Subsidi BBM hari 95

Rel KA 8.000 Km, sawah 3.000.000 Hektar jika Subsidi BBM dihapus, hari 95

Hari ini Jummat Wage tanggal 5 April adalah hari ke 95, dan menurut perhitungan M.S. Didu, sudah sekitar Rp 80 triliun dana subsidi BBM/listrik habis di 2013. Perkiraan distribusi yang tidak adil, ialah terjadinya kebocoran/ maupun dinikmati yg tidak berhak: 1) bocor/penyelundupan nilainya ditaksir sebanyak Rp 12 triliun, 2) dikonsumsi oleh orang mampu sebanyak Rp 52 triliun, 3) dinikmati oleh orang kota sekitar Rp 61 triliun, dan konsumen BBM di sekitar Jakarta senilai Rp 34 triliun, dan 4) kendaraan umum hanya senilai Rp, 3 triliun.

Jika dikonversi, maka dana subsidi tsb cukup untuk membiayai pembangunan 8.000 km rel kereta api atau jalan beraspal, atau jika digunakan untuk cetak sawah, maka diperoleh sawah seluas 3.000.000 ha dan dapat dimanfaatkan untuk menanam padi/ tebu/kedele/ bawang/ jagung dan lain-lain.

Mau lanjut? Bayangkan, ribuan tenaga kerja akan dapat ditampung untuk kerja pengoperasian jalan KA tersebut. Atau, jutaan petani baru akan menggarap lahan seluas 3.000.000 hektar yang tercetak tersebut.

Cuma bagaimanakah biaya operasionalnya untuk rel KA yang terbangun, atau biaya hidup dan modal kerja petani/ penanam? Itu urusan nanti, tetapi... bagaimana #ketidakadilan dan #pemborosan ini dapat segera berakhir?

Jangan korbankan potensi ekonomi bangsa demi hasrat dan syahwat politik semata.

Riza V. Tjahjadi

biotani@gmail.com

---o0o---

Besaran Subsidi Naik, tapi krisis BBM: Nelayan Tak Melaut, Petani terlambat Tanam

Besaran Subsidi Naik, tapi krisis BBM: Nelayan Tak Melaut, Petani terlambat Tanam


Riza V. Tjahjadi
biotani@gmail.com

Subsidi secara keseluruhan dalam APBN 2013-04-02 jumlahnya naik dibandingkan tahun sebelumnya, 2012. Tetapi jelang 1 April 2013, ketika ditetapkannya harga/ tarif baru bagi tarif dasar listrik (TDL) terlihat beberapa masalah penting yang terdapat pada dua kelompok rentan/ konsumtif BBM bersubsidi: yaitu nelayan dan petani.

Berdasarkan warta berita di Jawa Tengah menunjukkan betapa besarnya ketergantungan mereka terhadap BBM, khususnya solar. Nelayan tidak dapat pergi melaut, untuk menangkap ikan. Petani di Magelang  terpaksa terlambat melakukan penanaman benih padi. Nelayan membutuhkan solar sebagai bahan bakar mesin perahunya, dan petani amat bergantung kepada BBM solar agar traktor tangan dan berbagai mesin pada alat kerja pertanian (asintal) dapat mengolah tanah, maupun untuk memisah gabah dan tangkainya.

Pemberian subsidi, menurut Nota keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (NK APBN) 2013 ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang mencukupi, dengan harga yang stabil, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.



Sisipan dari pernyataan saya di Facebook 1 April 2013

Hari ini bukan April mop, tapi naiknya harga listrik, gas, BBM, tol, parkir dan sembako nyaris serentak... Anda yang di Kalsel masih antri beli BBM?

Nah... Untuk BBM, m*ka Akar masalahnya ialah karena keputusan hal efisiensi dalam pengalokasian subsidi BBM bersubsidi... Celakanya, kok, ya, Kalimantan... Coba lah check, apakah angka pertumbuhan Kalsel rendah, karena (yang saya lihat sejak medio April 2012 yl) terhambat olah alokasi alias sulitnya BBM?

Inilah ujar rekanku: Hari-91, sdh sktr Rp 75 trilyun dana sbsd BBM/listrik habis di 2013. Masalah utamanya adalah bukan fiskal/APBN, tetapi #ketidakadilan. Selain itu telah sebabkan pemborosan, penyelundupan, naikkan defisit perdagangan, pelemahan nilai tukar, ketegangan sosial, bahkan sdh jadi penghambat pertumbuhan ekonomi krn kelangkaan.





-

Dalam pengalokasian belanja subsidi tahun 2013, kebijakan belanja subsidi akan diarahkan untuk: (1) pengendalian subsidi untuk meningkatkan belanja modal secara signifikan dalam jangka menengah dan meningkatkan daya saing; (2) penurunan pemakaian BBM pada pembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara, gas, panas bumi, air, dan biodiesel termasuk energi tata surya; (3) peningkatan ketahanan pangan; dan (4) peningkatan daya saing usaha dan akses permodalan UMKM melalui bantuan subsidi bunga kredit program, antara lain seperti KKPE, KPEN-R, dan KUPS.

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN 2013 direncanakan mencapai Rp316,1 triliun (3,4 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut meningkat Rp71,0 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP sebesar Rp245,1 triliun. Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2013 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun. Sementara itu, untuk subsidi non-energi Rp41,4 triliun, yang meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp17,2 triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp15,9 triliun; (3) subsidi benih sebesar Rp137,9 miliar (4) subsidi PSO sebesar Rp2,0 triliun; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp1,2 triliun; dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4,8 triliun.

Dalam NK APBN 2013 dicantumkan dari sisi Kewajiban pemerintah (Mandatory Spending) untuk pembiayaan pembangunan, maka subsidi BBM dan listrik yang masuk ke dalam kategori tidak mengikat (non-diskresi), ternyata dapat mengurangi ruang gerak fiskal (financial space). Di antaranya semakin terbatas untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran prioritas pembangunan, seperti belanja untuk infrastruktur, program peningkatan kesejahteraan masyarakat, program pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial (termasuk bansos pertanian untuk rumah kompos terkait dalam upaya pemulihan kesuburan tanah kritis), dan lain-lain.

NK APBN 2013 mencantumkan bahwa belanja subsidi merupakan faktor pengurang terbesar terhadap fiscal space sehingga diupayakan dikurangi secara bertahap agar ketahanan fiscal space, bisa tetap terjaga, di antaranya dengan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan listrik bersubsidi. Selain belanja subsidi, faktor pengurang lainnya adalah belanja pegawai, pembayaran bunga utang luar negeri, dan alokasi transfer ke daerah. Selain itu, perlu pembaharuan kebijakan belanja dengan mempercepat penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang lebih berorientasi kepada output dan outcome.

Mandatory spending, diantaranya adalah: (1) kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat Amandemen ke empat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD; (2) kewajian penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3) penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (4) penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Dalam NK APBN 2013 tercantum pula: Ketentuan peraturan perundangan yang akan diterbitkan diupayakan menghindari terciptanya mandatory spending baru, dan lebih berpihak pada ruang gerak Pemerintah yang longgar dalam meningkatkan multiplier effect perekonomian, misalnya dalam bidang infrastruktur.


Subsidi Energi
Dalam RAPBN 2013, pemerintah masih mengalokasikan anggaran subsidi BBM
untuk beberapa jenis BBM tertentu, terdiri dari : (1) minyak tanah; (2) premium dan bio premium; dan (3) minyak solar dan biosolar. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg dan LGV. Dengan subsidi BBM jenis tertentu, LPG Tabung 3 kg dan LGV tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Besaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dalam RAPBN tahun 2013 sangat tergantung pada parameter yang digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi, sebagai berikut: (1) ICP sebesar US$100,0 per barel; (2) volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 46,0 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,9 metrik ton; (3) alpha bbm sebesar Rp642,6/ liter; dan (4) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300,0/US$. Berdasarkan berbagai parameter
tersebut, maka anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG Tabung 3 kilogram dan LGV dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp193,8 triliun (2,1 persen terhadap PDB), meningkat Rp56,4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi BBM, tabung LPG 3 kilogram dan LGV dalam APBNP 2012 sebesar Rp137,4 triliun (1,6 persen terhadap PDB). Dalam perkiraan realisasi 2012, realisasi subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV diperkirakan mencapai Rp216,8 triliun. Sejak APBNP 2012, besaran subsidi BBM sudah termasuk PPN atas BBM bersubsidi jenis tertentu, dan LPG tabung 3 kilogram. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK, sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan APBN makin transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, dengan kecenderungan tingginya harga ICP akhir-akhir ini dan semakin meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi, maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan untuk mengendalikan peningkatan beban subsidi BBM. Untuk itu, dalam tahun 2013, pemerintah akan menempuh berbagai kebijakan antara lain : (1) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM; (2) mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi; (3) meningkatkan program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar; (4) melanjutkan program konversi mitan ke LPG tabung 3 kg.


Subsidi Non-energi
Belanja subsidi non-energi dalam APBN menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam RAPBN tahun 2013, subsidi non-energi direncanakan sebesar Rp41,4 triliun (0,4 persen terhadap PDB), lebih rendah Rp1,4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi non-energi dalam APBNP 2012 sebesar Rp42,7 triliun. Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp17,2 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut lebih rendah Rp3,7 triliun bila dibandingkan pagu belanja subsidi pangan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp20,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pangan, baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada rumah tangga sasaran. Dalam tahun 2013, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog sebanyak 2,8 juta ton. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk 12 kali penyaluran, dengan alokasi sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga jual raskin sebesar Rp1.600 per kg. Jumlah RTS sebanyak 15,5 juta merupakan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan berkurang bila dibandingkan tahun 2012 sebanyak 17,5 juta RTS.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan untuk mencapai target beras 10 juta ton per tahun dalam waktu 5-10 tahun ke depan, maka fasilitasi sarana produksi pertanian melalui penyaluran benih dan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan. Sesuai dengan RKP tahun 2013 dalam, sasaran peningkatan ketahanan pangan tahun 2013, adalah: (1) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,9 persen, (2) meningkatnya produksi padi sebesar 6,25 persen, jagung 8,3 persen, kedelai 18,4 persen, gula 9,2 persen, daging sapi/kerbau 9,5 persen, dan ikan 24,43 persen;
(3) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah menjadi minimal 1 juta ton beras, serta berkembangnya cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat; (4) Membaiknya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 91,5; (5) Meningkatnya kualitas hasil pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai mutu dan standar yang ditetapkan; (6) meningkatnya cakupan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta (7) Meningkatnya pertumbuhan kelembagaan pelaku pertanian, perikanan dan kehutanan.

Untuk itu, dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan tersebut, maka alokasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2013 irencanakan sebesar Rp15,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB), meningkat Rp2,0 triliun bila dibandingkan dengan pagu subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp13,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2013 sudah menampung anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun  2010 sebesar Rp84,2 miliar. (lihat Tabel 4.18).

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut, ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh petani. Alokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp137,9 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp8,4 miliar bila dibandingkan pagu subsidi benih yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp129,5 miliar.







---o0o---

Good Friday 29 March and Saturday Easter 30 March 2013

Jesus' crucifixion on Good Friday and Saturday Easter 2013; my posters

Riza V. Tjahjadi
biotani@gmail.com









---o0o---

Tiga Juta Hektar Lahan Tani Terbangun Jika Subsidi BBM Dihapus

Tiga Juta Hektar Lahan Tani Terbangun Jika Subsidi BBM Dihapus




Hari ini adalah hari ke-87, sudah sekitar Rp 71 trilyun dana subsidi BBM/listrik habis di 2013. Dana tsb cukup untuk bangun sekitar 3 juta hektar lahan untuk tanam padi, tebu, bawang, jagung (tdk termasuk harga tanah). Yang bocor/dinikmati yang tidak berhak sekitar Rp 7-10 trilyun. Rp 63 trilyun oleh dinikmati orang mampu yang tinggal di Kota dan hanya sekitar Rp 3 trilyun dinikmati kendaraan umum. Sangat #tidak adil. Subsidi BBM bukan sekedar masalah fiskal/APBN, tapi masalah utamanya adalah #ketidakadilan (MSD).

 

Powered by Telkomsel BlackBerry®

biotani@gmail.com
5:42 PM (24 minutes ago)
to biotani2004a


 
dengan uang tsb bisa aq dirikan kilang minyak dengan kapasitas 250ribu barrel/day. dari keuntungan cukup untuk menekan/mensubsidi BBM long term. he he...tanggapan tetangga

 
Powered by Telkomsel BlackBerry®





Riza V. Tjahjadi
biotani@gmail.com








---o0o---

Indonesia mau tanam padi di Myanmar dan Kamboja, tapi krisis tanah subur

Indonesia mau tanam padi di Myanmar dan Kamboja, tapi krisis tanah subur


Kartun Riza V. Tjahjadi
biotani@gmail.com

Indonesia SUDAH berSWASEMBADA BERAS SEJAK tahun 2008, TAPI MAU TANAM PADI DI MYANMAR DAN KAMBOJA RENCANA DI MERAUKE GAGAL, RENCANA DI KALTIM TAK JELAS, TAPI MAU KE KALBAR

In d o n e s i a  sekarang  k r i s i s  tanah  s u b u r sebagai sawah yang layak sebagai lahan penanaman padi. Separuh lebih yaitu sebesar 4,7 juta hektar kondisinya kritis..

T o t a l  luas sawah 7,9 juta hektar (Suswono di Metrotv, ....Maret 2013). T o t a l  petani 17,83 juta, petani padi  14,99 juta menurut nama dan alamat (Kemenkeu, 2009).


Riza V. Tjahjadi dalam naskah menyusun "position paper" Jaker PO (2009) menyatakan: Namun (...) sejumlah fakta terungkap, Indonesia sudah terjebak dalam ”perangkap pangan” negara-negara maju. Hal ini terlihat dari tujuh komoditas pangan utama nonberas yang sangat bergantung pada produk impor. Dari tujuh komoditas tersebut, empat di antaranya, yakni gandum, kedelai, daging ayam ras, dan telur ayam ras, dinyatakan sudah masuk kategori kritis.

-
Lihat juga: Pernyataan Posisi Jaker PO Pertanian Organik bagi Kemandirian Petani kecil. Disusun oleh Badan Pengarah Jaringan Kerja Pertanian Organik (BP Jaker PO), Surakarta, 17 April 2009.





Info terkait lainnya, silahkan baca posting sebelum ini, yaitu tertanggal 20 Maret 2013.


juga: Rabu, 07 September 2011
Minta anggaran tetapi tak jelas luas tanah sawah yang sudah pulih kesuburannya: (...) Data terakhir Kementerian Pertanian, luas sawah yang rusak sudah lebih dari 4 juta hektar, tepatnya 4,7 juta hektar yang tersebar di delapan provinsi sentra produksi padi. Perinciannya, 2,8 juta hektar (50%) adalah sawah yang tergradasi sedang, 1,8 juta hektar (38%) tergradasi berat, dan sisanya tergradasi rendah (8%), dan tidak tergradasi (4%).

Masa pemulihan pemulihan kesuburan tanah sekitar 3 tahun. "Tapi pemulihannya itu tergantung kepada alokasi anggaran," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, Haryono seperti dikutip oleh "Kontan" (12 Augustus 2011).

http://biotaniindonesia.blogspot.com/2011/09/minta-anggaran-tetapi-tak-jelas-tanah.html







---o0o---

Pemerintah RI akan Tanam Padi di Myanmar, kartun

Pemerintah RI akan Tanam Padi di Myanmar,  

kartun Riza V. Tjahjadi

Petani, ya, ngertinya Bulog atau pemerintah itu sama saja.... Itu maksudnya, ketika berkabar kepada mitranya tentang gagasan pemerintah akan tanam padi di Myanmar dan Kamboja, kepada rekan-rekannya kalangan petani.

Pembangunan sawah di Kaltim, populerlnya disebut "food estate" dimaksudkan adalah yang akan dibangun oleh PT Sang Hyang Seri (SHS). Food estate di Kaltim dipahami masyarakat adalah pindahan dari rencana pembangunan food estate di Merauke Papua. Di Merauke pembangunan food estate dilakukan oleh gabungan dana APBN, dan (konsorsium) swasta, tetapi "terhenti" karena terkendala oleh masalah lahan... Nah di Kalimantan Timur, terbetik pula kabar, bahwa PT SHS akan lebih memilih lokasi di Kalimantan Barat... Pindah-pindah, ya, lokasinya... tetapi targetnya tetap, yaitu bikin sawah baru skala besar.




latar belakang:

Lahan Myanmar &Kamboja cocok untuk pertanian.

March 14, 2013 - 16 : 39   · 



JAKARTA. Pemerintah berencana membuka sawah baru di Mayanmar dan Kamboja. Selain
karena lahan di Indonesia terbatas, ini juga karena sebagian besar lahan
pertanian di dua negara tetangga itu masih belum banyak digarap.

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengungkapkan, Kamboja dan Myanmar
memiliki lahan dan iklim yang bagus untuk membuka sawah dan menanam padi. "Sudah
banyak juga investor yang mau masuk," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/3),

Meskipun demikian, Rusman mengatakan, pemerintah belum menentukan jangka waktu
kapan mulai merealisasikan rencana tersebut dan berapa nilai investasinya. Yang
jelas, menurut Rusman, Pemerintah Myanmar bersedia membuka diri bagi investasi
Indonesia di bidang pertanian. "Kesempatan baik ini harus benar-benar bisa
dimanfaatkan," katanya.

Menurut Rusman, industri pertanian di Myanmar sebenarnya bahkan sedikit lebih
maju dibanding industri pertanian di Indonesia. Meskipun demikian, Kementerian
Pertanian (Kemtan) tetap berharap, Myanmar mau memberikan keistimewaan bagi
Indonesia dalam investasi di sektor pertanian. "Mereka membolehkan membangun
perkebunan," ujarnya.

Sementara di Kamboja, Bulog sudah melakukan penjajakan di sana selama dua tahun
terakhir. Bahkan Indonesia sudah berinvestasi dalam aspek pasca panen seperti
penggilingan beras. br />




http://koranindonesia.com/2013/03/14/lahan-myanmar-kamboja-cocok-untuk-pertanian/#.UUmUe_KL5Ao



Silahkan baca juga:

Proyek Food Estate di Merauke Terhadang Lahan, Pemerintah Beralih ke Kalimantan
Zulfi Suhendra - detikfinance
Selasa, 04/09/2012 19:45 WIB
http://finance.detik.com/read/2012/09/04/194556/2008073/4/proyek-food-estate-di-merauke-terhadang-lahan-pemerintah-beralih-ke-kalimantan


     
   
Food Estate Kaltim Tetap Jalan, PT SHS Pilih Cetak Sawah di Kalbar
Selasa, 25 Desember 2012 - 10:44:44
http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/6825/food-estate-kaltim-tetap-jalan.html







 ---o0o---

Indonesia Miskin Menu alternatif Bawang Putih dan Bawah Merah?

The famous Spice Islands, Indonesia has no popular food menus without garlic and shalot

Price of garlic and onion prices skyrocketed occur in the most retail markets spread out the country since two weeks ago. Retailers complain, selling garlic and onions are few in number. Trade ministers can not do much, Agriculture Minister was busy calculating the re-allocation of imported garlic and onions. In processed food traders spiced garlic and onions can not be dodged, because it has been caught in a trap strict dependence menu that relies on both original subtropical crops it.

Okay, Indonesians, especially the Cook - which used to be named "koki" the now-popular named chef .... Where are you guys creations? Try to check out the traditional food seasoning, peracik is there?

Riza V. Tjahjadi in article, entitled Out of Spice, Facing Lost Generation. A situationer (2005) pointed out: With 17,508 islands and about 18,000 km of coastlines, Indonesia is the world’s largest archipelago. 17,489 are small islands of which, according to the Directorate General of Rural Development (1997), 2,149 small islands are inhabited. Indonesia is ranked second in the world`s biggest herbal plant producers after Brazil. Indonesia had some 30,000 species of herbal plants. But only about 260 species have been used for producing herbal medicine, with about 1,900 traditional herbal medicine entrepreneurs in Indonesia, of which about 90 percent were small and medium scale businesses (Ant, 7 May 2005). Indonesia also harbors great knowledge on the uses and development of biodiversity embedded in the cultural forms and knowledge systems of its many and varied traditional communities. Some 6,000 plants, 1,000 animals and 100 microbe species are used by Indonesian communities in their daily life. Knowledge on medicinal and food values of wild and cultivated species are interlinked with cultural systems that are fast disappearing in Indonesia. Thus, it is obvious that the erosion of Indonesia's biodiversity and traditional knowledge on biodiversity is not just a matter of national concern, but of international concern as well. Opportunities to develop new varieties of food crops, new medicines and new industrial raw materials will be lost with the erosion of Indonesia's biological and cultural diversity (GoI, 1997).

Indonesia Miskin Menu alternatif Bawang Putih dan Bawah Merah?

Harga bawang putih nyaris bersamaan dengan harga bawang merah meroket terjadi di semua pasar sembako di tanah air semenjak dua pekan silam. Penjual eceran mengeluh, penjualan bawang putih dan bawang merah hanya sedikit jumlahnya. Menteri perdagangan tak dapat berbuat banyak, Menteri pertanian sibuk hitung-ulang alokasi impor bawang putih dan bawang merah. Pada pedagang pangan yang berbumbu bawang putih dan bawang merah tak bisa berkelit, karena sudah ketat terjerat ke dalam jebakan ketergantungan menu yang mengandalkan kedua hasil bumi aslinya beriklim subtropis itu.

Adakah yang nakal? Seorang pemasok bawang goreng ke banyak hotel di wilayah Jakarta, biasanya menyampur bawang merah dengan non-bawang merah. "Berton-ton yang didistribusikan ke semua hotel di Jakarta," ujar seorang pedagang bawang goreng varietas Sumenep. Adalah ubi merah, sebagai oplosan bawang goreng. Ubi merah dicetak yang hasilnya seperti irisan bawang di pabriknya di wilayah Bogor. Naah, di saat harga bawang merah meroket, apakah porsi oplosannya makin besar? Tak tahu... Yang jelas bawang merah khusus untuk bawang goreng, yaitu varietas Sumenep ikut naik harganya; sama dengan harga bawang merah Brebes. Seorang pembuat bawang goreng rumahan dengan ukuran 2 kg per pak mengaku telah sepuluh hari istirahat, karena tak ia sudah sanggup  memutar modal dagangnya dengan harga bawang merah meroket nyaris 300 persen.

Lebih dari itu semua, tampaknya masih sulit bagi para pembuat masakan untuk memperoleh pengganti rasa dan khasiat bawang putih. Benarkah?

Hayo, Indonesia, khususnya para jurumasak - dulu koki yang kini keren dipanggil chef.... Mana kreasi kalian? Coba tengok ke pada para peracik bumbu pangan tradisional, adakah?

RVT,

biotani@gmail.com 

 
Info terdahulu di akun saya di fb, 15 Maret 2013

Riza V. Tjahjadi
Friday via BlackBerry Smartphones App

Indonesia, atawa Nusantara semakin digantung dengan pasar impor... Keran impor bawang putih semakin diperbesar masuknya?

Akal-akalan impotir... Sebanyak 109 kontainer yang katanya isi bawang putih impor malahan terus diinapkan di pelabuhAn Tanjung Mas Surabaya, meskipun semestinya sudah bisa didistribusikan ke pasar-pasar, karena dokumen sudah lengkap untuk pendukung perdagangan bawang putih asal Cina dan Thailand ini... Tak heran harga di pasar meroket.

-
Riza V. Tjahjadi   Minggu depan kartel importir bawang putih akan dipanggil oleh KPPU, karena akal-akalan bukan dagang yang "benar", taat aturan; begitu sari informasi di *ntv n sctv sore ini.
Friday at 5:03pm · Like

Agus Sunarto   inilah negeri dongeng para korak
Friday at 11:08pm · Like

Riza V. Tjahjadi   Begal, kecu dioprak-oprak ditangkepi, diborgol... Tapi heeeemmm... setan gundul bakulan 'do komAt-kamit ngitung untung, konsumen mringis 'do buntung akal.
Friday at 11:15pm · Like

-


Riza V. Tjahjadi
Friday via BlackBerry Smartphones App

Indonesia... Atawa Nusantara... Katanya... heeEeeM... Negeri yang berlimpah rempah-rempah... Lhaaa, kok, (mau,) ya, gampang banget diobok-obok tengkulak (kerennya: kartel importir)... Hopo tumon, kita tidak punya alternatif menu terhadap (impor) bawang putih?

https://www.facebook.com/riza.v.tjahjadi






revisi, tambah poster: 18 Maret 2013

---o0o---