Petani kita mestinya bisa panggil
Bangla, Pakistani sebagai tenaga kerja untuk garap sawahnya, dan kaya pula..!
Serius? Iya, dunk..!
Nah, hal itu terjadi jikakalau kebijakan harga (pricing policy) benar, dan tulus komitmennya untuk angkat petani Indonesia. Itu ulas RR1, alias Rizal Ramli, salah satu kandidat RI1 dari Konvensi Rakyat.
RR1 menyinggung: jutaan hektar lahan yang saat ini hanya dikasih ke konglomerat akan diberikan kepada warga atau petani Indonesia.
"Kita beri credit cost of living, ditambah biaya pupuk dan irigasi paling banter 150 juta per orang. Orang Indonesia banyak jadi orang kaya baru. Tidak perlu jadi TKI di negara orang. Kita pangil orang Pakistan dan Bangladesh garap sawah kita," usul Rizal
Rizal menyayangkan fakta bahwa rasio perbandingan gabah dan pupuk saat ini hanya satu banding satu. Berbeda dengan Soeharto yang masih bertahan di tiga banding dua sehingga berimbas pada kesejahteraan petani.
"Petani hanya numpang hidup sekarang. Gita Wirjawan harus lihat pricing policy (kebijakan harga)," sindir Rizal kepada Gita Wiryawan.
Selain itu, menteri pertanian semestinya bukan orang parpol, suoaya pertanian kita tidak memble..! Nah itu kata Gita Wiryawan.
Itu semua terungkap dalam acara Debat Konvensi Rakyat versus Konvensi Demokrat di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Jumat (7/3).
Salah satu sumbernya:
http://m.rmol.co/news.php?id=146500
Saya unggah di facebook Sabtu 08 Maret 2014
- Roman Catalina, Lusi Ana, Catur Yudha Hariani and 2 others like this.
Hasjrul
Junaid Bro, Riza V. Tjahjadi , we have
already millions of farmers living in despair..
info latar
Dua Capres Demokrat Kecam Menteri Pertanian dari Parpol
Laporan: Ihsan Dalimunthe"Ada seribu jabatan lebih yang strategis namun diisi oleh orang orang yang kurang kompeten," ujar Anis saat debat antara capres Konvensi Rakyat dengan Konvensi Demokrat, di Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Jumat (7/3).
Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, banyak penempatan jabatan sangat berbau politis, padahal jabatan itu sangat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan salah satunya sektor pertanian.
Menurut Anis, Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh orang partai tidak akan mempunyai progres apapun. Selama kementerian yang kini dipimpin oleh politisi PKS Suswono itu, lanjut Anis, dikomandoi oleh orang partai, kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia tidak akan pernah terwujud.
"Itu masalah intinya," tegas Anis.
Ia menambahakan, kemeterian lain yang harus di bebaskan dari unsur politik adalah Kementrian ESDM, Kementerian Kelautan, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Hukum dan HAM.
"Kementerian itu yang akan menjaga kedaulatan Indonesia," tandas Anis.
Senada dengan Anis, Peserta Capres Konvensi Demokrat, Gita Wirjawan juga menyindir Kementerian Pertanian yang diurus oleh orang partai politik.
"Tidak akan keurus dengan baik kalau Kemeterian Pertanian tidak diisi orang profesional," tandas mantan Menteri Perdagangan ini. [rus]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar