SDG 12 dan 13 pada pertanian organik pelaku petani muda
Tanggapan untuk Ir. Soekirman

Ir. Soekirman memilih SDG 2,3,6, 14, 15, 13  lihat draft presentasinya untuk acara Bootcamp Organic Youth Movement Region Sumatra “Membangun Kedaulatan Pangan melalui Gerakan Petani Organik Muda” oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI) diPPLH Bohorok, Jl. Medan Jl. Bukit Lawang, Timbang Lawan, Kec. Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara’ pada Jumat, 26 Juni 2026.

Adapun tanggapan saya (RVT) berfokus pada SDG 12 dan 13 di bawah ini

Saya menyoroti secara singkat ya, karena relevansinya dengan SDG 12: Konsumsi yang bertanggungjawab dan produksi, yaitu dengan memulai kuulas kepada produk organik. Barang ini meliputi  makanan hingga kosmetik—merupakan komponen penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG) 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Produk organik mengandung konsekuensi bahwa usaha tani itu mestilah (menuju kepada) pertanian berkelanjutan, mengurangi polusi bahan kimia beracun, dan meminimalkan limbah ekologis. 

Naah, lantas bagaimanakah suatu produk organik itu (akan) mendukung menuju Target SDG 12?

 

Simak,

Oh, ya..saya tidak memilih SDG 2 NO Hunger karena, di antaranya,  saya pernah mengangkat issue serius seru yaitu Can Organic Farming Feed the World? Lihat di blogspot,com saya sekitar 14 tahun lalu.

OK ya, kerangka kerja PBB bergantung pada produk organik guna membantu mencapai beberapa target spesifik dalam SDG 12, sebagai berikut:

Target 12.4 (Pengelolaan Bahan Kimia & Limbah): Produk organik ditanam dan diproses tanpa pestisida sintetis, antibiotik, atau pupuk kimia. Penggunaannya secara drastis mengurangi pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam sistem tanah dan air. 

Target 12.5 (Pengurangan Limbah): Sektor organik secara aktif mempromosikan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan produk sampingan pertanian, seperti mengubah kompos dan limbah makanan organik menjadi pupuk alami atau enzim ramah lingkungan. Dalam metode dan tehnik budidaya organik sangat banyak cara pengurangan limbah dan juga pemanfaatan sarana produksi pertanian yang kembali ke alam; di antaranya adalah apa yang pernah saya bantu promosinya (produk dan pembentukan asosiasi organisasi industri ramah lingkungan, temasuk untuk saprotan pertanian) yaitu produk plastik Return to Earth... Kembali ke alam alias biodegradable ini adalah secara diametrikal berlawanan dengan mazhab Eropa dengan formula 3R dan circular economy model... 

Dengan prinsip no single solution to solve plastic pollution maka pendekatan kembali ke alam menjadikan 3R pantas berbanjar dengan mudah terurai, sehingga menjadi 4R (lihat juga negara Indonesia mengadopsi 4R dalam Pasal 20 Ayat 3 dan 4 dalam UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu pelaku usaha (Ayat 3) juga masyarakat (Ayat 4)  yaitu untuk menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Naah... coba tengok betapa masih banyak sekali praktek tani organik yang masih  pakai plastik... Plastik lembaran untuk selimut cegah mulsa p sudahada tanaman pangan hortikultura, kantong dan kemasan produk/ panenan yami organik, dst... Padahal FAO 5-4 tahun lalu menyerukan agar pemakaian plastik sekali pakai dihentikan dalam usaha tani skala besar maupun kecil... Di Indonesia? Berkali-kali saya kemukakan kepada petani PANSU agar berhentilah memakai lembatan plastik! juga di manapun kutemui petani yang memakai lembaran plastik untuk mencegah mulsa pada tanaman hortikultura,

 

Untuk SDG 13?

Tahun 2001, seperempat abad lalu saya sudah melakukan penelitian dengan riset aksi: tindak-kaji yaitu melakukan uji coba adaptasi beberapa varietas padi lokal sawah dengan kondisi sangat minimal air di salah satu titik sawah di wilayah kota Padang Sumatera Barat – sebagai sample/ contoh dari sawah dataran rendah.... Riset ini untuk memilih beberapa varietas padi mana yang tahan kekeringan tetapi hasilnya tidak minimal.

Hasilnya lumayan memuaskan dan pernah dimuat/ diliput oleh harian Sinar Harapan ketika itu (Cuma clipping koran itu ada di komputer tang sudah tidak bisa dioperasikan lagi, sampun sepuh; hardisk-nya belum kuambil pula)

Lainnya lagi? Itu buku Nature and farming (1993) adalah berisikan pertanian biodinamika alias populernya adalah pranotomongso di beberapa provinsi... Lalu Kalawarta Terompet PAM Indonesia edisi 1994-2000 isinya tentang pranotomongso di banyak tempat, dan kuncinya kebanyakan di tangan dukun tani yang nota bene kebanyakan perempuan... Risetnya adalah seberapa manjur pranotomongso di pada masa kini (1994-1999). Video tentang dukun tani pernah kubuat rekamannya tetapi penyuntingan di Yakoma oleh Alm Dudy Wijaya (staf Eknas Walhi) malah ambur adul

Yang penting juga ada 3 dukun tani perempuan kuhadirkan sebagai narasumber pada side event COP 2 tentang Konvensi Keeanekaragaman Hayati (COP CBD) UNEP di Jakarta tahun 1995 yl

 Selain buku Nature and Farming 1993, kalawarta Terpompet PAN Indonesia periode1994-1999, maka lihat juga di blogspot.com Biotani Indonesia

mengindonesia pertanian biodinamika, oleh BioTani Indonesia

Dipublikasikan • 7 Des 2014

Pertanian Biodinamika Menggeliat lagi, oleh BioTani Indonesia 

Dipublikasikan • 26 Nov 2014

Ke depannya? Saya tetap berupaya untuk memutahirkan pranotomongso pada setiap waktu dan tempat,

Untuk menarik petani muda? Simak lagi telaah saya di bawah ya

Regenerasi Petani Jual Gabah Beli Beras
Suatu Keniscayaan?

Regenerasi petani adalah proses penggantian generasi petani tua dengan Generasi Z sebagai petani baru... Ini suatu kemestian untuk memastikan keberlanjutan pertanian di Nusantara ini. Hal ini penting, karena banyak petani tua yang akan pensiun, dan perlu ada yang meneruskan usaha pertanian mereka. Pemerintah sudah saatnya memiliki Grand Desain dan Roadmap terkait dengan regenerasi petani.

Dalam  pandanganku terdapat sejumlah pokok masalah yang mestilah-dikreasikan ke dalam upaya mendorong petani GenZ (lahir tahun 1997-2012, atau usia 14-29 tahun)

■ Bagaimana memastikan bahwa GenZ itu tidak punya pilihan lain selain bertani?

■ Bagaimana mengolah kreasi agar GenZ mamahami bahwa pendapatan mereka bisa dikonversi ke dalam jumlah rupiah yang diterimanya setiap harinya selama masa tanam hingga panen?

 

Lihat akun Facebook Riza V. Tjahjadi

■ Bagaimana memastikan bahwa sistem pendekatan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) adalah lebih baik dan realitis daripada perhitungan Nilau Tukar Petani (NTP)?

■ Bagaimana memastikan kepada GenZ bahwa lahan yang ditawarkan sebagai usaha tani itu memiliki keberlanjutan, dijamin tidak akan ada alih fungsi lahan?

■ Bagaimana memastikan bahwa petani muda cenderung lebih adaptif dengan teknologi dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas?

■ Bagaimana mengupayakan kepada GenZ bahwa peningkatan kualitas mereka sebagai petani muda dapat menerapkan praktik pertanian yang lebih baik dan ramah lingkungan?

■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa Petani muda sering menghadapi kesulitan akses ke lahan, modal, dan teknologi.

■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa mereka akan turut dalam upaya pengurangan kemiskinan di perdesaan. Regenerasi petani dapat membantu mengurangi kemiskinan di perdesaan.

■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa kehadiran mereka di lahan tani maupun pengolahan hasil tani adalah menutup peluang masuknya petani impor?

■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa pertanian organik dapat memberi kecukupan pangan dunia?

Saya contohkan pada kasus debat internasional untuk menjawab pertanyaan Nourman Bourlag pada 2010 dengan tajuk: Can Organic Farming Feed the World?

Simak ya

Senin 16 Oktober 2012

Poster

In commemoration the World Food Day, 16 October 2012

Can Organic Farming Feed Us All?

Globally, YES..!

how about Indonesia?

Kindly remind to what I've said two years ago:

That there are actually even a sharp debate as always spoken of by the proponents of conventional agriculture - who rely on outside intake high and sophisticated - as well as public policy analysts. Which to contrast it puts into question: "Can organic farming feed the world?" That's the title and the main problem has always been a serious concern - among them: Nourman Bourlag (late), Robert Paarlberg, Foreign Policy Magazine (2010), but Brian Halweil (Worldwatch Institute, 2006, public debate: Can Organic Farming Feed Us All?), and the other contender, for example Anna Lappé (2010; See also: Global Food Security, May 2010: Industrial vs.. Organic Farming) actually says, "Yes. .! "

A clear answer "Yes ..!" It's based to (...) the genesis of a multi-year, multidisciplinary study to explore whether We Could, Indeed, feed the world with organic, sustainable methods of farming.

Contrast that formulated into a question I deliberately put here, because the Go Organic 2010's vision meant that Indonesia would contribute greatly to the world trading of organic food. How large supply of organic agricultural products of Indonesia into the world trade in organic food? Or that at the national level only, will be how much (percentage, or the quantitative amount) of the supply of organic food producers to the national food? For comparison, in the United States only in the year 2005 organic agriculture covers about 50 states that were certified. But the supply? Today there are more than 10.000 certified Organic Farmers Produce two percent of the U.S. food supply (Maria Colenso, How Organic Farming Works, nd).

See previous posts

Jumat, 01 Oktober 2010. GO Organic 2010 failed, GO Organic 2010 Gagal

https://biotaniindonesia.blogspot.com/2010/10/go-organic-2010-failed-go-organic-2010.html

Partial

"... to make Indonesia as one of the major organic food producers in the world from 2010 ..."

Organic GO 2010 up to where? Realities far Below Soar Target

Riza V. Tjahjadi

Go organic 2010 like a mantra, known widely by the community activists of organic farming in the country, and cited as the main reference for the community of bloggers or netters at various websites, as well as a variety of discourse in the mass media. But if you see more closely, it is very rare that examining closely following the word Go Organic 2010 and with its vision.

Go Organic 2010

“… creates Indonesia as one of the major organic food producers in the world starting in 2010…”

(...)

“...development of organic agriculture will lead to increased food security and sustainable prosperity...” (translation)

Source: Otoritas Kompeten Pangan Organik. Lembar Informasi. Halaman belakang. Sekretariat OKPO Direktorat Mutu dan Standarisasi Ditjen PPHP... dst. Tanpa tahun (Organic Food Competent Authority. Information Sheet. Backpage. OKPO Secretariat of the Directorate of Quality and Standards Directorate PPHP ... and so on. No date).

And so on

also

06/11/2010

which Way fit for you? Organic Farm and Biotech Pertanian Organik dan bioteknologi

Illustration: Dewi Sri, a Goddes of fertility, symbol of ancient Jawanese.Repro photos

Turut memperingati Hari pangan Sedunia, 16 Oktober 2012

 

Can Organic Farming Feed Us All?

Globally, YES..! how about Indonesia?

silahkan simak pernyataan saya sebelumnya:

“Dapatkah pertanian organik memberi makan dunia?” Itu judul dan masalah pokok yang selalu menjadi perhatian serius – di antaranya Nourman Bourlag (alm), Robert Paarlberg, Foreign Policy Magazine (2010), tetapi Brian Halweil (Worldwatch Institute, 2006, dalam debat publik: Can Organic Farming Feed Us All?), dan para pendebat lainnya, contohnya Anna Lappé (2010; see also: Global Food Security, May 2010: Industrial vs. Organic Farming) justru mengatakan, ”Yes..!”.

Yang jelas jawaban ”Yes..!” itu berpangkal kepada (…) was the genesis of a multi-year, multidisciplinary study to explore whether we could, indeed, feed the world with organic, sustainable methods of farming.

silahkan lihat:

Jumat, 01 Oktober 2010

GO Organic 2010 failed, GO Organic 2010 Gagal

(versi Indonesia di bawah versi Inggris)

Jumat, 01 Oktober 2010. GO Organic 2010 sampai di mana? Realitas Jauh di bawah Target Melambung

lihat juga

Sabtu, 06 November 2010 which Way fit for you? Organic Farm and Biotech// Pertanian Organik dan bioteknologi

biotani@gmail.com

---o0o---

https://www.blogger.com/blog/post/edit/preview/5313443564880470409/5708683412337325716

Can Organic Farming Feed Us All? Globally, YES..! how about Indonesia? 15 Okt 2012, biotaniindonesia.blogspot.com

Tahun 2017 saya bertanya kepada publik kapankah Indonesia akan memiliki Organic Day? 

Ini saya pertanyakan sebagai kelanjutan kegiatan yang diselenggarakan oleh Jaker PO sekitar tahun 2010 yl.

 

                                                                 ↑↑↑↑

Pertanyaan itu saya kemukakan sekitaran waktu saya menemani Bupati Sergei 

dan wakilnya menghadiri rapat APOKSI di Jakarta tahun 2017 yl,

Lagi, sekilas info latar terkait sejumlah pertanyaan di halaman sebelumnya, yaitu  paragraf terdahulu

     Pemerintah telah meluncurkan beberapa program untuk mengatasi isu ini, seperti Program Petani Milenial dan digitalisasi pertanian. Sayang dalam perkembangannya, seabreg program yang ditawarkan tersebut, belum memberi hasil yang maksimal. Lebih banyak wacananya, ketimbang aksi nyata di lapangan.

     Itu sebabnya, kita perlu menyetop berwacana soal regenerasi petani dan merubahnya dengan kerja nyata karena sudah banyak wacana yang tidak berujung pada aksi nyata. Banyak program yang sudah dibuat, tapi tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Kita perlu fokus pada implementasi dan hasil, bukan hanya bicara saja.

Contoh konkritnya aksi adalah:

1. Memberikan akses lahan pertanian kepada petani muda. Pemerintah bisa memberikan subsidi atau kemudahan akses untuk petani muda memiliki lahan pertanian.

2. Menyediakan pelatihan dan pendampingan. Pemerintah bisa menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi petani muda tentang teknologi pertanian modern dan manajemen usaha pertanian.

3. Meningkatkan akses ke pasar. Pemerintah bisa membantu petani muda untuk meningkatkan akses ke pasar, baik secara offline maupun online.

4. Memberikan insentif dan subsidi. Pemerintah bisa memberikan insentif dan subsidi bagi petani muda yang berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan.

Petani miskin membengkak

Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, ternyata nasib dan kehidupan petani di negeri ini, terekam masih memprihatinkan. Dalam 10 tahun terakhir (2013-2023), menurut Hasil Sensus Pertanian 2023, jumlah petani gurem mengalami pembengkakan sebesar 2,64 juta rumah tangga. Lalu, 47,94 % yang tergolong miskin ekstrim adalah petani.

     Data di atas menunjukan, petani di negeri ini, umumnya hidup sengsara dan masih sangat jauh untuk merasakan hidup makmur. Kaum tani, khususnya petani gurem (yang menguasai lahan rata-rata 0,25 hektar)  dan petani buruh (tidak memiliki lahan sama sekali), hidup apa adanya dan masih terjebak dalam kemiskinan yang tak berujung pangkal. 

      Menurut Bank Dunia, penduduk dikategorikan miskin ekstrem jika memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Dalam rupiah, hal ini setara dengan Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan. Sebagian besar petani padi di negara kita, masuk dalam kategori ini.

     Kemelaratan petani, jelas menjadi keprihatinan kita bersama. Tidak semestinya petani hidup sengsara dan penuh derita. Sebagai anak bangsa yang turut berjuang memerdekakan bangsa, petani sepatutnya mampu menjadi penikmat pembangunan dan tidak terus-terusan menjadi korban pembangunan. Wajib hukumnya, petani hidup makmur dan sejahtera.

     Jargon "petani bangkit mengubah nasib', kelihatannya masih susah untuk diwujudkan. Nasib dan kehidupan petani, khususnya petani gurem dan buruh tani, masih saja belum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mereka hidup hanya sekedar menyambung nyawa guna mempertahankan kehidupan yang semakin penuh dengan tantangan.

NTP dan Petani beli beras

     Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Januari 2026 turun 1,40 persen dibandingkan Desember 2025, dari 125,35 menjadi 123,60. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

    Sebagai informasi, penting dipahami jika NTP naik, maka harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli. NTP sendiri merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

     NTP sendiri, hingga kini masih diyakini sebagai satu-satunya ikuran yang cukup akurat untuk menilai kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP menunjukkan kemampuan produk yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan untuk produksi dan konsumsi rumah tangga. 

      Dalam penerapannya, NTP ditafsirkan sebagai berikut :

- NTP > 100 artinya petani memperoleh surplus, pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran.

- NTP = 100 adalah kondisi impas (break even), pendapatan setara dengan pengeluaran.

- NTP < 100 artinya defisit, pengeluaran petani lebih besar dari penerimaan.

NTP dihitung menggunakan rumus: NTP = (IT / IB) x 100.

     "Petani Jual Gabah, Tapi Harus Beli Beras" dimaksudkan bahwa kondisi nyata kehidupan petani di negeri ini, memang masih terjebak oleh pola semacam itu. Bagi sebagian besar petani padi, usahatani yang digarapnya sekitar 100 hari itu, berujung dengan hasil gabah kering panen. Petani belum mampu mengolah gabah menjadi beras.

    Itu sebabnya menjadi sangat masuk akal dan lumrah bila ada yang menyebut sebagai "petani gabah". Sedangkan yang disebut beras, jelas kepunyaannya pedagang, baik itu para bandar, tengkulak, pengusaha, penggilingam dan "middleman" lainnya. Akibatnya wajar, jika dalam kehidupan nyata di lapangan, kita akan mendengar istilah "pedagang beras".

     Seirama dengan perkembangan zaman, sekarang ini mengemuka istilah petani selaku "net consumers". Petani saat ini, tidak lagi hanya dikatakan sebagai produsen beras, namun pada waktu-waktu tertentu, petani pun terpaksa harus membeli beras ke pasar untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokoknya. Ironi, petani menjual gabah, tapi mereka pun dituntut untuk membeli beras.

     Dengan kata lain, petani bisa menjadi net consumers, karena biaya produksi usahatani padi yang semakin tinggi dan harga jual gabah yang relatif rendah, membuat mereka lebih banyak menghabiskan uang daripada menghasilkan. Petani pun tetap terjebak dalam suasana hidup miskin dan sulit untuk dapat merubah nasib dan kehidupannya.

     Yang menarik dari fenomena petani sebagai "net consumers" adalah terjadinya ironi dalam sistem ekonomi yang tidak adil, di mana mereka yang memproduksi makanan justru tidak bisa menikmatinya sendiri karena pendapatan rendah. Mestinya sebagai penghasil gabah, petani tidak pantas membeli beras. Ini menunjukkan perlunya perubahan sistem untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Petani sejahtera?

Minimal ada tiga (3) elemen penting yaitu :

      1. Dari sisi ekonomi antara lain pendapatan cukup. 

Hasil jual panen > biaya produksi + cukup buat kebutuhan harian, sekolah anak, tabungan. Harga jual stabil. Tidak anjlok pas panen raya, tidak dimonopoli tengkulak. Akses modal. Bisa pinjam KUR dengan bunga ringan, gak kejebak rentenir. Diversifikasi. Punya sumber income lain selain 1 komoditas, jadi tak goyah kalau gagal panen

     2. Dari sisi sosial di antaranya :

Pendidikan & kesehatan. Anak bisa sekolah tinggi, keluarga ounya akses ke puskesmas/RS

Jaminan hari tua. Ada BPJS, asuransi pertanian, jaminan kalau gagal panen

Posisi tawar. Punya kelompok tani/koperasi yang kuat, jadi tidak sendirian hadapi pasar

Rumah layak. Akses listrik, air bersih, jalan desa bagus

     3. Dari sisi teknis & lingkungan seperti :

Kepemilikan lahan. Punya tanah sendiri atau sewa jangka panjang yang aman

- Teknologi. Akses benih/ bibit unggul, pupuk, alat mesin pertanian, info cuaca

- Berkelanjutan. Tanahnya tidak rusak, air cukup, bisa bertani buat anak-cucu nantinya

Perlindungan bagi petani

Pemerintah melahirkan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani intinya mencakup  3 hal yang ingin diraih, yakni kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan usaha tani. UU ini lahir karena petani masih jadi kelompok paling rentan, tapi perannya vital buat ketahanan pangan nasional. Pemerintah mau ubah posisi petani dari "objek" jadi "subjek" pembangunan.

Dalam UU-nya disebut, perlindungan dan pemberdayaan petani diselenggarakan berasaskan kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi semangatnya bukan cuma bantu sesaat, tapi bikin sistem yang adil dan jangka panjang. 

     Pemerintah melihat petani sering rugi karena faktor yang gak bisa mereka kontrol: iklim, harga jatuh, impor saat panen, wabah, sampai bencana alam. Makanya UU ini mengatur:

- Pengaturan impor komoditas sesuai musim panen dan kebutuhan dalam negeri

- Penyediaan sarana produksi yang tepat waktu, tepat mutu, harga terjangkau + subsidi

- Asuransi Pertanian buat ganti rugi gagal panen akibat bencana, wabah, perubahan iklim.

      Selain dilindungi, petani juga harus "dinaikkan kelasnya". UU ini mendorong perencanaan, pembiayaan, pendanaan, dan peran serta masyarakat. Tujuannya supaya petani gak terus bergantung, tapi punya akses modal, teknologi, pasar, dan kapasitas SDM.

 

Kelangkaan tenaga kerja dalam pertanian tanaman pangan telah menerbitkab ide untuk mengimpor petani dari Myanmar, atau dari Bangladesh... Lihat akun Facebook Riza V. Tjahjadi

Darurat lahan tani

Darurat lahan pertanian di Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur lainnya. Setiap tahun, sekitar 150.000 hektare lahan pertanian berubah fungsi, yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

      Beberapa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan adalah:

Pertama, pertumbuhan kota dan kebutuhan perumahan. Ekspansi wilayah urban ke area pedesaan.

Kedua, harga tanah yang lebih tinggi. Lahan untuk industri atau komersial lebih mahal daripada lahan pertanian.

Ketiga lemahnya pengawasan. Tata ruang daerah yang tidak efektif mempercepat konversi lahan pertanian.

      Dampaknya cukup serius antara lain 

produksi padi nasional menurun cukup signifikan; ketergantungan pada impor meningkat; lapangan kerja di sektor pertanian berkurang dan keseimbangan ekosistem terganggu. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait hak tanah petani, serta memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan lahan.

     Indonesia saat ini menghadapi darurat lahan pertanian. Berdasarkan data pemerintah, antara 2019-2024, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, dan penggunaan non-pertanian lainnya. Hal ini menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan nasional, terutama dengan target swasembada pangan yang ingin dicapai.

      Pemerintah telah mengambil langkah darurat untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah, termasuk menetapkan kebijakan bahwa bagi daerah yang belum mencantumkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS), maka seluruh LBS tersebut dianggap sebagai LP2B. Ini berarti semua sawah tidak boleh dialihfungsikan sampai pemerintah daerah menetapkan LP2B sesuai ketentuan.

     Ada beberapa faktor yang menyebabkan darurat lahan pertanian di Indonesia, di antaranya terjadinya alih fungsi lahan. Lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur lainnya karena tekanan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, degradasi lahan. Lahan pertanian mengalami penurunan kualitas karena erosi, penggunaan pupuk kimia berlebihan, atau pencemaran lingkungan. 

      Kemudian, perubahan iklim. Perubahan cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan peningkatan suhu udara mempengaruhi produktivitas pertanian. Lalu, kurangnya investasi. Sektor pertanian kurang mendapat perhatian dan investasi, sehingga produktivitas dan kualitas lahan menurun. Bahkan adanya pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan pangan, namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian.

      Dihadapkan pada beragam persoalan diatas, sebetulnya Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi darurat lahan pertanian, antara lain pengamanan Lahan Pertanian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewajibkan daerah untuk menetapkan minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak dapat dialihfungsikan.

      Selanjutnya,  Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Daerah yang belum mencapai target LP2B harus melakukan revisi RTRW dalam waktu enam bulan. Kemudian, pengendalian alih fungsi lahan. Pemerintah akan mengambil sikap tegas terhadap daerah yang belum menetapkan LP2B secara memadai. Lalu, intensifikasi lahan. Peningkatan produktivitas lahan melalui perbaikan teknik budidaya, perluasan jaringan irigasi, dan penggunaan teknologi modern.

 Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur lainnya. Setiap tahun, sekitar 150.000 hektare lahan pertanian berubah fungsi, yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Pertanian Indonesia jadi rujukan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi rujukan dunia di sektor pangan. Lebih lanjut Mentan Amran menyatakan Indonesia bahkan menerima penghargaan internasional di bidang pangan lantaran sukses berswasembada. Banyak negara datang belajar ke Indonesia, mulai dari Jepang, Kanada, hingga Belarus. Ini bukti bahwa kita berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan.

    Indonesia jadi rujukan dunia di sektor pangan karena beberapa alasan kuat. Pertama, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, yang menarik perhatian internasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan bahwa negara-negara maju seperti Jepang, Kanada, dan Belarus datang belajar ke Indonesia untuk mempelajari strategi ketahanan pangan.

     Selain itu, perlu juga disampaikan, kehadiran dan keberadaan Indonesia cukup dominan di pasar minyak kelapa sawit (CPO) global, sehingga menjadikannya sebagai pemain utama dalam industri tersebut. Hal seperti ini lumrah terjadi, sekaligus menunjukkan kemampuan Indonesia memimpin di sektor pangan dan agribisnis tingkat dunia.

     Program hilirisasi komoditas unggulan juga menjadi kunci keberhasilan Indonesia. Misalnya, potensi nilai ekonomi kelapa dan gambir diproyeksikan mencapai Rp5.000 triliun. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tapi juga menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola sektor pangan. 

     Dari seķian banyak prestasi yang diraih, pencapaian swasembada beras 2025, dinilai sebagai karya nyata Pemerintahan Presiden Prabowo yang cukup membanggakan. Swasembada beras adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri sehingga tidak perlu lagi mengimpor beras dari luar negeri.

Naah kapan petani muda Indonesia juga akan menjadi rujukan, minimal dari kawasan ASEAN?

Tks

Riza V. Tjahjadi

Tangerang 21 Juni 2026

Sumber rujukan naskah pada info Latar Belakang adalah rangkuman saya (RVT) dari artikel Prof Entang Sastraatmadja pada periode Desember 2025 hingga Juni 2026; dan kuimbuhkan dengan statusku di blogspot ini dan status di Facebook.

_o0o_

 Wajib Waspadai El Nino Agar Segera Cegah Kebakaran TPA Sampah

Tangerang, 18 Juni 2026

Siaran Pers

Pemerintah Daerah cq Pengelola TPA Sampah Wajib 

Waspadai El Nino Agar Segera Cegah Kebakaran

Pada awal minggu silam badan meteologi pemerintah Jepang secara resmi telah mengeluarkan pengumuman akan datangnya El Nino alias musim panas.

Kutipannya:

Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengumumkan bahwa fenomena El Nino diyakini telah berkembang pada musim semi 2026.

Pengumuman tersebut menjadikan JMA sebagai salah satu lembaga meteorologi besar pertama yang secara resmi menyatakan bahwa kondisi El Nino telah muncul tahun ini, dikutip dari News on Japan, Kamis (11/6/2026). 

Berdasarkan pernyataan resmi JMA, wilayah Jepang saat ini tengah bersiap menghadapi lonjakan suhu di atas normal di seluruh negeri. Sehari sebelumnya, tanggal 10 Juni 2026 BMKG menyampaikan informasi bahwa el Nino mulai aktif pada pertengahan tahun ini. https://news.detik.com/berita/d-8525905/prediksi-bmkg-el-nino-aktif-mulai-pertengahan-2026-hingga-awal-2027

Dalam kondisi cuaca panas yang berkepanjangan akan sangat memungkinan gas metana yang keluar dari tumpukan sampah dari TPA yang mempraktekan open dumping dan akan mudah terbakar manakala muncul percikan api. 

Pada tahun 2023 sepanjang bulan Agustus hingga Oktober telah terjadi kebakaran pada sekitar 30 TPA yang tersebar di tanah air. Namun ada satu TPA, yaitu Rawa Kucing di kota Tangerang yang malah terbakar dua kali dalam periode itu.

foto poster infografis

Kami selaku pengamat persampahan sejak 2014 menyadari bahwa sikap waspada oleh pemerintah daerah perlu mengantisipasi dalam rencana tindak lintas dinas terkait pengelolaan sampah TPA dan dinas-dinas terkait pengendalian kebakaran akan mampu secepatnya melakukan deteksi dini berikut rencana aksi cepat manakala terjadinya kebakaran.

Pangamatan sekilas menunjukkan bahwa TPA yang tidak sepenuhnya open dumping pada 11 tahun lalu di di TPA Bantargebang (namanya saat itu) di wilayah kota Bekasi tidak selalu menyebabkan kebakaran yang terlalu lama. Kenapa?

Karena TPA Bantargebang ketika itu mengoperasikan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) non-termal yaitu berbasis gas metana yang dikumpulkan dari geomembran pada lokasi penumpukan buangan sampah.

Berikut adalah beberapa gambar acak dari pengoperasian PLTSa non termal oleh PT Novidad Organic Energy Indonesia (PT NOEI) dan dilanjutkan secara swakelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.

Beberapa kendaraan Damkar masih berjaga-jaga pada 22 September 2015

Situasi PLTSa Non Termal berbasis gas Metana di  TPA Bantargebang Bekasi pada tahun 2013 dan 2014

Saya (kiri) dan Bagong S (kanan) mengantar Widjanarka ES dari YLKI (tengah) mengamati PLTSa Non Termal PT NOEI yang memiliki 12 unit silinder piston berkapasitas 10 MW 10 Juni 2014.

Situasi dalam ruangan PLTSa Non Termal ketika kunjungan Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN) 2017

Sekadar informasi lagi, PLTSa non termal PT NOEI yang berbasis gas metana itu secara legal telah usai masa kerja samanya di TPA Bantargebang pada bulan Juli 2016. Lalu PLTSa itu dilanjutkan operasinya oleh DLH Jakarta secara swakelola.

Penangkapan gas metana dengan plastik warna perak (10 Juni 2014) dan bandingkan pada masa swakelola (13 Agustus 2020)

 

Dengan segala plus minusnya pengoperasian PLTSa Non termal di TPST Bantargebang Bekasi pun masih terjadi kebakaran sebagaimana terlihat pada infografis di halaman 2.

Yang saya sayangkan ialah kenapa semakin menurun produksi energi lisrik pada dewasa ini ini? Bagong Suyoto pengamat persampahan dan Ketua Pemulung sampah (8 Juni 2026), mengungkapkan data terakhir produksi energi listrik PLTSa Non termal gas metana hanya sekitar 4 MW

Petikannya:

Pembangkit listrik berbasis gas landfill menjadi komponen penting dalam proyek tersebut. Target awalnya mencapai kapasitas 26 MW, meski realisasinya hanya sekitar 12 MW. Saat ini kapasitas yang masih terikat kontrak dengan PLN sekitar 4 MW.

Sistemnya menggunakan penutupan timbunan sampah dengan tanah dan geomembran untuk menahan emisi gas. Gas yang terkumpul dialirkan melalui jaringan pipa menuju blower dan pembangkit listrik.

Itu sebabnya kami, Biotani Bahari Indonesia menyarankan agar gas metana yang keluar dari TPA sudah semestinya dimanfaatkan sebagai biogas (unit-unit skala kecil) bagi warga sekitar TPA agar dapat berguna sebagai energi untuk keperluan memasak dan listrik rumah tangga sekitar. Ini kami sudah katakan dalam diskusi kelompok Program Walhi Jakarta pada 24 Mei 2026 silam,

Dengan meninjau semua uraian ringkas di atas maka kami menyampaikan:

● Jikalau memungkinkan dengan dalam waktu yang sempit ini agar pengelola TPA mulai memanfaatkan gas metana untuk di antaranya dimanfaatkan dengan program biogas skala kecil bagi warga sekitarnya. Karena relatif murah dibandingkan membangun PLTSa non termal.

● Tetapi yang utama adalah sesegera mungkin mengantisipasi terjadinya kebakaran TPA dengan perencanaan yang  dan menyeluruh lintas pihak terkait dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran

Demikian Siaran Pers kami,

Riza V, Tjahjadi

Direktur Eksekutif

Sekilas Biotani Bahari Indonesia 

anggota Dewan Sampah Nasional

Biotani Bahari Indonesia adalah salah satu anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN). Biotani Bahari Indonesia adalah yayasan di Indonesia yang bergerak dengan kepedulian terhadap keadilan ekologis planet bumi melalui kegiatan advokasi & lobby kebijakan dan juga aksi lapang. Lembaga ini bergerak sejak 1996 yang lalu

Salah satu publikasinya terdapat di http://biotaniindonesia,blogspotspot.comdan Plastik dan Sampah: Pantauan secara bulanan sejak April 2020. Di bawah adalah salah satu contohnya

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-bulan-april-2026-pdf/287347249

Dewan Sampah Nasional

Dasar hukumnya

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 770/Menlhk/Setjen/PLB.0/9.2016 tentang Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional.

SK tersebut di atas ditetapkan oleh Menteri LHK pada tanggal 28 September 2016 silam.

Tugas Dewan di antaranya: 

a. memberikan pertimbangan atas arahan umum program pengelolaan sampaj di Indonesia dengan memperhatikan agregasi dan artikulasi usul, saran dan pandangan unsur-unsur terkait, elemen Kerjasama Teknik luar negri, organisasi masyarakat sipil (civil society organisation/CSO).

b. melakukan interaksi dan komunikasi menurut kebutuhan dengan kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta unsur-unsur lain dalam rangka penanganan persampahan, dan membangun jejaring untuk tumbuhnya sinergi dalam pengelolaan sampah nasional.

c. melakukan aksi kampanye, edukasi dan aksi pengelolaan sampah secara nasional dengan bekerja sama, berkoordinasi, serta bersinergi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. merumuskan rekomendasi kebijakan nasional pengelolaan sampah berdasarkan hasil advokasi, evaluasi dan kajian/ penelitian terhadap pengelolaan sampah masional.

Dst

Biotani Bahari Indonesia adalah anggota Pokja 1 yang mencakup Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi

Lihat juga:

https://www.slideshare.net/slideshow/biotani-cegah-tpa-sampah-kebakaran-siaran-pers-pdf/288130365

#SiaranPers

#PemerintahDaerah cq #PengelolaTPA Sampah Wajib #Waspadai El Nino Agar #SegeraCegahKebakaran 

o0o

 

Siaran Pers

Pemerintah Daerah cq Pengelola TPA Sampah Wajib 
Waspadai El Nino Agar Segera 

Cegah Kebakaran

Naskah seutuhnya klik

👇

https://www.slideshare.net/slideshow/biotani-cegah-tpa-sampah-kebakaran-siaran-pers-pdf/288130365

#SiaranPers

#PemerintahDaerah cq #PengelolaTPA Sampah Wajib 

#Waspadai El Nino Agar #SegeraCegahKebakaran 

o0o

 

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2026, naaah ... ini foto retro

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2017... Retro foto sesuai dialog dengan anchor berita siang TVRI aku dan Dirjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) KLHK (ketika itu) Ny. Maspriatin ... Hmmm

Ketika itu aku tekankan kecenderungan akan turunnya permukaan tanah di Jakarta; juga mulai naiknya muka air laut di nusantara ini.

o0o

 Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan Mei  2026
Oleh: Riza V. Tjahjadi

IMO sudah tetapkan tak ada buangan #sampah dari #kapal ke laut global pada 2030, Indonesia akan prioritaskan #pengelolaansampahpelabuhan Tanjung Periuk Jakarta, tetapi #TKNPenangananSampahLaut malah aktif survei dan bagi-bagi sembako di darat yaitu di TPST Bantargebang Bekasi

Pemerintah saat ini berfokus tangani persoalan sampah di 71 kota yang tersebar dalam 22 kawasan aglomerasi; dan ditargetkan selesai pada 2028

Selengkapnya ada di

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-bulan-mei-2026-pdf/287891495

Di sini saya hanya tampilkan bagian penutup saja

Penutup

1. Komite Perlindungan Maritim makin jelas rencana aksinya

Komite Perlindungan Lingkungan Laut Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengakhiri sesi ke-84 dengan komitmen untuk membangun kembali konsensus tentang emisi pelayaran global, sekaligus membunyikan alarm tentang risiko lingkungan di Selat Hormuz dan mengadopsi langkah-langkah baru untuk mengekang polusi udara di Atlantik Timur Laut.

Dalam penutupan pertemuan yang diadakan dari tanggal 27 April hingga 1 Mei 2026 di London, Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan: “Kita kembali ke jalur yang benar, tetapi kita harus membangun kembali kepercayaan. Saya mendorong Anda untuk mempertahankan momentum ini melalui kerja antar sesi Anda dan untuk mempersiapkan pengajuan yang dapat menyatukan para anggota.”

Strategi dan Rencana Aksi 2026 tentang Sampah Plastik Laut

Komite mengadopsi Strategi 2026 dan Rencana Aksi untuk Mengatasi Sampah Plastik Laut dari Kapal, menegaskan kembali tujuan IMO untuk nol pembuangan limbah plastik ke laut dari kapal pada tahun 2030.

Strategi dan Rencana Aksi ini berupaya meningkatkan fasilitas penerimaan pelabuhan dan pengolahan limbah, memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, dan memperluas kesadaran publik, pelatihan pelaut, dan kerja sama internasional, termasuk bantuan teknis yang ditargetkan dan peningkatan kapasitas. Strategi dan Rencana Aksi ini memperbarui dan menggantikan Strategi 2021 dan Rencana Aksi 2025 untuk mengatasi sampah laut.

Mengembangkan Kode untuk Pengangkutan Pelet Plastik

Komite sepakat untuk mengembangkan kode wajib yang mengatur pengangkutan maritim pelet plastik dalam kontainer kargo, berdasarkan Lampiran III MARPOL dan/atau Konvensi SOLAS. Sub-Komite Pencegahan dan Penanggulangan Polusi (PPR 14) ditugaskan untuk menyusun kode tersebut dan melaporkannya kembali kepada MEPC,  the Marine Environment Protection Committee.

Bagaimana Indonesia?

Indonesia Maju dalam Rencana untuk Mengatasi Polusi Plastik di Laut

Indonesia telah mengambil langkah penting dalam mengatasi sampah plastik di laut (SBMPL) dengan mengadakan lokakarya nasional yang berfokus pada pengembangan Rencana Pengelolaan Sampah Pelabuhan (PWMP).

Lebih dari tiga puluh perwakilan nasional dari otoritas maritim, pelabuhan, lingkungan, dan otoritas terkait lainnya berkumpul di Jakarta untuk lokakarya dua hari (4-6 Mei). Mereka berkolaborasi untuk menghasilkan draf PWMP untuk pelabuhan tersibuk di Indonesia - Pelabuhan Tanjung Priok. Versi final akan diadopsi kemudian oleh komite antar kementerian ad hoc.

Rencana ini menguraikan bagaimana limbah yang dihasilkan kapal harus dikelola dengan aman, efisien, dan sepenuhnya sesuai dengan Lampiran V Konvensi Internasional tentang Pencegahan Polusi dari Kapal (MARPOL), serta panduan IMO yang relevan. PWMP bertujuan untuk memperkuat prosedur pelabuhan, meningkatkan sistem penanganan limbah, dan mengurangi pembuangan plastik dan sampah lainnya ke lingkungan laut.

Lokakarya ini diselenggarakan sebagai bagian dari proyek Kemitraan GloLitter di bawah Program OceanLitter, yang dilaksanakan bersama oleh IMO dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dengan pendanaan dari Norwegia.

2. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik laut terbesar ketiga 

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam sorotannya terhadap Proyek Kredit Plastik menyatakan Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik laut terbesar ketiga dengan sekitar 3,2 juta metrik ton karena kelebihan produksi, sementara daur ulang kurang dari 10%. Di Indonesia belum banyak perusahaan daur ulang, sedangkan sekitar 57% rumah tangga masih membakar sampah.

Koalisi tegaskan, perlu perubahan pendekatan dalam penanganan krisis plastik di Indonesia. Antara lain,  fokus penyelesaian sejak dari sumber, dengan membatasi produksi plastik, meninjau ulang proyek kredit plastik dan beralih ke kebijakan solusi hulu, seperti membatasi plastik sekali pakai serta melarang jenis plastik bermasalah.

Koalisi juga mendesak produsen menanggung seluruh biaya sampah yang diproduksi sebagai bagian dari prinsip polluter pays (pencemar harus membayar). Hal lain tak kalah penting adalah transparansi data, aliran dana, dan dampak, serta perlindungan pekerja pengolah sampah.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Ketika itu, Hanif Faisol Nurofiq, pada 5 April lalu mengakui penanganan sampah laut bisa mahal biayanya. Hal ini karena sampah laut sulit ditangani, terutama di area laut Indonesia yang luas dan banyak kepulauan.

"Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator enggak bisa, di ini enggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," ujar Hanif di Makassar pada Minggu (5/4), dilansir Antara.

Hanif menjelaskan, pertambahan sampah di laut merupakan akibat dari tidak maksimalnya pengolahan sampah di daratan.

Ia mengatakan, di tingkat nasional, sampah yang diolah baru sekitar 25 persen. Adapun sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) mencapai 60 persen… Jadi, ada 40 persen sampah yang masih terbuang di daratan. Sampah-sampah ini kemudian lari ke laut melalui muara sungai.

3. TKN Penanganan Sampah Laut mainnya di darat?

Waaah... lucu, aneh, atau aman dan nyaman saja? Serius dan kerja fikus pada wilayah laut dong

Bagong Suyoto menyampaikan statusnya di Facebook: Saya mendampingi Tim Koordinasi Nasional Penangan Sampah Laut (TKN-PSL) didukung United Nations Development Programme (UNDP) melakukan survey pemulung dan aktivitasnya di TPS3R Sumurbatu, 9 Mei 2026. Tim tersebut terdiri dari 10 orang. 

Mereka melihat langsung aktivitas pemulung yang sedang mensortir sampah di TPS3R Sumurbatu dan tempat pengepul sampah. Sortir sampah merupakan fase penting dalam siklus daur ulang sampah. Skill sortir itu butuh ketekunan dan jam terbang tersendiri. Kehebatan skill sortir pemulung, tukang sortir di pengepul merupakan level pertama untuk berbagai jenis sampah plastik, pada level menengah di pencacahan plastik, dan level mahir pada pabrikan biji plastik atau daur ulang. 

Selain interview dengan beberapa pemulung, juga mengunjungi dan mengajukan pertanyaan terstruktur pada beberapa pelapak dan pelaku pencacahan plastik di sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu.* 

Lihat: Suyoto Notonegoro, akun Facebook 9 Mei 2026

4. TPIA Cabut Force Majeure, Harga Plastik Bersiap Turun?

Kini, dengan berakhirnya status force majeure, struktur operasional mulai kembali ke jalur normal. Artinya, fleksibilitas dalam pengadaan bahan baku meningkat, tekanan biaya logistik berpotensi berkurang, dan utilisasi fasilitas produksi dapat dioptimalkan kembali.

Harga Plastik Turun?

Perubahan ini berimplikasi langsung pada pasar plastik. Selama periode gangguan pasokan, keterbatasan produksi dan tingginya biaya bahan baku menekan harga polymer di pasar.

Karenanya, Ketika pasokan mulai pulih, ada potensi perubahan keseimbangan antara supply dan demand. Dengan meningkatnya kapasitas produksi dan lebih lancarnya distribusi bahan baku, tekanan dari sisi pasokan dapat mulai berkurang.

Namun, tidak pada stabilisasi harga. Sebab, penurunan harga plastik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan barang, tetapi juga dipengaruhi oleh harga energi global, terutama naphta. Apalagi diketahui naphta merupakan bahan baku utama, dengan permintaan dari sektor industri pengguna.

Namun, normalisasi operasional ini dapat dilihat sebagai faktor yang membuka ruang penyesuaian harga. Jika pasokan meningkat sementara permintaan tidak mengalami lonjakan yang sepadan, tekanan 

Sebagai informasi

TPIA adalah kode saham untuk PT Chandra Asri Pacific Tbk (sebelumnya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk). Perusahaan ini merupakan perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia, yang beroperasi di bawah naungan Barito Group.

Lihat

https://www.google.com/search?q=tpia%2C+Chandra+Asri&sca_esv=b94a19475bd036fd&sxsrf=ANbL-n4UQ9-nvFzixtRT16nO3AajfHCuxA%3A1780372920581&source=hp&ei=uFUeauLeH7jg4-EPtOPgmAg&iflsig=AFdpzrgAAAAAah5jyMGaq-JaODlU2AMpPumFNj5an99l&ved=0ahUKEwjimvv71eeUAxU48DgGHbQxGIMQ4dUDCBY&uact=5&oq=tpia%2C+Chandra+Asri&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhJ0cGlhLCBDaGFuZHJhIEFzcmkyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCcyBxAjGOoCGCdIiRxQzRRYzRRwAXgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIBoAINqAIKmAMN8QWjo-vF2TYMrJIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMzLTHIBwqACAE&sclient=gws-wiz

5. 71 Kota Masuk Penanganan Prioritas

Pemerintah saat ini fokus menangani persoalan sampah di 71 kota yang tersebar dalam 22 kawasan aglomerasi. Sejumlah daerah bahkan sudah masuk kategori darurat sampah karena kapasitas tempat pembuangan akhir yang semakin kritis.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian utama antara lain kawasan Bantargebang, Tangerang Selatan, Bandung, hingga kota-kota padat penduduk lainnya yang mengalami lonjakan volume sampah setiap hari.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau yang popular dipanggil Zulhas, memastikan pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di daerah prioritas tersebut dapat dilakukan secara bertahap hingga 2028.

Selain pembangunan teknologi pengolahan, pemerintah juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan memilah sampah dari rumah. Edukasi publik dianggap menjadi fondasi utama agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat ditekan.

Pemerintah berharap kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta mampu mempercepat terciptanya sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.

Kesadaran memilah sampah sejak dini dinilai bukan hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi baru melalui daur ulang dan pengolahan limbah.

Sebagai informasi tambahan pada pantauan saya (RVT) pada bulan April silam terpantau bahwa hingga akhir 2025, sekitar 30 persen dari total 485 TPA telah menghentikan praktik open dumping. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi, termasuk di wilayah Provinsi Bali.

Selain itu tersiar daftar 10 aglomerasi dengan sampah potensial untuk pengembangan olah sampah  melalui teknologi PLTSa

1. Denpasar Raya

Kota Denpasar, Kabupaten Badung

2. Yogyakarta Raya

Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul

3. Bogor Raya

Kota Bogor, Kabupaten Bogor

4. Bekasi Raya

Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi

5. Tangerang Raya

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan

6. Medan Raya

Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang

7. Semarang Raya

Kota Semarang, Kabupaten Kendal

8. Lampung Raya

Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan

9. Surabaya Raya

Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo

10. Serang Raya

Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon

Masih pada bulan April Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mencari mitra untuk 20 lokasi proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik (PSEL). Sementara itu, 11 lokasi lainnya masih akan diverifikasi dan penyempurnaan regulasi.

6. Saat plastik menyumbat Danau-Danau Besar, industri terus meningkatkan produksi dan meremehkan bahayanya, demikian temuan analisis Tribune, Oleh Michael Hawthorne, hawthorne@chicagotribune.com, Chicago Tribune

Butiran plastik (plastic pellets), juga dikenal sebagai nurdles, diproduksi oleh pabrik petrokimia khusus untuk tujuan pembuatan produk baru. Setidaknya 15 pabrik di sini melelehkan dan membentuk bahan mentah tersebut menjadi botol air, wadah yogurt, kemasan makanan cepat saji, dan puluhan barang lainnya.

Tampak tidak tersentuh oleh orang awam, maka butiran plastik kecil (nurdles) yang dianggap tidak berdampak digunakan dalam proses manufaktur, baik karena pemborosan transportasi atau praktik produksi, menjadi aset yang dapat dihapus oleh konglomerat minyak dan kimia global yang berencana untuk secara dramatis memperluas penggunaan plastik dalam setiap aspek kehidupan.

Ketika dihadapkan dengan masalah polusi yang mereka timbulkan, para eksekutif industri sering menyalahkan konsumen, menggunakan taktik yang dipinjam dari dan digunakan bersama oleh perusahaan tembakau besar, menurut tinjauan Chicago Tribune terhadap ribuan dokumen pemerintah, ilmiah, dan internal industri.

Beberapa perusahaan paling berpengaruh di dunia meremehkan bahaya yang ditimbulkan oleh plastik dan melebih-lebihkan kemampuan untuk mendaur ulangnya, menurut Tribune.

Nurdles ditemukan di garis pantai yang paling terpencil dan tampak masih alami, termasuk pantai-pantai Taman Nasional di sekitar Danau-Danau Besar. Di Danau Michigan, sumber utama air minum untuk Chicago dan pinggiran kotanya, butiran-butiran tersebut menyebar dari anak sungai dan  keluar dari puluhan instalasi pengolahan limbah yang mengelilingi danau.

Menurut salah satu perkiraan, setidaknya 22 juta pon sampah plastik berakhir di Danau-Danau Besar setiap tahunnya. Danau Michigan hanya disaingi oleh Danau Erie dalam konsentrasi nurdles dan potongan-potongan kecil lainnya yang secara kolektif dikenal sebagai mikroplastik. Hal itu masuk akal, kata para ilmuwan, karena kedua danau tersebut merupakan danau yang paling terurbanisasi.

Butiran plastik cukup ringan untuk menempuh jarak jauh di udara. Ikan salah mengira butiran plastik tersebut sebagai makanan.

Studi akademis semakin menunjukkan bahwa konsumsi dan penghirupan plastik, yang hampir semuanya terbuat dari bahan bakar fosil penyebab perubahan iklim, berkontribusi atau secara langsung memicu penyakit jantung, demensia, penyakit Parkinson, gangguan kesuburan, dan kelahiran prematur, di antara masalah kesehatan lainnya.

“Jangan pernah beranggapan bahwa industri plastik menanggung biaya-biaya ini,” kata Philip Landrigan, seorang dokter anak dan direktur program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, yang selama kariernya yang panjang telah mendokumentasikan bahaya timbal, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya yang merusak otak.

“Jangan pernah beranggapan bahwa industri plastik menanggung biaya-biaya ini,” kata Philip Landrigan, seorang dokter anak dan direktur program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, yang selama kariernya yang panjang telah mendokumentasikan bahaya timbal, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya yang merusak otak.

“Jangan pernah beranggapan bahwa industri plastik menanggung biaya-biaya ini,” kata Philip Landrigan, seorang dokter anak dan direktur program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, yang selama kariernya yang panjang telah mendokumentasikan bahaya timbal, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya yang merusak otak.

Beberapa negara bagian berupaya untuk mengurangi polusi plastik karena kurangnya tindakan federal.

Sebuah undang-undang di California menuntut pembatasan mikroplastik dalam air minum. Beberapa negara bagian telah melarang plastik sekali pakai tertentu. Ontario dan tujuh negara bagian AS telah mengadopsi undang-undang "tanggung jawab produsen yang diperluas" yang mengharuskan produsen untuk membiayai program yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan efektivitas daur ulang.

Undang-undang lain yang baru-baru ini diberlakukan di Illinois mewajibkan stasiun pengisian botol di forum acara besar, melarang distribusi botol perlengkapan mandi mini di hotel, dan memperbolehkan penggunaan wadah yang dibawa dari rumah untuk makanan dibawa pulang. Pada hari Kamis, Majelis Umum mengirimkan rancangan undang-undang kepada Gubernur JB Pritzker yang akan mewajibkan perusahaan-perusahaan di Illinois yang menggunakan butiran plastik kecil (nurdles) untuk membatasi apa yang mereka buang ke perairan.

Pada sisi lain, perusahaan minyak dan kimia raksasa telah menghalangi atau menunda beberapa upaya lain untuk mengatasi krisis limbah plastik, termasuk undang-undang yang akan melarang wadah makanan polistirena di seluruh negara bagian, mendefinisikan mikroplastik sebagai polutan berdasarkan hukum negara bagian, dan mewajibkan filter mikrofiber pada mesin cuci.

Sherri Mason, peneliti dari Universitas Gannon, mempeoleh pengalaman bagaimana belajar dengan cara yang sulit tentang bagaimana industri dapat menghambat inisiatif lingkungan dan orang-orang di baliknya.

Jika anda berminat maka simak terus informasi peristiwa ini dari harian Chicago Tribune.

Tabik lestari,

Tangerang, 3 Mei 2026

#plastictreaty #sampahplastik  #sampahlaut

o0o

Walhi Jakarta, 
Pengurus Baru 2026-2030

dari Darurat Ekologis menuju Keadilan Lingkungan

Walhi Jakarta dan teman juangnya dalan rangkaian diskusi publik dan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) X di hari pertama 23 Mei 2026 di Jakarta.

Partisipasi kehadiran luar biasa; dari jumlah anggota 27 lembaga pada PDLH Walhi.

Beberapa foto adalah ilustrasi sekilas dari kegiatan acara laporan Dewan Daerah (DD) dan Eksektuif Daerah (ED) Walhi Jakarta.

PDLH Walhi Jakarta pada hari kedua merosot partisipasi kehadiran anggota, yaitu 15 lembaga anggota dari total 27 lembaga. Tetapi Dewan Daerah (DD) mengalami penambahan dari 3 menjadi 5 orang karena cakupan kerja bertambah luas dan juga perlunya pendalaman kinerja DD.

#PulihkanJakarta   #PulihkanUdaraJakartaSekarang

dari #DaruratEkologis menuju #KeadilanLingkungan

 

o0o

Gegara Undangan Webinar Climate Change, kuingat sekilas ICAN, CANSEA

[7/5, 16.20] +62 858-8130-5213: Selamat sore.

Dengan hormat,

Kami dari Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) ingin mengundang Bapak/Ibu dalam webinar kami berjudul *“Enabling Just Energy Transition in Asia”*, yang akan diselenggarakan pada:

🗓️ Jum'at, 8 Mei 2026

🕑 14.00-16.00 WIB

📍 Zoom Meeting

Link registrasi:

🔗 bit.ly/EnablingJETinAsia

Webinar ini akan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Interpretasi tersedia untuk Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia (dan sebaliknya) serta Bahasa Korea-Bahasa Inggris (dan sebaliknya).

Kami harap, Bapak/Ibu dapat berkenan menghadiri webinar ini. Untuk konfirmasi registrasi, dapat menghubungi sdri. Hardhana (hardhana@irid.or.id) atau dengan membalas pesan ini. Terima kasih🙏🏻

Undangan di atas diteruskan oleh Direktur Eksekutif Infid Siti Khoirun Ni'mah di bawah ini

[7/5, 16.21] +62 858-8130-5213: Silahkan hadir jika ada yang tertarik dg isu transisi energi

Saya (RVT) tertarik kepada nama lembaga dari moderator Webinar ini, yaitu CANSA, Climate Action Network South Asia... Karenanya saya saya memberikan tanggapan:

[7/5, 19.32] RizaVTjahjadi: Hmmmm... CANSEA, CANSoutheast Asia sudah tidak aktif-kah?

Tks undangannya, ya

[7/5, 19.38] +62 858-8130-5213: Sepertinya masih ada Bung Reza. Di Indonesia ada beberapa lembaga yg jadi anggotanya seperti Yayasan Humanis, IESR

[7/5, 20.02] RizaVTjahjadi: Baguslah... Dulu tahun dua ribuan ada CAN Indonesia anggotanya CANSEA. CAN Indonesia terdiri dari Walhi, PAN Indonesia, Geni Salatiga dan Gugus Analisis Jkt... kegiatan CANSEA yg terakhir saya ikuti itu ketika COP berapa gitu soal Climate Change negotiation di Denhaag tahun 2000.

CANSEA anggotanya waktu itu Indonesia, Filipina, Malaysia dan observer Thailand. Sekretariat di Filipina... Sekadar kenangan

[7/5, 20.03] RizaVTjahjadi: Mustinya CANSEA vokalnya spt jamanku dulu ya termasuk CAN International

[7/5, 20.07] +62 858-8130-5213: Yg saya tau CAN International masih aktif Mas Riza, terutama dg kampanye non fossil fuel. Cuman di Indonesia memang kurang terdengar

[7/5, 20.15] RizaVTjahjadi: Febby Tumiwa, dari Geni suaminya Nadya Haddad (eks staf Infid) sudah asyik sendiri. Pelangi tak terpantau, Surya Mulandar, dari Gugus Analisis tinggal di Bekasi pernah aktif di salah satu tv swasta; anaknya meninggal beberapa bulan lalu... Semua lost contact

[7/5, 20.16] RizaVTjahjadi: Yang sekarang? Mana ketehe akunya ini 😄😁😂

[8/5, 13.57] RizaVTjahjadi: Met siang,

Semoga para penerus ICAN, IndonesiaCAN banyak yg ikutan dalam Webinar siang ini... Saya, eks member ICAN tidak dapat ikut observasi/ update karena jaringan provider hp saya tidak stabil.

Tks ya 🙏

Tambahan latar belakang

CANSEA, COP 6 di Denhaag Belanda tahun 2000, ICAN yang kusebutkan di atas

2000: COP 6, The Hague, NetherlandsIn the final hours of COP 6, despite some compromises agreed between the United States and some EU countries, notably the United Kingdom, the EU countries as a whole, led by Denmark and Germany, rejected the compromise positions, and the talks in The Hague collapsed.

https://www.nations-united.org

un - climate change cop 6 2000 - United Nations

UNFCCC

https://unfccc.int

WAG Pokja PSDA INFID

WAG ini dibentuk atas kesepakatan untuk melaksanakan *mandat SUA* dan *rekomendasi hasil survei anggota 2024*, dimana INFID akan membentuk Kelompok Kerja Tematik. Berdasarkan hasil survei yang mengidentifikasi isu-isu anggota INFID, dapat diklasifikasikan dalam 4 tema besar, sebagai berikut:

1. ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AND CLIMATE

2. ⁠ECONOMY AND INEQUALITY

3. ⁠GENDER AND SOCIAL JUSTICE

4. ⁠POLITICS, DEMOCRACY AND GOVERNANCE REFORM

*Tentang INFID:*

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.

*Media Sosial:*

Instagram infid_id

Twitter infid_id

o0o