Tangerang 7 Agustus 2026

Biotani Bahari Indonesia

MENDESAK AGAR NEGARA:

Tambah alokasi anggaran Karhuitla menjadi KarhutlAMPAH, dan pantau ketat sedini mungkin cegah terjadinya kebakaran TPA sampah

APBN 2027 untuk Siapa di Tengah Pengetatan Fiskal dan Krisis Layanan Publik. Tanggapan Awal Masyarakat Sipil menjelang Pidato Kenegaraan Presiden dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027, 16 Agustus 2026

Kalau versi saya, RVT, maka APBN 2027 untuk Siapa di Tengah Pengetatan Fiskal pada periode kemarau panjang El Nino Godzila (kemarau Panjang dan ganas). Tanggapan Awal Masyarakat Sipil menjelang Pidato Kenegaraan Presiden dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027, 16 Agustus 2026 

Kami, Biotani Bahari Indonesia memandang belum tampak jelas porsi yang memadai pemerintah daerah khususnya dalam antisipasi upaya pelindungan kelestarian lingkungan hidup pada masa El Nino Gogzila, atau musim kemarau yang ganas ini, lebih khusus lagi, tampaknya tidak cukup tampak jelas alokasi anggaran penanganan terjadinya kebakaran pada lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Yang populer tampaknya terpaku kepada Karhutla, kebakatan hutan dan lahan.

Dalam konteks ini saya berpandangan bahwa alokasi anggaran untuk BNPB mustilah ditambah, karena yang sudah menguat gejalanya adalah sudah beberapa kali terjadi kebakaran pada TPA sampah sejak akhir Juni  lalu... Jika musim kemarau panjang dan ganas atau disebut El Nino Godzila ini berlangsung diperkirakan hingga awal tahun 2027 (Januari-Februari 2027) maka alokasi penanganan kebakaran mustilah dikonsolidasikan menjadii KahutlAMPAH. Dengan istilah baru, Karhutlampah, ini maka konsekuensinya alokasi anggaran mustilah disisipkan ke dalam APBN Tahun 2026 hingga 2027.. 

Alokasi penangan kebakaran KarhutlAMPAH bukan penangan an sich tetapi juga mencakup penyebaran informasi untuk kewaspadaan pada instansi terkait dengan pengendalian kebakaran sampah kepada khalayak luas; utamanya pemantauan yang teratur terhadap setiap TPA sampah di negri ini dalam konteks potensi kebakaran dan ancaman polusi udara dari paparan gas buang sampah terbakar berupa dioksin.

Adapun argumentasi/ alasannya, ialah: alokasi anggaran APBN Tahun 2026 untuk penanganan kebakaran TPA  sampah tidak jelas gamblang.

Tidak tampak bahwa Pemerintah menetapkan pos alokasi khusus spesifik bernama "anggaran penanganan kebakaran TPA" di dalam APBN 2026. Penanganan masalah darurat dan pencegahan kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diserap melalui alokasi penanganan darurat bencana nasional sebesar Rp53–60 triliun serta alokasi sektor persampahan. 

Sebagai informasi kami mencatat bahwa pada yahun 2023 telah terjadi kebakaran sebanyak 30 TPA terbakar.

Rincian Anggaran Pendukung Penanganan TPA di APBN 2026

Dana Darurat Bencana Nasional: Disiapkan alokasi sekitar Rp53–60 triliun yang dikelola melalui Dana Siap Pakai BNPB guna merespons keadaan darurat termasuk bencana lingkungan dan kebakaran TPA.  {ada sektor Persampahan pada Kementerian PU: dialokasikan dana investasi sebesar Rp1,24 triliun yang porsi tertingginya difokuskan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala kota serta rehabilitasi dan optimalisasi TPA agar meminimalkan risiko penumpukan residu pemicu kebakaran. 

Kementerian Lingkungan Hidup: Memperoleh pagu anggaran sekitar Rp1,39 triliun yang difokuskan pada program pengendalian pencemaran, penghentian praktik open dumping, serta penerapan standar operasional minimum TPA. 

Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Menteri LH: Anggaran 2026 Naik 29 Persen, Pemerintah Ingin ... 7 Sep 2025 — “Distribusi anggaran Tahun 2026 telah disusun untuk mendukung manajemen, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim,” dst.

Menteri Lingkungan Hidup mengumumkan kenaikan anggaran tahun 2026 sebesar hampir 29 persen, dari Rp1,083 triliun menjadi Rp1,396 triliun. Pemerintah ingin memaksimalkan dana tambahan tersebut untuk fokus pada program prioritas nasional, yaitu pengelolaan sampah secara optimal dan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Fokus Penggunaan Anggaran

Pengelolaan Sampah: Memperkuat sistem pengolahan sampah, termasuk mendorong pengelolaan berbasis masyarakat di berbagai daerah.

Pengendalian Iklim: Menjalankan program nyata untuk mengendalikan perubahan iklim dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Penguatan Agenda Strategis: Memperluas ruang gerak kebijakan perlindungan lingkungan hidup agar masuk dalam arus utama pembangunan nasional.

Perlulah dicatat bahwa dampak musim kemarau ganas ini tidak saya singgung kepada alokasi penanganan kekeringan air, karena sudah cukup sering diantisipasi oleh pemerintah... dengan kalimat lain, tata kelolanya sudah dapat diantipasi karena lokasinya sudah tepetakan oleh BNPB khususkbya BDPB tertentu.Hal ini berbeda dengan terbakarnya TPA sampah yang rasanya belum diantisipasi oleh setiap pemerintah daerah sehingga butuh turun tangan, seperti hanya pada terbakarnya TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang.

Dengan ilustrasi maupun informasi di atas, maka Biotani Bahari Indonesia mendesak yaitu:

1. Adanya penambahan alokasi anggaran karhutla menjadi KarhutlAMPAH (kebakaran hutan, lahan dan  sampah) pada APBN 2026 yang sedang berjalan ini hingga APBN 2027 dengan BNPB sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengguna anggarannya

Berapakah alokasi jumlahnya?

Tidak terdapat usulan angka yang pasti tetapi saya menganjurkan agar total biaya penanganan kebakaran TPA sampah yang terjadi pada tahun 2023 - yaitu sekitar 30 TPA di Indonesia *Siaran Pers Biotani Bahari Indonesia, 20 Juni 2026) sebagai data dasar (baseline data) dan disesuaikan dengan situasi dewasa ini,

2. Penambahan cakupan tugas pada KLH/BPLH khusus untuk pemantauan terhadap setiap TPA di Indonesia agar dapat sedini mungkin mencegah terjadinya kebakaran. Ini tidak mungkin begitu saja diserahkan kepada pokok kalimat Fokus Penggunaan Anggaran di KLH/ BPLH tahun 2026  yaitu “termasuk mendorong pengelolaan berbasis masyarakat di berbagai daerah” seperti tertulis pada uraian sebelumnya 

Demikian desakan yang kami pandang sangat penting agar segera diserasikan sebagai tambahan poin baru pada Program Prioritas Dengan Alokasi Dana Khusus pada APBN 2026 hingga 2027. Hal ini mengingat bahwa El Nino Godzila diprediksi baru akan berakhir pada Januari atau Februari 2027 yad.

Demikian usulan kami,

Riza V, Tjahjadi

Direktur Eksekutif

Lampiran

Isu terbakarnya TPA Rasau Jaya di Kalimantan Barat, status pada hari Kamis 6 Agustus 2026  di Grup WA Dewan Persampahan Nasional

ya

Bona Tua (Infid) Bagiul Hadi (Fitra) Victoria Fangidae (Prakarsa) & Abd. Wahid (moderator)

kerangka acuan ngobrol bareng (disusun oleh Infid)

Nomor: 108/SK/INFID/ED/VIII/2026    

Perihal: Undangan Peserta  

Lampiran: Term of Reference 

Kepada Yth. 

Pimpinan Organisasi/Lembaga  

[Terlampir] 

di Jakarta 

Dengan hormat, 

Berkaitan dengan akan disampaikannya pidato kenegaraan dan Nota RAPBN 2027 menjelang Hari 

Kemerdekaan Indonesia, INFID bersama PRAKARSA, Yappika-ActionAid, dan jaringan masyarakat 

sipil daerah menginisiasi diskusi lintas organisasi untuk membaca dan merespons arah kebijakan 

fiskal 2027 secara awal, sekaligus merumuskan poin-poin masukan bersama menjelang 

penyampaian resmi Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden. 

Pemerintah dan DPR telah membahas dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 

Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Dokumen ini mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, 

Sejahtera Lebih Cepat”, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5% dan rencana disiplin 

anggaran yang lebih ketat melalui penekanan defisit pada kisaran 1,80–2,40% PDB. Namun, 

kebijakan fiskal dan keuangan publik tidak boleh dipandang sebatas hitungan teknis makroekonomi 

yang netral. Ketika disiplin defisit menekan ruang fiskal untuk perlindungan sosial, kesehatan, 

pendidikan, serta infrastruktur perawatan publik (public care systems), dampak terberatnya kerap 

diserap oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. 

Dokumen KEM-PPKF 2027 memberi gambaran awal sekaligus ruang bagi masyarakat sipil untuk 

membangun catatan kritis. Untuk itu, kami mengundang Ibu/Bapak untuk hadir dalam Ngobrol 

Bareng APBN 2027 untuk Siapa di Tengah Pengetatan Fiskal dan Krisis Layanan Publik yang 

akan dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2026 

Waktu : 12.30 - 16.30 WIB (Diawali dengan makan siang bersama) 

Tempat : Kantor INFID, Jl. Jati Padang Raya Raya Kav.3 No.105, Jati Padang, Ps. Minggu, 

Jakarta 

Demikian undangan ini kami sampaikan. Untuk konfirmasi kehadiran, dapat melalui 

https://s.id/Konfirm-Ngobrol Bareng APBN2027 paling lambat pada 6 Agustus 2026. dan informasi 

melalui Rahma (0857-4970-8526).  Atas perhatian, kerja sama, dan kesediaan Ibu/Bapak, kami 

ucapkan terima kasih.

I. LATAR BELAKANG 

Pada 16 Agustus 2026, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan menyampaikan Pidato 

Kenegaraan sekaligus Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (RAPBN) Tahun 2027 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Momentum ini menjadi 

titik penting bagi masyarakat sipil untuk mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah, khususnya 

sejauh mana APBN 2027 berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara, keadilan sosial, 

keadilan gender, serta tata kelola anggaran yang partisipatif dan akuntabel. 

Sebagai langkah awal sebelum pidato resmi tersebut disampaikan, Pemerintah dan DPR telah 

membahas dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 

Tahun 2027. Dokumen ini mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, 

dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5% dan rencana disiplin anggaran yang lebih ketat 

melalui penekanan defisit pada kisaran 1,80–2,40% PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan 

mendukung 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup 60 program kerja, 

dengan penekanan pada ketepatan sasaran bantuan sosial berbasis Data Terpadu Socio-Ekonomi 

Nasional (DTSEN) serta penajaman belanja Kementerian/Lembaga (K/L). 

Namun, kebijakan fiskal dan keuangan publik tidak boleh dipandang sebatas hitungan teknis 

makroekonomi yang netral. Sebagaimana ditegaskan dalam wacana global keadilan pajak (Tax 

Justice Network: "Public finance is feminist terrain"), keuangan publik merupakan medan utama 

perjuangan keadilan sosial dan gender. Keputusan anggaran dan kebijakan perpajakan secara 

langsung menentukan siapa yang membayar (who pays), siapa yang diuntungkan (who benefits), 

dan siapa yang menanggung beban ketika alokasi belanja publik atau layanan dasar dikurangi (who 

bears the costs). 

Ketika disiplin defisit menekan ruang fiskal untuk perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, serta 

infrastruktur perawatan publik (public care systems), dampak terberatnya kerap diserap oleh 

perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Di tingkat daerah, pengetatan ruang fiskal nasional 

berdampak langsung pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan kemampuan APBD dalam 

menyediakan layanan publik yang memadai. Ketimpangan antar wilayah serta beban kerja 

perawatan tak berbayar (unpaid care work) di ranah domestik dan komunitas lokal berisiko 

meningkat apabila kebijakan fiskal tidak responsif terhadap realitas daerah. 

II. TUJUAN KEGIATAN 

1. Membedah arah dan asumsi kebijakan fiskal dalam KEM-PPKF 2027 sebagai basis 

RAPBN 2027, khususnya postur makro fiskal, delapan klaster Program Kerja Prioritas 

Nasional, dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga. 

2. Menganalisis kebijakan penerimaan dan belanja negara melalui perspektif Keadilan 

Pajak (Tax Justice) dan Keadilan Gender (Feminist Terrain), untuk memastikan APBN 

2027 membiayai sistem perawatan publik, perlindungan sosial transformatif, dan tidak 

memindahkan beban fiskal kepada perempuan dan kelompok rentan. 

3. Mengevaluasi dampak kebijakan fiskal nasional dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap 

kapasitas fiskal pemda, penyelenggaraan layanan publik dasar, dan pemenuhan hak warga 

di tingkat lokal/daerah. 

4. Merumuskan poin-poin catatan kritis dan rekomendasi bersama masyarakat sipil (pusat 

dan daerah) menjelang penyampaian resmi Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh 

Presiden. 

III. HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT) 

1. Dokumen Catatan Kritis Masyarakat Sipil atas KEM-PPKF dan Arah RAPBN 2027 yang 

mengintegrasikan perspektif keadilan sosial, keadilan gender, dan kepentingan daerah. 

2. Pernyataan Sikap / Siaran Pers Bersama sebagai bahan advokasi media menjelang 

Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2026. 

3. Terbangunnya ruang konsolidasi dan kesepahaman antara gerakan masyarakat sipil isu 

fiskal di tingkat pusat dan daerah.

Sesi Pemaparan Narasumber Bona Tua (INFID) - Bedah Asumsi Makro KEM-PPKF 2027 & Perspektif HAM 

1. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5% dan penekanan defisit pada kisaran 1,80–2,40% PDB, sejauh mana KEM-PPKF 2027 memberi ruang bagi pemenuhan hak-hak dasar warga negara (pendidikan, sosial)? 

2.  kesehatan, dan jaminan 

Apakah ambisi disiplin defisit ini berisiko mengorbankan belanja pembangunan yang berperspektif HAM demi mengejar target efisiensi jangka pendek? 

3. Bagaimana konsistensi antara 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan kewajiban negara dalam melindungi kelompok miskin dan marjinal? 

Victoria Fanggidae (The PRAKARSA) - Keadilan Pajak & Perlindungan Sosial 

1. Bagaimana menilai strategi penerimaan negara dalam KEM-PPKF 2027? Apakah instrumen perpajakan yang dirancang sudah menganut prinsip keadilan (progressive taxation) atau justru masih membebani 

konsumen dan kelompok menengah-bawah? 

2. Di tengah transisi pemanfaatan Data Terpadu Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN), apa saja celah atau risiko ketidaktepatan sasaran (exclusion/inclusion errors) dalam alokasi bantuan sosial dan perlindungan sosial transformatif tahun 2027?

Nila Wardani (RUMPUN Indonesia) 

1.  Pajak apa saja yang menjadi tanggung jawab perempuan dan bagaimana beban pembayaran pajak 

kehidupan perempuan? 

2. Ketika ruang fiskal tertekan oleh pengetatan anggaran, - Layanan Publik Dasar & Sistem 

Perawatan/Gender bagaimana dampaknya terhadap layanan publik (public care systems)?

3. Sejauh mana kebijakan belanja K/L dalam KEM-PPKF 2027 telah memperhitungkan ketimpangan gender dan beban kerja perawatan tak berbayar (unpaid care work) yang selama ini sebagian besar ditanggung oleh perempuan?

Badiul Hadi (Seknas FITRA) - Transmisi Fiskal Pusat-Daerah & Dampak APBD 

1. Bagaimana proyeksi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027 memengaruhi kapasitas fiskal APBD dalam membiayai layanan dasar warga di tingkat kabupaten/kota? 

2.  Langkah-langkah reformasi fiskal daerah apa yang harus didorong agar daerah tidak terjebak dalam krisis kemandirian fiskal dan pengetatan anggaran yang merugikan masyarakat di tingkat lokal?  

 

o0o

Plastik dan Sampah: 

Pantauan bulan Juli 2026 
Oleh: Riza V. Tjahjadi

#INC-5.4 negosiasi Traktat PBB tentang plastik direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026 atau awal 2027 dan mengintegrasikan pembahasan mekanisme pendanaan serta keterkaitan #polusiplastik dengan #keanekaragamanhayati. Juga memantau dan meninjau ulang aturan transparansi pelaporan data siklus hidup plastik agar tidak melemahkan daya ikat traktat; itulah hasil dari HoD di Nairobi awal Juli lalu.

Sebentar lagi akan ada Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility (#EPR), yaitu tanggung jawab yang diperluas dari produsen yang menghasilkan #limbahplastik

Selengkapnya:

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-juli-2026-pdf/289016942

#INC-5.4 #polusiplastik #EPR #limbahplastik

Hanya bagian penutupnya saja ya

Penutup

1. INC-5.4 direncanakan berlangsung akhir tahun 2026 atau awal 2027 dan mengintegrasikan pembahasan mekanisme pendanaan serta keterkaitan polusi plastik dengan keanekaragaman hayati. Juga memantau dan meninjau ulang aturan transparansi pelaporan data siklus hidup plastik agar tidak melemahkan daya ikat traktat. Itu hasil dari HoD di Nairobi awal Juli lalu.

2, Apa yang sudah kukuatirkan - melalui Siaran Pers - pada tanggal 20 Juni silam ternyata terbukti... Pada akhir Juni hingga minggu pertama Juli sebuah TPA sampah terbakar, yaitu TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Sementara itu Finas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang yam[ak mempersiapkan diri intuk mencegah terjadinya kebakaran di TPA Rawa Kucing... Bagiku, mereka tak mau mengulang lagi kisah terjadinya kebakaran di TPA Rawa Kucing itu di tahun 2023 di mana TPA itu terjadi dua kali kebakaran.

3. KLH siapkan aturan produsen wajib biayai pengelolaan sampah plastik

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pengelolaan sampah kemasan plastik yang dihasilkan.

"Sebentar lagi akan ada Peraturan Menteri tentang EPR, yaitu tanggung jawab yang diperluas dari produsen yang menghasilkan limbah plastik. Perusahaan-perusahaan besar sudah menyatakan siap menjalankan kebijakan ini," ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH), Muhammad Jumhur Hidayat saat menghadiri Festival Kali Sabi di Kota Tangerang, Minggu 12 Juli 2026 saat menghadiri Festival Kali Sabi di Kota Tangerang.

Kebijakan ini akan dijalankan melalui pembentukan Packaging Recovery Organization (PRO) sebagai lembaga pengelola sampah berbasis kolaborasi. Dan regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sampah plastik berlangsung secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari sektor industri, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menarik untuk disimak dan dipantau manakala aturan itu sudah tersedia bagi publik.

4. Bea masuk bahan baku plastik diminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 

Ia meminta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait bea masuk 0% bahan baku plastik agar segera terbit. Menurutnya, PMK dibutuhkan untuk menekan inflasi. Airlangga menjelaskan kenaikan harga plastik berpengaruh terhadap inflasi karena digunakan di berbagai produk.

"Beberapa akibat daripada harga packaging yang naik. Nah itu yang tadi kita bahas dengan kita minta supaya PMK-nya segera dikeluarkan karena itu sangat berpengaruh terhadap kontribusi. Karena seluruh makanan kan ada plastic packaging-nya," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor plastik dan barang plastik mencapai US$2,55 miliar (Rp 44,11 triliun/ kurs Rp 17.300 per dolar AS) atau meningkat 1,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara volume impornya mencapai 1,65 juta ton atau meningkat 7,42%.

Walaupun secara kumulatif nilai impor komoditas plastik dan barang plastik meningkat, namun khusus Maret nilainya turun signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartanto saat Konferensi Pers Rilis Data Statistik di Gedung BPS, Jakarta pada Senin (4/5/2026).

"Pada kondisi Maret 2026 ini untuk yang impor plastik itu sebesar US$338,1 juta atau turun secara month-to-month impor plastik itu 14,96%," jelas Ateng.

5. Saat ini pemerintah bersama BPI Danantara terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas PSEL di sejumlah lokasi prioritas. Hal ini sejalan dengan mandat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada fase pertama terdapat 24 perusahaan yang mengikuti proses bidding setelah diseleksi dari ratusan peminat. Di mana perusahaan-perusahaan terpilih ini akan ikut membangun fasilitas pengolah sampah dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari.

"Ini ada 24 (perusahaan). Tapi ini di kota-kota besar gabungan, jadi satu PSEL itu bisa 2-3 kota. Karena dia harus 1.000 ton ke atas," kata Zulhas dalam acara Waste to Energy Talks, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

Dalam pelaksanaannya, fasilitas-fasilitas ini mulai dibangun pada 2026 dan 2027 dengan target rampung sekitar 18 bulan. Sebagai contoh ada pembangunan proyek PSEL di Denpasar Raya, Bali resmi dimulai bulan ini.

"Saya berani 2027-2028 yang waste to energy, yang mengubah sampah jadi energi listrik, bisa kita atasi. Mudah-mudahan Insyaallah," tegasnya. "Ini baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5% lagi. Nah, 77,5% itu yang sampahnya di bawah 1.000 (ton), ada yang 500, 300. Tentu itu penyelesaiannya berbeda karena dia skala ekonominya nggak cukup pakai teknologi ini," papar Zulhas.

Pada sisi lain publik mengetahui bahwa proyek PSEL di Indonesia menarik minat global karena potensi pasar besar dan dukungan pemerintah. Tercatat ada 68 proposal masuk untuk delapan proyek di tahap kedua, menunjukkan potensi pasar yang menjanjikan di Asia Tenggara. 

Nama besar seperti Chandra Asri, Grup Bakrie, dan SUEZ terpilih sebagai pemenang tender untuk mengembangkan proyek PSEL di berbagai wilayah, dengan masing-masing pemenang harus memenuhi persyaratan sebelum resmi menjadi pengembang dan operator. 

Faktor daya tarik proyek PSEL di Indonesia meliputi kepastian pembelian listrik oleh PLN, kontrak tanpa penalti, dan potensi klaim Nilai Ekonomi Karbon, meskipun tantangan tetap ada dalam kesiapan ekosistem pengelolaan sampah nasional. * 

Dari total 85 Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), Denera akhirnya menetapkan delapan mitra pemenang yang masing-masing akan menerima Conditional Letter of Award (CLoA) atau surat penunjukan bersyarat. 

Status tersebut masih mengharuskan seluruh pemenang memenuhi berbagai persyaratan pengadaan sebelum resmi menjadi pengembang dan operator PSEL. 

Nama Besar Muncul sebagai Pemenang Sejumlah nama besar tercatat masuk dalam daftar mitra terpilih untuk pengembangan PSEL tahap kedua. Untuk kawasan Medan Raya, proyek diberikan kepada konsorsium SUEZ Insan Asia yang menaungi perusahaan Indonesia dan Prancis dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.700 ton sampah per hari. 

Di Kabupaten Bekasi, proyek dimenangkan Consortium Everbright Cemerlang Energy (Everbright Harmoni), sedangkan Lampung Raya akan dikembangkan oleh Bumi Biru Indonesia (SUS Indoplas), konsorsium Indonesia-Cina. 

Nama perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), juga masuk dalam daftar pemenang tender melalui entitas anak usahanya yakni PT Chandra Waste Energy. 

Chandra Waste Energy berkolaborasi dengan Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc. dalam konsorsium Masa Depan Energi Indonesia untuk mengembangkan PSEL Serang Raya berkapasitas 1.161 ton per hari. 

6. Apa yang sudah pernah disarankan oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono untuk menanam padi dalam pot pada sekitar tahun 2005 silam, ternyata kini, dengan wahana tempat tumbuhnya akar tanaman padi diterapkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan dengan memanfaatkan galon eks air minum dalam kemasan.

Pemkot Jakarta Selatan meluncurkan program penanaman padi menggunakan 1.200 galon bekas di RPTRA Belimbing, Kelurahan Pasar Minggu, Senin (27/7/2026). Program tersebut menggabungkan upaya memperkuat ketahanan pangan dengan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di kawasan perkotaan.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan program tersebut merupakan implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah. Dalam skema itu, sampah organik diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik berupa galon bekas dimanfaatkan sebagai media tanam.

"Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 mengenai pemilahan sampah. Sampah organik diolah menjadi pupuk untuk tanaman padi, sedangkan sampah anorganik seperti galon bekas dimanfaatkan sebagai media tanam," kata Syafrin.

Menurut dia, inovasi tersebut menjadi salah satu langkah memanfaatkan lahan terbatas di kawasan permukiman tanpa mengurangi tujuan utama menjaga ketahanan pangan masyarakat. Program ini juga memperlihatkan bagaimana pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dengan kegiatan budi daya tanaman pangan.

Semoga penanaman padi dalam program ini berhasil dipanen dan program ini dapat berlanjut bukan cuma bergantung kepada ada atau tidaknya hanya bergantung kepada galon bekas air minum dalam kemasan saja.

Tangerang,  5 Agustus 2026

o0o

 

Walhi Jakarta, melalui Rapat Kerja, berupaya

Memperkuat Gerakan Kolektif untuk Mendorong Transformasi Jakarta yang Pulih secara 

Ekologis dan Berkeadilan Ruang 

Sekilas foto-foto pada hari pertama dan kedua

Hanya separuh saja (14 dari total 27 lembaga) anggota Walhi Jakarta yang hadir dan berpartisipasi aktif selama dua hari itu

1. Latar Belakang 

Jakarta sedang memasuki fase perubahan yang menentukan. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota 

negara, Jakarta diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 

(Republik Indonesia, 2024). Perubahan status ini akan memengaruhi arah pembangunan, tata 

ruang, investasi, serta hubungan dengan wilayah sekitarnya. Namun, berbagai persoalan ekologis 

yang telah berlangsung selama bertahun-tahun belum menunjukkan perbaikan berarti. 

Tekanan terhadap ruang kota terus meningkat. Sekitar 79 persen wilayah Jakarta telah menjadi 

kawasan terbangun, sedangkan ruang terbuka hijau baru mencakup sekitar 9 persen dari luas 

wilayah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025). Pencemaran udara masih menjadi ancaman bagi 

kesehatan warga, terutama akibat emisi transportasi dan sumber pencemar lainnya. Pada saat yang 

sama, hasil pemantauan menunjukkan bahwa 80 persen titik air sungai berada dalam kategori 

cemar sedang, sementara sebagian titik air tanah telah masuk kategori cemar berat (Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, 2025). 

Jakarta juga terus menghadapi banjir, rob, dan penurunan muka tanah. Rata-rata laju penurunan 

muka tanah mencapai 5,71 sentimeter per tahun dan dominan terjadi di Jakarta Utara serta Jakarta 

Barat (Handika, Widodo, dan Pravitasari, 2024). Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan 

masyarakat pesisir, terutama ketika pembangunan terus diarahkan menuju pesisir dan pulau-pulau 

kecil. Konflik ruang di Gugusan Pulau Pari memperlihatkan bagaimana pengembangan pariwisata 

dan penguasaan ruang pesisir dapat mengancam ekosistem, wilayah tangkap nelayan, serta ruang 

hidup masyarakat. 

Persoalan serupa terlihat dalam pengelolaan sampah. Timbulan sampah Jakarta telah mencapai 

ribuan ton setiap hari, sementara kebijakan masih banyak bertumpu pada pengangkutan dan 

pengolahan di hilir. Kasus RDF Plant Rorotan menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas 

pengolahan tanpa keterbukaan informasi, pengawasan, dan partisipasi warga berpotensi 

menimbulkan pencemaran serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

 

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa transformasi Jakarta tidak cukup diukur melalui 

pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau status kota global. Transformasi Jakarta 

harus diarahkan pada pemulihan ekologis, perlindungan ruang hidup, pengurangan ketimpangan, 

serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Dalam situasi tersebut, WALHI Jakarta memiliki peran penting untuk memperkuat gerakan 

lingkungan hidup melalui pengorganisasian masyarakat, pendidikan kritis, kaderisasi, kampanye 

publik, produksi pengetahuan, dan advokasi. Mandat Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup 

WALHI Jakarta pada 1-2 Agustus 2026 perlu diterjemahkan ke dalam strategi, sasaran, program, 

pembagian peran, dan bentuk kolaborasi yang jelas untuk periode 2026–2030. 

Oleh karena itu, Rapat Kerja Daerah WALHI Jakarta diselenggarakan untuk mempertajam mandat 

PDLH, menyusun rencana kerja empat tahun, serta membangun komitmen bersama antara 

Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, anggota, komunitas terdampak, dan jaringan pendukung 

WALHI Jakarta. 

2. Tujuan 

Berdasarkan Pasal 36 Statuta WALHI, Rapat Kerja Daerah dilaksanakan sebagai forum 

sinkronisasi program WALHI daerah. Secara khusus, Rapat Kerja Daerah WALHI Jakarta 

bertujuan untuk:

 

1. Mempertajam strategi pelaksanaan mandat Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) 

WALHI Jakarta. 

2. Menyusun arah, prioritas, dan rencana kerja WALHI Jakarta untuk periode 2026–2030. 

3. Merumuskan rencana kerja tahunan WALHI Jakarta sebagai bagian dari pelaksanaan 

rencana kerja empat tahun. 

4. Membangun pembagian peran dan kolaborasi antara Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, 

anggota, dan jaringan pendukung WALHI Jakarta. 

5. Menyepakati indikator capaian serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program organisasi. 

3. Hasil yang Diharapkan 

Rapat Kerja Daerah ini diharapkan menghasilkan: 

1. Rumusan strategi pelaksanaan mandat PDLH WALHI Jakarta periode 2026–2030. 

2. Dokumen rencana kerja empat tahun WALHI Jakarta periode 2026–2030 yang terarah, 

terukur, relevan, dan akuntabel. 

3. Rencana kerja WALHI Jakarta untuk tahun pertama periode kepengurusan 2026–2030. 

4. Pembagian peran dan komitmen kolaborasi antara Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, 

anggota, dan jaringan pendukung dalam pelaksanaan kerja-kerja WALHI Jakarta. 

5. Rumusan indikator capaian serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program. 

Lihat juga

https://jakarta.hallo.id/even/23017455599/rapat-kerja-daerah-walhi-jakarta-2026-menyusun-strategi-pemulihan-ekologis-dan-keadilan-ruang-menuju-jakarta-berkelanjutan

Resum

Mandat PDLH  X  WALHI Jakarta periode 2026-2030

 

Tetapi hanya sebagian saja (alias bocor alusss), ya:

1. Komisi Program

 

a. Pengelolaan Sampah Darat, Laut, dan Pesisir 

● Memperkuat sistem pemilahan dan pengelolaan sampah berbasis 3R dan ramah lingkungan. 

● Meningkatkan pengawasan pengelolaan sampah melalui kolaborasi lintas lembaga. 

● Mendorong pemantauan alur sampah dari hulu hingga hilir. 

● Meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai dampak perubahan iklim terhadap 

kesehatan.

 

b. Transisi Energi 

● Menyusun peta jalan (roadmap) energi baru terbarukan (EBT). 

● Mengidentifikasi potensi energi terbarukan di Jakarta. 

● Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi operator energi terbarukan. 

● Menguatkan konsolidasi gerakan lingkungan berbasis kampus dan mengawal implementasi 

green campus.

 

c. Tata Kelola Ruang 

● Melakukan review RTRW sesuai dinamika pertumbuhan kota. 

● Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai zonasi. 

● Mengintegrasikan data spasial lintas sektor. 

● Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ruang. 

d. Perlindungan Pesisir 

● Mengembangkan perlindungan pantai berbasis alam dan teknologi. 

● Melakukan pemetaan ulang wilayah pesisir. 

● Membangun kolaborasi dengan komunitas pesisir terdampak. 

● Memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap abrasi, pencemaran, dan krisis iklim. 

e. Kebencanaan dan Program Strategis Nasional 

● Memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana. 

● Menyediakan layanan kemanusiaan yang inklusif bagi korban bencana. 

● Menyelenggarakan pelatihan manajemen bencana dan penguatan unit rescue. 

o0o

SDG12 & SDG13 penggembira lokalan songsong ECOSOC' HLPF on SustainableDevt & Agenda SDG2030

Halo teman"

Ijinkan saya berbagi, ya

Forum Politik Tingkat Tinggi PBB yang diselenggarakan oleh ECOSOC tentang pembangunan berkelanjutan akan dibuka (besok) tanggal 7 Juli 2026 (waktu) di New York Amrik. Forum ini diperuntukan bagi kepala delegasi anggota PBB dan para pembuat kebijakan. Segmen tingkat menteri pada forum ini dijadwalkan akan berlangsung pada medio Juli 2026.

Forum akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 15 Juli bulan ini dengan maksud untuk menjajaki kemajuan dari Agenda 2030. Tahun ini forum ini bertema khusus yaitu: Transformative, equitable, innovativevand coordinated. Actions for the 2030 Agenda for Sustainable Devt and its SDGs for a sustainable future for all.

Tahun 2026 ini forum ini diselenggarakan oleh Ecosoc yang secara khusus meninjau SDGs 6 (Clean Water and Sanitarion) SDGs 7 (Affordable and Clean Energy), SDGs 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDGs 11 (Sustainable Cities and Communities) dan SDGs 27 (Partnership for Goals).

Dalam forum ini terdapat acara presentasi Tinjauan Nasional secara Sukarela. Tahun ini ada 36 negara yang akan presentasi tetapi bukan Indonesia. Indonesia sudah melakukan presentasi pada 25 Juli tahun lalu; keknya oleh Bappenas, ya? Dan Indonesia adalah salah satu negara yang sudah empat kali melakukan presentasi yaitu tahun 2017, 2019, 2021 dan 2025.

Itu perspektif global dan nasional tsb di atas... Saya di sini berbagi pandangan lokalan dan sempit yaitu ulas sekilas SDG12 dan SDG 13 dalam konteks Pertanian Organik... Meskipun tidak dalam agenda forum ECOSOC tahun ini tetapi bagi saya acting locally for global impact: where young farmers' organic farming should sustains biodiversity adalah penting lantaran UNEP biodiversity loss adalah salah satu dari tiga krisis besar yang dihadapi manusia di planet bumi.

Monggo disimak jika anda punya longgar waktu

Tiga perempuan dukun tani di wilayah program PAN Indonesia/ Biotani di Sumatera Barat

klik:

https://biotaniindonesia.blogspot.com/2026/06/sdg-12-dan-13-pada-pertanian-organik.html

Atau

https://www.slideshare.net/slideshow/sdg-12-dan-sdg-13-pada-pertanian-organik-pelaku-petani-muda-pdf/288302553

Ulas sekilas SDG 12 dan SDG 13 dalam konteks regenerasi petani organik

Pada Rab, 24 Jun 2026, 10.15, Siti Khoirun Ni'mah <snimah@infid.org> menulis:

Dear Bung Riza,

Terima kasih untuk responnya.

Untuk advokasi mengenai SDGs masih berlangsung. Terakhir Sekretariat INFID mengeluarkan people scorecard capaian SDGs di tahun 2025. Saat ini Sekretariat juga memantau forum HLPF di New York. 

Untuk Pokja dalam lingkup anggota, SDGs berada di semua POKJA karena ada interseksionalitas SDGs di semua topik baik SDA, Ketimpangan, Keadilan Sosial, maupun Demokrasi. 

Sementara itu mengenai update perkembangan SDGs, selain mekanisme pelaporan terus berjalan juga sudah dimulai inisiatif Post 2030 sejalan dengan agenda di PBB. 

Demikian Bung Riza untuk sekilas updatenya.

Salam,

Ni'mah

On Mon, 22 Jun 2026 at 14:53, Riza V. Tjahjadi <biotani@gmail.com> wrote:

Tks infonya Mbak Direktur 

Adakah Pokja yang khusus mengerjakan SDG ala OMS di lingkup Infid?

Apa kabarnya saat ini samen werken dengan Bappenas ttg SDG di Indonesia?

Tks  ya

Salam lestari,

Riza V. TJAHJADI

Biotani Bahari Indonesia/ PAN Indonesia

Pada Jum, 19 Jun 2026 09.52, Siti Khoirun Ni'mah <snimah@infid.org> menulis:

Dear teman-teman,

Berikut informasi mengenai High Level Political Forum on Sustainable Development. Silahkan memantau perkembangannya.

Terima kasih dan salam,

Ni'mah

---------- Forwarded message ---------

From: 'UN DESA Voice' via Office INFID <office@infid.org>

Date: Thu, 18 Jun 2026 at 21:29

Subject: [Office-INFID] Announcement: Three Weeks to go! Countdown to the HLPF

To: <office@infid.org>

⏳ The Countdown is on: The High-level Political Forum on Sustainable Development 2026 begins in just 3 weeks!

A key opportunity to assess progress, share solutions, and accelerate action toward achieving the Global Goals. With only four years remaining to deliver on the 2030 Agenda, the Forum will bring together governments, stakeholders, and partners to advance transformative action and sustainable development for all.

🔗 More information: hlpf.un.org/2026; and Programme: bit.ly/HLPF2026-Programme  

🔎 Spotlight on SDG 6; SDG 7; SDG 9; SDG 11; and SDG 17

📍Voluntary National Reviews -VNRs; VNR Labs; Special events; On-site, off-site & virtual side events; and Exhibitions

Plastik dan Sampah:

Pantauan bulan Juni 2026

Oleh: Riza V. Tjahjadi

#Pilahsampah di sumbernya adalah salah satu prioritas Kelola sampah Jakarta saat ini. Sembilan tahun lalu saya sudah sarankan itu kepada Tim Sukses Anies-Sandi.

#TPAterbakar akibat cuaca panas terjadi di akhir Juni lalu, yaitu #TPAJatiwaringin di Mauk Tangerang... Ini yang saya kuatirkan dalam Siaran Pers saya tertanggal 20 Juni silam.

#beamasukbahanbakuplastik nol ... waah kapan #polusiplastik berkurang drastis?

Selengkapnya Pantauan bukan Juni 2026 ini, silahkan klik:

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-juni-2026-pdf/288385175

Di sini saya tampilkan hanya bagian:

Penutup

1. Pilah sampah di sumbernya adalah salah satu prioritas Kelola sampah Jakarta saat ini. Sembilan tahun lalu saya sudah sarankan itu kepada Tim Sukses Anies-Sandi.

 Gerakan Pilah Sampah Belum Berdampak Signifikan, Pemprov DKI Fokus Benahi Sistem itu infotmasi pada akhir Mei, tatapi pada bulan Juni tampak sudah tampil beberapa anjuran melalui tindak nyata di beberapa acara yang diselenggarakan okeh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sekadar tengok ke belakang:

Pilah sampah yang saya sarankan kepada Timses Anies-Sandi pada 9 tahun silam, yaitu

Saran/ Usul Terdapat banyak peluang bagi masyakarat, juga korporat untuk turut mengelola sampah di timbulannya. 

1. Pendampingan untuk upaya pengurangan jumlah sampah pada sumbernya. 

2. Pelatihan daur-ulang, dan daur guna, khususnya pengembangan disain yang kreatif bagi produk sampah yang akan didaur-ulang, atau daur-guna. 

3. Revitalisasi unit pengolah kompos di Pasar Induk Buah dan Pasar Induk Sayuran di Kramat Jati Jakarta Timur. 

4. Pengadaan hingga oprasionalisasi unit-unit pengolah kompos di pasar Jaya di DKI Jakarta. 

5. Pengelolaan sampah di timbulan pada sumbernya di Hotel & Restoran, Bandara Soeta dan Bandara Halim PK, Pelabuhan, dan pemukiman tertentu. 

Upaya ini secara garis besar adalah membuka peluang/ mengajak semua pihak untuk mengembangkan strategi Mencegah sampah Mengalir ke Laut, sekaligus mengurangi beban jumlah/ volume sampah rumah tangga ke pembuangan sampah ke TPA/ TPST.

 Terima kasih, 2 Agustus 2017

Sumber: Lihat: SAMPAH JAKARTA usul Genjot Pengelolaan di tempat kepada Tim Sinkronisasi Anies-Sandiaga Uno pada 3 Agustus 2017 dari data 12 Juli 2017. Presentasi Riza V. Tjahjadi, anggota Dewan Sampah Nasional.

https://www.slideshare.net/slideshow/sampah-jakartausulgenjot-pengelolaan-di-tempat-kepada-tim-sinkronisasi-aniessandiaga-unoo-diskusi-publik-030917/78560758

2. TPA terbakar akibat cuaca panas terjadi di akhir Juni lalu, yaitu TPA Jatiwaringin di Mauk Tangerang... Ini yang saya kuatirkan dalam Siaran Pers saya tertanggal 20 Juni silam.

Kata Kepala DLHK Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat, dilansir Antara, Selasa (30/6/2026) mengatakan dugaan awal titik kemunculan api diketahui terjadi sejak pagi. Petugas TPA Jatiwaringin melihat kemunculan asap dari sebelah utara lokasi penimbunan sampah tersebut.

Menurut dia, kondisi kebakaran diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem dengan suhu panas dari matahari dan angin kencang yang memicu rambatan api lebih luas.

3. Sekitar 50 persen sampah di Indonesia merupakan sampah organik yang masih dapat diolah

Dalam Dialog Indonesia Punya Kamu yang bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional” yang diselenggarakan oleh UGM dan Garuda TV di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Jumat (12/6), sekitar 50 persen sampah di Indonesia merupakan sampah organik yang masih dapat diolah, sementara 25 persen lainnya berpotensi didaur ulang. Adapun sampah residu yang tersisa dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui teknologi pembangkit listrik.

Sekedar catatan: Page 25 Pantauan Terhadap sampah basah 10 Juli 2017 Target tengok lokasi sampah terbesar Komposisinya. Pada sampah (khusus) Jakarta: Sampah basah (70-an % dari total sampah perhari)

pada tahun 2017; lihat https://www.slideshare.net/slideshow/sampah-jakartausulgenjot-pengelolaan-di-tempat-kepada-tim-sinkronisasi-aniessandiaga-unoo-diskusi-publik-030917/78560758

Meski peluangnya besar, pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya pada skala industri. Karena itu, pemerintah terus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, lembaga riset, dan mitra internasional guna mempercepat hilirisasi hasil penelitian terkait pengolahan sampah ini.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Dr. Mohammad Fauzan Adziman, S.T., M.Eng menuturkan perguruan tinggi memiliki kontribusi besar dalam pengembangan riset pengelolaan sampah dan energi. “Dalam pemetaan yang dilakukan kementerian, UGM menjadi salah satu institusi dengan jumlah penelitian terbanyak pada bidang tersebut,” katanya.

Menurut Fauzan, keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga menjadi langkah paling mendasar untuk memastikan proses pengolahan dapat berjalan secara optimal. Untuk mendukung hal tersebut, perguruan tinggi didorong terlibat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa secara langsung.

4. Plastik diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis

Plastik diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis muncul dalam dua upaya di dua lokasi di Jawa Tengah.

Pertama, BRIN dan KSM Bantul Luncurkan PETASOL, BBM Alternatif dari Limbah Plastik

Kedua, ialah Terapkan Teknologi Prolisis, Kendal Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar Petasol

Di wilayah Bantul, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pilah Berkah Bantul meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) alternatif setara solar bernama PETASOL di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Produk PETASOL di Bantul merupakan hasil pengolahan limbah plastik low value menggunakan teknologi pirolisis Fast-Pyrolysis Technology (Fastpol).

Di wilayah Kendal, melalui teknologi pirolisis multi kondensor gen 50, Pemerintah Kabupaten Kendal berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar petasol.

Disampaikan, pihaknya telah menganggarkan lima unit mesin teknologi Pirolisis pada 2026, yang nantinya akan diberikan kepada desa yang TPS3R-nya benar-benar aktif.

“Melalui kegiatan ini, harapannya akan menambah semangat desa-desa dalam pengelolaan sampah, dan tentunya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing,” harapan dari Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari.

“Harapan kami, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) dengan teknologi Porolisis yang ada di Desa Margorejo ini dapat dioperasionalkan dengan manajemen yang baik, dan bisa berkelanjutan, sehingga desa-desa yang lain nantinya bisa melakukan pengelolaan sampah di desanya masing-masing,” tutur bupati, pada peluncuran manajemen sampah dengan teknologi porolisis multi kondensor gen 50, di Bumdes Mujiberkah Desa Margosari, Kecamatan Cepiring, Kamis (11/6/2026).

5. Penanganan sampah laut dalam seminar dan aksi lapang

Penanganan sampah laut yaitu Seminar Lingkungan “Suara Lokal, Aksi Nyata: Bersama Mengatasi Pencemaran Laut” yang diselenggarakan pada Sabtu, 13 Juni 2026 pkl. 12.30-16.00. Seminar ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut,

Adapun yang aksi adalah: KKP-DANA kumpulkan 317 kilogram sampah di Pantai Petitenget. Aksi ini adalah kolaborasi  antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan DANA berhasil mengumpulkan 317,3 kilogram sampah dalam kegiatan konservasi pesisir di Pantai Petitenget, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Asi ini bertajuk "Turn the Tide: Waste to Waves, Langkah Kecil yang Terkumpul, Akan Membawa Gelombang Perubahan" yang melibatkan lebih dari 500 peserta tersebut, menjadi bagian dari rangkaian pra-acara Ocean Impact Summit (OIS) 2026 dalam rangka memperingati World Ocean Day dan Coral Triangle Day yang jatuh pada Juni

Selain itu dalam konteks penanganan sampah laut ada pula yang mengurai wacana yaitu Kolaborasi Menahan Sampah Sebelum ke Laut yang ditulis oleh oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kerja Sama dan Hubungan Lembaga 

6. BM Bahan Baku plastik nol

Pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional dalam perspektif perekonomian global yang masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal II dan semester II-2026. 

Yang terkait dengan plastik maka dalam stimulus itu: [K]eempat, pemerintah meluncurkan sejumlah insentif untuk sektor industri. Salah satunya berupa bea masuk nol persen atas impor nol persen atas bahan baku plastik. 

Tidak ada ilustrasi dalam berita yang ditulis oleh Kompas terkait dengan situasi impor bahan baku plastik. Melalui Google diperoleh gambaran, sebagai berikut

AI Overview                 

Indonesia sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik. Sepanjang Januari-Maret 2026, nilai impor plastik nasional mencapai Rp 44,1 triliun. Negara pemasok terbesar adalah China, didatangkan bersama Amerika Serikat, India, dan negara Afrika.Berikut adalah fakta dan kebijakan terkini terkait plastik impor:

1. Jenis Bahan Baku Impor Indonesia mengimpor berbagai jenis polimer dan bahan baku mentah (seperti naphtha) untuk menopang sektor manufaktur, otomotif, tekstil, hingga makanan dan minuman. Jenis yang paling dominan diimpor meliputi: Polipropilena (PP)Polietilena (PE), termasuk HDPE dan LLDPE

2. Kebijakan Tarif & Harga Terbaru

[] Pemerintah sempat membebaskan bea masuk impor (menjadi 0%) selama enam bulan untuk sejumlah produk dan bahan baku plastik seperti HDPE, LLDPE, PP, dan PE. 

[] Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan lonjakan biaya produksi akibat terganggunya rantai pasok global (seperti konflik di Timur Tengah) dan menjaga stabilitas harga barang konsumsi dalam negeri.

3. Regulasi Sampah Plastik

[] Di sisi lain, pemerintah memperketat aturan mengenai impor limbah/sampah plastik.

[] Kementerian Lingkungan Hidup menegakkan larangan impor sampah plastik untuk mencegah kerusakan lingkungan. Namun, pelaku industri daur ulang sempat menyuarakan tantangan kesulitan mencari pasokan bahan baku yang bersih di dalam negeri akibat belum optimalnya pemilahan sampah dari sumbernya.

Jika Anda membutuhkan data bea masuk, perizinan, atau regulasi ekspor-impor yang lebih spesifik, Anda dapat merujuk ke portal resmi Sistem INSW atau memantau regulasi terbaru melalui JDIH Kementerian Perdagangan.

Hmmm... dalam pandanganku belum tampak strategi bersama untuk mengurangi polusi plastik secara nasional komprehensif dari para pihak penyusun kebijakan dari perencanaan, produksi dan konsumsi yang mengurangi secara nyata polusi plastik di planet bumi nusantara ini.

7. Ilmuwan siap dukung informasi ilmiah mengapa perlu traktat PBB tentang plastik bagi juru runding maupun pihak-pihak yang peduli terhadap polusi plastik. Koalisi saintis independent dari 70 negara mengabarkan bahwa akan menghadiri pertemuan kepala delegasi (Heads of Delegation, HODs) di Nairobi Kenya pada tanggal 30 June hingga 3 Juli 2026.

Bagi pihak pengamat yang (kebetulan) tidak dapat hadir dapat tetapi ingin memperoleh informasi terbaru dari negosuasi itu maka dapat menghubungi koalisi melalui via email: secretariat@scientistscoalition.org atau via WhatsApp/Signal: +64 20 452 4556

Tangerang, 5 Juli 2026

_o0o_

 

TPA Terbakar... 

Naah, itu sudah kuingatkan lewat 

Siaran Pers 18 Juni 2026

KLH Pantau Kebakaran TPA Jatiwaringin, Kualiatas Udara di Kategori Berbahaya 

[2/7, 21.30] riza simpati-01: 

KLH Pantau Kebakaran TPA Jatiwaringin, Kualitas Udara di Kategori Berbahaya https://news.detik.com/berita/d-8557419/klh-pantau-kebakaran-tpa-jatiwaringin-kualitas-udara-di-kategori-berbahaya/amp

Oooh.... iya, baca juga artikel detiknews, 

Kebakaran TPA Jatiwaringin Tangerang Meluas 2 Hektare Dipicu Angin Kencang" selengkapnya:

https://news.detik.com/berita/d-8554393/kebakaran-tpa-jatiwaringin-tangerang-meluas-2-hektare-dipicu-angin-kencang

[2/7, 21.43] riza simpati-01: 

Sudah sejak 18 Juni yl saya kuatirkan terjadinya kebakaran pada TPA: Pemerintah Daerah musti mewaspadai cuaca panas... Tiga tahun lalu adalah pelajaran pahit bagi kita semua dan planet bumi Nusantara

(Scroll ke bawah)

👇🏻 👇🏻 👇🏻baca statusku tertanggal 18 Juni 2026

Selengkapnya, scroll ke bawah ya

lihat statusku 18 Juni 2026

👇🏻 👇🏻 👇🏻

o-o-

 SDG 12 dan 13 pada pertanian organik pelaku petani muda
Tanggapan untuk Ir. Soekirman

Ir. Soekirman memilih SDG 2,3,6, 14, 15, 13  lihat draft presentasinya bertajuk: BOOTCAMP AOI YOUTH1.ppt untuk acara Bootcamp Organic Youth Movement Region Sumatra “Membangun Kedaulatan Pangan melalui Gerakan Petani Organik Muda” oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI) di PPLH Bohorok, Jl. Medan Jl. Bukit Lawang, Timbang Lawan, Kec. Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara’ pada Jumat, 26 Juni 2026.

Oh, ya, Ir Soekirman itu Honorary Ambassador ALGOA/Kabid Pertanian Perpukadesi; *) Pengantar Diskusi Organic Youth Movement Region Sumatera 26 Juni 2026/

Adapun tanggapan saya (RVT) berfokus pada SDG 12 dan 13 di bawah ini

Saya menyoroti secara singkat ya, karena relevansinya dengan SDG 12: Konsumsi yang bertanggungjawab dan produksi, yaitu dengan memulai kuulas kepada produk organik. Barang ini meliputi  makanan hingga kosmetik—merupakan komponen penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG) 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Produk organik mengandung konsekuensi bahwa usaha tani itu mestilah (menuju kepada) pertanian berkelanjutan, mengurangi polusi bahan kimia beracun, dan meminimalkan limbah ekologis. 

Naah, lantas bagaimanakah suatu produk organik itu (akan) mendukung menuju Target SDG 12?

 

Simak,

Oh, ya..saya tidak memilih SDG 2 NO Hunger karena, di antaranya,  saya pernah mengangkat issue serius seru yaitu Can Organic Farming Feed the World? Lihat di blogspot,com saya sekitar 14 tahun lalu.

OK ya, kerangka kerja PBB bergantung pada produk organik guna membantu mencapai beberapa target spesifik dalam SDG 12, sebagai berikut:

Target 12.4 (Pengelolaan Bahan Kimia & Limbah): Produk organik ditanam dan diproses tanpa pestisida sintetis, antibiotik, atau pupuk kimia. Penggunaannya secara drastis mengurangi pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam sistem tanah dan air. 

Target 12.5 (Pengurangan Limbah): Sektor organik secara aktif mempromosikan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan produk sampingan pertanian, seperti mengubah kompos dan limbah makanan organik menjadi pupuk alami atau enzim ramah lingkungan. Dalam metode dan tehnik budidaya organik sangat banyak cara pengurangan limbah dan juga pemanfaatan sarana produksi pertanian yang kembali ke alam; di antaranya adalah apa yang pernah saya bantu promosinya (produk dan pembentukan asosiasi organisasi industri ramah lingkungan, temasuk untuk saprotan pertanian) yaitu produk plastik Return to Earth... Kembali ke alam alias biodegradable ini adalah secara diametrikal berlawanan dengan mazhab Eropa dengan formula 3R dan circular economy model... 

Dengan prinsip no single solution to solve plastic pollution maka pendekatan kembali ke alam menjadikan 3R pantas berbanjar dengan mudah terurai, sehingga menjadi 4R (lihat juga negara Indonesia mengadopsi 4R dalam Pasal 20 Ayat 3 dan 4 dalam UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu pelaku usaha (Ayat 3) juga masyarakat (Ayat 4)  yaitu untuk menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Naah... coba tengok betapa masih banyak sekali praktek tani organik yang masih  pakai plastik... Plastik lembaran untuk selimut cegah mulsa p sudahada tanaman pangan hortikultura, kantong dan kemasan produk/ panenan yami organik, dst... Padahal FAO 5-4 tahun lalu menyerukan agar pemakaian plastik sekali pakai dihentikan dalam usaha tani skala besar maupun kecil... Di Indonesia? Berkali-kali saya kemukakan kepada petani PANSU agar berhentilah memakai lembatan plastik! juga di manapun kutemui petani yang memakai lembaran plastik untuk mencegah mulsa pada tanaman hortikultura,

 

Untuk SDG 13?

Tahun 2001, seperempat abad lalu saya sudah melakukan penelitian dengan riset aksi: tindak-kaji yaitu melakukan uji coba adaptasi beberapa varietas padi lokal sawah dengan kondisi sangat minimal air di salah satu titik sawah di wilayah kota Padang Sumatera Barat – sebagai sample/ contoh dari sawah dataran rendah.... Riset ini untuk memilih beberapa varietas padi mana yang tahan kekeringan tetapi hasilnya tidak minimal.

Hasilnya lumayan memuaskan dan pernah dimuat/ diliput oleh harian Sinar Harapan ketika itu (Cuma clipping koran itu ada di komputer tang sudah tidak bisa dioperasikan lagi, sampun sepuh; hardisk-nya belum kuambil pula)

Lainnya lagi? Itu buku Nature and farming (1993) adalah berisikan pertanian biodinamika alias populernya adalah pranoto mongso di beberapa provinsi... Lalu Kalawarta Terompet PAM Indonesia edisi 1994-2000 isinya tentang pranoto mongso di banyak tempat, dan kuncinya kebanyakan di tangan dukun tani yang nota bene kebanyakan perempuan... Risetnya adalah seberapa manjur pranoto mongso di pada masa kini (1994-1999). Video tentang dukun tani pernah kubuat rekamannya tetapi penyuntingan di Yakoma oleh Alm Dudy Wijaya (staf Eknas Walhi) malah ambur adul

Yang penting juga ada 3 dukun tani perempuan kuhadirkan sebagai narasumber pada side event COP 2 tentang Konvensi Keeanekaragaman Hayati (COP CBD) UNEP di Jakarta tahun 1995 yl

Selain buku Nature and Farming 1993, kalawarta Terpompet PAN Indonesia periode1994-1999, maka lihat juga di blogspot.com Biotani Indonesia

mengindonesia pertanian biodinamika, oleh BioTani Indonesia

Dipublikasikan • 7 Des 2014

Pertanian Biodinamika Menggeliat lagi, oleh BioTani Indonesia 

Dipublikasikan • 26 Nov 2014

       Oh, ya, bagi yang belum tahu, Pranata Mangsa merupakan sebuah sistem penanggalan yang erat dengan aktivitas pertanian dan peternakan seperti bercocok tanam dan penangkapan ikan. Adapun dasar penanggalan ini dibuat dari peredaran matahari yang memiliki 1 siklus (1 tahun) dengan periode 365 atau 366 hari. Tak sampai di situ, penanggalan ini juga memiliki perhitungan bulan yang berbeda.

       Setiap bulan menjelaskan waktu alam yang akan mempengaruhi aktivitas bertani dan berternak. Seperti bulan hujan, bulan kemarau, bulan penyakit, dan sebagainya. Nah, atas berbagai perhitungan dan pertimbangan dari seluruh bulan yang ada, 21 Juni diyakini merupakan permulaan musim pertama yang merupakan awal dari siklus 12 musim tersebut.

Hmmmmm... lalu, ke depannya? 

Saya tetap berupaya untuk memutahirkan pranotomongso pada setiap waktu dan tempat,

Kini.... Upaya untuk menarik petani muda? Simak lagi telaah saya di bawah ya

Regenerasi Petani Jual Gabah Beli Beras
Suatu Keniscayaan?

Regenerasi petani adalah proses penggantian generasi petani tua dengan Generasi Z sebagai petani baru... Ini suatu kemestian untuk memastikan keberlanjutan pertanian di Nusantara ini. Hal ini penting, karena banyak petani tua yang akan pensiun, dan perlu ada yang meneruskan usaha pertanian mereka. Pemerintah sudah saatnya memiliki Grand Desain dan Roadmap terkait dengan regenerasi petani.

Dalam  pandanganku terdapat sejumlah pokok masalah yang mestilah-dikreasikan ke dalam upaya mendorong petani GenZ (lahir tahun 1997-2012, atau usia 14-29 tahun)

■ Bagaimana memastikan bahwa GenZ itu tidak punya pilihan lain selain bertani?

■ Bagaimana mengolah kreasi agar GenZ memahami bahwa pendapatan mereka bisa dikonversi ke dalam jumlah rupiah yang diterimanya setiap harinya selama masa tanam hingga panen?

 

Lihat akun Facebook Riza V. Tjahjadi

■ Bagaimana memastikan bahwa sistem pendekatan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) adalah lebih baik dan realitis daripada perhitungan Nilau Tukar Petani (NTP)?

■ Bagaimana memastikan kepada GenZ bahwa lahan yang ditawarkan sebagai usaha tani itu memiliki keberlanjutan, dijamin tidak akan ada alih fungsi lahan?

■ Bagaimana memastikan bahwa petani muda cenderung lebih adaptif dengan teknologi dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas?

■ Bagaimana mengupayakan kepada GenZ bahwa peningkatan kualitas mereka sebagai petani muda dapat menerapkan praktik pertanian yang lebih baik dan ramah lingkungan?

■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa Petani muda sering menghadapi kesulitan akses ke lahan, modal, dan teknologi.

■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa mereka akan turut dalam upaya pengurangan kemiskinan di perdesaan. Regenerasi petani dapat membantu mengurangi kemiskinan di perdesaan.

■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa kehadiran mereka di lahan tani maupun pengolahan hasil tani adalah menutup peluang masuknya petani impor?

■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa pertanian organik dapat memberi kecukupan pangan dunia?

Saya contohkan pada kasus debat internasional untuk menjawab pertanyaan Nourman Bourlag pada 2010 dengan tajuk: Can Organic Farming Feed the World?

Simak ya

Senin 16 Oktober 2012

Poster

In commemoration the World Food Day, 16 October 2012

Can Organic Farming Feed Us All?

Globally, YES..!

how about Indonesia?

Kindly remind to what I've said two years ago:

That there are actually even a sharp debate as always spoken of by the proponents of conventional agriculture - who rely on outside intake high and sophisticated - as well as public policy analysts. Which to contrast it puts into question: "Can organic farming feed the world?" That's the title and the main problem has always been a serious concern - among them: Nourman Bourlag (late), Robert Paarlberg, Foreign Policy Magazine (2010), but Brian Halweil (Worldwatch Institute, 2006, public debate: Can Organic Farming Feed Us All?), and the other contender, for example Anna Lappé (2010; See also: Global Food Security, May 2010: Industrial vs.. Organic Farming) actually says, "Yes. .! "

A clear answer "Yes ..!" It's based to (...) the genesis of a multi-year, multidisciplinary study to explore whether We Could, Indeed, feed the world with organic, sustainable methods of farming.

Contrast that formulated into a question I deliberately put here, because the Go Organic 2010's vision meant that Indonesia would contribute greatly to the world trading of organic food. How large supply of organic agricultural products of Indonesia into the world trade in organic food? Or that at the national level only, will be how much (percentage, or the quantitative amount) of the supply of organic food producers to the national food? For comparison, in the United States only in the year 2005 organic agriculture covers about 50 states that were certified. But the supply? Today there are more than 10.000 certified Organic Farmers Produce two percent of the U.S. food supply (Maria Colenso, How Organic Farming Works, nd).

See previous posts

Jumat, 01 Oktober 2010. GO Organic 2010 failed, GO Organic 2010 Gagal

https://biotaniindonesia.blogspot.com/2010/10/go-organic-2010-failed-go-organic-2010.html

Partial

"... to make Indonesia as one of the major organic food producers in the world from 2010 ..."

Organic GO 2010 up to where? Realities far Below Soar Target

Riza V. Tjahjadi

Go organic 2010 like a mantra, known widely by the community activists of organic farming in the country, and cited as the main reference for the community of bloggers or netters at various websites, as well as a variety of discourse in the mass media. But if you see more closely, it is very rare that examining closely following the word Go Organic 2010 and with its vision.

Go Organic 2010

“… creates Indonesia as one of the major organic food producers in the world starting in 2010…”

(...)

“...development of organic agriculture will lead to increased food security and sustainable prosperity...” (translation)

Source: Otoritas Kompeten Pangan Organik. Lembar Informasi. Halaman belakang. Sekretariat OKPO Direktorat Mutu dan Standarisasi Ditjen PPHP... dst. Tanpa tahun (Organic Food Competent Authority. Information Sheet. Backpage. OKPO Secretariat of the Directorate of Quality and Standards Directorate PPHP ... and so on. No date).

And so on

also

06/11/2010

which Way fit for you? Organic Farm and Biotech Pertanian Organik dan bioteknologi

Illustration: Dewi Sri, a Goddes of fertility, symbol of ancient Jawanese.Repro photos

Turut memperingati Hari pangan Sedunia, 16 Oktober 2012

 

Can Organic Farming Feed Us All?

Globally, YES..! how about Indonesia?

silahkan simak pernyataan saya sebelumnya:

“Dapatkah pertanian organik memberi makan dunia?” Itu judul dan masalah pokok yang selalu menjadi perhatian serius – di antaranya Nourman Bourlag (alm), Robert Paarlberg, Foreign Policy Magazine (2010), tetapi Brian Halweil (Worldwatch Institute, 2006, dalam debat publik: Can Organic Farming Feed Us All?), dan para pendebat lainnya, contohnya Anna Lappé (2010; see also: Global Food Security, May 2010: Industrial vs. Organic Farming) justru mengatakan, ”Yes..!”.

Yang jelas jawaban ”Yes..!” itu berpangkal kepada (…) was the genesis of a multi-year, multidisciplinary study to explore whether we could, indeed, feed the world with organic, sustainable methods of farming.

silahkan lihat:

Jumat, 01 Oktober 2010

GO Organic 2010 failed, GO Organic 2010 Gagal

(versi Indonesia di bawah versi Inggris)

Jumat, 01 Oktober 2010. GO Organic 2010 sampai di mana? Realitas Jauh di bawah Target Melambung

lihat juga

Sabtu, 06 November 2010 which Way fit for you? Organic Farm and Biotech// Pertanian Organik dan bioteknologi

biotani@gmail.com

---o0o---

https://www.blogger.com/blog/post/edit/preview/5313443564880470409/5708683412337325716

Can Organic Farming Feed Us All? Globally, YES..! how about Indonesia? 15 Okt 2012, biotaniindonesia.blogspot.com

Tahun 2017 saya bertanya kepada publik kapankah Indonesia akan memiliki Organic Day? 

Ini saya pertanyakan sebagai kelanjutan kegiatan yang diselenggarakan oleh Jaker PO sekitar tahun 2010 yl.

 

                                                                 ↑↑↑↑

Pertanyaan itu saya kemukakan sekitaran waktu saya menemani Bupati Sergei 

dan wakilnya menghadiri rapat APOKSI di Jakarta tahun 2017 yl,

Lagi, sekilas info latar terkait sejumlah pertanyaan di halaman sebelumnya, yaitu  paragraf terdahulu

     Pemerintah telah meluncurkan beberapa program untuk mengatasi isu ini, seperti Program Petani Milenial dan digitalisasi pertanian. Sayang dalam perkembangannya, seabreg program yang ditawarkan tersebut, belum memberi hasil yang maksimal. Lebih banyak wacananya, ketimbang aksi nyata di lapangan.

     Itu sebabnya, kita perlu menyetop berwacana soal regenerasi petani dan merubahnya dengan kerja nyata karena sudah banyak wacana yang tidak berujung pada aksi nyata. Banyak program yang sudah dibuat, tapi tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Kita perlu fokus pada implementasi dan hasil, bukan hanya bicara saja.

Contoh konkritnya aksi adalah:

1. Memberikan akses lahan pertanian kepada petani muda. Pemerintah bisa memberikan subsidi atau kemudahan akses untuk petani muda memiliki lahan pertanian.

2. Menyediakan pelatihan dan pendampingan. Pemerintah bisa menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi petani muda tentang teknologi pertanian modern dan manajemen usaha pertanian.

3. Meningkatkan akses ke pasar. Pemerintah bisa membantu petani muda untuk meningkatkan akses ke pasar, baik secara offline maupun online.

4. Memberikan insentif dan subsidi. Pemerintah bisa memberikan insentif dan subsidi bagi petani muda yang berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan.

Petani miskin membengkak

Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, ternyata nasib dan kehidupan petani di negeri ini, terekam masih memprihatinkan. Dalam 10 tahun terakhir (2013-2023), menurut Hasil Sensus Pertanian 2023, jumlah petani gurem mengalami pembengkakan sebesar 2,64 juta rumah tangga. Lalu, 47,94 % yang tergolong miskin ekstrim adalah petani.

     Data di atas menunjukan, petani di negeri ini, umumnya hidup sengsara dan masih sangat jauh untuk merasakan hidup makmur. Kaum tani, khususnya petani gurem (yang menguasai lahan rata-rata 0,25 hektar)  dan petani buruh (tidak memiliki lahan sama sekali), hidup apa adanya dan masih terjebak dalam kemiskinan yang tak berujung pangkal. 

      Menurut Bank Dunia, penduduk dikategorikan miskin ekstrem jika memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Dalam rupiah, hal ini setara dengan Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan. Sebagian besar petani padi di negara kita, masuk dalam kategori ini.

     Kemelaratan petani, jelas menjadi keprihatinan kita bersama. Tidak semestinya petani hidup sengsara dan penuh derita. Sebagai anak bangsa yang turut berjuang memerdekakan bangsa, petani sepatutnya mampu menjadi penikmat pembangunan dan tidak terus-terusan menjadi korban pembangunan. Wajib hukumnya, petani hidup makmur dan sejahtera.

     Jargon "petani bangkit mengubah nasib', kelihatannya masih susah untuk diwujudkan. Nasib dan kehidupan petani, khususnya petani gurem dan buruh tani, masih saja belum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mereka hidup hanya sekedar menyambung nyawa guna mempertahankan kehidupan yang semakin penuh dengan tantangan.

NTP dan Petani beli beras

     Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Januari 2026 turun 1,40 persen dibandingkan Desember 2025, dari 125,35 menjadi 123,60. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

    Sebagai informasi, penting dipahami jika NTP naik, maka harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli. NTP sendiri merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

     NTP sendiri, hingga kini masih diyakini sebagai satu-satunya ikuran yang cukup akurat untuk menilai kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP menunjukkan kemampuan produk yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan untuk produksi dan konsumsi rumah tangga. 

      Dalam penerapannya, NTP ditafsirkan sebagai berikut :

- NTP > 100 artinya petani memperoleh surplus, pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran.

- NTP = 100 adalah kondisi impas (break even), pendapatan setara dengan pengeluaran.

- NTP < 100 artinya defisit, pengeluaran petani lebih besar dari penerimaan.

NTP dihitung menggunakan rumus: NTP = (IT / IB) x 100.

     "Petani Jual Gabah, Tapi Harus Beli Beras" dimaksudkan bahwa kondisi nyata kehidupan petani di negeri ini, memang masih terjebak oleh pola semacam itu. Bagi sebagian besar petani padi, usahatani yang digarapnya sekitar 100 hari itu, berujung dengan hasil gabah kering panen. Petani belum mampu mengolah gabah menjadi beras.

    Itu sebabnya menjadi sangat masuk akal dan lumrah bila ada yang menyebut sebagai "petani gabah". Sedangkan yang disebut beras, jelas kepunyaannya pedagang, baik itu para bandar, tengkulak, pengusaha, penggilingam dan "middleman" lainnya. Akibatnya wajar, jika dalam kehidupan nyata di lapangan, kita akan mendengar istilah "pedagang beras".

     Seirama dengan perkembangan zaman, sekarang ini mengemuka istilah petani selaku "net consumers". Petani saat ini, tidak lagi hanya dikatakan sebagai produsen beras, namun pada waktu-waktu tertentu, petani pun terpaksa harus membeli beras ke pasar untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokoknya. Ironi, petani menjual gabah, tapi mereka pun dituntut untuk membeli beras.

     Dengan kata lain, petani bisa menjadi net consumers, karena biaya produksi usahatani padi yang semakin tinggi dan harga jual gabah yang relatif rendah, membuat mereka lebih banyak menghabiskan uang daripada menghasilkan. Petani pun tetap terjebak dalam suasana hidup miskin dan sulit untuk dapat merubah nasib dan kehidupannya.

     Yang menarik dari fenomena petani sebagai "net consumers" adalah terjadinya ironi dalam sistem ekonomi yang tidak adil, di mana mereka yang memproduksi makanan justru tidak bisa menikmatinya sendiri karena pendapatan rendah. Mestinya sebagai penghasil gabah, petani tidak pantas membeli beras. Ini menunjukkan perlunya perubahan sistem untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Petani sejahtera?

Minimal ada tiga (3) elemen penting yaitu :

      1. Dari sisi ekonomi antara lain pendapatan cukup. 

Hasil jual panen > biaya produksi + cukup buat kebutuhan harian, sekolah anak, tabungan. Harga jual stabil. Tidak anjlok pas panen raya, tidak dimonopoli tengkulak. Akses modal. Bisa pinjam KUR dengan bunga ringan, gak kejebak rentenir. Diversifikasi. Punya sumber income lain selain 1 komoditas, jadi tak goyah kalau gagal panen

     2. Dari sisi sosial di antaranya :

Pendidikan & kesehatan. Anak bisa sekolah tinggi, keluarga ounya akses ke puskesmas/RS

Jaminan hari tua. Ada BPJS, asuransi pertanian, jaminan kalau gagal panen

Posisi tawar. Punya kelompok tani/koperasi yang kuat, jadi tidak sendirian hadapi pasar

Rumah layak. Akses listrik, air bersih, jalan desa bagus

     3. Dari sisi teknis & lingkungan seperti :

Kepemilikan lahan. Punya tanah sendiri atau sewa jangka panjang yang aman

- Teknologi. Akses benih/ bibit unggul, pupuk, alat mesin pertanian, info cuaca

- Berkelanjutan. Tanahnya tidak rusak, air cukup, bisa bertani buat anak-cucu nantinya

Perlindungan bagi petani

Pemerintah melahirkan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani intinya mencakup  3 hal yang ingin diraih, yakni kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan usaha tani. UU ini lahir karena petani masih jadi kelompok paling rentan, tapi perannya vital buat ketahanan pangan nasional. Pemerintah mau ubah posisi petani dari "objek" jadi "subjek" pembangunan.

Dalam UU-nya disebut, perlindungan dan pemberdayaan petani diselenggarakan berasaskan kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi semangatnya bukan cuma bantu sesaat, tapi bikin sistem yang adil dan jangka panjang. 

     Pemerintah melihat petani sering rugi karena faktor yang gak bisa mereka kontrol: iklim, harga jatuh, impor saat panen, wabah, sampai bencana alam. Makanya UU ini mengatur:

- Pengaturan impor komoditas sesuai musim panen dan kebutuhan dalam negeri

- Penyediaan sarana produksi yang tepat waktu, tepat mutu, harga terjangkau + subsidi

- Asuransi Pertanian buat ganti rugi gagal panen akibat bencana, wabah, perubahan iklim.

      Selain dilindungi, petani juga harus "dinaikkan kelasnya". UU ini mendorong perencanaan, pembiayaan, pendanaan, dan peran serta masyarakat. Tujuannya supaya petani gak terus bergantung, tapi punya akses modal, teknologi, pasar, dan kapasitas SDM.

 

Kelangkaan tenaga kerja dalam pertanian tanaman pangan telah menerbitkab ide untuk mengimpor petani dari Myanmar, atau dari Bangladesh... Lihat akun Facebook Riza V. Tjahjadi

Darurat lahan tani

Darurat lahan pertanian di Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur lainnya. Setiap tahun, sekitar 150.000 hektare lahan pertanian berubah fungsi, yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

      Beberapa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan adalah:

Pertama, pertumbuhan kota dan kebutuhan perumahan. Ekspansi wilayah urban ke area pedesaan.

Kedua, harga tanah yang lebih tinggi. Lahan untuk industri atau komersial lebih mahal daripada lahan pertanian.

Ketiga lemahnya pengawasan. Tata ruang daerah yang tidak efektif mempercepat konversi lahan pertanian.

      Dampaknya cukup serius antara lain 

produksi padi nasional menurun cukup signifikan; ketergantungan pada impor meningkat; lapangan kerja di sektor pertanian berkurang dan keseimbangan ekosistem terganggu. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait hak tanah petani, serta memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan lahan.

     Indonesia saat ini menghadapi darurat lahan pertanian. Berdasarkan data pemerintah, antara 2019-2024, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, dan penggunaan non-pertanian lainnya. Hal ini menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan nasional, terutama dengan target swasembada pangan yang ingin dicapai.

      Pemerintah telah mengambil langkah darurat untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah, termasuk menetapkan kebijakan bahwa bagi daerah yang belum mencantumkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS), maka seluruh LBS tersebut dianggap sebagai LP2B. Ini berarti semua sawah tidak boleh dialihfungsikan sampai pemerintah daerah menetapkan LP2B sesuai ketentuan.

     Ada beberapa faktor yang menyebabkan darurat lahan pertanian di Indonesia, di antaranya terjadinya alih fungsi lahan. Lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur lainnya karena tekanan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, degradasi lahan. Lahan pertanian mengalami penurunan kualitas karena erosi, penggunaan pupuk kimia berlebihan, atau pencemaran lingkungan. 

      Kemudian, perubahan iklim. Perubahan cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan peningkatan suhu udara mempengaruhi produktivitas pertanian. Lalu, kurangnya investasi. Sektor pertanian kurang mendapat perhatian dan investasi, sehingga produktivitas dan kualitas lahan menurun. Bahkan adanya pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan pangan, namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian.

      Dihadapkan pada beragam persoalan di atas, sebetulnya Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi darurat lahan pertanian, antara lain pengamanan Lahan Pertanian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewajibkan daerah untuk menetapkan minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak dapat dialihfungsikan.

      Selanjutnya,  Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Daerah yang belum mencapai target LP2B harus melakukan revisi RTRW dalam waktu enam bulan. Kemudian, pengendalian alih fungsi lahan. Pemerintah akan mengambil sikap tegas terhadap daerah yang belum menetapkan LP2B secara memadai. Lalu, intensifikasi lahan. Peningkatan produktivitas lahan melalui perbaikan teknik budidaya, perluasan jaringan irigasi, dan penggunaan teknologi modern.

 Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur lainnya. Setiap tahun, sekitar 150.000 hektare lahan pertanian berubah fungsi, yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Pertanian Indonesia jadi rujukan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi rujukan dunia di sektor pangan. Lebih lanjut Mentan Amran menyatakan Indonesia bahkan menerima penghargaan internasional di bidang pangan lantaran sukses berswasembada. Banyak negara datang belajar ke Indonesia, mulai dari Jepang, Kanada, hingga Belarus. Ini bukti bahwa kita berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan.

    Indonesia jadi rujukan dunia di sektor pangan karena beberapa alasan kuat. Pertama, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, yang menarik perhatian internasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan bahwa negara-negara maju seperti Jepang, Kanada, dan Belarus datang belajar ke Indonesia untuk mempelajari strategi ketahanan pangan.

     Selain itu, perlu juga disampaikan, kehadiran dan keberadaan Indonesia cukup dominan di pasar minyak kelapa sawit (CPO) global, sehingga menjadikannya sebagai pemain utama dalam industri tersebut. Hal seperti ini lumrah terjadi, sekaligus menunjukkan kemampuan Indonesia memimpin di sektor pangan dan agribisnis tingkat dunia.

     Program hilirisasi komoditas unggulan juga menjadi kunci keberhasilan Indonesia. Misalnya, potensi nilai ekonomi kelapa dan gambir diproyeksikan mencapai Rp5.000 triliun. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tapi juga menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola sektor pangan. 

     Dari seķian banyak prestasi yang diraih, pencapaian swasembada beras 2025, dinilai sebagai karya nyata Pemerintahan Presiden Prabowo yang cukup membanggakan. Swasembada beras adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri sehingga tidak perlu lagi mengimpor beras dari luar negeri.

Naah kapan petani muda Indonesia juga akan menjadi rujukan, minimal dari kawasan ASEAN?

Tks

Riza V. Tjahjadi

Tangerang 21 Juni 2026

Posterku November 2011 yl

Sumber rujukan naskah pada info Latar Belakang adalah rangkuman saya (RVT) dari artikel Prof Entang Sastraatmadja pada periode Desember 2025 hingga Juni 2026; dan kuimbuhkan dengan statusku di blogspot ini dan status di Facebook. Dan aku ambil pula dua foto tentang tiga perempuan dukun tani dari buku yang kutulis bertajuk: Organic Agriculture Movement, State Intervension, Indonesia –  A Journal (selected files of 20 years) ISBN  978-602-19127-0-6. Yayasan Biotani & Bahari Indonesia, Tangerang 18 November 2011.

Komentar Soekirman

[22/6, 19.07] RizaVTjahjadi: Sorry  telat kasih tanggapan ya. Kemaren hape-ku minta diservis waktu mau kirim naskah tanggapanku.

Monggo silahkan disimak tanggapanku ke draft presentasi sampeyan

👇🏻

[22/6, 20.07] Soekirman: luar biasa, tambah bahan awak dgn ulasan Reza yg konprehensif, mmg tdk mudah regenerasi ke GenZ meskipun pertanian presisi dan teknologi alsintan ditawarkan ?

[22/6, 20.08] RizaVTjahjadi: Mainkan boss 👏🏼👏🏼👏🏼

_o0o_