari sumbernya.

Teknologi WtE: Penerapan teknologi mesin pirolisis dan Waste-to-Energy (TOSS) untuk mengolah sampah perkotaan. 

Secara keseluruhan, kemampuan pemerintah sedang bertransformasi dari sekadar "mengangkut dan membuang" menuju pengolahan terintegrasi dengan teknologi, didukung oleh penyesuaian regulasi yang lebih ketat di tahun 2025-2026.

Oh, ya, Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan ...

14 Okt 2025 — Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

4. Hingga akhir Februari tidak terpantau adanya informasi ia[a aka pemenang tender W2E

Program strategis Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste-to-Energy (WtE) memasuki fase krusial menjelang pengumuman pemenang tender di empat pilot city, yakni Bekasi, Denpasar, Yogyakarta, dan Bogor

“Seleksi dilakukan secara ketat dan berbasis mitigasi risiko. Kami memastikan aspek tata kelola, lingkungan, dan sosial menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek,” ujar Managing Director Investment Danantara Investment Management, Stefanus Ade Hadiwidjaja dalam rilis.

Ia menjelaskan, melalui proses seleksi terbuka dan due diligence yang ketat lebih dari 200 perusahaan masuk dalam Daftar Penyedia Teknologi (DPT), dan sebanyak 24 perusahaan internasional dari China, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tender. Seluruh peserta diwajibkan membentuk konsorsium serta menggandeng mitra lokal guna mendorong transfer teknologi dan memperkuat kapasitas nasional.

Pada kenyataanya, hingga akhir Februari 2026 belum tersiar kabar siapa saja pemenang tender proyek WTE di empat kota tersbut di atas.

5. RDF Rorotan masih mencari jalannya untuk dapat beroperasi... Warga protes lantaran bau sampah, lalu, warga menang karena bergasil menghentikan operasional tempat pengolahan sampah di Jakarta Utara.

Alhasil... lahirlah kesepakayan ara pihak untuk membentuk satu satuan tugas (satgas). Satgas ini nantinya akan terdiri dari unsur pemerintah, seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Dinas Lingkungan Hidup bersama dinas terkait, serta perwakilan warga yang terdampak dari Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kabupaten/Kota Bekasi... Semoga tercapai apa yang dikehendaki oleh para pihak dengan memuaskan.

Tangerang, 3 Maret 2026

---

Pantauan bulan Januari 2026

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-januari-2026-pdf/285808022

#Negosasi 'tuk rampungkan Traktat PBB tentang Plastik (#PlasticTreay) masih belum jelas jadwalnya. Tapi bakal tetap sulit aklamasi selama Amrik tetap katakan: NO... MoU #SampahKotaDepok Cacat Hukum juga Pakar berdebat soal #mikroplastik dalam pengamatan jurnalis; semua ada di Plastik dan Sampah, Pantauan bulan Januari 2026

Penutup

1. Sampah plastik masalah global, lalu PBB atur lewat traktat sejak tahun 2022. Alhasil hingga awal tauh 2026 traktat tentang plastik tak disepakati aklamasi, utamanya Amerika Serikat katakan: NO.

Sudah banyak riset dan juga opini yang bermunculan di media massa dan juga jurnal akademi tentang plastik mikro tetapi UN Plastic Treaty tidak terwujud secara aklamasi maka seharusnya adalah kembali kepada pertanyaan: Bagaimana orang per orang mengatasi ancaman plastik mikro itu yang penting dan mendesak untuk diatasi solusinya.

2. Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendali Lingkungan untuk menutup Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah yang dicanangkan pada kuartal awal 2025 yaitu sebanyak 306 hingga 343 pada tahun 2025-2026 ternyata realisasinya tidak mencapai target pada awal 2026. 

Sampah menumpuk di banyak kota, yaitu 336 dari 514 daerah dinyatakan darurat sampah; hanya sekitar 25 % sampah nasional yang dikelola, jauh di bawah target 52 % (RPJMN) dan target 63,41 % untuk 2026. 

Pemerintah menggalakkan proyek waste‑to‑energy (WtE) melalui Danantara, menyeleksi empat lokasi siap (Bogor, Denpasar, Yogyakarta, Bekasi) dengan investasi hampir Rp 115 triliun dan kapasitas 1.000 ton per hari, meski diproyeksikan hanya 13‑24 % kontribusi pengelolaan nasional. 

Emiten sektor PLTSa mulai menarik minat investor, namun para ahli menekankan bahwa proyek WtE memerlukan subsidi besar, risiko tinggi, dan harus dijalankan secara hati‑hati agar tidak menjadi beban keuangan negara. ! 

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq secara terbuka mengakui kegagalan kolektif ini. Hingga awal 2025, capaian pengelolaan sampah nasional bahkan masih di bawah 25% dan jauh dari dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 52%. Untuk 2026, target pengelolaan itu pun kian tinggi.   

“Berdasarkan peraturan presiden target (pengelolaan sampah) untuk 2026 sebesar 63,41%. Target ini sangat amat tinggi dan ini tentu perlu sekali dukungan,” ujar Hanif dalam rapat kerja di Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (27/1).

Masih soal kebijakan dan aturan pada level yang lebih tinggi, ternyata, EPR, perluasan tanggung jawab produsen (plastik juga elektronik, logam) masih belum terwujud aturannya melalui peraturan pemerintah. Ini, jelas, pekerjaan yang amat lambat mengingat peraturan EPR ini adalah turunan dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 15 yang intinya mewajibkan produsen mengelola sampah kemasan yang sulit terurai. Akihr tahun lalu tersiar bahwa draf PP tentang EPR sudah selesai digodok oleh KLH dan sudah diserahkan ke Sekretariat Negara.

Sekadar infromasi, menurut KLH tercacat sebanyak hanya 26 korporasi yang telah menyampaikan roadmap untuk pengurangan sampah, sebagai wujud dari peraturan Menteri KLHK No. 75 Tahun 2019.

Semoga saja draf EPR yang telah diserahkan oleh KLH/BPLH kepada Sekretariat Negara pada beberapa Waktu yang lalu dapat lolos sehingga pada medio tahun ini dapat diterbitkan peraturan pemerintahnya.

3. WtE mulai

Pelaksanaan groundbreaking proyek pengolahan sampah menjadi listrik atau Waste to Energy (WtE) ialah pada kuartal II-2026, seiring bergulirnya tahapan seleksi mitra hingga persiapan kontrak dan Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Itu target Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Berdasarkan linimasa indikatif program WtE dalam laporan Addressing Future Waste Challenges, seleksi Daftar Penyedia Terkualifikasi (DPT) dan proses permintaan proposal (RFP) dijadwalkan berlangsung pada Oktober–Desember 2025. Selanjutnya, penyampaian proposal dilakukan pada Januari 2026, disusul evaluasi proposal pada Januari–Februari 2026.

Danantara menetapkan kriteria ketat bagi calon mitra proyek WtE. Dari sisi kapabilitas teknis, peserta harus memiliki pengalaman mengoperasikan fasilitas WtE dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari, serta rekam jejak terbukti dalam operasi dan pemeliharaan (O&M) pembangkit WtE.

Sementara dari aspek kapabilitas finansial, calon mitra diwajibkan memiliki aset minimal Rp2,5 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir, ekuitas sekurang-kurangnya Rp700 miliar, serta pendapatan kumulatif minimal Rp900 miliar dalam periode yang sama. Selain itu, struktur keuangan harus mencerminkan rasio utang yang sehat dengan debt to equity ratio (DER) maksimal 4 kali.

Adapun dari sisi kapabilitas pembiayaan, peserta tender harus memiliki pengalaman dalam pembiayaan setidaknya satu proyek WtE.

Pada sisi lain, jelang akhir bulan Januari 2026 Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan aglomerasi Jakarta dan Bandung belum siap untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Padaha; kedua wilayah itu masuk sebagai 10 aglomerasi dari 26 kabupaten atau kota yang memiliki sampah potensial untuk proyek waste-to-energy (WtE).

Hanif membeberkan pemerintah daerah Jakarta belum menyiapkan rencana pembangunan PLTSa kendati timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 8.000 ton per hari. Sementara itu, tumpukan sampah di Bandung Raya mencapai 5.000 ton per hari.

Besaran timbulan sampah tersebut tercatat jauh dari ambang minimal sampah yang harus dipasok ke PLTSa, yakni 1.000 ton per hari.

“Kecuali 2 aglomerasi besar, yang memang sebenarnya menjadi utama namun saat ini belum siap, ini yang agak mengkhawatirkan kita semua,” kata Hanif dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XII, Senin (26/1/2026).

Ia membeberkan empat proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) bakal dibangun mulai Maret 2026. Empat proyek itu tersebar di Denpasar Raya, Yogyakarta, Bogor dan Kota Bekasi. Adapun, keempat proyek PLTSa itu telah selesai dilelang.

“Empat lokasi aglomerasi telah selesai lelang dan diproyeksikan di Maret akan dilakukan groundbreaking di dalam pembangunan ini,” kata Hanif dalam rapat kerja di Komisi XII DPR, Senin (26/1/2026).

Hanif mengatakan pembangunan PLTSa itu bakal memakan waktu 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun.

Hmmmm... Semoga proses dari BP Danantara masih teta[ berjalan sesuai target.

4. MoU Sampah Kota Depok Cacat Hukum

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) pengelolaan sampah antara Pemkot Depok dengan PT BSA sebelum libur nasional pada 24 Desember 2025, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan keberatan dengan catatan serius, karena proses penandatanganan MoU tersebut tidak didahului pembahasan dengan Komisi C DPRD Kota Depok dan dengan persetujuan DPRD Kota Depok.

Komisi C DPRD Depok sebagai leading sektor persampahan, baru pertama kali menggelar Rapat dengan DLHK Kota Depok dan PT BSA. Komisi C DPRD Kota Depok paa kesmpatan itu mendorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MoU, termasuk skema pembiayaan, penggunaan aset daerah, jangka waktu kerja sama, dan dampak lingkungan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo mengatakan menegaskan bahwa setiap perjanjian lanjutan tanpa persetujuan DPRD Kota Depok berpotensi cacat hukum dan berisiko bagi keuangan daerah.

Menurut UU 23/2014 dan PP 28/2018, kerjasama dengan Swasta PT BSA dalam pengelolaan sampah yang menggunakan APBD, tanpa persetujuan DPRD, berpotensi cacat hukum administratif, temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), temuan Aparat Penegak Hukum (APH), pelanggaran asas pengelolaan keuangan daerah, risiko pidana jabatan dan potensi gugatan publik.

“Kami tidak menolak kerja sama pengelolaan sampah, tetapi prosedurnya harus taat hukum. Kerja sama yang membebani APBD dan menggunakan aset daerah wajib mendapat persetujuan DPRD sejak awal. Tanpa itu, kebijakan menjadi lemah secara legal dan berisiko bagi daerah,” pungkas HBS. (***)

5. Sampah Tangsel dan sampah tuk diolah di Rorotan issue seru Januari 2026

Sampah dan pengelolaan sampah di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) yang tidak hiegienis telah menyita banyak ruang berita di media massa  televisi dan media massas onlen. Bukan hanya soal volume sampah buangan wargam tetapi juga yang Utama adalah cara dan lokasi pembuangan sampah yang utamanya dari warga kota itu yang menjadi sorotan.

ini gegara TPA Cipeucang dibenahi oleh Pemkot Tangsel, lalu pemkot sibuk ke sana ke mari untuk mengakali pembuangan sampah itu yang datang setiap hari sehingga sampah ditimbun di wilayah pusat keramaian lalu lintas, yaitu dengan mendadak cari lokasi buangan sampah ke TPA kota Serang provinsi dan juga di wilayah Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat. 

 

Sementara itu Pemkab Tangerang tengah mempersiapkan lahan sebagai lokasi untuk PSEL, Pengolahan sampah untuk tenaga listrik tetapi terkuak bahwa PSEL yang dimaksud ternyata masih kekurangan volume sampah untuk, nantinya, mengoperasikan PSEL tersebut sehingga Pemlab melirit sampah adri kota Tangewrang dan Tangsel.

Dari sini dapat ditarik kesan bahwa kordinasi untuk kerja segera hingga jangka menengah perlu sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mengarah kepada solusi segera dan seolusi jangka menengah.

Di wilayah Jakarta dalam ulan anuri 2026 upaya pengolahan sampah menjadi arang alias RDF di lokasi Rorotan Jakarta Utara juga berkali-kali mendapat protes dari warga setempat. Ini pekerjaan rumah bagi pemrov Jakarta untuk dapat mengoperasikan pengolahan sampah menjadi arang (RDF).

6. Pakar berdebat soal dampak dari plastik mikro

Simak pengamatan jurnalis dan mempertanyakan issue plastic mikro

Kegaduhan minggu ini adalah momen penting bagi para peneliti mikroplastik terkait ozon. Jika mereka gagal, lobi plastik yang kuat akan mengambil alih peran tersebut.

Adalah Debora MacKenzie adalah seorang jurnalis sains dan penulis buku Stopping the Next Pandemic: How Covid-19 Can Help Us Save Humanitydi Bawah ini:

Apakah kita terluka dan terbunuh oleh serpihan plastik beracun yang sangat kecil dan tersebar di mana-mana? Atau tidak? Selama berbulan-bulan, Guardian telah melaporkan serangkaian hasil ilmiah yang mengkhawatirkan bahwa tubuh kita penuh dengan partikel mikroplastik bergerigi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari serangan jantung hingga masalah reproduksi.

Namun pada hari Selasa, Guardian mengungkapkan bahwa sejumlah besar ilmuwan berpendapat bahwa banyak dari studi tersebut tidak menunjukkan hal seperti itu. Atau mungkin memang menunjukkan hal tersebut. Metode yang digunakan masih baru dan penuh dengan masalah, sehingga kita tidak selalu dapat memastikannya dengan andal.

Jika Anda, seperti saya, telah menghabiskan beberapa dekade terakhir menyaksikan pertempuran demi pertempuran mengenai polutan lingkungan – dari DDT hingga asap rokok, hingga perusak ozon hingga gas rumah kaca – semuanya akan tampak familiar. Masalah baru menghadirkan tantangan baru, dan sains membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Tetapi pada akhirnya, sains akan berhasil. Kekuatan unik dan terbesar sains adalah kemampuannya untuk mengoreksi diri sendiri. Pertempuran saat ini di antara para peneliti mikroplastik adalah serangan pertama dalam proses tersebut.

Beginilah asal mula perselisihan tersebut. Mirip dengan kasus-kasus sebelumnya yang baru saja disebutkan, ketika masalah lingkungan baru muncul, sekelompok spesialis mengembangkan teknik yang rumit dan tepat untuk melacak masalah tersebut dan mengukur dampaknya, di luar perdebatan yang wajar. Para ilmuwan, dengan alasan yang tepat, sangat teliti tentang pengukuran yang akurat dan kontrol eksperimental. Para spesialis analitik yang mengejar jumlah polutan yang terkadang sangat kecil dan menentukan dampaknya bisa dibilang yang paling teliti di antara semuanya.

Namun, seiring meningkatnya perhatian terhadap mikroplastik, muncullah sejumlah peneliti yang seringkali bukan spesialis analitik, melainkan ilmuwan medis yang terbiasa menangani sistem kompleks yang sangat berbeda seperti darah, otak, atau arteri yang mengeras. Mereka tahu mikroplastik ada di mana-mana, jadi mereka mencari literatur analitik untuk mengukurnya. Kemudian mereka menggunakan metode ini untuk mengukur mikroplastik dalam sistem biologis yang mereka kenal. Sebagai contoh, dalam salah satu makalah yang diperdebatkan, sebuah tim Italia menemukan hampir lima kali lebih banyak serangan jantung dan stroke pada orang-orang dengan mikroplastik bergerigi di arteri mereka yang mengeras dibandingkan dengan mereka yang tampaknya tidak memilikinya.

Namun, tak pelak lagi, para peneliti analitis, yang sebagian besar adalah ahli kimia, menulis surat-surat yang penuh kekhawatiran kepada editor jurnal. Mereka berpendapat, misalnya, bahwa metode yang digunakan dapat membaca lemak tubuh biasa dalam sampel sebagai plastik, yang berpotensi memberikan hasil yang salah; bahwa tidak ada koreksi yang tepat untuk jumlah plastik latar belakang di laboratorium; dan bahwa diperlukan lebih banyak kontrol.

Tim klinis telah menjawab bahwa kurva pembelajarannya sangat curam, dan pekerjaan semacam ini belum pernah dilakukan pada material biologis sebelumnya. Mungkin beberapa kontrol tambahan akan membantu, tetapi lebih banyak plastik latar belakang tidak akan menjelaskan beberapa hal, seperti perbedaan lima kali lipat dalam serangan jantung. Dan sama sekali tidak jelas apakah kekurangan metodologis ini berarti bahwa tidak ada mikroplastik pada manusia, atau bahwa mikroplastik tersebut tidak menimbulkan efek buruk. Hal ini hanya menimbulkan ketidakpastian.

Pada akhirnya, para ahli analitik akan mulai bekerja lebih erat dengan kalangan klinis, dan mereka semua akan belajar mengukur mikroplastik secara akurat dalam jaringan manusia dan menyelidiki kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan. Itu pun jika lembaga-lembaga yang mendanai penelitian ilmiah terus mendanai mereka.

Itulah mengapa ketidakpastian tersebut mengkhawatirkan kedua belah pihak. Setiap perselisihan mengenai metode "hanya memberikan amunisi kepada para penyangkal", demikian peringatan seorang analis. Dan saat ini, ada banyak sekali penyangkal sains di sekitar kita.

dan seterusnya.. Seru juga ya?

Tangerang, 4 Februari 2026

o0o