Plastik dan Sampah, Pantauan 

bulan Agustus 2026; 

Angka-angka tentatif #TPAterbakar

 

20 #TPAsampah terbakar hingga awal Agustus, kemudian 21 TPA sampah terbakar selama Agustus 2026/// Issue #sampah sisa makanan atau #foodwaste muncul juga pada akhir Agustus 2026. Padahal issue ini sudah cukup lama tetapi tidak popular diperbincangkan.

#tpaterbakar #foodwaste #sampah

selengkapnya ada di

https://lnkd.in/p/gzQGRCDS

bagian penutupnya saja

Penutup

1. Angka-angka tentatif TPA terbakar: 20 TPA terbakar hingga awal awal Agustus dan 21 TPA terbakar selama Agustus 2026. Tercacat sebanyak 20 T{A terbakar sejak awal tahun hingga awal Agustus 2026 menurut Jurnal Depok. Pada akhir Agustus dan 2 September 2026 saya, RVT, menghitung sebanyak 21 TPA terbakar selama bulan Agustus 2026 menurut tampilan dari www,Google.com pada dua kali prngamatanm yaitu 31 Agustus 2026 dan 2 September 2026, sebagai berikut:

1. eks TPA Cinangsi di Desa Margajaya, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (3/8/2026)

2. TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang Banten Selasa, 11 Agustus 2026.

3. TPA Sampah Troketon di Kecamatan Pedan, Klaten, kebakaran pada Sabtu 1/8/2026

4. TPA Parlance Padam Sabtu 29/8/2026

5. TPA di Banjar Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Sabtu 29/8/2026

6. TPA Sente  terbakar lagi di Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung Jumat malam, 14 Agustus 2026.

7. Tumpukan sampah di Kramat Jati Jakarta Timur Minggu, 2 Agustus 2026 Kebakaran melanda tumpukan 

8. TPA sampah Pasir Bajing, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali terbakar pada Selasa (25/8/2026)

9. TPA Suwung pada Sabtu siang, 22 Agustus 2026.

10. Diduga Akibat Bakar Sampah Puluhan rumah terbakar di Jalan Pendidikan Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang, 25 Agustus

11. TPA Suwung dilaporkan kebakaran pada Sabtu (22/8/2026) siang

12. TPA Ciniru Meluas, Mencapai 2 Hektar. Laporan: Tim Redaksi. Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:40 WIB

Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terus meluas hingga Rabu siang.Tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar hingga mencapai sekitar dua hektare. Sejumlah armada pemadam kebakaran, petugas gabungan, dan relawan dikerahkan untuk memadamkan api.

13. TPA Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin 11 Agustus 2026

14. TPA Ciniru Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kebakaran 11–12 Agustus 2026

15. Tumpukan sampah di TPA Sumur Batu, Babakanmadang, Bogor, terbakar pada Selasa (25/8/2026). Api diduga muncul dari sampah daun kering dan sulit dipadamkan akibat angin kencang. Pemadaman berlangsung 19 jam. https://bogor.tribunnews.com/bogor-raya/320147/tumpukan-sampah-di-babakanmadang-bogor-terbakar-pemadaman-sampai-19-jam Uploader : Alba #bogor #babakanmadang #kebakaran #tpa #damkarkabbogor

16. TPA Pribadi (TPS ilegal) Waringinkurung Kabupaten Serang telah terjadi kebakaran pada Selasa, 18 Agustus 2026 

17. Eks TPA Cicabe Jatihandap Kec. Mandalajati kota Bandung Senin, 24 Agustus 2026 

18. TPA di Besakih Terbakar terbakar pada Jumat 28 Agustus 2026

19. TPA Pasir Bajing, Garut, Jawa Barat, kembali terbakar ... 2026 SinPo.tv.

20. Kebakaran TPA Cioray Mulai Terkendali, Kepulan Asap Masih Terjadi TASIK - Sebanyak 50 orang personil gabungan dari Damkar, Tagana, BPBD, ...

TikTok · radartasik.id · 6 days ago, 28 Agustus 2026

21. Kebakaran melanda eks TPA Cinangsi di Desa Margajaya, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (3/8/2026) malam.

Juli 2026

TPA Cipayung Depok Kembali Normal July 17, 2026: "Sehari Usai Terbakar, TPA Cipayung Depok Kembali Normal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ...

TPA Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, terbakar pada Kamis malam, 16 Juli 2026 ... Minggu, 24 Agustus 2026.

Diolah dari:

https://www.google.com/search?sca_esv=624bc944c278efe8&udm=vids&sxsrf=APpeQnuevuxffDcgDZmnRbYJ27nHyxQsrw:1788146129195&q=tpa+terbakar,+agustus+2026&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiR89i288mWAxVmkeEIHfQoMh4Q8ccDKAJ6BAhHEAU&biw=944&bih=421&dpr=1.44#ip=1

Semua angka-angka pada dua kelompok di atas menurut saya adalah tentative karena itu data kotor tetapi saya tampilkan sebagai ilustrasi saja. Nanti jika El Nino ekstrim ini berakhir (mungkin Januari atau Februari 2027 mendatang sudah dapat diperoleh data yang memadai.

2. Sampah (padat) diolah lanjut

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan pembangunan PSEL di 40 kota darurat sampah dapat rampung pada 2027 hingga 2028. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi persoalan sampah skala besar, terutama di kota-kota yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Target 70-80 persen masalah sampah akan selesai pada tahun 2029.

Pada tataran birokrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) dengan teknologi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Integrasi tersebut akan membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.

Pada tataran pemerintah kota Pemerintah Kota Bekasi resmi memulai pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun.

Menurut Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, fasilitas PSEL di Bekasi ditargetkan mampu mengolah sekitar 500 ribu ton sampah per tahun. Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 70 persen timbunan sampah yang dihasilkan Kota Bekasi.

“Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan 55.000 rumah masyarakat Kota Bekasi,” ujar Pandu dalam peresmian pembangunan PSEL di Kota Bekasi, Rabu (26/8/2026).

Selain menghasilkan energi listrik, proyek tersebut ditargetkan memberikan dampak terhadap pengurangan emisi dan kebutuhan lahan tempat pembuangan akhir (TPA).

Di tataran pemerintah kota, PSEL Bekasi diproyeksikan mampu menurunkan emisi dari tempat pembuangan akhir hingga 80 persen. Proyek ini juga ditargetkan mengurangi emisi karbon sekitar 640.000 ton setara CO2 setiap tahun.

Masih pada tataran pemerintah kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Jawa Barat menyiapkan pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di kawasan TPA Cipayung sebagai upaya menangani permasalahan sampah.

"Fasilitas tersebut nantinya digunakan untuk mengolah sampah, termasuk timbunan yang ada di TPA, dan menjadi bahan bakar alternatif berupa RDF," kata Kepala DLHK Kota Depok Reni Siti Nuraeni di Depok, Senin, 24 Agustus 2026.

Di Bandung, Pemerintah Kota Bandung menerapkan konsep terdesentralisasi di Tempat Pengolahan Sampah Organik dan Sirkular (TPOS) Gedebage, fasilitas tersebut menggunakan teknologi yang dapat merubah sampah menjadi bahan bakar. 

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan, konsep tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Rencananya, melalui teknologi yang disiapkan, sampah nantinya dapat diproses menjadi Solid Recovered Fuel (SRF). Material tersebut memiliki nilai kalor tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk refinery, pabrik, serta boiler.

3. Pengelolaan sampah komunitas dengan asistensi mahasiswa

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) Periode II Tahun 2026 melalui Tim Sinari Tegalsari menghadirkan inovasi pengelolaan sampah bagi masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Inovasi tersebut diwujudkan melalui pembangunan insinerator terkontrol yang diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan pengelolaan sampah di desa.

Di lain tempat kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM 2026, Tim Bentangan Bawean menghadirkan inovasi berupa alat pembakaran sampah sederhana berbasis rocket stove  atau kompor roket di dua titik, di Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Program ini menjadi salah satu program kerja unggulan sekaligus terakhir yang dilaksanakan oleh tim KKN-PPM UGM Bentangan Bawean sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah di wilayah Desa Tanjungori dan Desa Telukjatidawang.

Pada tataran dinas pemerintah kota, petugas UPS Badan Air Senen menyulap ratusan botol plastik bekas menjadi karya seni. Perahu high heels sepanjang 6 meter itu disiapkan untuk acara Cilung 2026.

Petugas Unit Penanganan Sampah (UPS) Badan Air Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, menyiapkan karya seni berbahan botol plastik bekas untuk memeriahkan acara Cinta Lingkungan atau Cilung di Jakarta. Diketahui acara Cilung tersebut nantinya akan digelar pada 4 Oktober 2026.

4. Plastik mikro issuenya tampil dalam realita paparan dalam paparan kepada warga Bulukumba dan wacana mengatasi plastik mikro.

Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan (Basah) bersama aliansi komunitas Festival 3 Sungai Bulukumba melakukan penelitian kontaminasi mikroplastik di Udara Kota Bulukumba dan menemukan bahwa udara kota Bulukumba telah tercemar Mikroplastik, bahkan jika dibandingkan penelitian serupa pada September 2025 kondisi tahun ini jumlah partikel mikroplastiknya meningkat 5 kali lipat. “dari 6 lokasi yang kami uji kadar mikroplastiknya rata-rata 10 partikel mikroplastik dalam 1 jam, sedangkan penelitian tahun 2025 hanya ditemukan 2 partikel mikroplastik per jam” ungkap Sofi Azilan Aini, lebih lanjut peneliti mikroplastik Ecoton 

Ketika para peneliti di berbagai negara masih berupaya mencari cara mengurangi ancaman tersebut, dua pelajar SMP asal Bandung justru datang membawa sebuah ide yang menarik perhatian dunia., Dua Pelajar SMP Bandung Tawarkan Solusi... Dua pelajar SMP Taruna Bakti Bandung, Fitrisina Azzahra N dan Aquilani Nafisa N, meraih Medali Emas WIC 2026 di Seoul lewat inovasi penyaring mikroplastik air minum. Karya mereka memakai gelombang ultrasonik untuk memisahkan dan mengumpulkan mikroplastik tanpa mengandalkan filter konvensional, sehingga berpotensi mengurangi risiko penyumbatan.

5. Beberapa kreasi untuk pemanfaatan (daur guna) sampah plastik selama bulan Agustus 2026.

Beberapa contohnya: TacTic Plastic Yogyakarta menggelar pelatihan daur ulang plastik kresek menjadi merchandise FKY di Bank Sampah Induk Surya Mulya, Gancahan, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, pada 3–4 Agustus 2026.

Di Lebak Banten Warga Kampung Rumbut, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi berbagai ornamen untuk menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Bungkus kopi, kemasan minuman, popok sekali pakai, limbah konveksi, hingga tali plastik bekas pengikat ompreng makan bergizi gratis (MBG) disulap menjadi bunga, buah-buahan, ketupat, lampion, rantai lampu, pakaian, dan berbagai hiasan lainnya.

Di Jawa Timur, para santri SMK Kreatif Chasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, telah mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat, mulai dari paving block hingga biogas.

"Ini contoh yang baik. Anak-anak santri bukan hanya tahu bagaimana memilah sampah, tetapi sudah bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini yang harus terus kita dorong dan ditiru di tempat lain," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, (29/8/2026).

6. Issue sampah sisa makanan (food waste) muncul juga pada akhir Afustus 2026. Ini issue sudah cukup lama tetapi tidak popular diperbincangkan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah sisa makanan atau food waste di daerah wisata yang kini semakin mengkhawatirkan. Menurut dia, pemerintah perlu mempelajari berbagai strategi manajemen makanan yang berkelanjutan yang sudah dicoba beberapa negara lain, salah satunya seperti di Thailand yang mampu mengurangi hingga 45 persen food waste.

"Tanpa pengelolaan yang efektif, persoalan sampah makanan yang terus meningkat di Labuan Bajo berpotensi mengancam lingkungan setempat dan daya tarik wisata daerah tersebut,” kata Chusnunia di kompleks parlemen, Jakarta, Senin

7. Aksi korporasi Kelola sampah

Kampanye Semangat Gerak merupakan kolaborasi antara AQUA dan Citilink yang mendorong masyarakat untuk terus bergerak aktif, sehat, dan bertanggung jawab. Hal ini digarap melalui inisiatif pengelolaan sampah plastik pascakonsumsi dari aktivitas penerbangan, di mana sampah plastik yang terkumpul dalam penerbangan akan dipilah dan disalurkan ke ekosistem daur ulang.

Melalui pengembangan inisiatif pengelolaan sampah plastik dari aktivitas inflight, kedua perusahaan ingin menghadirkan contoh kolaborasi lintas industri yang menghubungkan sektor transportasi udara dengan ekosistem daur ulang. Bali menjadi salah satu rute yang akan menjadi pilot project dari inisiatif ini.

Tangerang, 3 September 2026

 Tangerang 7 Agustus 2026

Biotani Bahari Indonesia

MENDESAK AGAR NEGARA:

Tambah alokasi anggaran Karhutla menjadi KarhutlAMPAH, dan pantau ketat sedini mungkin cegah terjadinya kebakaran TPA sampah

APBN 2027 untuk Siapa di Tengah Pengetatan Fiskal dan Krisis Layanan Publik. Tanggapan Awal Masyarakat Sipil menjelang Pidato Kenegaraan Presiden dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027, 16 Agustus 2026. Itu tertulis dalam kerangka acuan acara Ngobrol Bareng 7 Agustus 2026 oleh Infid, International NGO forum on Indonesian Development.

Kalau versi saya, RVT atas nama Biotani Bahari Indonesia, maka tajuknya adalah: APBN 2027 untuk Siapa di Tengah Pengetatan Fiskal pada periode kemarau panjang El Nino Godzila (kemarau Panjang dan ganas). Tanggapan Awal Masyarakat Sipil menjelang Pidato Kenegaraan Presiden dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027, 16 Agustus 2026. 

Kami, Biotani Bahari Indonesia memandang belum tampak jelas porsi yang memadai pemerintah daerah khususnya dalam antisipasi upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup pada masa El Nino Gogzila, atau musim kemarau yang ganas ini, lebih khusus lagi, tampaknya tidak cukup tampak jelas alokasi anggaran penanganan terjadinya kebakaran pada lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Yang populer tampaknya terpaku kepada Karhutla, kebakatan hutan dan lahan.

Dalam konteks ini saya berpandangan bahwa alokasi anggaran untuk BNPB mustilah ditambah, karena yang sudah menguat gejalanya adalah sudah beberapa kali terjadi kebakaran pada TPA sampah sejak akhir Juni  lalu... Jika musim kemarau panjang dan ganas atau disebut El Nino Godzila ini berlangsung diperkirakan hingga awal tahun 2027 (Januari-Februari 2027) maka alokasi penanganan kebakaran mustilah dikonsolidasikan menjadii KahutlAMPAH. Dengan istilah baru, Karhutlampah, ini maka konsekuensinya alokasi anggaran mustilah disisipkan ke dalam APBN Tahun 2026 hingga 2027.. 

Alokasi penangan kebakaran KarhutlAMPAH bukan penangan an sich tetapi juga mencakup penyebaran informasi untuk kewaspadaan pada instansi terkait dengan pengendalian kebakaran sampah kepada khalayak luas; utamanya pemantauan yang teratur terhadap setiap TPA sampah di negri ini dalam konteks potensi kebakaran dan ancaman polusi udara dari paparan gas buang sampah terbakar berupa dioksin.

Adapun argumentasi/ alasannya, ialah: alokasi anggaran APBN Tahun 2026 untuk penanganan kebakaran TPA  sampah tidak jelas gamblang.

Tidak tampak bahwa Pemerintah menetapkan pos alokasi khusus spesifik bernama "anggaran penanganan kebakaran TPA" di dalam APBN 2026. Penanganan masalah darurat dan pencegahan kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diserap melalui alokasi penanganan darurat bencana nasional sebesar Rp53–60 triliun serta alokasi sektor persampahan. 

Sebagai informasi kami mencatat bahwa pada yahun 2023 telah terjadi kebakaran sebanyak 30 TPA terbakar.

Rincian Anggaran Pendukung Penanganan TPA di APBN 2026

Dana Darurat Bencana Nasional: Disiapkan alokasi sekitar Rp53–60 triliun yang dikelola melalui Dana Siap Pakai BNPB guna merespons keadaan darurat termasuk bencana lingkungan dan kebakaran TPA.  {ada sektor Persampahan pada Kementerian PU: dialokasikan dana investasi sebesar Rp1,24 triliun yang porsi tertingginya difokuskan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala kota serta rehabilitasi dan optimalisasi TPA agar meminimalkan risiko penumpukan residu pemicu kebakaran. 

Kementerian Lingkungan Hidup: Memperoleh pagu anggaran sekitar Rp1,39 triliun yang difokuskan pada program pengendalian pencemaran, penghentian praktik open dumping, serta penerapan standar operasional minimum TPA. 

Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Menteri LH: Anggaran 2026 Naik 29 Persen, Pemerintah Ingin ... 7 Sep 2025 — “Distribusi anggaran Tahun 2026 telah disusun untuk mendukung manajemen, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim,” dst.

Menteri Lingkungan Hidup mengumumkan kenaikan anggaran tahun 2026 sebesar hampir 29 persen, dari Rp1,083 triliun menjadi Rp1,396 triliun. Pemerintah ingin memaksimalkan dana tambahan tersebut untuk fokus pada program prioritas nasional, yaitu pengelolaan sampah secara optimal dan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Fokus Penggunaan Anggaran

Pengelolaan Sampah: Memperkuat sistem pengolahan sampah, termasuk mendorong pengelolaan berbasis masyarakat di berbagai daerah.

Pengendalian Iklim: Menjalankan program nyata untuk mengendalikan perubahan iklim dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Penguatan Agenda Strategis: Memperluas ruang gerak kebijakan perlindungan lingkungan hidup agar masuk dalam arus utama pembangunan nasional.

Perlulah dicatat bahwa dampak musim kemarau ganas ini tidak saya singgung kepada alokasi penanganan kekeringan air, karena sudah cukup sering diantisipasi oleh pemerintah... dengan kalimat lain, tata kelolanya sudah dapat diantipasi karena lokasinya sudah tepetakan oleh BNPB khususkbya BDPB tertentu.Hal ini berbeda dengan terbakarnya TPA sampah yang rasanya belum diantisipasi oleh setiap pemerintah daerah sehingga butuh turun tangan, seperti hanya pada terbakarnya TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang.

Dengan ilustrasi maupun informasi di atas, maka Biotani Bahari Indonesia mendesak yaitu:

1. Adanya penambahan alokasi anggaran karhutla menjadi KarhutlAMPAH (kebakaran hutan, lahan dan  sampah) pada APBN 2026 yang sedang berjalan ini hingga APBN 2027 dengan BNPB sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengguna anggarannya

Berapakah alokasi jumlahnya?

Tidak terdapat usulan angka yang pasti tetapi saya menganjurkan agar total biaya penanganan kebakaran TPA sampah yang terjadi pada tahun 2023 - yaitu sekitar 30 TPA di Indonesia *Siaran Pers Biotani Bahari Indonesia, 20 Juni 2026) sebagai data dasar (baseline data) dan disesuaikan dengan situasi dewasa ini,

2. Penambahan cakupan tugas pada KLH/BPLH khusus untuk pemantauan terhadap setiap TPA di Indonesia agar dapat sedini mungkin mencegah terjadinya kebakaran. Ini tidak mungkin begitu saja diserahkan kepada pokok kalimat Fokus Penggunaan Anggaran di KLH/ BPLH tahun 2026  yaitu “termasuk mendorong pengelolaan berbasis masyarakat di berbagai daerah” seperti tertulis pada uraian sebelumnya 

Demikian desakan yang kami pandang sangat penting agar segera diserasikan sebagai tambahan poin baru pada Program Prioritas Dengan Alokasi Dana Khusus pada APBN 2026 hingga 2027. Hal ini mengingat bahwa El Nino Godzila diprediksi baru akan berakhir pada Januari atau Februari 2027 yad.

Demikian usulan kami,

Riza V, Tjahjadi

Direktur Eksekutif

Lampiran

Isu terbakarnya TPA Rasau Jaya di Kalimantan Barat, status pada hari Kamis 6 Agustus 2026  di Grup WA Dewan Persampahan Nasional

ya

Bona Tua (Infid) Bagiul Hadi (Fitra) Victoria Fangidae (Prakarsa) & Abd. Wahid (moderator)

kerangka acuan ngobrol bareng (disusun oleh Infid)

Nomor: 108/SK/INFID/ED/VIII/2026    

Perihal: Undangan Peserta  

Lampiran: Term of Reference 

Kepada Yth. 

Pimpinan Organisasi/Lembaga  

[Terlampir] 

di Jakarta 

Dengan hormat, 

Berkaitan dengan akan disampaikannya pidato kenegaraan dan Nota RAPBN 2027 menjelang Hari 

Kemerdekaan Indonesia, INFID bersama PRAKARSA, Yappika-ActionAid, dan jaringan masyarakat 

sipil daerah menginisiasi diskusi lintas organisasi untuk membaca dan merespons arah kebijakan 

fiskal 2027 secara awal, sekaligus merumuskan poin-poin masukan bersama menjelang 

penyampaian resmi Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden. 

Pemerintah dan DPR telah membahas dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 

Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Dokumen ini mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, 

Sejahtera Lebih Cepat”, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5% dan rencana disiplin 

anggaran yang lebih ketat melalui penekanan defisit pada kisaran 1,80–2,40% PDB. Namun, 

kebijakan fiskal dan keuangan publik tidak boleh dipandang sebatas hitungan teknis makroekonomi 

yang netral. Ketika disiplin defisit menekan ruang fiskal untuk perlindungan sosial, kesehatan, 

pendidikan, serta infrastruktur perawatan publik (public care systems), dampak terberatnya kerap 

diserap oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. 

Dokumen KEM-PPKF 2027 memberi gambaran awal sekaligus ruang bagi masyarakat sipil untuk 

membangun catatan kritis. Untuk itu, kami mengundang Ibu/Bapak untuk hadir dalam Ngobrol 

Bareng APBN 2027 untuk Siapa di Tengah Pengetatan Fiskal dan Krisis Layanan Publik yang 

akan dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2026 

Waktu : 12.30 - 16.30 WIB (Diawali dengan makan siang bersama) 

Tempat : Kantor INFID, Jl. Jati Padang Raya Raya Kav.3 No.105, Jati Padang, Ps. Minggu, 

Jakarta 

Demikian undangan ini kami sampaikan. Untuk konfirmasi kehadiran, dapat melalui 

https://s.id/Konfirm-Ngobrol Bareng APBN2027 paling lambat pada 6 Agustus 2026. dan informasi 

melalui Rahma (0857-4970-8526).  Atas perhatian, kerja sama, dan kesediaan Ibu/Bapak, kami 

ucapkan terima kasih.

I. LATAR BELAKANG 

Pada 16 Agustus 2026, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan menyampaikan Pidato 

Kenegaraan sekaligus Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (RAPBN) Tahun 2027 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Momentum ini menjadi 

titik penting bagi masyarakat sipil untuk mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah, khususnya 

sejauh mana APBN 2027 berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara, keadilan sosial, 

keadilan gender, serta tata kelola anggaran yang partisipatif dan akuntabel. 

Sebagai langkah awal sebelum pidato resmi tersebut disampaikan, Pemerintah dan DPR telah 

membahas dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 

Tahun 2027. Dokumen ini mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, 

dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5% dan rencana disiplin anggaran yang lebih ketat 

melalui penekanan defisit pada kisaran 1,80–2,40% PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan 

mendukung 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup 60 program kerja, 

dengan penekanan pada ketepatan sasaran bantuan sosial berbasis Data Terpadu Socio-Ekonomi 

Nasional (DTSEN) serta penajaman belanja Kementerian/Lembaga (K/L). 

Namun, kebijakan fiskal dan keuangan publik tidak boleh dipandang sebatas hitungan teknis 

makroekonomi yang netral. Sebagaimana ditegaskan dalam wacana global keadilan pajak (Tax 

Justice Network: "Public finance is feminist terrain"), keuangan publik merupakan medan utama 

perjuangan keadilan sosial dan gender. Keputusan anggaran dan kebijakan perpajakan secara 

langsung menentukan siapa yang membayar (who pays), siapa yang diuntungkan (who benefits), 

dan siapa yang menanggung beban ketika alokasi belanja publik atau layanan dasar dikurangi (who 

bears the costs). 

Ketika disiplin defisit menekan ruang fiskal untuk perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, serta 

infrastruktur perawatan publik (public care systems), dampak terberatnya kerap diserap oleh 

perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Di tingkat daerah, pengetatan ruang fiskal nasional 

berdampak langsung pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan kemampuan APBD dalam 

menyediakan layanan publik yang memadai. Ketimpangan antar wilayah serta beban kerja 

perawatan tak berbayar (unpaid care work) di ranah domestik dan komunitas lokal berisiko 

meningkat apabila kebijakan fiskal tidak responsif terhadap realitas daerah. 

II. TUJUAN KEGIATAN 

1. Membedah arah dan asumsi kebijakan fiskal dalam KEM-PPKF 2027 sebagai basis 

RAPBN 2027, khususnya postur makro fiskal, delapan klaster Program Kerja Prioritas 

Nasional, dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga. 

2. Menganalisis kebijakan penerimaan dan belanja negara melalui perspektif Keadilan 

Pajak (Tax Justice) dan Keadilan Gender (Feminist Terrain), untuk memastikan APBN 

2027 membiayai sistem perawatan publik, perlindungan sosial transformatif, dan tidak 

memindahkan beban fiskal kepada perempuan dan kelompok rentan. 

3. Mengevaluasi dampak kebijakan fiskal nasional dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap 

kapasitas fiskal pemda, penyelenggaraan layanan publik dasar, dan pemenuhan hak warga 

di tingkat lokal/daerah. 

4. Merumuskan poin-poin catatan kritis dan rekomendasi bersama masyarakat sipil (pusat 

dan daerah) menjelang penyampaian resmi Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh 

Presiden. 

III. HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT) 

1. Dokumen Catatan Kritis Masyarakat Sipil atas KEM-PPKF dan Arah RAPBN 2027 yang 

mengintegrasikan perspektif keadilan sosial, keadilan gender, dan kepentingan daerah. 

2. Pernyataan Sikap / Siaran Pers Bersama sebagai bahan advokasi media menjelang 

Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2026. 

3. Terbangunnya ruang konsolidasi dan kesepahaman antara gerakan masyarakat sipil isu 

fiskal di tingkat pusat dan daerah.

Sesi Pemaparan Narasumber Bona Tua (INFID) - Bedah Asumsi Makro KEM-PPKF 2027 & Perspektif HAM 

1. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5% dan penekanan defisit pada kisaran 1,80–2,40% PDB, sejauh mana KEM-PPKF 2027 memberi ruang bagi pemenuhan hak-hak dasar warga negara (pendidikan, sosial)? 

2.  kesehatan, dan jaminan 

Apakah ambisi disiplin defisit ini berisiko mengorbankan belanja pembangunan yang berperspektif HAM demi mengejar target efisiensi jangka pendek? 

3. Bagaimana konsistensi antara 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan kewajiban negara dalam melindungi kelompok miskin dan marjinal? 

Victoria Fanggidae (The PRAKARSA) - Keadilan Pajak & Perlindungan Sosial 

1. Bagaimana menilai strategi penerimaan negara dalam KEM-PPKF 2027? Apakah instrumen perpajakan yang dirancang sudah menganut prinsip keadilan (progressive taxation) atau justru masih membebani 

konsumen dan kelompok menengah-bawah? 

2. Di tengah transisi pemanfaatan Data Terpadu Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN), apa saja celah atau risiko ketidaktepatan sasaran (exclusion/inclusion errors) dalam alokasi bantuan sosial dan perlindungan sosial transformatif tahun 2027?

Nila Wardani (RUMPUN Indonesia) 

1.  Pajak apa saja yang menjadi tanggung jawab perempuan dan bagaimana beban pembayaran pajak 

kehidupan perempuan? 

2. Ketika ruang fiskal tertekan oleh pengetatan anggaran, - Layanan Publik Dasar & Sistem 

Perawatan/Gender bagaimana dampaknya terhadap layanan publik (public care systems)?

3. Sejauh mana kebijakan belanja K/L dalam KEM-PPKF 2027 telah memperhitungkan ketimpangan gender dan beban kerja perawatan tak berbayar (unpaid care work) yang selama ini sebagian besar ditanggung oleh perempuan?

Badiul Hadi (Seknas FITRA) - Transmisi Fiskal Pusat-Daerah & Dampak APBD 

1. Bagaimana proyeksi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027 memengaruhi kapasitas fiskal APBD dalam membiayai layanan dasar warga di tingkat kabupaten/kota? 

2.  Langkah-langkah reformasi fiskal daerah apa yang harus didorong agar daerah tidak terjebak dalam krisis kemandirian fiskal dan pengetatan anggaran yang merugikan masyarakat di tingkat lokal?  

 

o0o

Plastik dan Sampah: 

Pantauan bulan Juli 2026 
Oleh: Riza V. Tjahjadi

#INC-5.4 negosiasi Traktat PBB tentang plastik direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026 atau awal 2027 dan mengintegrasikan pembahasan mekanisme pendanaan serta keterkaitan #polusiplastik dengan #keanekaragamanhayati. Juga memantau dan meninjau ulang aturan transparansi pelaporan data siklus hidup plastik agar tidak melemahkan daya ikat traktat; itulah hasil dari HoD di Nairobi awal Juli lalu.

Sebentar lagi akan ada Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility (#EPR), yaitu tanggung jawab yang diperluas dari produsen yang menghasilkan #limbahplastik

Selengkapnya:

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-juli-2026-pdf/289016942

#INC-5.4 #polusiplastik #EPR #limbahplastik

Hanya bagian penutupnya saja ya

Penutup

1. INC-5.4 direncanakan berlangsung akhir tahun 2026 atau awal 2027 dan mengintegrasikan pembahasan mekanisme pendanaan serta keterkaitan polusi plastik dengan keanekaragaman hayati. Juga memantau dan meninjau ulang aturan transparansi pelaporan data siklus hidup plastik agar tidak melemahkan daya ikat traktat. Itu hasil dari HoD di Nairobi awal Juli lalu.

2, Apa yang sudah kukuatirkan - melalui Siaran Pers - pada tanggal 20 Juni silam ternyata terbukti... Pada akhir Juni hingga minggu pertama Juli sebuah TPA sampah terbakar, yaitu TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Sementara itu Finas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang yam[ak mempersiapkan diri intuk mencegah terjadinya kebakaran di TPA Rawa Kucing... Bagiku, mereka tak mau mengulang lagi kisah terjadinya kebakaran di TPA Rawa Kucing itu di tahun 2023 di mana TPA itu terjadi dua kali kebakaran.

3. KLH siapkan aturan produsen wajib biayai pengelolaan sampah plastik

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pengelolaan sampah kemasan plastik yang dihasilkan.

"Sebentar lagi akan ada Peraturan Menteri tentang EPR, yaitu tanggung jawab yang diperluas dari produsen yang menghasilkan limbah plastik. Perusahaan-perusahaan besar sudah menyatakan siap menjalankan kebijakan ini," ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH), Muhammad Jumhur Hidayat saat menghadiri Festival Kali Sabi di Kota Tangerang, Minggu 12 Juli 2026 saat menghadiri Festival Kali Sabi di Kota Tangerang.

Kebijakan ini akan dijalankan melalui pembentukan Packaging Recovery Organization (PRO) sebagai lembaga pengelola sampah berbasis kolaborasi. Dan regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sampah plastik berlangsung secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari sektor industri, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menarik untuk disimak dan dipantau manakala aturan itu sudah tersedia bagi publik.

4. Bea masuk bahan baku plastik diminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 

Ia meminta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait bea masuk 0% bahan baku plastik agar segera terbit. Menurutnya, PMK dibutuhkan untuk menekan inflasi. Airlangga menjelaskan kenaikan harga plastik berpengaruh terhadap inflasi karena digunakan di berbagai produk.

"Beberapa akibat daripada harga packaging yang naik. Nah itu yang tadi kita bahas dengan kita minta supaya PMK-nya segera dikeluarkan karena itu sangat berpengaruh terhadap kontribusi. Karena seluruh makanan kan ada plastic packaging-nya," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor plastik dan barang plastik mencapai US$2,55 miliar (Rp 44,11 triliun/ kurs Rp 17.300 per dolar AS) atau meningkat 1,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara volume impornya mencapai 1,65 juta ton atau meningkat 7,42%.

Walaupun secara kumulatif nilai impor komoditas plastik dan barang plastik meningkat, namun khusus Maret nilainya turun signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartanto saat Konferensi Pers Rilis Data Statistik di Gedung BPS, Jakarta pada Senin (4/5/2026).

"Pada kondisi Maret 2026 ini untuk yang impor plastik itu sebesar US$338,1 juta atau turun secara month-to-month impor plastik itu 14,96%," jelas Ateng.

5. Saat ini pemerintah bersama BPI Danantara terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas PSEL di sejumlah lokasi prioritas. Hal ini sejalan dengan mandat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada fase pertama terdapat 24 perusahaan yang mengikuti proses bidding setelah diseleksi dari ratusan peminat. Di mana perusahaan-perusahaan terpilih ini akan ikut membangun fasilitas pengolah sampah dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari.

"Ini ada 24 (perusahaan). Tapi ini di kota-kota besar gabungan, jadi satu PSEL itu bisa 2-3 kota. Karena dia harus 1.000 ton ke atas," kata Zulhas dalam acara Waste to Energy Talks, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

Dalam pelaksanaannya, fasilitas-fasilitas ini mulai dibangun pada 2026 dan 2027 dengan target rampung sekitar 18 bulan. Sebagai contoh ada pembangunan proyek PSEL di Denpasar Raya, Bali resmi dimulai bulan ini.

"Saya berani 2027-2028 yang waste to energy, yang mengubah sampah jadi energi listrik, bisa kita atasi. Mudah-mudahan Insyaallah," tegasnya. "Ini baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5% lagi. Nah, 77,5% itu yang sampahnya di bawah 1.000 (ton), ada yang 500, 300. Tentu itu penyelesaiannya berbeda karena dia skala ekonominya nggak cukup pakai teknologi ini," papar Zulhas.

Pada sisi lain publik mengetahui bahwa proyek PSEL di Indonesia menarik minat global karena potensi pasar besar dan dukungan pemerintah. Tercatat ada 68 proposal masuk untuk delapan proyek di tahap kedua, menunjukkan potensi pasar yang menjanjikan di Asia Tenggara. 

Nama besar seperti Chandra Asri, Grup Bakrie, dan SUEZ terpilih sebagai pemenang tender untuk mengembangkan proyek PSEL di berbagai wilayah, dengan masing-masing pemenang harus memenuhi persyaratan sebelum resmi menjadi pengembang dan operator. 

Faktor daya tarik proyek PSEL di Indonesia meliputi kepastian pembelian listrik oleh PLN, kontrak tanpa penalti, dan potensi klaim Nilai Ekonomi Karbon, meskipun tantangan tetap ada dalam kesiapan ekosistem pengelolaan sampah nasional. * 

Dari total 85 Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), Denera akhirnya menetapkan delapan mitra pemenang yang masing-masing akan menerima Conditional Letter of Award (CLoA) atau surat penunjukan bersyarat. 

Status tersebut masih mengharuskan seluruh pemenang memenuhi berbagai persyaratan pengadaan sebelum resmi menjadi pengembang dan operator PSEL. 

Nama Besar Muncul sebagai Pemenang Sejumlah nama besar tercatat masuk dalam daftar mitra terpilih untuk pengembangan PSEL tahap kedua. Untuk kawasan Medan Raya, proyek diberikan kepada konsorsium SUEZ Insan Asia yang menaungi perusahaan Indonesia dan Prancis dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.700 ton sampah per hari. 

Di Kabupaten Bekasi, proyek dimenangkan Consortium Everbright Cemerlang Energy (Everbright Harmoni), sedangkan Lampung Raya akan dikembangkan oleh Bumi Biru Indonesia (SUS Indoplas), konsorsium Indonesia-Cina. 

Nama perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), juga masuk dalam daftar pemenang tender melalui entitas anak usahanya yakni PT Chandra Waste Energy. 

Chandra Waste Energy berkolaborasi dengan Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc. dalam konsorsium Masa Depan Energi Indonesia untuk mengembangkan PSEL Serang Raya berkapasitas 1.161 ton per hari. 

6. Apa yang sudah pernah disarankan oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono untuk menanam padi dalam pot pada sekitar tahun 2005 silam, ternyata kini, dengan wahana tempat tumbuhnya akar tanaman padi diterapkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan dengan memanfaatkan galon eks air minum dalam kemasan.

Pemkot Jakarta Selatan meluncurkan program penanaman padi menggunakan 1.200 galon bekas di RPTRA Belimbing, Kelurahan Pasar Minggu, Senin (27/7/2026). Program tersebut menggabungkan upaya memperkuat ketahanan pangan dengan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di kawasan perkotaan.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan program tersebut merupakan implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah. Dalam skema itu, sampah organik diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik berupa galon bekas dimanfaatkan sebagai media tanam.

"Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 mengenai pemilahan sampah. Sampah organik diolah menjadi pupuk untuk tanaman padi, sedangkan sampah anorganik seperti galon bekas dimanfaatkan sebagai media tanam," kata Syafrin.

Menurut dia, inovasi tersebut menjadi salah satu langkah memanfaatkan lahan terbatas di kawasan permukiman tanpa mengurangi tujuan utama menjaga ketahanan pangan masyarakat. Program ini juga memperlihatkan bagaimana pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dengan kegiatan budi daya tanaman pangan.

Semoga penanaman padi dalam program ini berhasil dipanen dan program ini dapat berlanjut bukan cuma bergantung kepada ada atau tidaknya hanya bergantung kepada galon bekas air minum dalam kemasan saja.

Tangerang,  5 Agustus 2026

o0o

 

Walhi Jakarta, melalui Rapat Kerja, berupaya

Memperkuat Gerakan Kolektif untuk Mendorong Transformasi Jakarta yang Pulih secara 

Ekologis dan Berkeadilan Ruang 

Sekilas foto-foto pada hari pertama dan kedua

Hanya separuh saja (14 dari total 27 lembaga) anggota Walhi Jakarta yang hadir dan berpartisipasi aktif selama dua hari itu

1. Latar Belakang 

Jakarta sedang memasuki fase perubahan yang menentukan. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota 

negara, Jakarta diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 

(Republik Indonesia, 2024). Perubahan status ini akan memengaruhi arah pembangunan, tata 

ruang, investasi, serta hubungan dengan wilayah sekitarnya. Namun, berbagai persoalan ekologis 

yang telah berlangsung selama bertahun-tahun belum menunjukkan perbaikan berarti. 

Tekanan terhadap ruang kota terus meningkat. Sekitar 79 persen wilayah Jakarta telah menjadi 

kawasan terbangun, sedangkan ruang terbuka hijau baru mencakup sekitar 9 persen dari luas 

wilayah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025). Pencemaran udara masih menjadi ancaman bagi 

kesehatan warga, terutama akibat emisi transportasi dan sumber pencemar lainnya. Pada saat yang 

sama, hasil pemantauan menunjukkan bahwa 80 persen titik air sungai berada dalam kategori 

cemar sedang, sementara sebagian titik air tanah telah masuk kategori cemar berat (Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, 2025). 

Jakarta juga terus menghadapi banjir, rob, dan penurunan muka tanah. Rata-rata laju penurunan 

muka tanah mencapai 5,71 sentimeter per tahun dan dominan terjadi di Jakarta Utara serta Jakarta 

Barat (Handika, Widodo, dan Pravitasari, 2024). Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan 

masyarakat pesisir, terutama ketika pembangunan terus diarahkan menuju pesisir dan pulau-pulau 

kecil. Konflik ruang di Gugusan Pulau Pari memperlihatkan bagaimana pengembangan pariwisata 

dan penguasaan ruang pesisir dapat mengancam ekosistem, wilayah tangkap nelayan, serta ruang 

hidup masyarakat. 

Persoalan serupa terlihat dalam pengelolaan sampah. Timbulan sampah Jakarta telah mencapai 

ribuan ton setiap hari, sementara kebijakan masih banyak bertumpu pada pengangkutan dan 

pengolahan di hilir. Kasus RDF Plant Rorotan menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas 

pengolahan tanpa keterbukaan informasi, pengawasan, dan partisipasi warga berpotensi 

menimbulkan pencemaran serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

 

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa transformasi Jakarta tidak cukup diukur melalui 

pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau status kota global. Transformasi Jakarta 

harus diarahkan pada pemulihan ekologis, perlindungan ruang hidup, pengurangan ketimpangan, 

serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Dalam situasi tersebut, WALHI Jakarta memiliki peran penting untuk memperkuat gerakan 

lingkungan hidup melalui pengorganisasian masyarakat, pendidikan kritis, kaderisasi, kampanye 

publik, produksi pengetahuan, dan advokasi. Mandat Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup 

WALHI Jakarta pada 1-2 Agustus 2026 perlu diterjemahkan ke dalam strategi, sasaran, program, 

pembagian peran, dan bentuk kolaborasi yang jelas untuk periode 2026–2030. 

Oleh karena itu, Rapat Kerja Daerah WALHI Jakarta diselenggarakan untuk mempertajam mandat 

PDLH, menyusun rencana kerja empat tahun, serta membangun komitmen bersama antara 

Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, anggota, komunitas terdampak, dan jaringan pendukung 

WALHI Jakarta. 

2. Tujuan 

Berdasarkan Pasal 36 Statuta WALHI, Rapat Kerja Daerah dilaksanakan sebagai forum 

sinkronisasi program WALHI daerah. Secara khusus, Rapat Kerja Daerah WALHI Jakarta 

bertujuan untuk:

 

1. Mempertajam strategi pelaksanaan mandat Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) 

WALHI Jakarta. 

2. Menyusun arah, prioritas, dan rencana kerja WALHI Jakarta untuk periode 2026–2030. 

3. Merumuskan rencana kerja tahunan WALHI Jakarta sebagai bagian dari pelaksanaan 

rencana kerja empat tahun. 

4. Membangun pembagian peran dan kolaborasi antara Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, 

anggota, dan jaringan pendukung WALHI Jakarta. 

5. Menyepakati indikator capaian serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program organisasi. 

3. Hasil yang Diharapkan 

Rapat Kerja Daerah ini diharapkan menghasilkan: 

1. Rumusan strategi pelaksanaan mandat PDLH WALHI Jakarta periode 2026–2030. 

2. Dokumen rencana kerja empat tahun WALHI Jakarta periode 2026–2030 yang terarah, 

terukur, relevan, dan akuntabel. 

3. Rencana kerja WALHI Jakarta untuk tahun pertama periode kepengurusan 2026–2030. 

4. Pembagian peran dan komitmen kolaborasi antara Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, 

anggota, dan jaringan pendukung dalam pelaksanaan kerja-kerja WALHI Jakarta. 

5. Rumusan indikator capaian serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program. 

Lihat juga

https://jakarta.hallo.id/even/23017455599/rapat-kerja-daerah-walhi-jakarta-2026-menyusun-strategi-pemulihan-ekologis-dan-keadilan-ruang-menuju-jakarta-berkelanjutan

Resum

Mandat PDLH  X  WALHI Jakarta periode 2026-2030

 

Tetapi hanya sebagian saja (alias bocor alusss), ya:

1. Komisi Program

 

a. Pengelolaan Sampah Darat, Laut, dan Pesisir 

● Memperkuat sistem pemilahan dan pengelolaan sampah berbasis 3R dan ramah lingkungan. 

● Meningkatkan pengawasan pengelolaan sampah melalui kolaborasi lintas lembaga. 

● Mendorong pemantauan alur sampah dari hulu hingga hilir. 

● Meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai dampak perubahan iklim terhadap 

kesehatan.

 

b. Transisi Energi 

● Menyusun peta jalan (roadmap) energi baru terbarukan (EBT). 

● Mengidentifikasi potensi energi terbarukan di Jakarta. 

● Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi operator energi terbarukan. 

● Menguatkan konsolidasi gerakan lingkungan berbasis kampus dan mengawal implementasi 

green campus.

 

c. Tata Kelola Ruang 

● Melakukan review RTRW sesuai dinamika pertumbuhan kota. 

● Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai zonasi. 

● Mengintegrasikan data spasial lintas sektor. 

● Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ruang. 

d. Perlindungan Pesisir 

● Mengembangkan perlindungan pantai berbasis alam dan teknologi. 

● Melakukan pemetaan ulang wilayah pesisir. 

● Membangun kolaborasi dengan komunitas pesisir terdampak. 

● Memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap abrasi, pencemaran, dan krisis iklim. 

e. Kebencanaan dan Program Strategis Nasional 

● Memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana. 

● Menyediakan layanan kemanusiaan yang inklusif bagi korban bencana. 

● Menyelenggarakan pelatihan manajemen bencana dan penguatan unit rescue. 

o0o

SDG12 & SDG13 penggembira lokalan songsong ECOSOC' HLPF on SustainableDevt & Agenda SDG2030

Halo teman"

Ijinkan saya berbagi, ya

Forum Politik Tingkat Tinggi PBB yang diselenggarakan oleh ECOSOC tentang pembangunan berkelanjutan akan dibuka (besok) tanggal 7 Juli 2026 (waktu) di New York Amrik. Forum ini diperuntukan bagi kepala delegasi anggota PBB dan para pembuat kebijakan. Segmen tingkat menteri pada forum ini dijadwalkan akan berlangsung pada medio Juli 2026.

Forum akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 15 Juli bulan ini dengan maksud untuk menjajaki kemajuan dari Agenda 2030. Tahun ini forum ini bertema khusus yaitu: Transformative, equitable, innovativevand coordinated. Actions for the 2030 Agenda for Sustainable Devt and its SDGs for a sustainable future for all.

Tahun 2026 ini forum ini diselenggarakan oleh Ecosoc yang secara khusus meninjau SDGs 6 (Clean Water and Sanitarion) SDGs 7 (Affordable and Clean Energy), SDGs 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDGs 11 (Sustainable Cities and Communities) dan SDGs 27 (Partnership for Goals).

Dalam forum ini terdapat acara presentasi Tinjauan Nasional secara Sukarela. Tahun ini ada 36 negara yang akan presentasi tetapi bukan Indonesia. Indonesia sudah melakukan presentasi pada 25 Juli tahun lalu; keknya oleh Bappenas, ya? Dan Indonesia adalah salah satu negara yang sudah empat kali melakukan presentasi yaitu tahun 2017, 2019, 2021 dan 2025.

Itu perspektif global dan nasional tsb di atas... Saya di sini berbagi pandangan lokalan dan sempit yaitu ulas sekilas SDG12 dan SDG 13 dalam konteks Pertanian Organik... Meskipun tidak dalam agenda forum ECOSOC tahun ini tetapi bagi saya acting locally for global impact: where young farmers' organic farming should sustains biodiversity adalah penting lantaran UNEP biodiversity loss adalah salah satu dari tiga krisis besar yang dihadapi manusia di planet bumi.

Monggo disimak jika anda punya longgar waktu

Tiga perempuan dukun tani di wilayah program PAN Indonesia/ Biotani di Sumatera Barat

klik:

https://biotaniindonesia.blogspot.com/2026/06/sdg-12-dan-13-pada-pertanian-organik.html

Atau

https://www.slideshare.net/slideshow/sdg-12-dan-sdg-13-pada-pertanian-organik-pelaku-petani-muda-pdf/288302553

Ulas sekilas SDG 12 dan SDG 13 dalam konteks regenerasi petani organik

Pada Rab, 24 Jun 2026, 10.15, Siti Khoirun Ni'mah <snimah@infid.org> menulis:

Dear Bung Riza,

Terima kasih untuk responnya.

Untuk advokasi mengenai SDGs masih berlangsung. Terakhir Sekretariat INFID mengeluarkan people scorecard capaian SDGs di tahun 2025. Saat ini Sekretariat juga memantau forum HLPF di New York. 

Untuk Pokja dalam lingkup anggota, SDGs berada di semua POKJA karena ada interseksionalitas SDGs di semua topik baik SDA, Ketimpangan, Keadilan Sosial, maupun Demokrasi. 

Sementara itu mengenai update perkembangan SDGs, selain mekanisme pelaporan terus berjalan juga sudah dimulai inisiatif Post 2030 sejalan dengan agenda di PBB. 

Demikian Bung Riza untuk sekilas updatenya.

Salam,

Ni'mah

On Mon, 22 Jun 2026 at 14:53, Riza V. Tjahjadi <biotani@gmail.com> wrote:

Tks infonya Mbak Direktur 

Adakah Pokja yang khusus mengerjakan SDG ala OMS di lingkup Infid?

Apa kabarnya saat ini samen werken dengan Bappenas ttg SDG di Indonesia?

Tks  ya

Salam lestari,

Riza V. TJAHJADI

Biotani Bahari Indonesia/ PAN Indonesia

Pada Jum, 19 Jun 2026 09.52, Siti Khoirun Ni'mah <snimah@infid.org> menulis:

Dear teman-teman,

Berikut informasi mengenai High Level Political Forum on Sustainable Development. Silahkan memantau perkembangannya.

Terima kasih dan salam,

Ni'mah

---------- Forwarded message ---------

From: 'UN DESA Voice' via Office INFID <office@infid.org>

Date: Thu, 18 Jun 2026 at 21:29

Subject: [Office-INFID] Announcement: Three Weeks to go! Countdown to the HLPF

To: <office@infid.org>

⏳ The Countdown is on: The High-level Political Forum on Sustainable Development 2026 begins in just 3 weeks!

A key opportunity to assess progress, share solutions, and accelerate action toward achieving the Global Goals. With only four years remaining to deliver on the 2030 Agenda, the Forum will bring together governments, stakeholders, and partners to advance transformative action and sustainable development for all.

🔗 More information: hlpf.un.org/2026; and Programme: bit.ly/HLPF2026-Programme  

🔎 Spotlight on SDG 6; SDG 7; SDG 9; SDG 11; and SDG 17

📍Voluntary National Reviews -VNRs; VNR Labs; Special events; On-site, off-site & virtual side events; and Exhibitions

Plastik dan Sampah:

Pantauan bulan Juni 2026

Oleh: Riza V. Tjahjadi

#Pilahsampah di sumbernya adalah salah satu prioritas Kelola sampah Jakarta saat ini. Sembilan tahun lalu saya sudah sarankan itu kepada Tim Sukses Anies-Sandi.

#TPAterbakar akibat cuaca panas terjadi di akhir Juni lalu, yaitu #TPAJatiwaringin di Mauk Tangerang... Ini yang saya kuatirkan dalam Siaran Pers saya tertanggal 20 Juni silam.

#beamasukbahanbakuplastik nol ... waah kapan #polusiplastik berkurang drastis?

Selengkapnya Pantauan bukan Juni 2026 ini, silahkan klik:

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-juni-2026-pdf/288385175

Di sini saya tampilkan hanya bagian:

Penutup

1. Pilah sampah di sumbernya adalah salah satu prioritas Kelola sampah Jakarta saat ini. Sembilan tahun lalu saya sudah sarankan itu kepada Tim Sukses Anies-Sandi.

 Gerakan Pilah Sampah Belum Berdampak Signifikan, Pemprov DKI Fokus Benahi Sistem itu infotmasi pada akhir Mei, tatapi pada bulan Juni tampak sudah tampil beberapa anjuran melalui tindak nyata di beberapa acara yang diselenggarakan okeh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sekadar tengok ke belakang:

Pilah sampah yang saya sarankan kepada Timses Anies-Sandi pada 9 tahun silam, yaitu

Saran/ Usul Terdapat banyak peluang bagi masyakarat, juga korporat untuk turut mengelola sampah di timbulannya. 

1. Pendampingan untuk upaya pengurangan jumlah sampah pada sumbernya. 

2. Pelatihan daur-ulang, dan daur guna, khususnya pengembangan disain yang kreatif bagi produk sampah yang akan didaur-ulang, atau daur-guna. 

3. Revitalisasi unit pengolah kompos di Pasar Induk Buah dan Pasar Induk Sayuran di Kramat Jati Jakarta Timur. 

4. Pengadaan hingga oprasionalisasi unit-unit pengolah kompos di pasar Jaya di DKI Jakarta. 

5. Pengelolaan sampah di timbulan pada sumbernya di Hotel & Restoran, Bandara Soeta dan Bandara Halim PK, Pelabuhan, dan pemukiman tertentu. 

Upaya ini secara garis besar adalah membuka peluang/ mengajak semua pihak untuk mengembangkan strategi Mencegah sampah Mengalir ke Laut, sekaligus mengurangi beban jumlah/ volume sampah rumah tangga ke pembuangan sampah ke TPA/ TPST.

 Terima kasih, 2 Agustus 2017

Sumber: Lihat: SAMPAH JAKARTA usul Genjot Pengelolaan di tempat kepada Tim Sinkronisasi Anies-Sandiaga Uno pada 3 Agustus 2017 dari data 12 Juli 2017. Presentasi Riza V. Tjahjadi, anggota Dewan Sampah Nasional.

https://www.slideshare.net/slideshow/sampah-jakartausulgenjot-pengelolaan-di-tempat-kepada-tim-sinkronisasi-aniessandiaga-unoo-diskusi-publik-030917/78560758

2. TPA terbakar akibat cuaca panas terjadi di akhir Juni lalu, yaitu TPA Jatiwaringin di Mauk Tangerang... Ini yang saya kuatirkan dalam Siaran Pers saya tertanggal 20 Juni silam.

Kata Kepala DLHK Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat, dilansir Antara, Selasa (30/6/2026) mengatakan dugaan awal titik kemunculan api diketahui terjadi sejak pagi. Petugas TPA Jatiwaringin melihat kemunculan asap dari sebelah utara lokasi penimbunan sampah tersebut.

Menurut dia, kondisi kebakaran diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem dengan suhu panas dari matahari dan angin kencang yang memicu rambatan api lebih luas.

3. Sekitar 50 persen sampah di Indonesia merupakan sampah organik yang masih dapat diolah

Dalam Dialog Indonesia Punya Kamu yang bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional” yang diselenggarakan oleh UGM dan Garuda TV di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Jumat (12/6), sekitar 50 persen sampah di Indonesia merupakan sampah organik yang masih dapat diolah, sementara 25 persen lainnya berpotensi didaur ulang. Adapun sampah residu yang tersisa dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui teknologi pembangkit listrik.

Sekedar catatan: Page 25 Pantauan Terhadap sampah basah 10 Juli 2017 Target tengok lokasi sampah terbesar Komposisinya. Pada sampah (khusus) Jakarta: Sampah basah (70-an % dari total sampah perhari)

pada tahun 2017; lihat https://www.slideshare.net/slideshow/sampah-jakartausulgenjot-pengelolaan-di-tempat-kepada-tim-sinkronisasi-aniessandiaga-unoo-diskusi-publik-030917/78560758

Meski peluangnya besar, pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya pada skala industri. Karena itu, pemerintah terus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, lembaga riset, dan mitra internasional guna mempercepat hilirisasi hasil penelitian terkait pengolahan sampah ini.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Dr. Mohammad Fauzan Adziman, S.T., M.Eng menuturkan perguruan tinggi memiliki kontribusi besar dalam pengembangan riset pengelolaan sampah dan energi. “Dalam pemetaan yang dilakukan kementerian, UGM menjadi salah satu institusi dengan jumlah penelitian terbanyak pada bidang tersebut,” katanya.

Menurut Fauzan, keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga menjadi langkah paling mendasar untuk memastikan proses pengolahan dapat berjalan secara optimal. Untuk mendukung hal tersebut, perguruan tinggi didorong terlibat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa secara langsung.

4. Plastik diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis

Plastik diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis muncul dalam dua upaya di dua lokasi di Jawa Tengah.

Pertama, BRIN dan KSM Bantul Luncurkan PETASOL, BBM Alternatif dari Limbah Plastik

Kedua, ialah Terapkan Teknologi Prolisis, Kendal Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar Petasol

Di wilayah Bantul, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pilah Berkah Bantul meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) alternatif setara solar bernama PETASOL di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Produk PETASOL di Bantul merupakan hasil pengolahan limbah plastik low value menggunakan teknologi pirolisis Fast-Pyrolysis Technology (Fastpol).

Di wilayah Kendal, melalui teknologi pirolisis multi kondensor gen 50, Pemerintah Kabupaten Kendal berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar petasol.

Disampaikan, pihaknya telah menganggarkan lima unit mesin teknologi Pirolisis pada 2026, yang nantinya akan diberikan kepada desa yang TPS3R-nya benar-benar aktif.

“Melalui kegiatan ini, harapannya akan menambah semangat desa-desa dalam pengelolaan sampah, dan tentunya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing,” harapan dari Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari.

“Harapan kami, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) dengan teknologi Porolisis yang ada di Desa Margorejo ini dapat dioperasionalkan dengan manajemen yang baik, dan bisa berkelanjutan, sehingga desa-desa yang lain nantinya bisa melakukan pengelolaan sampah di desanya masing-masing,” tutur bupati, pada peluncuran manajemen sampah dengan teknologi porolisis multi kondensor gen 50, di Bumdes Mujiberkah Desa Margosari, Kecamatan Cepiring, Kamis (11/6/2026).

5. Penanganan sampah laut dalam seminar dan aksi lapang

Penanganan sampah laut yaitu Seminar Lingkungan “Suara Lokal, Aksi Nyata: Bersama Mengatasi Pencemaran Laut” yang diselenggarakan pada Sabtu, 13 Juni 2026 pkl. 12.30-16.00. Seminar ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut,

Adapun yang aksi adalah: KKP-DANA kumpulkan 317 kilogram sampah di Pantai Petitenget. Aksi ini adalah kolaborasi  antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan DANA berhasil mengumpulkan 317,3 kilogram sampah dalam kegiatan konservasi pesisir di Pantai Petitenget, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Asi ini bertajuk "Turn the Tide: Waste to Waves, Langkah Kecil yang Terkumpul, Akan Membawa Gelombang Perubahan" yang melibatkan lebih dari 500 peserta tersebut, menjadi bagian dari rangkaian pra-acara Ocean Impact Summit (OIS) 2026 dalam rangka memperingati World Ocean Day dan Coral Triangle Day yang jatuh pada Juni

Selain itu dalam konteks penanganan sampah laut ada pula yang mengurai wacana yaitu Kolaborasi Menahan Sampah Sebelum ke Laut yang ditulis oleh oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kerja Sama dan Hubungan Lembaga 

6. BM Bahan Baku plastik nol

Pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional dalam perspektif perekonomian global yang masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal II dan semester II-2026. 

Yang terkait dengan plastik maka dalam stimulus itu: [K]eempat, pemerintah meluncurkan sejumlah insentif untuk sektor industri. Salah satunya berupa bea masuk nol persen atas impor nol persen atas bahan baku plastik. 

Tidak ada ilustrasi dalam berita yang ditulis oleh Kompas terkait dengan situasi impor bahan baku plastik. Melalui Google diperoleh gambaran, sebagai berikut

AI Overview                 

Indonesia sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik. Sepanjang Januari-Maret 2026, nilai impor plastik nasional mencapai Rp 44,1 triliun. Negara pemasok terbesar adalah China, didatangkan bersama Amerika Serikat, India, dan negara Afrika.Berikut adalah fakta dan kebijakan terkini terkait plastik impor:

1. Jenis Bahan Baku Impor Indonesia mengimpor berbagai jenis polimer dan bahan baku mentah (seperti naphtha) untuk menopang sektor manufaktur, otomotif, tekstil, hingga makanan dan minuman. Jenis yang paling dominan diimpor meliputi: Polipropilena (PP)Polietilena (PE), termasuk HDPE dan LLDPE

2. Kebijakan Tarif & Harga Terbaru

[] Pemerintah sempat membebaskan bea masuk impor (menjadi 0%) selama enam bulan untuk sejumlah produk dan bahan baku plastik seperti HDPE, LLDPE, PP, dan PE. 

[] Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan lonjakan biaya produksi akibat terganggunya rantai pasok global (seperti konflik di Timur Tengah) dan menjaga stabilitas harga barang konsumsi dalam negeri.

3. Regulasi Sampah Plastik

[] Di sisi lain, pemerintah memperketat aturan mengenai impor limbah/sampah plastik.

[] Kementerian Lingkungan Hidup menegakkan larangan impor sampah plastik untuk mencegah kerusakan lingkungan. Namun, pelaku industri daur ulang sempat menyuarakan tantangan kesulitan mencari pasokan bahan baku yang bersih di dalam negeri akibat belum optimalnya pemilahan sampah dari sumbernya.

Jika Anda membutuhkan data bea masuk, perizinan, atau regulasi ekspor-impor yang lebih spesifik, Anda dapat merujuk ke portal resmi Sistem INSW atau memantau regulasi terbaru melalui JDIH Kementerian Perdagangan.

Hmmm... dalam pandanganku belum tampak strategi bersama untuk mengurangi polusi plastik secara nasional komprehensif dari para pihak penyusun kebijakan dari perencanaan, produksi dan konsumsi yang mengurangi secara nyata polusi plastik di planet bumi nusantara ini.

7. Ilmuwan siap dukung informasi ilmiah mengapa perlu traktat PBB tentang plastik bagi juru runding maupun pihak-pihak yang peduli terhadap polusi plastik. Koalisi saintis independent dari 70 negara mengabarkan bahwa akan menghadiri pertemuan kepala delegasi (Heads of Delegation, HODs) di Nairobi Kenya pada tanggal 30 June hingga 3 Juli 2026.

Bagi pihak pengamat yang (kebetulan) tidak dapat hadir dapat tetapi ingin memperoleh informasi terbaru dari negosuasi itu maka dapat menghubungi koalisi melalui via email: secretariat@scientistscoalition.org atau via WhatsApp/Signal: +64 20 452 4556

Tangerang, 5 Juli 2026

_o0o_

 

TPA Terbakar... 

Naah, itu sudah kuingatkan lewat 

Siaran Pers 18 Juni 2026

KLH Pantau Kebakaran TPA Jatiwaringin, Kualiatas Udara di Kategori Berbahaya 

[2/7, 21.30] riza simpati-01: 

KLH Pantau Kebakaran TPA Jatiwaringin, Kualitas Udara di Kategori Berbahaya https://news.detik.com/berita/d-8557419/klh-pantau-kebakaran-tpa-jatiwaringin-kualitas-udara-di-kategori-berbahaya/amp

Oooh.... iya, baca juga artikel detiknews, 

Kebakaran TPA Jatiwaringin Tangerang Meluas 2 Hektare Dipicu Angin Kencang" selengkapnya:

https://news.detik.com/berita/d-8554393/kebakaran-tpa-jatiwaringin-tangerang-meluas-2-hektare-dipicu-angin-kencang

[2/7, 21.43] riza simpati-01: 

Sudah sejak 18 Juni yl saya kuatirkan terjadinya kebakaran pada TPA: Pemerintah Daerah musti mewaspadai cuaca panas... Tiga tahun lalu adalah pelajaran pahit bagi kita semua dan planet bumi Nusantara

(Scroll ke bawah)

👇🏻 👇🏻 👇🏻baca statusku tertanggal 18 Juni 2026

Selengkapnya, scroll ke bawah ya

lihat statusku 18 Juni 2026

👇🏻 👇🏻 👇🏻

o-o-