BioTani Indonesia

Perlu Ada Langkah Strategis Agar 

MBG Tidak Jadi Beban Fiskal

Tribun Rakyat  - Jurnalis

Jumat, 27 Februari 2026 - 19:51 WIB

AAA

TribunRakyat– Diskusi publik bertajuk “Dilema APBN 2026: Antara Nafsu Politik Populis dan Ancaman Ambruknya Fiskal” yang digelar di kantor INFID, Jumat (27/2/2026) sore, memunculkan beragam  pandangan kritis terhadap arah kebijakan anggaran negara tahun depan.

Salah satu sorotan utama adalah program unggulan pemerintah, MBG, yang dinilai sulit untuk dimoratorium dalam waktu dekat meski menuai perdebatan fiskal.

Dalam forum tersebut , Direktur Eksekutif Botani Bahari Indonesia, Riza V. Tjahjadi, menilai pemerintah kemungkinan besar tetap akan melanjutkan program MBG. Namun, ia mengusulkan adanya “sisipan strategis” agar program tersebut tidak sekadar menjadi beban fiskal, melainkan juga pengungkit partisipasi rakyat.

“Kalau moratorium sulit, ya lanjutkan saja. Tapi beri ruang perluasan partisipasi, terutama bagi petani kecil dan siswa sekolah penerima manfaat,” ujarnya.

Ia menyebut pendekatan ini sebagai lubricant oil approach—ibarat oli pelumas yang membuat mesin kebijakan berjalan lebih halus dan inklusif.Kurangi Impor, Perkuat Hortikultura LokalRiza mendorong Kementerian Pertanian untuk lebih agresif mempromosikan tanaman hortikultura berdaya hasil tinggi.

Langkah ini dinilai dinilai Riza penting untuk menekan impor pangan non-hewani yang kerap membebani devisa negara, terutama untuk kebutuhan menu MBG.

Baca Juga :  Prabowo Usulkan Pembangunan 50 Jalan Tol Baru, Ini Daftarnya  ‎

Menurutnya, geliat di lapangan sebenarnya sudah mulai tampak. Sejumlah petani skala kecil kini membudidayakan cabai gerombol, paprika manis berukuran besar, hingga ubi jenis Yukan yang praktis dikupas dan langsung dikonsumsi seperti bengkuang.

“Produksinya bisa ‘super wah’ kalau didorong serius. Ini bukan sekadar soal pangan, tapi juga kedaulatan dan efisiensi anggaran,” tegasnya.

Siswa Diajak Bertani, APBN Tanggung Biaya

Tak hanya petani, Riza juga mengusulkan agar siswa sekolah penerima MBG mulai dikenalkan pada praktik bertani. Skemanya bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler di lahan sekolah atau pemanfaatan pekarangan rumah.Seluruh biaya pengolahan lahan dan benih, menurutnya, harus dianggarkan melalui APBN, bukan dibebankan ke APBD. Usulan tersebut diharapkan masuk dalam perumusan APBN berikutnya.

“Ini investasi pendidikan sekaligus ketahanan pangan. Anak-anak belajar, produksi pangan lokal tumbuh,” katanya.

Tanaman “Bandel” untuk Urban Farming,

Riza turut memaparkan, daftar tanaman hortikultura yang dikenal “bandel”—minim perawatan dan relatif tahan terhadap serangan hama—sehingga cocok untuk pemula maupun konsep urban farming, yakni;.

Sayuran daun: kangkung, bayam, sawi hijau/caisim, daun bawang, dan seledri.Sayuran buah dan umbi: cabai rawit, terong, tomat ceri, dan ubi jalar.Tanaman aromatik pengusir hama: serai (citronella), mint, kemangi, dan rosmarin.

Tanaman buah/obat: lidah buaya serta jeruk nipis atau jeruk purut.

Baca Juga :  Waduh! Dari 14 SPPG yang Telah Beroperasi di Bukittinggi, Baru Dua yang Kantongi SLHS

Ia juga menekankan pentingnya strategi sederhana seperti penggunaan tanaman refugia (marigold atau kenikir) untuk menarik predator alami hama, menjaga jarak tanam agar tidak lembap, serta menerapkan rotasi tanaman. Pupuk organik yang memadai, tambahnya, akan memperkuat daya tahan tanaman.

Kiprah Tiga Dekade

Riza V. Tjahjadi sendiri merupakan Direktur Eksekutif Botani Bahari Indonesia. Sejak 1988, ia aktif dalam gerakan pertanian alternatif dan organik, termasuk terlibat sebagai observer dalam negosiasi Hak Atas Kecukupan Pangan di FAO, serta berbagai forum internasional seperti UNEP dan WTO.Ia juga konsisten mengampanyekan pelestarian benih lokal dan memprogramkan pertukaran petani Asia sebagai bagian dari penguatan jaringan pangan berkelanjutan.

Di tengah tarik-menarik antara populisme politik dan ketahanan fiskal, gagasan memperluas partisipasi rakyat melalui pertanian dinilai bisa menjadi jalan tengah: program tetap berjalan, namun dengan fondasi produksi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

( august suzana)

https://tribunrakyat.co/perlu-ada-langkah-strategis-agar-mbg-tidak-jadi-beban-fiskal/

Lampiran

Kepada Yth.

Pimpinan Lembaga/Organisasi 

[Terlampir]

di Tempat

Dengan hormat,

Pada tahun 2026, Indonesia menghadapi siklus jatuh tempo raksasa sebesar Rp833,96 triliun, dengan pembayaran bunga utang saja diperkirakan mencapai Rp599,4 triliun (naik 8,6% dari tahun sebelumnya). Di tengah ruang fiskal yang kian mencekik, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah memacu kebijakan populis berskala raksasa yakni Makan Bergizi Gratis (Rp335 T), Koperasi Merah Putih (Rp83 T), dan Sekolah Rakyat (Rp24,9 T). Jika ditotal dengan program ketahanan pangan dan 3 juta rumah, kebutuhan fiskal melampaui Rp500 triliun. Ambisi ini mengakibatkan terjadinya “kanibalisme anggaran”, di mana dana transfer daerah dan alokasi dana desa dipangkas.

INFID mendorong kebijakan pembangunan yang adil dan berkesinambungan. Termasuk APBN 2026 harus menjawab kebutuhan fiskal bagi proses dan pencapaian hasil pembangunan yang adil dan berkesinambungan. INFID memandang bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam mengerem syahwat politik populis di tengah ruang fiskal yang sempit adalah ancaman nyata bagi keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi nasional. Diskusi ini hadir untuk membedah bagaimana APBN 2026 seharusnya dikelola tanpa mengorbankan masa depan SDM dan ketahanan fiskal negara termasuk agar pembiayaan anggaran melalui utang di tengah posisi rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak membuat makin sempitnya ruang fiskal untuk pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara/i sebagai partisipan dalam Ngobrol Bareng “Dilema APBN 2026: Antara Nafsu Politik Populis dan Ancaman Ambruknya Fiskal” secara offline pada: 

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026

Waktu : Pukul 15.00 WIB - selesai (dilanjutkan dengan buka puasa bersama)

Tempat : Rumah INFID, Jl. Jati Padang Raya Raya Kav.3 No.105, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan dan Zoom Meeting INFID) 

Kami sangat menantikan kehadiran dan partisipasi Sdr/i. Untuk konfirmasi kehadiran dapat mengisi https://bit.ly/Konfirmasi-DiskusiAPBN-INFID paling lambat Rabu, 25 Februari 2026. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

Hormat kami,

Siti Khoirun Ni’mah

Direktur Eksekutif INFID

--

Rahmatul Amalia Nur Ahsani 

Program Assistant for Building Resilience Against Violent Extremism 

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No. 105 Pasar Minggu

Jakarta Selatan, 12540

Email: rahma@infid.org

o0o