Selasa, 07 Juli 2026




SDG12 & SDG13 penggembira lokalan songsong ECOSOC' HLPF on SustainableDevt & Agenda SDG2030





Halo teman"

Ijinkan saya berbagi, ya

Forum Politik Tingkat Tinggi PBB yang diselenggarakan oleh ECOSOC tentang pembangunan berkelanjutan akan dibuka (besok) tanggal 7 Juli 2026 (waktu) di New York Amrik. Forum ini diperuntukan bagi kepala delegasi anggota PBB dan para pembuat kebijakan. Segmen tingkat menteri pada forum ini dijadwalkan akan berlangsung pada medio Juli 2026.

Forum akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 15 Juli bulan ini dengan maksud untuk menjajaki kemajuan dari Agenda 2030. Tahun ini forum ini bertema khusus yaitu: Transformative, equitable, innovativevand coordinated. Actions for the 2030 Agenda for Sustainable Devt and its SDGs for a sustainable future for all.

Tahun 2026 ini forum ini diselenggarakan oleh Ecosoc yang secara khusus meninjau SDGs 6 (Clean Water and Sanitarion) SDGs 7 (Affordable and Clean Energy), SDGs 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDGs 11 (Sustainable Cities and Communities) dan SDGs 27 (Partnership for Goals).

Dalam forum ini terdapat acara presentasi Tinjauan Nasional secara Sukarela. Tahun ini ada 36 negara yang akan presentasi tetapi bukan Indonesia. Indonesia sudah melakukan presentasi pada 25 Juli tahun lalu; keknya oleh Bappenas, ya? Dan Indonesia adalah salah satu negara yang sudah empat kali melakukan presentasi yaitu tahun 2017, 2019, 2021 dan 2025.

Itu perspektif global dan nasional tsb di atas... Saya di sini berbagi pandangan lokalan dan sempit yaitu ulas sekilas SDG12 dan SDG 13 dalam konteks Pertanian Organik... Meskipun tidak dalam agenda forum ECOSOC tahun ini tetapi bagi saya acting locally for global impact: where young farmers' organic farming should sustains biodiversity adalah penting lantaran UNEP biodiversity loss adalah salah satu dari tiga krisis besar yang dihadapi manusia di planet bumi.

Monggo disimak jika anda punya longgar waktu







Tiga perempuan dukun tani di wilayah program PAN Indonesia/ Biotani di Sumatera Barat



klik:

https://biotaniindonesia.blogspot.com/2026/06/sdg-12-dan-13-pada-pertanian-organik.html

Atau

https://www.slideshare.net/slideshow/sdg-12-dan-sdg-13-pada-pertanian-organik-pelaku-petani-muda-pdf/288302553


Ulas sekilas SDG 12 dan SDG 13 dalam konteks regenerasi petani organik



Pada Rab, 24 Jun 2026, 10.15, Siti Khoirun Ni'mah <snimah@infid.org> menulis:

Dear Bung Riza,


Terima kasih untuk responnya.

Untuk advokasi mengenai SDGs masih berlangsung. Terakhir Sekretariat INFID mengeluarkan people scorecard capaian SDGs di tahun 2025. Saat ini Sekretariat juga memantau forum HLPF di New York. 

Untuk Pokja dalam lingkup anggota, SDGs berada di semua POKJA karena ada interseksionalitas SDGs di semua topik baik SDA, Ketimpangan, Keadilan Sosial, maupun Demokrasi. 

Sementara itu mengenai update perkembangan SDGs, selain mekanisme pelaporan terus berjalan juga sudah dimulai inisiatif Post 2030 sejalan dengan agenda di PBB. 

Demikian Bung Riza untuk sekilas updatenya.

Salam,

Ni'mah


On Mon, 22 Jun 2026 at 14:53, Riza V. Tjahjadi <biotani@gmail.com> wrote:

Tks infonya Mbak Direktur 

Adakah Pokja yang khusus mengerjakan SDG ala OMS di lingkup Infid?

Apa kabarnya saat ini samen werken dengan Bappenas ttg SDG di Indonesia?


Tks  ya


Salam lestari,

Riza V. TJAHJADI

Biotani Bahari Indonesia/ PAN Indonesia



Pada Jum, 19 Jun 2026 09.52, Siti Khoirun Ni'mah <snimah@infid.org> menulis:

Dear teman-teman,


Berikut informasi mengenai High Level Political Forum on Sustainable Development. Silahkan memantau perkembangannya.


Terima kasih dan salam,

Ni'mah


---------- Forwarded message ---------

From: 'UN DESA Voice' via Office INFID <office@infid.org>

Date: Thu, 18 Jun 2026 at 21:29

Subject: [Office-INFID] Announcement: Three Weeks to go! Countdown to the HLPF

To: <office@infid.org>



⏳ The Countdown is on: The High-level Political Forum on Sustainable Development 2026 begins in just 3 weeks!


A key opportunity to assess progress, share solutions, and accelerate action toward achieving the Global Goals. With only four years remaining to deliver on the 2030 Agenda, the Forum will bring together governments, stakeholders, and partners to advance transformative action and sustainable development for all.


πŸ”— More information: hlpf.un.org/2026; and Programme: bit.ly/HLPF2026-Programme  


πŸ”Ž Spotlight on SDG 6; SDG 7; SDG 9; SDG 11; and SDG 17

πŸ“Voluntary National Reviews -VNRs; VNR Labs; Special events; On-site, off-site & virtual side events; and Exhibitions


Sabtu, 04 Juli 2026


Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan Juni 2026
Oleh: Riza V. Tjahjadi




#Pilahsampah di sumbernya adalah salah satu prioritas Kelola sampah Jakarta saat ini. Sembilan tahun lalu saya sudah sarankan itu kepada Tim Sukses Anies-Sandi.

#TPAterbakar akibat cuaca panas terjadi di akhir Juni lalu, yaitu #TPAJatiwaringin di Mauk Tangerang... Ini yang saya kuatirkan dalam Siaran Pers saya tertanggal 20 Juni silam.

#beamasukbahanbakuplastik nol ... waah kapan #polusiplastik berkurang drastis?






Selengkapnya Pantauan bukan Juni 2026 ini, silahkan klik:

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-juni-2026-pdf/288385175



Di sini saya tampilkan hanya bagian:


Penutup

1. Pilah sampah di sumbernya adalah salah satu prioritas Kelola sampah Jakarta saat ini. Sembilan tahun lalu saya sudah sarankan itu kepada Tim Sukses Anies-Sandi.

 Gerakan Pilah Sampah Belum Berdampak Signifikan, Pemprov DKI Fokus Benahi Sistem itu infotmasi pada akhir Mei, tatapi pada bulan Juni tampak sudah tampil beberapa anjuran melalui tindak nyata di beberapa acara yang diselenggarakan okeh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sekadar tengok ke belakang:

Pilah sampah yang saya sarankan kepada Timses Anies-Sandi pada 9 tahun silam, yaitu

Saran/ Usul Terdapat banyak peluang bagi masyakarat, juga korporat untuk turut mengelola sampah di timbulannya. 

1. Pendampingan untuk upaya pengurangan jumlah sampah pada sumbernya. 

2. Pelatihan daur-ulang, dan daur guna, khususnya pengembangan disain yang kreatif bagi produk sampah yang akan didaur-ulang, atau daur-guna. 

3. Revitalisasi unit pengolah kompos di Pasar Induk Buah dan Pasar Induk Sayuran di Kramat Jati Jakarta Timur. 

4. Pengadaan hingga oprasionalisasi unit-unit pengolah kompos di pasar Jaya di DKI Jakarta. 

5. Pengelolaan sampah di timbulan pada sumbernya di Hotel & Restoran, Bandara Soeta dan Bandara Halim PK, Pelabuhan, dan pemukiman tertentu. 


Upaya ini secara garis besar adalah membuka peluang/ mengajak semua pihak untuk mengembangkan strategi Mencegah sampah Mengalir ke Laut, sekaligus mengurangi beban jumlah/ volume sampah rumah tangga ke pembuangan sampah ke TPA/ TPST.

 Terima kasih, 2 Agustus 2017

Sumber: Lihat: SAMPAH JAKARTA usul Genjot Pengelolaan di tempat kepada Tim Sinkronisasi Anies-Sandiaga Uno pada 3 Agustus 2017 dari data 12 Juli 2017. Presentasi Riza V. Tjahjadi, anggota Dewan Sampah Nasional.

https://www.slideshare.net/slideshow/sampah-jakartausulgenjot-pengelolaan-di-tempat-kepada-tim-sinkronisasi-aniessandiaga-unoo-diskusi-publik-030917/78560758



2. TPA terbakar akibat cuaca panas terjadi di akhir Juni lalu, yaitu TPA Jatiwaringin di Mauk Tangerang... Ini yang saya kuatirkan dalam Siaran Pers saya tertanggal 20 Juni silam.

Kata Kepala DLHK Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat, dilansir Antara, Selasa (30/6/2026) mengatakan dugaan awal titik kemunculan api diketahui terjadi sejak pagi. Petugas TPA Jatiwaringin melihat kemunculan asap dari sebelah utara lokasi penimbunan sampah tersebut.

Menurut dia, kondisi kebakaran diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem dengan suhu panas dari matahari dan angin kencang yang memicu rambatan api lebih luas.


3. Sekitar 50 persen sampah di Indonesia merupakan sampah organik yang masih dapat diolah


Dalam Dialog Indonesia Punya Kamu yang bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional” yang diselenggarakan oleh UGM dan Garuda TV di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Jumat (12/6), sekitar 50 persen sampah di Indonesia merupakan sampah organik yang masih dapat diolah, sementara 25 persen lainnya berpotensi didaur ulang. Adapun sampah residu yang tersisa dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui teknologi pembangkit listrik.

Sekedar catatan: Page 25 Pantauan Terhadap sampah basah 10 Juli 2017 Target tengok lokasi sampah terbesar Komposisinya. Pada sampah (khusus) Jakarta: Sampah basah (70-an % dari total sampah perhari)

pada tahun 2017; lihat https://www.slideshare.net/slideshow/sampah-jakartausulgenjot-pengelolaan-di-tempat-kepada-tim-sinkronisasi-aniessandiaga-unoo-diskusi-publik-030917/78560758

Meski peluangnya besar, pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya pada skala industri. Karena itu, pemerintah terus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, lembaga riset, dan mitra internasional guna mempercepat hilirisasi hasil penelitian terkait pengolahan sampah ini.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Dr. Mohammad Fauzan Adziman, S.T., M.Eng menuturkan perguruan tinggi memiliki kontribusi besar dalam pengembangan riset pengelolaan sampah dan energi. “Dalam pemetaan yang dilakukan kementerian, UGM menjadi salah satu institusi dengan jumlah penelitian terbanyak pada bidang tersebut,” katanya.

Menurut Fauzan, keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga menjadi langkah paling mendasar untuk memastikan proses pengolahan dapat berjalan secara optimal. Untuk mendukung hal tersebut, perguruan tinggi didorong terlibat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa secara langsung.


4. Plastik diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis

Plastik diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis muncul dalam dua upaya di dua lokasi di Jawa Tengah.

Pertama, BRIN dan KSM Bantul Luncurkan PETASOL, BBM Alternatif dari Limbah Plastik

Kedua, ialah Terapkan Teknologi Prolisis, Kendal Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar Petasol

Di wilayah Bantul, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pilah Berkah Bantul meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) alternatif setara solar bernama PETASOL di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Produk PETASOL di Bantul merupakan hasil pengolahan limbah plastik low value menggunakan teknologi pirolisis Fast-Pyrolysis Technology (Fastpol).

Di wilayah Kendal, melalui teknologi pirolisis multi kondensor gen 50, Pemerintah Kabupaten Kendal berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar petasol.

Disampaikan, pihaknya telah menganggarkan lima unit mesin teknologi Pirolisis pada 2026, yang nantinya akan diberikan kepada desa yang TPS3R-nya benar-benar aktif.

“Melalui kegiatan ini, harapannya akan menambah semangat desa-desa dalam pengelolaan sampah, dan tentunya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing,” harapan dari Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari.

“Harapan kami, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) dengan teknologi Porolisis yang ada di Desa Margorejo ini dapat dioperasionalkan dengan manajemen yang baik, dan bisa berkelanjutan, sehingga desa-desa yang lain nantinya bisa melakukan pengelolaan sampah di desanya masing-masing,” tutur bupati, pada peluncuran manajemen sampah dengan teknologi porolisis multi kondensor gen 50, di Bumdes Mujiberkah Desa Margosari, Kecamatan Cepiring, Kamis (11/6/2026).


5. Penanganan sampah laut dalam seminar dan aksi lapang

Penanganan sampah laut yaitu Seminar Lingkungan “Suara Lokal, Aksi Nyata: Bersama Mengatasi Pencemaran Laut” yang diselenggarakan pada Sabtu, 13 Juni 2026 pkl. 12.30-16.00. Seminar ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut,

Adapun yang aksi adalah: KKP-DANA kumpulkan 317 kilogram sampah di Pantai Petitenget. Aksi ini adalah kolaborasi  antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan DANA berhasil mengumpulkan 317,3 kilogram sampah dalam kegiatan konservasi pesisir di Pantai Petitenget, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Asi ini bertajuk "Turn the Tide: Waste to Waves, Langkah Kecil yang Terkumpul, Akan Membawa Gelombang Perubahan" yang melibatkan lebih dari 500 peserta tersebut, menjadi bagian dari rangkaian pra-acara Ocean Impact Summit (OIS) 2026 dalam rangka memperingati World Ocean Day dan Coral Triangle Day yang jatuh pada Juni

Selain itu dalam konteks penanganan sampah laut ada pula yang mengurai wacana yaitu Kolaborasi Menahan Sampah Sebelum ke Laut yang ditulis oleh oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kerja Sama dan Hubungan Lembaga 


6. BM Bahan Baku plastik nol

Pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional dalam perspektif perekonomian global yang masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal II dan semester II-2026. 

Yang terkait dengan plastik maka dalam stimulus itu: [K]eempat, pemerintah meluncurkan sejumlah insentif untuk sektor industri. Salah satunya berupa bea masuk nol persen atas impor nol persen atas bahan baku plastik. 

Tidak ada ilustrasi dalam berita yang ditulis oleh Kompas terkait dengan situasi impor bahan baku plastik. Melalui Google diperoleh gambaran, sebagai berikut

AI Overview                 

Indonesia sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik. Sepanjang Januari-Maret 2026, nilai impor plastik nasional mencapai Rp 44,1 triliun. Negara pemasok terbesar adalah China, didatangkan bersama Amerika Serikat, India, dan negara Afrika.Berikut adalah fakta dan kebijakan terkini terkait plastik impor:

1. Jenis Bahan Baku Impor Indonesia mengimpor berbagai jenis polimer dan bahan baku mentah (seperti naphtha) untuk menopang sektor manufaktur, otomotif, tekstil, hingga makanan dan minuman. Jenis yang paling dominan diimpor meliputi: Polipropilena (PP)Polietilena (PE), termasuk HDPE dan LLDPE


2. Kebijakan Tarif & Harga Terbaru

[] Pemerintah sempat membebaskan bea masuk impor (menjadi 0%) selama enam bulan untuk sejumlah produk dan bahan baku plastik seperti HDPE, LLDPE, PP, dan PE. 

[] Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan lonjakan biaya produksi akibat terganggunya rantai pasok global (seperti konflik di Timur Tengah) dan menjaga stabilitas harga barang konsumsi dalam negeri.


3. Regulasi Sampah Plastik

[] Di sisi lain, pemerintah memperketat aturan mengenai impor limbah/sampah plastik.

[] Kementerian Lingkungan Hidup menegakkan larangan impor sampah plastik untuk mencegah kerusakan lingkungan. Namun, pelaku industri daur ulang sempat menyuarakan tantangan kesulitan mencari pasokan bahan baku yang bersih di dalam negeri akibat belum optimalnya pemilahan sampah dari sumbernya.

Jika Anda membutuhkan data bea masuk, perizinan, atau regulasi ekspor-impor yang lebih spesifik, Anda dapat merujuk ke portal resmi Sistem INSW atau memantau regulasi terbaru melalui JDIH Kementerian Perdagangan.

Hmmm... dalam pandanganku belum tampak strategi bersama untuk mengurangi polusi plastik secara nasional komprehensif dari para pihak penyusun kebijakan dari perencanaan, produksi dan konsumsi yang mengurangi secara nyata polusi plastik di planet bumi nusantara ini.


7. Ilmuwan siap dukung informasi ilmiah mengapa perlu traktat PBB tentang plastik bagi juru runding maupun pihak-pihak yang peduli terhadap polusi plastik. Koalisi saintis independent dari 70 negara mengabarkan bahwa akan menghadiri pertemuan kepala delegasi (Heads of Delegation, HODs) di Nairobi Kenya pada tanggal 30 June hingga 3 Juli 2026.

Bagi pihak pengamat yang (kebetulan) tidak dapat hadir dapat tetapi ingin memperoleh informasi terbaru dari negosuasi itu maka dapat menghubungi koalisi melalui via email: secretariat@scientistscoalition.org atau via WhatsApp/Signal: +64 20 452 4556



Tangerang, 5 Juli 2026










_o0o_






 

Kamis, 02 Juli 2026


TPA Terbakar... 

Naah, itu sudah kuingatkan lewat 

Siaran Pers 18 Juni 2026


KLH Pantau Kebakaran TPA Jatiwaringin, Kualiatas Udara di Kategori Berbahaya 






[2/7, 21.30] riza simpati-01: 





Oooh.... iya, baca juga artikel detiknews, 
Kebakaran TPA Jatiwaringin Tangerang Meluas 2 Hektare Dipicu Angin Kencang" selengkapnya:


[2/7, 21.43] riza simpati-01: 
Sudah sejak 18 Juni yl saya kuatirkan terjadinya kebakaran pada TPA: Pemerintah Daerah musti mewaspadai cuaca panas... Tiga tahun lalu adalah pelajaran pahit bagi kita semua dan planet bumi Nusantara




(Scroll ke bawah)

πŸ‘‡πŸ» πŸ‘‡πŸ» πŸ‘‡πŸ»baca statusku tertanggal 18 Juni 2026







Selengkapnya, scroll ke bawah ya

lihat statusku 18 Juni 2026
πŸ‘‡πŸ» πŸ‘‡πŸ» πŸ‘‡πŸ»











o-o-

Senin, 22 Juni 2026

 SDG 12 dan 13 pada pertanian organik pelaku petani muda
Tanggapan untuk Ir. Soekirman



Ir. Soekirman memilih SDG 2,3,6, 14, 15, 13  lihat draft presentasinya bertajuk: BOOTCAMP AOI YOUTH1.ppt untuk acara Bootcamp Organic Youth Movement Region Sumatra Membangun Kedaulatan Pangan melalui Gerakan Petani Organik Muda” oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI) di PPLH Bohorok, Jl. Medan Jl. Bukit Lawang, Timbang Lawan, Kec. Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara’ pada Jumat, 26 Juni 2026.

Oh, ya, Ir Soekirman itu Honorary Ambassador ALGOA/Kabid Pertanian Perpukadesi; *) Pengantar Diskusi Organic Youth Movement Region Sumatera 26 Juni 2026/



Adapun tanggapan saya (RVT) berfokus pada SDG 12 dan 13 di bawah ini

Saya menyoroti secara singkat ya, karena relevansinya dengan SDG 12: Konsumsi yang bertanggungjawab dan produksi, yaitu dengan memulai kuulas kepada produk organik. Barang ini meliputi  makanan hingga kosmetik—merupakan komponen penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG) 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Produk organik mengandung konsekuensi bahwa usaha tani itu mestilah (menuju kepada) pertanian berkelanjutan, mengurangi polusi bahan kimia beracun, dan meminimalkan limbah ekologis. 


Naah, lantas bagaimanakah suatu produk organik itu (akan) mendukung menuju Target SDG 12?

 

Simak,

Oh, ya..saya tidak memilih SDG 2 NO Hunger karena, di antaranya,  saya pernah mengangkat issue serius seru yaitu Can Organic Farming Feed the World? Lihat di blogspot,com saya sekitar 14 tahun lalu.


OK ya, kerangka kerja PBB bergantung pada produk organik guna membantu mencapai beberapa target spesifik dalam SDG 12, sebagai berikut:


Target 12.4 (Pengelolaan Bahan Kimia & Limbah): Produk organik ditanam dan diproses tanpa pestisida sintetis, antibiotik, atau pupuk kimia. Penggunaannya secara drastis mengurangi pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam sistem tanah dan air. 


Target 12.5 (Pengurangan Limbah): Sektor organik secara aktif mempromosikan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan produk sampingan pertanian, seperti mengubah kompos dan limbah makanan organik menjadi pupuk alami atau enzim ramah lingkungan. Dalam metode dan tehnik budidaya organik sangat banyak cara pengurangan limbah dan juga pemanfaatan sarana produksi pertanian yang kembali ke alam; di antaranya adalah apa yang pernah saya bantu promosinya (produk dan pembentukan asosiasi organisasi industri ramah lingkungan, temasuk untuk saprotan pertanian) yaitu produk plastik Return to Earth... Kembali ke alam alias biodegradable ini adalah secara diametrikal berlawanan dengan mazhab Eropa dengan formula 3R dan circular economy model... 


Dengan prinsip no single solution to solve plastic pollution maka pendekatan kembali ke alam menjadikan 3R pantas berbanjar dengan mudah terurai, sehingga menjadi 4R (lihat juga negara Indonesia mengadopsi 4R dalam Pasal 20 Ayat 3 dan 4 dalam UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu pelaku usaha (Ayat 3) juga masyarakat (Ayat 4)  yaitu untuk menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.


Naah... coba tengok betapa masih banyak sekali praktek tani organik yang masih  pakai plastik... Plastik lembaran untuk selimut cegah mulsa p sudahada tanaman pangan hortikultura, kantong dan kemasan produk/ panenan yami organik, dst... Padahal FAO 5-4 tahun lalu menyerukan agar pemakaian plastik sekali pakai dihentikan dalam usaha tani skala besar maupun kecil... Di Indonesia? Berkali-kali saya kemukakan kepada petani PANSU agar berhentilah memakai lembatan plastik! juga di manapun kutemui petani yang memakai lembaran plastik untuk mencegah mulsa pada tanaman hortikultura,


 



Untuk SDG 13?

Tahun 2001, seperempat abad lalu saya sudah melakukan penelitian dengan riset aksi: tindak-kaji yaitu melakukan uji coba adaptasi beberapa varietas padi lokal sawah dengan kondisi sangat minimal air di salah satu titik sawah di wilayah kota Padang Sumatera Barat – sebagai sample/ contoh dari sawah dataran rendah.... Riset ini untuk memilih beberapa varietas padi mana yang tahan kekeringan tetapi hasilnya tidak minimal.


Hasilnya lumayan memuaskan dan pernah dimuat/ diliput oleh harian Sinar Harapan ketika itu (Cuma clipping koran itu ada di komputer tang sudah tidak bisa dioperasikan lagi, sampun sepuh; hardisk-nya belum kuambil pula)


Lainnya lagi? Itu buku Nature and farming (1993) adalah berisikan pertanian biodinamika alias populernya adalah pranoto mongso di beberapa provinsi... Lalu Kalawarta Terompet PAM Indonesia edisi 1994-2000 isinya tentang pranoto mongso di banyak tempat, dan kuncinya kebanyakan di tangan dukun tani yang nota bene kebanyakan perempuan... Risetnya adalah seberapa manjur pranoto mongso di pada masa kini (1994-1999). Video tentang dukun tani pernah kubuat rekamannya tetapi penyuntingan di Yakoma oleh Alm Dudy Wijaya (staf Eknas Walhi) malah ambur adul

Yang penting juga ada 3 dukun tani perempuan kuhadirkan sebagai narasumber pada side event COP 2 tentang Konvensi Keeanekaragaman Hayati (COP CBD) UNEP di Jakarta tahun 1995 yl







Selain buku Nature and Farming 1993, kalawarta Terpompet PAN Indonesia periode1994-1999, maka lihat juga di blogspot.com Biotani Indonesia

mengindonesia pertanian biodinamika, oleh BioTani Indonesia

Dipublikasikan • 7 Des 2014

Pertanian Biodinamika Menggeliat lagi, oleh BioTani Indonesia 

Dipublikasikan • 26 Nov 2014


       Oh, ya, bagi yang belum tahu, Pranata Mangsa merupakan sebuah sistem penanggalan yang erat dengan aktivitas pertanian dan peternakan seperti bercocok tanam dan penangkapan ikan. Adapun dasar penanggalan ini dibuat dari peredaran matahari yang memiliki 1 siklus (1 tahun) dengan periode 365 atau 366 hari. Tak sampai di situ, penanggalan ini juga memiliki perhitungan bulan yang berbeda.

       Setiap bulan menjelaskan waktu alam yang akan mempengaruhi aktivitas bertani dan berternak. Seperti bulan hujan, bulan kemarau, bulan penyakit, dan sebagainya. Nah, atas berbagai perhitungan dan pertimbangan dari seluruh bulan yang ada, 21 Juni diyakini merupakan permulaan musim pertama yang merupakan awal dari siklus 12 musim tersebut.

Hmmmmm... lalu, ke depannya? 

Saya tetap berupaya untuk memutahirkan pranotomongso pada setiap waktu dan tempat,


Kini.... Upaya untuk menarik petani muda? Simak lagi telaah saya di bawah ya


Regenerasi Petani Jual Gabah Beli Beras
Suatu Keniscayaan?

Regenerasi petani adalah proses penggantian generasi petani tua dengan Generasi Z sebagai petani baru... Ini suatu kemestian untuk memastikan keberlanjutan pertanian di Nusantara ini. Hal ini penting, karena banyak petani tua yang akan pensiun, dan perlu ada yang meneruskan usaha pertanian mereka. Pemerintah sudah saatnya memiliki Grand Desain dan Roadmap terkait dengan regenerasi petani.

Dalam  pandanganku terdapat sejumlah pokok masalah yang mestilah-dikreasikan ke dalam upaya mendorong petani GenZ (lahir tahun 1997-2012, atau usia 14-29 tahun)

Bagaimana memastikan bahwa GenZ itu tidak punya pilihan lain selain bertani?

■ Bagaimana mengolah kreasi agar GenZ memahami bahwa pendapatan mereka bisa dikonversi ke dalam jumlah rupiah yang diterimanya setiap harinya selama masa tanam hingga panen?

 

Lihat akun Facebook Riza V. Tjahjadi




■ Bagaimana memastikan bahwa sistem pendekatan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) adalah lebih baik dan realitis daripada perhitungan Nilau Tukar Petani (NTP)?


■ Bagaimana memastikan kepada GenZ bahwa lahan yang ditawarkan sebagai usaha tani itu memiliki keberlanjutan, dijamin tidak akan ada alih fungsi lahan?


■ Bagaimana memastikan bahwa petani muda cenderung lebih adaptif dengan teknologi dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas?


■ Bagaimana mengupayakan kepada GenZ bahwa peningkatan kualitas mereka sebagai petani muda dapat menerapkan praktik pertanian yang lebih baik dan ramah lingkungan?


■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa Petani muda sering menghadapi kesulitan akses ke lahan, modal, dan teknologi.


■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa mereka akan turut dalam upaya pengurangan kemiskinan di perdesaan. Regenerasi petani dapat membantu mengurangi kemiskinan di perdesaan.


■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa kehadiran mereka di lahan tani maupun pengolahan hasil tani adalah menutup peluang masuknya petani impor?


■ Bagaimana memberikan pemahaman kepada GenZ bahwa pertanian organik dapat memberi kecukupan pangan dunia?

Saya contohkan pada kasus debat internasional untuk menjawab pertanyaan Nourman Bourlag pada 2010 dengan tajuk: Can Organic Farming Feed the World?



Simak ya


Senin 16 Oktober 2012


Poster


In commemoration the World Food Day, 16 October 2012


Can Organic Farming Feed Us All?

Globally, YES..!

how about Indonesia?


Kindly remind to what I've said two years ago:


That there are actually even a sharp debate as always spoken of by the proponents of conventional agriculture - who rely on outside intake high and sophisticated - as well as public policy analysts. Which to contrast it puts into question: "Can organic farming feed the world?" That's the title and the main problem has always been a serious concern - among them: Nourman Bourlag (late), Robert Paarlberg, Foreign Policy Magazine (2010), but Brian Halweil (Worldwatch Institute, 2006, public debate: Can Organic Farming Feed Us All?), and the other contender, for example Anna LappΓ© (2010; See also: Global Food Security, May 2010: Industrial vs.. Organic Farming) actually says, "Yes. .! "


A clear answer "Yes ..!" It's based to (...) the genesis of a multi-year, multidisciplinary study to explore whether We Could, Indeed, feed the world with organic, sustainable methods of farming.


Contrast that formulated into a question I deliberately put here, because the Go Organic 2010's vision meant that Indonesia would contribute greatly to the world trading of organic food. How large supply of organic agricultural products of Indonesia into the world trade in organic food? Or that at the national level only, will be how much (percentage, or the quantitative amount) of the supply of organic food producers to the national food? For comparison, in the United States only in the year 2005 organic agriculture covers about 50 states that were certified. But the supply? Today there are more than 10.000 certified Organic Farmers Produce two percent of the U.S. food supply (Maria Colenso, How Organic Farming Works, nd).


See previous posts

Jumat, 01 Oktober 2010. GO Organic 2010 failed, GO Organic 2010 Gagal


https://biotaniindonesia.blogspot.com/2010/10/go-organic-2010-failed-go-organic-2010.html


Partial


"... to make Indonesia as one of the major organic food producers in the world from 2010 ..."

Organic GO 2010 up to where? Realities far Below Soar Target


Riza V. Tjahjadi


Go organic 2010 like a mantra, known widely by the community activists of organic farming in the country, and cited as the main reference for the community of bloggers or netters at various websites, as well as a variety of discourse in the mass media. But if you see more closely, it is very rare that examining closely following the word Go Organic 2010 and with its vision.


Go Organic 2010

“… creates Indonesia as one of the major organic food producers in the world starting in 2010…

(...)

“...development of organic agriculture will lead to increased food security and sustainable prosperity...” (translation)


Source: Otoritas Kompeten Pangan Organik. Lembar Informasi. Halaman belakang. Sekretariat OKPO Direktorat Mutu dan Standarisasi Ditjen PPHP... dst. Tanpa tahun (Organic Food Competent Authority. Information Sheet. Backpage. OKPO Secretariat of the Directorate of Quality and Standards Directorate PPHP ... and so on. No date).


And so on


also

06/11/2010

which Way fit for you? Organic Farm and Biotech Pertanian Organik dan bioteknologi



Illustration: Dewi Sri, a Goddes of fertility, symbol of ancient Jawanese.Repro photos



Turut memperingati Hari pangan Sedunia, 16 Oktober 2012

 

Can Organic Farming Feed Us All?

Globally, YES..! how about Indonesia?



silahkan simak pernyataan saya sebelumnya:

“Dapatkah pertanian organik memberi makan dunia?” Itu judul dan masalah pokok yang selalu menjadi perhatian serius – di antaranya Nourman Bourlag (alm), Robert Paarlberg, Foreign Policy Magazine (2010), tetapi Brian Halweil (Worldwatch Institute, 2006, dalam debat publik: Can Organic Farming Feed Us All?), dan para pendebat lainnya, contohnya Anna LappΓ© (2010; see also: Global Food Security, May 2010: Industrial vs. Organic Farming) justru mengatakan, ”Yes..!”.


Yang jelas jawaban ”Yes..!” itu berpangkal kepada (…) was the genesis of a multi-year, multidisciplinary study to explore whether we could, indeed, feed the world with organic, sustainable methods of farming.



silahkan lihat:

Jumat, 01 Oktober 2010

GO Organic 2010 failed, GO Organic 2010 Gagal

(versi Indonesia di bawah versi Inggris)

Jumat, 01 Oktober 2010. GO Organic 2010 sampai di mana? Realitas Jauh di bawah Target Melambung


lihat juga

Sabtu, 06 November 2010 which Way fit for you? Organic Farm and Biotech// Pertanian Organik dan bioteknologi


biotani@gmail.com



---o0o---


https://www.blogger.com/blog/post/edit/preview/5313443564880470409/5708683412337325716


Can Organic Farming Feed Us All? Globally, YES..! how about Indonesia? 15 Okt 2012, biotaniindonesia.blogspot.com



Tahun 2017 saya bertanya kepada publik kapankah Indonesia akan memiliki Organic Day? 

Ini saya pertanyakan sebagai kelanjutan kegiatan yang diselenggarakan oleh Jaker PO sekitar tahun 2010 yl.



 

                                                                 ↑↑↑↑

Pertanyaan itu saya kemukakan sekitaran waktu saya menemani Bupati Sergei 

dan wakilnya menghadiri rapat APOKSI di Jakarta tahun 2017 yl,





Lagi, sekilas info latar terkait sejumlah pertanyaan di halaman sebelumnya, yaitu  paragraf terdahulu


     Pemerintah telah meluncurkan beberapa program untuk mengatasi isu ini, seperti Program Petani Milenial dan digitalisasi pertanian. Sayang dalam perkembangannya, seabreg program yang ditawarkan tersebut, belum memberi hasil yang maksimal. Lebih banyak wacananya, ketimbang aksi nyata di lapangan.


     Itu sebabnya, kita perlu menyetop berwacana soal regenerasi petani dan merubahnya dengan kerja nyata karena sudah banyak wacana yang tidak berujung pada aksi nyata. Banyak program yang sudah dibuat, tapi tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Kita perlu fokus pada implementasi dan hasil, bukan hanya bicara saja.


Contoh konkritnya aksi adalah:

1. Memberikan akses lahan pertanian kepada petani muda. Pemerintah bisa memberikan subsidi atau kemudahan akses untuk petani muda memiliki lahan pertanian.

2. Menyediakan pelatihan dan pendampingan. Pemerintah bisa menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi petani muda tentang teknologi pertanian modern dan manajemen usaha pertanian.


3. Meningkatkan akses ke pasar. Pemerintah bisa membantu petani muda untuk meningkatkan akses ke pasar, baik secara offline maupun online.

4. Memberikan insentif dan subsidi. Pemerintah bisa memberikan insentif dan subsidi bagi petani muda yang berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan.



Petani miskin membengkak

Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, ternyata nasib dan kehidupan petani di negeri ini, terekam masih memprihatinkan. Dalam 10 tahun terakhir (2013-2023), menurut Hasil Sensus Pertanian 2023, jumlah petani gurem mengalami pembengkakan sebesar 2,64 juta rumah tangga. Lalu, 47,94 % yang tergolong miskin ekstrim adalah petani.


     Data di atas menunjukan, petani di negeri ini, umumnya hidup sengsara dan masih sangat jauh untuk merasakan hidup makmur. Kaum tani, khususnya petani gurem (yang menguasai lahan rata-rata 0,25 hektar)  dan petani buruh (tidak memiliki lahan sama sekali), hidup apa adanya dan masih terjebak dalam kemiskinan yang tak berujung pangkal. 


      Menurut Bank Dunia, penduduk dikategorikan miskin ekstrem jika memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Dalam rupiah, hal ini setara dengan Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan. Sebagian besar petani padi di negara kita, masuk dalam kategori ini.


     Kemelaratan petani, jelas menjadi keprihatinan kita bersama. Tidak semestinya petani hidup sengsara dan penuh derita. Sebagai anak bangsa yang turut berjuang memerdekakan bangsa, petani sepatutnya mampu menjadi penikmat pembangunan dan tidak terus-terusan menjadi korban pembangunan. Wajib hukumnya, petani hidup makmur dan sejahtera.


     Jargon "petani bangkit mengubah nasib', kelihatannya masih susah untuk diwujudkan. Nasib dan kehidupan petani, khususnya petani gurem dan buruh tani, masih saja belum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mereka hidup hanya sekedar menyambung nyawa guna mempertahankan kehidupan yang semakin penuh dengan tantangan.



NTP dan Petani beli beras

     Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Januari 2026 turun 1,40 persen dibandingkan Desember 2025, dari 125,35 menjadi 123,60. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib).


    Sebagai informasi, penting dipahami jika NTP naik, maka harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli. NTP sendiri merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.


     NTP sendiri, hingga kini masih diyakini sebagai satu-satunya ikuran yang cukup akurat untuk menilai kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP menunjukkan kemampuan produk yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan untuk produksi dan konsumsi rumah tangga. 


      Dalam penerapannya, NTP ditafsirkan sebagai berikut :

- NTP > 100 artinya petani memperoleh surplus, pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran.

- NTP = 100 adalah kondisi impas (break even), pendapatan setara dengan pengeluaran.

- NTP < 100 artinya defisit, pengeluaran petani lebih besar dari penerimaan.

NTP dihitung menggunakan rumus: NTP = (IT / IB) x 100.


     "Petani Jual Gabah, Tapi Harus Beli Beras" dimaksudkan bahwa kondisi nyata kehidupan petani di negeri ini, memang masih terjebak oleh pola semacam itu. Bagi sebagian besar petani padi, usahatani yang digarapnya sekitar 100 hari itu, berujung dengan hasil gabah kering panen. Petani belum mampu mengolah gabah menjadi beras.


    Itu sebabnya menjadi sangat masuk akal dan lumrah bila ada yang menyebut sebagai "petani gabah". Sedangkan yang disebut beras, jelas kepunyaannya pedagang, baik itu para bandar, tengkulak, pengusaha, penggilingam dan "middleman" lainnya. Akibatnya wajar, jika dalam kehidupan nyata di lapangan, kita akan mendengar istilah "pedagang beras".


     Seirama dengan perkembangan zaman, sekarang ini mengemuka istilah petani selaku "net consumers". Petani saat ini, tidak lagi hanya dikatakan sebagai produsen beras, namun pada waktu-waktu tertentu, petani pun terpaksa harus membeli beras ke pasar untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokoknya. Ironi, petani menjual gabah, tapi mereka pun dituntut untuk membeli beras.


     Dengan kata lain, petani bisa menjadi net consumers, karena biaya produksi usahatani padi yang semakin tinggi dan harga jual gabah yang relatif rendah, membuat mereka lebih banyak menghabiskan uang daripada menghasilkan. Petani pun tetap terjebak dalam suasana hidup miskin dan sulit untuk dapat merubah nasib dan kehidupannya.


     Yang menarik dari fenomena petani sebagai "net consumers" adalah terjadinya ironi dalam sistem ekonomi yang tidak adil, di mana mereka yang memproduksi makanan justru tidak bisa menikmatinya sendiri karena pendapatan rendah. Mestinya sebagai penghasil gabah, petani tidak pantas membeli beras. Ini menunjukkan perlunya perubahan sistem untuk meningkatkan kesejahteraan petani.


Petani sejahtera?

Minimal ada tiga (3) elemen penting yaitu :


      1. Dari sisi ekonomi antara lain pendapatan cukup. 

Hasil jual panen > biaya produksi + cukup buat kebutuhan harian, sekolah anak, tabungan. Harga jual stabil. Tidak anjlok pas panen raya, tidak dimonopoli tengkulak. Akses modal. Bisa pinjam KUR dengan bunga ringan, gak kejebak rentenir. Diversifikasi. Punya sumber income lain selain 1 komoditas, jadi tak goyah kalau gagal panen


     2. Dari sisi sosial di antaranya :

Pendidikan & kesehatan. Anak bisa sekolah tinggi, keluarga ounya akses ke puskesmas/RS

Jaminan hari tua. Ada BPJS, asuransi pertanian, jaminan kalau gagal panen

Posisi tawar. Punya kelompok tani/koperasi yang kuat, jadi tidak sendirian hadapi pasar

Rumah layak. Akses listrik, air bersih, jalan desa bagus


     3. Dari sisi teknis & lingkungan seperti :

Kepemilikan lahan. Punya tanah sendiri atau sewa jangka panjang yang aman

- Teknologi. Akses benih/ bibit unggul, pupuk, alat mesin pertanian, info cuaca

- Berkelanjutan. Tanahnya tidak rusak, air cukup, bisa bertani buat anak-cucu nantinya



Perlindungan bagi petani

Pemerintah melahirkan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani intinya mencakup  3 hal yang ingin diraih, yakni kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan usaha tani. UU ini lahir karena petani masih jadi kelompok paling rentan, tapi perannya vital buat ketahanan pangan nasional. Pemerintah mau ubah posisi petani dari "objek" jadi "subjek" pembangunan.


Dalam UU-nya disebut, perlindungan dan pemberdayaan petani diselenggarakan berasaskan kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi semangatnya bukan cuma bantu sesaat, tapi bikin sistem yang adil dan jangka panjang. 

     Pemerintah melihat petani sering rugi karena faktor yang gak bisa mereka kontrol: iklim, harga jatuh, impor saat panen, wabah, sampai bencana alam. Makanya UU ini mengatur:

- Pengaturan impor komoditas sesuai musim panen dan kebutuhan dalam negeri

- Penyediaan sarana produksi yang tepat waktu, tepat mutu, harga terjangkau + subsidi

- Asuransi Pertanian buat ganti rugi gagal panen akibat bencana, wabah, perubahan iklim.


      Selain dilindungi, petani juga harus "dinaikkan kelasnya". UU ini mendorong perencanaan, pembiayaan, pendanaan, dan peran serta masyarakat. Tujuannya supaya petani gak terus bergantung, tapi punya akses modal, teknologi, pasar, dan kapasitas SDM.


 

Kelangkaan tenaga kerja dalam pertanian tanaman pangan telah menerbitkab ide untuk mengimpor petani dari Myanmar, atau dari Bangladesh... Lihat akun Facebook Riza V. Tjahjadi



Darurat lahan tani

Darurat lahan pertanian di Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur lainnya. Setiap tahun, sekitar 150.000 hektare lahan pertanian berubah fungsi, yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.


      Beberapa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan adalah:

Pertama, pertumbuhan kota dan kebutuhan perumahan. Ekspansi wilayah urban ke area pedesaan.

Kedua, harga tanah yang lebih tinggi. Lahan untuk industri atau komersial lebih mahal daripada lahan pertanian.

Ketiga lemahnya pengawasan. Tata ruang daerah yang tidak efektif mempercepat konversi lahan pertanian.


      Dampaknya cukup serius antara lain 

produksi padi nasional menurun cukup signifikan; ketergantungan pada impor meningkat; lapangan kerja di sektor pertanian berkurang dan keseimbangan ekosistem terganggu. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait hak tanah petani, serta memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan lahan.


     Indonesia saat ini menghadapi darurat lahan pertanian. Berdasarkan data pemerintah, antara 2019-2024, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, dan penggunaan non-pertanian lainnya. Hal ini menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan nasional, terutama dengan target swasembada pangan yang ingin dicapai.


      Pemerintah telah mengambil langkah darurat untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah, termasuk menetapkan kebijakan bahwa bagi daerah yang belum mencantumkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS), maka seluruh LBS tersebut dianggap sebagai LP2B. Ini berarti semua sawah tidak boleh dialihfungsikan sampai pemerintah daerah menetapkan LP2B sesuai ketentuan.


     Ada beberapa faktor yang menyebabkan darurat lahan pertanian di Indonesia, di antaranya terjadinya alih fungsi lahan. Lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur lainnya karena tekanan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, degradasi lahan. Lahan pertanian mengalami penurunan kualitas karena erosi, penggunaan pupuk kimia berlebihan, atau pencemaran lingkungan. 


      Kemudian, perubahan iklim. Perubahan cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan peningkatan suhu udara mempengaruhi produktivitas pertanian. Lalu, kurangnya investasi. Sektor pertanian kurang mendapat perhatian dan investasi, sehingga produktivitas dan kualitas lahan menurun. Bahkan adanya pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan pangan, namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian.


      Dihadapkan pada beragam persoalan di atas, sebetulnya Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi darurat lahan pertanian, antara lain pengamanan Lahan Pertanian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewajibkan daerah untuk menetapkan minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak dapat dialihfungsikan.


      Selanjutnya,  Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Daerah yang belum mencapai target LP2B harus melakukan revisi RTRW dalam waktu enam bulan. Kemudian, pengendalian alih fungsi lahan. Pemerintah akan mengambil sikap tegas terhadap daerah yang belum menetapkan LP2B secara memadai. Lalu, intensifikasi lahan. Peningkatan produktivitas lahan melalui perbaikan teknik budidaya, perluasan jaringan irigasi, dan penggunaan teknologi modern.


 Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur lainnya. Setiap tahun, sekitar 150.000 hektare lahan pertanian berubah fungsi, yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.



Pertanian Indonesia jadi rujukan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi rujukan dunia di sektor pangan. Lebih lanjut Mentan Amran menyatakan Indonesia bahkan menerima penghargaan internasional di bidang pangan lantaran sukses berswasembada. Banyak negara datang belajar ke Indonesia, mulai dari Jepang, Kanada, hingga Belarus. Ini bukti bahwa kita berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan.


    Indonesia jadi rujukan dunia di sektor pangan karena beberapa alasan kuat. Pertama, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, yang menarik perhatian internasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan bahwa negara-negara maju seperti Jepang, Kanada, dan Belarus datang belajar ke Indonesia untuk mempelajari strategi ketahanan pangan.


     Selain itu, perlu juga disampaikan, kehadiran dan keberadaan Indonesia cukup dominan di pasar minyak kelapa sawit (CPO) global, sehingga menjadikannya sebagai pemain utama dalam industri tersebut. Hal seperti ini lumrah terjadi, sekaligus menunjukkan kemampuan Indonesia memimpin di sektor pangan dan agribisnis tingkat dunia.


     Program hilirisasi komoditas unggulan juga menjadi kunci keberhasilan Indonesia. Misalnya, potensi nilai ekonomi kelapa dan gambir diproyeksikan mencapai Rp5.000 triliun. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tapi juga menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola sektor pangan. 


     Dari seΔ·ian banyak prestasi yang diraih, pencapaian swasembada beras 2025, dinilai sebagai karya nyata Pemerintahan Presiden Prabowo yang cukup membanggakan. Swasembada beras adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri sehingga tidak perlu lagi mengimpor beras dari luar negeri.



Naah kapan petani muda Indonesia juga akan menjadi rujukan, minimal dari kawasan ASEAN?



Tks


Riza V. Tjahjadi

Tangerang 21 Juni 2026



Posterku November 2011 yl



Sumber rujukan naskah pada info Latar Belakang adalah rangkuman saya (RVT) dari artikel Prof Entang Sastraatmadja pada periode Desember 2025 hingga Juni 2026; dan kuimbuhkan dengan statusku di blogspot ini dan status di Facebook. Dan aku ambil pula dua foto tentang tiga perempuan dukun tani dari buku yang kutulis bertajuk: Organic Agriculture Movement, State Intervension, Indonesia –  A Journal (selected files of 20 years) ISBN  978-602-19127-0-6. Yayasan Biotani & Bahari Indonesia, Tangerang 18 November 2011.




Komentar Soekirman

[22/6, 19.07] RizaVTjahjadi: Sorry  telat kasih tanggapan ya. Kemaren hape-ku minta diservis waktu mau kirim naskah tanggapanku.

Monggo silahkan disimak tanggapanku ke draft presentasi sampeyan

πŸ‘‡πŸ»

[22/6, 20.07] Soekirman: luar biasa, tambah bahan awak dgn ulasan Reza yg konprehensif, mmg tdk mudah regenerasi ke GenZ meskipun pertanian presisi dan teknologi alsintan ditawarkan ?

[22/6, 20.08] RizaVTjahjadi: Mainkan boss πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ






_o0o_


Kamis, 18 Juni 2026

 Wajib Waspadai El Nino Agar Segera Cegah Kebakaran TPA Sampah


Tangerang, 18 Juni 2026


Siaran Pers
Pemerintah Daerah cq Pengelola TPA Sampah Wajib 
Waspadai El Nino Agar Segera Cegah Kebakaran


Pada awal minggu silam badan meteologi pemerintah Jepang secara resmi telah mengeluarkan pengumuman akan datangnya El Nino alias musim panas.

Kutipannya:

Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengumumkan bahwa fenomena El Nino diyakini telah berkembang pada musim semi 2026.

Pengumuman tersebut menjadikan JMA sebagai salah satu lembaga meteorologi besar pertama yang secara resmi menyatakan bahwa kondisi El Nino telah muncul tahun ini, dikutip dari News on Japan, Kamis (11/6/2026). 

Berdasarkan pernyataan resmi JMA, wilayah Jepang saat ini tengah bersiap menghadapi lonjakan suhu di atas normal di seluruh negeri. Sehari sebelumnya, tanggal 10 Juni 2026 BMKG menyampaikan informasi bahwa el Nino mulai aktif pada pertengahan tahun ini. https://news.detik.com/berita/d-8525905/prediksi-bmkg-el-nino-aktif-mulai-pertengahan-2026-hingga-awal-2027

Dalam kondisi cuaca panas yang berkepanjangan akan sangat memungkinan gas metana yang keluar dari tumpukan sampah dari TPA yang mempraktekan open dumping dan akan mudah terbakar manakala muncul percikan api. 

Pada tahun 2023 sepanjang bulan Agustus hingga Oktober telah terjadi kebakaran pada sekitar 30 TPA yang tersebar di tanah air. Namun ada satu TPA, yaitu Rawa Kucing di kota Tangerang yang malah terbakar dua kali dalam periode itu.


foto poster infografis




Kami selaku pengamat persampahan sejak 2014 menyadari bahwa sikap waspada oleh pemerintah daerah perlu mengantisipasi dalam rencana tindak lintas dinas terkait pengelolaan sampah TPA dan dinas-dinas terkait pengendalian kebakaran akan mampu secepatnya melakukan deteksi dini berikut rencana aksi cepat manakala terjadinya kebakaran.

Pangamatan sekilas menunjukkan bahwa TPA yang tidak sepenuhnya open dumping pada 11 tahun lalu di di TPA Bantargebang (namanya saat itu) di wilayah kota Bekasi tidak selalu menyebabkan kebakaran yang terlalu lama. Kenapa?

Karena TPA Bantargebang ketika itu mengoperasikan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) non-termal yaitu berbasis gas metana yang dikumpulkan dari geomembran pada lokasi penumpukan buangan sampah.

Berikut adalah beberapa gambar acak dari pengoperasian PLTSa non termal oleh PT Novidad Organic Energy Indonesia (PT NOEI) dan dilanjutkan secara swakelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.





Beberapa kendaraan Damkar masih berjaga-jaga pada 22 September 2015



Situasi PLTSa Non Termal berbasis gas Metana di  TPA Bantargebang Bekasi pada tahun 2013 dan 2014





Saya (kiri) dan Bagong S (kanan) mengantar Widjanarka ES dari YLKI (tengah) mengamati PLTSa Non Termal PT NOEI yang memiliki 12 unit silinder piston berkapasitas 10 MW 10 Juni 2014.


Situasi dalam ruangan PLTSa Non Termal ketika kunjungan Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN) 2017



Sekadar informasi lagi, PLTSa non termal PT NOEI yang berbasis gas metana itu secara legal telah usai masa kerja samanya di TPA Bantargebang pada bulan Juli 2016. Lalu PLTSa itu dilanjutkan operasinya oleh DLH Jakarta secara swakelola.

Penangkapan gas metana dengan plastik warna perak (10 Juni 2014) dan bandingkan pada masa swakelola (13 Agustus 2020)

 

Dengan segala plus minusnya pengoperasian PLTSa Non termal di TPST Bantargebang Bekasi pun masih terjadi kebakaran sebagaimana terlihat pada infografis di halaman 2.

Yang saya sayangkan ialah kenapa semakin menurun produksi energi lisrik pada dewasa ini ini? Bagong Suyoto pengamat persampahan dan Ketua Pemulung sampah (8 Juni 2026), mengungkapkan data terakhir produksi energi listrik PLTSa Non termal gas metana hanya sekitar 4 MW


Petikannya:

Pembangkit listrik berbasis gas landfill menjadi komponen penting dalam proyek tersebut. Target awalnya mencapai kapasitas 26 MW, meski realisasinya hanya sekitar 12 MW. Saat ini kapasitas yang masih terikat kontrak dengan PLN sekitar 4 MW.

Sistemnya menggunakan penutupan timbunan sampah dengan tanah dan geomembran untuk menahan emisi gas. Gas yang terkumpul dialirkan melalui jaringan pipa menuju blower dan pembangkit listrik.


Itu sebabnya kami, Biotani Bahari Indonesia menyarankan agar gas metana yang keluar dari TPA sudah semestinya dimanfaatkan sebagai biogas (unit-unit skala kecil) bagi warga sekitar TPA agar dapat berguna sebagai energi untuk keperluan memasak dan listrik rumah tangga sekitar. Ini kami sudah katakan dalam diskusi kelompok Program Walhi Jakarta pada 24 Mei 2026 silam,


Dengan meninjau semua uraian ringkas di atas maka kami menyampaikan:

● Jikalau memungkinkan dengan dalam waktu yang sempit ini agar pengelola TPA mulai memanfaatkan gas metana untuk di antaranya dimanfaatkan dengan program biogas skala kecil bagi warga sekitarnya. Karena relatif murah dibandingkan membangun PLTSa non termal.

● Tetapi yang utama adalah sesegera mungkin mengantisipasi terjadinya kebakaran TPA dengan perencanaan yang  dan menyeluruh lintas pihak terkait dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran


Demikian Siaran Pers kami,


Riza V, Tjahjadi

Direktur Eksekutif





Sekilas Biotani Bahari Indonesia 
anggota Dewan Sampah Nasional


Biotani Bahari Indonesia adalah salah satu anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN). Biotani Bahari Indonesia adalah yayasan di Indonesia yang bergerak dengan kepedulian terhadap keadilan ekologis planet bumi melalui kegiatan advokasi & lobby kebijakan dan juga aksi lapang. Lembaga ini bergerak sejak 1996 yang lalu

Salah satu publikasinya terdapat di http://biotaniindonesia,blogspotspot.comdan Plastik dan Sampah: Pantauan secara bulanan sejak April 2020. Di bawah adalah salah satu contohnya

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-bulan-april-2026-pdf/287347249


Dewan Sampah Nasional

Dasar hukumnya

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 770/Menlhk/Setjen/PLB.0/9.2016 tentang Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional.

SK tersebut di atas ditetapkan oleh Menteri LHK pada tanggal 28 September 2016 silam.


Tugas Dewan di antaranya: 

a. memberikan pertimbangan atas arahan umum program pengelolaan sampaj di Indonesia dengan memperhatikan agregasi dan artikulasi usul, saran dan pandangan unsur-unsur terkait, elemen Kerjasama Teknik luar negri, organisasi masyarakat sipil (civil society organisation/CSO).

b. melakukan interaksi dan komunikasi menurut kebutuhan dengan kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta unsur-unsur lain dalam rangka penanganan persampahan, dan membangun jejaring untuk tumbuhnya sinergi dalam pengelolaan sampah nasional.

c. melakukan aksi kampanye, edukasi dan aksi pengelolaan sampah secara nasional dengan bekerja sama, berkoordinasi, serta bersinergi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. merumuskan rekomendasi kebijakan nasional pengelolaan sampah berdasarkan hasil advokasi, evaluasi dan kajian/ penelitian terhadap pengelolaan sampah masional.

Dst

Biotani Bahari Indonesia adalah anggota Pokja 1 yang mencakup Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi



Lihat juga:

https://www.slideshare.net/slideshow/biotani-cegah-tpa-sampah-kebakaran-siaran-pers-pdf/288130365



#SiaranPers

#PemerintahDaerah cq #PengelolaTPA Sampah Wajib #Waspadai El Nino Agar #SegeraCegahKebakaran 





o0o


 



Siaran Pers


Pemerintah Daerah cq Pengelola TPA Sampah Wajib 
Waspadai El Nino Agar Segera 

Cegah Kebakaran


Naskah seutuhnya klik

πŸ‘‡

https://www.slideshare.net/slideshow/biotani-cegah-tpa-sampah-kebakaran-siaran-pers-pdf/288130365


#SiaranPers

#PemerintahDaerah cq #PengelolaTPA Sampah Wajib 

#Waspadai El Nino Agar #SegeraCegahKebakaran 








o0o



Jumat, 05 Juni 2026

 


Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2026, naaah ... ini foto retro


Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2017... Retro foto sesuai dialog dengan anchor berita siang TVRI aku dan Dirjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) KLHK (ketika itu) Ny. Maspriatin ... Hmmm


Ketika itu aku tekankan kecenderungan akan turunnya permukaan tanah di Jakarta; juga mulai naiknya muka air laut di nusantara ini.











o0o


Arsip Blog