BioTani Indonesia

Plastik dan Sampah: 

Pantauan bulan Juli 2026 
Oleh: Riza V. Tjahjadi

#INC-5.4 negosiasi Traktat PBB tentang plastik direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026 atau awal 2027 dan mengintegrasikan pembahasan mekanisme pendanaan serta keterkaitan #polusiplastik dengan #keanekaragamanhayati. Juga memantau dan meninjau ulang aturan transparansi pelaporan data siklus hidup plastik agar tidak melemahkan daya ikat traktat; itulah hasil dari HoD di Nairobi awal Juli lalu.

Sebentar lagi akan ada Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility (#EPR), yaitu tanggung jawab yang diperluas dari produsen yang menghasilkan #limbahplastik

Selengkapnya:

https://www.slideshare.net/slideshow/plastik-dan-sampah-pantauan-juli-2026-pdf/289016942

#INC-5.4 #polusiplastik #EPR #limbahplastik

Hanya bagian penutupnya saja ya

Penutup

1. INC-5.4 direncanakan berlangsung akhir tahun 2026 atau awal 2027 dan mengintegrasikan pembahasan mekanisme pendanaan serta keterkaitan polusi plastik dengan keanekaragaman hayati. Juga memantau dan meninjau ulang aturan transparansi pelaporan data siklus hidup plastik agar tidak melemahkan daya ikat traktat. Itu hasil dari HoD di Nairobi awal Juli lalu.

2, Apa yang sudah kukuatirkan - melalui Siaran Pers - pada tanggal 20 Juni silam ternyata terbukti... Pada akhir Juni hingga minggu pertama Juli sebuah TPA sampah terbakar, yaitu TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Sementara itu Finas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang yam[ak mempersiapkan diri intuk mencegah terjadinya kebakaran di TPA Rawa Kucing... Bagiku, mereka tak mau mengulang lagi kisah terjadinya kebakaran di TPA Rawa Kucing itu di tahun 2023 di mana TPA itu terjadi dua kali kebakaran.

3. KLH siapkan aturan produsen wajib biayai pengelolaan sampah plastik

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pengelolaan sampah kemasan plastik yang dihasilkan.

"Sebentar lagi akan ada Peraturan Menteri tentang EPR, yaitu tanggung jawab yang diperluas dari produsen yang menghasilkan limbah plastik. Perusahaan-perusahaan besar sudah menyatakan siap menjalankan kebijakan ini," ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH), Muhammad Jumhur Hidayat saat menghadiri Festival Kali Sabi di Kota Tangerang, Minggu 12 Juli 2026 saat menghadiri Festival Kali Sabi di Kota Tangerang.

Kebijakan ini akan dijalankan melalui pembentukan Packaging Recovery Organization (PRO) sebagai lembaga pengelola sampah berbasis kolaborasi. Dan regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sampah plastik berlangsung secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari sektor industri, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menarik untuk disimak dan dipantau manakala aturan itu sudah tersedia bagi publik.

4. Bea masuk bahan baku plastik diminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 

Ia meminta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait bea masuk 0% bahan baku plastik agar segera terbit. Menurutnya, PMK dibutuhkan untuk menekan inflasi. Airlangga menjelaskan kenaikan harga plastik berpengaruh terhadap inflasi karena digunakan di berbagai produk.

"Beberapa akibat daripada harga packaging yang naik. Nah itu yang tadi kita bahas dengan kita minta supaya PMK-nya segera dikeluarkan karena itu sangat berpengaruh terhadap kontribusi. Karena seluruh makanan kan ada plastic packaging-nya," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor plastik dan barang plastik mencapai US$2,55 miliar (Rp 44,11 triliun/ kurs Rp 17.300 per dolar AS) atau meningkat 1,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara volume impornya mencapai 1,65 juta ton atau meningkat 7,42%.

Walaupun secara kumulatif nilai impor komoditas plastik dan barang plastik meningkat, namun khusus Maret nilainya turun signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartanto saat Konferensi Pers Rilis Data Statistik di Gedung BPS, Jakarta pada Senin (4/5/2026).

"Pada kondisi Maret 2026 ini untuk yang impor plastik itu sebesar US$338,1 juta atau turun secara month-to-month impor plastik itu 14,96%," jelas Ateng.

5. Saat ini pemerintah bersama BPI Danantara terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas PSEL di sejumlah lokasi prioritas. Hal ini sejalan dengan mandat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada fase pertama terdapat 24 perusahaan yang mengikuti proses bidding setelah diseleksi dari ratusan peminat. Di mana perusahaan-perusahaan terpilih ini akan ikut membangun fasilitas pengolah sampah dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari.

"Ini ada 24 (perusahaan). Tapi ini di kota-kota besar gabungan, jadi satu PSEL itu bisa 2-3 kota. Karena dia harus 1.000 ton ke atas," kata Zulhas dalam acara Waste to Energy Talks, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

Dalam pelaksanaannya, fasilitas-fasilitas ini mulai dibangun pada 2026 dan 2027 dengan target rampung sekitar 18 bulan. Sebagai contoh ada pembangunan proyek PSEL di Denpasar Raya, Bali resmi dimulai bulan ini.

"Saya berani 2027-2028 yang waste to energy, yang mengubah sampah jadi energi listrik, bisa kita atasi. Mudah-mudahan Insyaallah," tegasnya. "Ini baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5% lagi. Nah, 77,5% itu yang sampahnya di bawah 1.000 (ton), ada yang 500, 300. Tentu itu penyelesaiannya berbeda karena dia skala ekonominya nggak cukup pakai teknologi ini," papar Zulhas.

Pada sisi lain publik mengetahui bahwa proyek PSEL di Indonesia menarik minat global karena potensi pasar besar dan dukungan pemerintah. Tercatat ada 68 proposal masuk untuk delapan proyek di tahap kedua, menunjukkan potensi pasar yang menjanjikan di Asia Tenggara. 

Nama besar seperti Chandra Asri, Grup Bakrie, dan SUEZ terpilih sebagai pemenang tender untuk mengembangkan proyek PSEL di berbagai wilayah, dengan masing-masing pemenang harus memenuhi persyaratan sebelum resmi menjadi pengembang dan operator. 

Faktor daya tarik proyek PSEL di Indonesia meliputi kepastian pembelian listrik oleh PLN, kontrak tanpa penalti, dan potensi klaim Nilai Ekonomi Karbon, meskipun tantangan tetap ada dalam kesiapan ekosistem pengelolaan sampah nasional. * 

Dari total 85 Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), Denera akhirnya menetapkan delapan mitra pemenang yang masing-masing akan menerima Conditional Letter of Award (CLoA) atau surat penunjukan bersyarat. 

Status tersebut masih mengharuskan seluruh pemenang memenuhi berbagai persyaratan pengadaan sebelum resmi menjadi pengembang dan operator PSEL. 

Nama Besar Muncul sebagai Pemenang Sejumlah nama besar tercatat masuk dalam daftar mitra terpilih untuk pengembangan PSEL tahap kedua. Untuk kawasan Medan Raya, proyek diberikan kepada konsorsium SUEZ Insan Asia yang menaungi perusahaan Indonesia dan Prancis dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.700 ton sampah per hari. 

Di Kabupaten Bekasi, proyek dimenangkan Consortium Everbright Cemerlang Energy (Everbright Harmoni), sedangkan Lampung Raya akan dikembangkan oleh Bumi Biru Indonesia (SUS Indoplas), konsorsium Indonesia-Cina. 

Nama perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), juga masuk dalam daftar pemenang tender melalui entitas anak usahanya yakni PT Chandra Waste Energy. 

Chandra Waste Energy berkolaborasi dengan Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc. dalam konsorsium Masa Depan Energi Indonesia untuk mengembangkan PSEL Serang Raya berkapasitas 1.161 ton per hari. 

6. Apa yang sudah pernah disarankan oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono untuk menanam padi dalam pot pada sekitar tahun 2005 silam, ternyata kini, dengan wahana tempat tumbuhnya akar tanaman padi diterapkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan dengan memanfaatkan galon eks air minum dalam kemasan.

Pemkot Jakarta Selatan meluncurkan program penanaman padi menggunakan 1.200 galon bekas di RPTRA Belimbing, Kelurahan Pasar Minggu, Senin (27/7/2026). Program tersebut menggabungkan upaya memperkuat ketahanan pangan dengan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di kawasan perkotaan.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan program tersebut merupakan implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah. Dalam skema itu, sampah organik diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik berupa galon bekas dimanfaatkan sebagai media tanam.

"Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 mengenai pemilahan sampah. Sampah organik diolah menjadi pupuk untuk tanaman padi, sedangkan sampah anorganik seperti galon bekas dimanfaatkan sebagai media tanam," kata Syafrin.

Menurut dia, inovasi tersebut menjadi salah satu langkah memanfaatkan lahan terbatas di kawasan permukiman tanpa mengurangi tujuan utama menjaga ketahanan pangan masyarakat. Program ini juga memperlihatkan bagaimana pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dengan kegiatan budi daya tanaman pangan.

Semoga penanaman padi dalam program ini berhasil dipanen dan program ini dapat berlanjut bukan cuma bergantung kepada ada atau tidaknya hanya bergantung kepada galon bekas air minum dalam kemasan saja.

Tangerang,  5 Agustus 2026

o0o